AKTUAL INVESTIGASI

NUSANTARAEXPRESS, BENGKALIS - Seiring dengan ancaman wabah Covid-19, pemerintah telah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap di rumah, bertujuan untuk memutus mata rantai pandemi wabah tersebut.

Akibatnya, masyarakat kurang mampu paling terasa terkena dampak dari himbauan pemerintah dari ancaman wabah covid 19 ini, karena mereka tidak bisa bekerja mencari nafkah di luar rumah. Sedangkan jika duduk di rumah, ekonomi mereka terancam.

Sehingga Kades di seluruh Kecamatan Bengkalis, dihimbau untuk ikut berpartisipasi dalam memutus mata rantai pandemi covid 19, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu tersebut.

Himbauan ini disampaikan oleh Kades Wonosari, Kecamatan Bengkalis Suswanto, ketika menghadiri kegiatan pelepasan pembagian sembako oleh komunitas Thionghoa Pulau Bengkalis, di Yayasan Maetrea jalan Wonosari Tengah, Sabtu (04/04/20).

"Warga thionghoa pulau bengkalis telah mengawali dengan membagikan sembako kepada masyarakat miskin di Pulau Bengkalis mencapai 5 ribu lebih paket berupa beras dan mie instan, "terangnya kepada sejumlah wartawan.

Kini, lanjut Suswanto, pihak lain yang perlu juga memikirkan masyarakat miskin yang jelas terkena dampak dari pandemi wabah corona tersebut, seperti teman-teman Kades se Kecamatan Bengkalis, termasuk pihak Kecamatan.

"Kalau kita saling bahu-membahu dalam melakukan gerakan bakti sosial seperti yang dilakukan warga thionghoa itu, maka saya berkeyakinan wabah covid 19 akan segera berakhir, "terang Kades.

Akan tetapi, apabila pihak yang mampu masih enggan untuk memikirkan kepada masyarakat kurang mampu, maka tidak bisa dijamin wabah covid 19 ini bisa cepat berakhir.

Sebab, himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah menjadi buah simalakama bagi warga tak mampu. Artinya jika duduk di rumah tak punya stok untuk di makan, jika keluar rumah telah melanggar himbauan pemerintah.

"Oleh karena itu, di pihak Pemerintahan Desa melalui para Kades kini saatnya untuk memberikan bantuan kepada seluruh warganya yang kurang mampu yang jelas terkena dampak dari wabah covid 19 ini, "tutup Kades lagi.**Budi

NUSANTARAEXPRESS, MERANTI - Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto SE M.Si didampingi OPD terkait, menggelar Video Teleconfrence dengan Sekdaparov Riau Yan Prana Jaya dalam rangka sinergitas pengalokasian anggaran antisipasi penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam Laporannya Sekda Bambang mengatakan untuk tahap pertama Pemda Meranti mengalokasi dana capai Rp 36 Miliar, bertempat diruang Rapat Melati, Kantor Bupati, Jum'at (03/04/20).

Turut hadir bersama bersama Sekda Meranti, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto SE MM, Kepala Bappeda Meranti Dr. Makmun Murod, Inspektor Meranti Drs. Suhendri M.Si, Kepala Dinas Perhubungan Meranti Dr. Aready, Kepala Dinas Sosial Meranti Agusyanto S.Sos M.Si, Kepala Dinas Restribusi dan Pajak Meranti Mardiansyah, Kadis Kesehatan Meranti, Bagian Humas dan Protokol Meranti.

Seperti dijelaskan Sekdaprov Riau, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI, No. Kemenkeu No. 6 Tahun 2020 Tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan dalam ranga pencegahan atau penanganan Covid-19 dan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Se-Indonesia diminta untuk memaksimalkan pemanfaatan dana DAK Fisik Bidang Kesehatan, serta dana Pembangunan Fisik selain pendidikan untuk penanggulangan Covid-19.

Sekdaprov menyarankan pengaturan dan pengelolaan Pagu anggaran di Kabupaten Kota untuk penanganan Covid-19 harus disiapkan segera agar untuk mengantisipasi terjadinya kebutuhan anggaran yang besar seandainya terjadi lonjakan pasien Covid-19, selain itu juga untuk pengadaan Alat Kesehatan APD, Faslitas Ruang Isolasi, termasuk Insentif tenaga Medis dan lainnya.

"Upaya ini dilakukan agar Pemda Kabupaten Kota tidak kewalahan ketika itu terjadi," ujar Sekdaprov.

Selain itu Yan Prana juga meminta kepada Kabupaten Kota untuk memaksimalkan pemanfaatan dana DAK  Fisik dan BOK Kesehatan untuk penanganan Covid-19, menurutnya besaran anggaran yang dapat dialokasikan adalah bukti atensi dan keseriusan Pemda untuk mengatasi penyebaran Virus Covid-19 didaerahnya masing-masing.

Dan yang paling penting Pemerintah Kabaten Kota dikatakan Yan Prana jangan takut dan ragu melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 karena sudah sesuai dengan arahan Pemerintan Pusat yakni Presiden, Menteri Keuangan dan Mendagri.

Pemprov Riau sendiri diakui Sekdaprov, secara intens terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Inspektorat, BPKP serta aparat penegak hukum Kejaksaan Kepolisian dan hasilnya Pemda diperbolehkan untuk melakukan pergeseran anggaran.

"Alokasi dana penanganan Covid-19 jangan terlalu kecil karena ini bukti atensi kita terhadap penanggulangan Covid-19, Pemerintan Daerah jangan takut melakukan pengalihan anggaran karena telah sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat," ujar Sekdaprov Riau.

Namun agar tidak ada  keraguan Sekdaprov Riau juga mempersilahkan Pemerintah Kabupaten Kota untuk mengkonsultasikan masalah pergeseran anggaran tersebut sekaligus minta pendampingan dengan Inspektorat, pihak Kejari dan BPKP.

Menyikapi arahan Pemerintan Provinsi Riau tersebut, Sekdakab. Meranti Bambang Supriyanto menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulaun Meranti sangat serius melindungi warganya dari penyebaran Virus Covid-19. Agar hal itu dapat berjalan dengan baik Pemkab. Meranti dikatakan Bambang telah melakukan penganggaran sebesar 36 Miliar Rupiah yang merupakan pergeseran anggaran tahap pertama dari dana Fisik DAK Kesehatan dan Pembangunan Infrastruktur, Bantuan Tidak Terduga, dan lainnya.

Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi dampak sosial, pembangunan ruang Isolasi, Ambulance Laut, pengadaan APD serta Insentif Tenaga Medis diwilayah kerja beresiko, Pengendalian Keamanan dan lainnya.

Khusus untuk Insentif tenaga medis Pemkab. Meranti telah menganggarkan dana sebesar 2.7 Miliar.

Tak selesai disitu, jika tidak ada aral melintang Senin depan Pemkab. Meranti akan menggelar rapat dengan semua OPD untuk membicarakan soal pergeseran anggaran tahap 2.

"Dalam rapat itu kita akan membahas soal rasionalisasi semua anggaran modal untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan," papar Sekda Meranti.

Dalam Teleconfrence itu Sekdakab. Meranti seat curhat kepada Sekdaprov Riau menyangkut minimnya bantuan APD dan Rapid Test Covid-19 untuk Meranti padahal Kabupaten Meranti memiliki Orang Dalam Pantauan (ODP) cukup tinggi. untuk memaksimalkan penanganan Covid-19 dikatakan Sekda Bambang, Pemkab. Meranti membutuhkan 500 pasang APD, 36 Ribu Satung Tangan, 12 Ribu Alat Rapid Test yang saat ini hanya tersedia 160 Pc. Menyangkut hal itu Sekdaprov Riau Yan Prana mengaku siap membantu melalui Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Dalam penjelasannya selain menyampaikan masalah pengalokasian anggaran Sekda Meranti juga melaporkan kondisi terkini Covid-19 di Meranti, seperti jumlah ODP sebanyak 4042 orang, jumlah PDP sebanyak 2 orang satu diantaranya Negatif satu lagi masih menunggu hasil labor.

Untuk ruang Isolasi Pasien PDP Pemkab. Meranti telah menyiapkan tempat tidur sebanyak 46 Bed. Yang tersebar di Puskesmas sebanyak 20 Bed, BLK sebanyak 20 Bed dan RSUD Meranti sebanyak 6 Bed.

Selanjutnya ketersediaan sembako, Stock Beras saat ini sebanyak 2.9 Ton dimana kebutuhan satu bulan sebanyak 1.4 Ton. Gula Pasir sebanyak 8 Ton, Minyak Makan 11 Ton, Daging Ayam 41 Ton, Daging Sapi 1.2 Ton, Bahan Bakar Premium sebanyak 755 KL.

Usai mendengarkan pemaparan para Sekda Se-Kabupaten Kota di Riau, Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya mengaku akan segera melaporkan data-data tersebut ke Menteri Dalam Negeri Tito Carnavian sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan upaya antisipasi penyebaran Covid-19 di Indonesia kedepan.**

Laporan: Martin Raigon. S riauexpress.com

NUSANTARAEXPRESS, BENGKALIS - Warga Tionghoa di Pulau Bengkalis turut mendukung pemerintah atas himbauan dalam memutus mata rantai covid 19 yang sedang mewabah.

Dukungan ini dibukti dengan membagikan sembako berupa beras dan mie instan mencapai 5300 paket untuk masyarakat miskin di Pulau Bengkalis yang terdiri dari dua Kecamatan, yakni Bengkalis dan Bantan.

Selain itu, komunitas thionghoa ini juga memberikan bantuan perlengkapan penyemprotan dan cairan disinfektan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis.

Secara simbolis, kegiatan ini terpusat di gedung Yayasan Maitrea Jalan Wonosari Tengah, dihadiri Staf Ahli Bupati Halolongan, Kapolres AKBP Sigit Adiwuryanto, Kasdim 0303 Mayor Inf Dedyk Wahyu Widodo, Ketua MUI Amrizal, pihak FKUB,  LAMR, Bea Cukai, Imigrasi, PP dan PWI, Sabtu (04/04/20).

Menurut Ketua Panitia Warga Tionghoa Bengkalis peduli penanggulangan covid-19 Supendi melalui Humas Aeng dengan panggilan Suryanto mengatakan, bahwa kegiatan tersebut bisa terlaksana atas pastisipasi seluruh warga thionghoa.

"Kita juga melibatkan Forkopimda di Kabupaten Bengkalis, juga dukungan dari pihak LAMR, MUI, FKUB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Ormas, Media Massa, serta relawan dalam mewujudkan kepedulian kepada masyarakat miskin ditangah-tengah pandemi covid 19 ini, "ujarnya kepada Riau Express.

Artinya, lanjut Suryanto, inilah saat tepat pihaknya melakukan gerakan sosial dengan saling tolong menolong dan bergotong royong untuk membantu sesama masyarakat yang kurang mampu.

Dijelaskan, penggalangan dana dari masyarakat Tionghoa itu, dalam waktu tiga hari telah lebih kurang Rp700 juta. Sehingga bisa  disiapkan 5300 paket terdiri dari beras dan mie instan.

"Kita berikan dalam bentuk 10 kg beras dan 20 bungkus mie instan untuk dibagi kepada masyarakat kurang termasuk pada janda di Kacamatan Bengkalis dan Bantan, yang penyalurannya di mulai hari ini, "terang dia.

Pihalnya juga mengajak satukan hati, untuk melawan pandemic virus corona, ikuti peraturan dan protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran virus tersebut.

Sementara Kapolres Bengkalis AKBP Sigit Adiwuryanto ketika dikonfirmasi mengaku bangga yang telah dilakukan oleh warga Tionghoa tersebut.

"Kita menyampaikan ucapan terimakasih kepada warga Tionghoa yang ikut peduli dengan masyarakat. Dan hendaknya bisa diikuti oleh masyarakat lainnya yang mampu, untuk berbagi kepada warga kurang mampu.

Dari pantauan, dalam pelepasan penyaluran  bantuan ini, pihak panitia tidak mengundang banyak orang, karena mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak berkumpul dan juga mengikuti protokol kesehatan.**Budi