NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - Ketua Bhayangkari Cabang Labuhanbatu NY KIKI DENI KURNIAWAN beserta Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Labuhanbatu NY SITI MUHD.TAUFIK dan Para Polwan Polres Labuhanbatu, serta Para Pengurus Bhayangkari Cabang Labuhanbatu melaksanakan kegiatan Bersepeda Santai, Sabtu pagi (05/12/2020).

Kegiatan ini di mulai pada pukul 06.30 Wib, start dari depan polres Labuhanbatu menggunakan Chequred flag dan seketika Kapolres Labuhanbatu AKBP DENI KURNIAWAN, S.I.K., M.H. didampingi para PJU polres Labuhanbatu langsung mengibarkan bendera Chequred flag diikuti hitungan mundur dari tiga, dua, satu, dan rombongan langsung mengayuh sepeda masing-masing.

 



[nextpage title="next"]

 

Adapun rute yang di lalui yaitu, Jln wr supratman, Jln M.H Thamrin, Jln jend sudirman, Jln Diponegoro, Jln K.H Ahmad Dahlan, Jln Imam Bonjol, Jln Wr Supratman, dan tempat yang di singgahi adalah Tugu adi pura, Tugu rantau prapat, Tugu Simpang Empat.



Tujuan lain kegiatan ini yaitu untuk menumbuhkan solidaritas juga sebagai usaha dalam meningkatkan imunitas badan dalam mencegah penyebaran virus covid 19, sekira pukul 09.00 wib kegiatan selesai di laksanakan. (Her)

NUSANTARAEXPRESS, SORONG - Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III, Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto, M.Tr. (Han)., menyambut kedatangan kapal layar tiang tinggi (Tall Ship) TNI Angkatan Laut, KRI Bima Suci bersama Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat lII Angkatan ke-67 di dermaga Lantamal XIV, Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (5/12/2020).



Kunjungan KRI Bima Suci bersama 81 Taruna AAL (10 diantaranya Taruni) tersebut dalam rangka melaksanakan Latihan Kartika Jala Krida 2020. Selama berada di Kota Sorong, segenap Taruna AAL ini akan mendapatkan kuliah umum dari Pangkoarmada III, kemudian melaksanakan display Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL di lapangan Mako Lantamal XIV, menyelenggarakan cocktail party, dan melaksanakan city tour ke Mako Koarmada III Katapop, Distrik Salawati, Kab. Sorong, serta courtesy call ke Wali Kota Sorong, Danrem 181/PVT, Dirpolairud, dan Kapolres Sorong Kota.

Pangkoarmada III mengatakan kepada Taruna AAL memanfaatkan kesempatan dengan baik selama berada di Sorong untuk belajar dan berlatih, bersosialisasi dengan masyarakat, mengetahui keanekaragaman budaya dan adat istiadat serta menarik minta Pemuda dan Pemudi Kota dan Kabupaten Sorong untuk bergabung dengan Taruna AAL.

“Selamat berada di Sorong agar senantiasa disiplin dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, diantaranya selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” tegasnya. *

NUSANTARAEXPRESS, SURABAYA - Menjelang akhiri pelayaran etape ke-8 dari Tarakan tujuan Sorong tepatnya di perairan Selat Dampir Papua Barat, Satgas Operasi Bima Suci (OBS) 2020 yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Waluyo, S.H., M.Tr.Hanla. disambut oleh Unsur-unsur BKO Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada III dengan menggelar serial latihan guna meningkatkan profesionalisme prajurit matra laut, Sabtu (05/12/20).

Rasa bangga dan haru tumbuh dalam hati seluruh prajurit dan Taruna karena tatkala bertepatan dengan Hari Armada RI 2020 Satgas OBS memperingatinya dengan Serial latihan bersama Unsur BKO Guskamla Koarmada III. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam latihan tersebut diantaranya KRI Multatuli-561, KRI Bima Suci-945, KRI Madidihang-855, KRI Layaran-854, KRI Tatihu-853 dan pesawat Heli Bell 412 HU-4207.

Tepat pukul 07.00 WIT Seluruh unsur sudah berada di titik RV diawali dengan Passing Exercise, pada latihan ini KRI BSC mempertahankan halu dan kecepatan sedangkan KRI MLT, KRI TTH, KRI MDH, KRI LYR membentuk formasi "1" dengan Passing Starboard to Starboard. Selesai Passing Exercise dilanjutkan dengan Flaghoist Exercise, dalam latihan ini membentuk formasi C lambung kanan, Guide KRI BSC menyiapkan 3 berita dan unsur paling belakang membongkar jawaban via BTB.



 

[nextpage title="next"]

Serial latihan ditutup dengan Photex Exercise yang dibentuk dalam formasi "Bintang". Dalam latihan ini Heli Bell 412 HU-4207 melaksanakan pengambilan gambar dari udara dan KRI Multatuli bertindak sebagai pengendali.

Komandan KRI Bima Suci selaku Komandan Satgas OBS 20 menyampaikan "Latihan bersama Unsur-Unsur BKO Guskamla Koarmada III ini merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan Taruna Tk.III angkatan ke-67 sekaligus untuk memperingati Hari Armada RI 2020. Disamping itu, latihan ini juga sebagai tindak lanjut dari arahan Pangkoarmada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan terkait kesiapsiagaan tempur kapal dan melatih uji terampil prajurit", terang Dansatgas OBS.

(KRI BSC)

NUSANTARAEXPRESS, BOGOR - Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Bogor, Entis Sutisna, S.Pd., M.M., dan Sekretaris Dinas Pendidikan, Atis Tardiana, S.T., M.Si., mengeluarkan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk Tahun 2020, Jumat (4/12/2020). Dalam laporan tersebut Kadis membeberkan terkait program-program yang dijalankan sepanjang tahun 2020 serta pencapaian target yang diraih.

Adapun beberapa program yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor adalah 'Program Layanan Pendidikan' diantaranya:

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana
2. Penerbitan Kartu Bodas (Bogor Cerdas)
3. BOSDA Jenjang RA/MI/MTS/TPA/TPQ
4. Program Tenaga Pendidik dan Kependidikan
5. Program Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RRLS)
6. Program Layanan Pendidikan Inklusif
7. Program Pengembangan SDM dan Kelembagaan
8. Prestasi

Dalam program pengembangan sarana dan prasarana kegiatan yang diprioritaskan adalah rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP. Target penuntasan rehabilitasi ruang kelas diperkirakan rampung pada tahun 2021.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas penunjang pembelajaran bagi siswa serta guru dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Berikut rincian program pengembangan sarana dan prasarana yang sudah terealisasi diantaranya: unit gedung baru SMPN 2 Caringin; revitalisasi SMPN 2 Sukaraja; turap penahan tebing SMPN 2 Leuwisadeng; ruang kelas baru (RKB) SD sebanyak 195 ruang kelas di 63 SD; dan rehab WC SD sebanyak 1 unit.

Kemudian, Program Bogor Cerdas (Bodas) berupa bantuan kepada para siswa kurang mampu jenjang SD dan SMP dalam menunjang KBM. Kegiatannya antara lain: penyediaan seragam khas bagi siswa miskin jenjang SD dan SMP; penyediaan kartu Bodas bagi siswa jenjang SD; penyediaan buku latihan Bodas bagi siswa jenjang SD dan SMP.



[nextpage title="next"]

Lebih lanjut, program BOSDA merupakan bentuk pemerataan pendidikan yang universal guna meningkatkan layanan pendidikan prima kepada masyarakat. Program BOSDA merupakan bantuan yang diberikan kepada guru madrasah atau lembaga dibawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), seperti RA/MI/MTS/TPA/TPQ.

Bantuan yang diterima sebesar Rp. 200.000,- sudah mulai sejak yg tahun 2019-2020, dan untuk tahun 2021 akan ada kenaikan sebesar Rp. 250.000,-.

Guna memotivasi dan mengapresiasi peran serta para tenaga pendidik dan kependidikan honorer (Non ASN) Pemkab Bogor melalui Dinas Pendidikan memberikan insentif kepada tenaga pengajar, hal tersebut di implementasikan dalam program tenaga pendidikan dan kependidikan.

Insentif yang diterima per orang sebesar Rp.700.000 per bulan dan nominal tertinggi yakni Rp. 1.200.000,- per bulan. Besaran tersebut ditinjau dari masa pengabdian guru yang sudah terdata dalam Dapodik.



Sementara untuk peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) daerah, target pencapaian yang dilakukan untuk para santri di pondok pesantren dengan memberikan layanan program kesetaraan paket A,B, dan C atau setara dengan jenjang SD, SMP, SMA/SMK. Sehingga para santri dapat melanjutkan jenjang pendidikannya hingga maksimal.

Dinas Pendidikan juga mengatakan program inklusif yaitu layanan pendidikan untuk para disabiltas atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) agar dapat mengikuti pendidikan pembelajaran di sekolah formal.

Agar menghasilkan anak didik yang cerdas dan maksimal, Dinas Pendidikan mengadakan program pengembangan SDM melalui pelatihan kepada para tenaga pendidik agar berkualitas dan bermutu.

Kemudian penerapan PAUD Holistic Integratif (PAUD H.I) yaitu penanganan anak usia dini secara utuh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan, pengasuhan, perlindungan yang dilakukan secara terpadu oleh pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, Pemkab dan Pemerintah Pusat.

Semua program yang dilaksanakan merupakan program Pancakarsa Bogor Cerdas yang diprogramkan oleh Pemkab Bogor dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Dengan program-program layanan pendidikan yang dijalankan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mendapatkan beberapa prestasi baik dibidang akademi siswa dan kompetensi SDM diantaranya:
- Juara lomba KSN Jenjang SMP Tingkat Provinsi Tahun 2020 Mata Pelajaran Matematika diraih oleh Farel Zakwan Andarya dari SMPN 1 Cibungbulang.
- Penerima Penghargaan Susastra Nugraha Jawa Barat diterima Rismalasari selaku Kepala SMPN 1 Cibungbulang, dan masih banyak yang lainnya. (Liputan Wiri)

Edit by: NJK







NUSANTARAEXPRESS, BOYOLALI - Patricia Febi Widia Nugrahani, siswa kelas XI SMA Pradita Dirgantara berhasil meraih penghargaan dalam kompetisi model Perserikatan Bangsa-bangsa yang ia ikuti. Ia mendapatkan penghargaan sebagai “Honorble Mention of United Nations Commission on the Status of Women” dalam kompetisi Online Distancing Model United Nation 3.0 yang diselenggarakan pada 14 – 15 November 2020 dan mendapatkan penghargaan sebagai Best Delegate Crisis Committee dalam kompetisi TogetherMUN 1.0 pada tanggal 27 – 28 November 2020.






Model United Nations, yang juga dikenal sebagai Model UN atau MUN, adalah pendidikan simulasi dan/atau kegiatan akademik di mana siswa dapat belajar tentang diplomasi, Hubungan Internasional, dan PBB. Model UN mengajarkan siswa untuk dapat meneliti, berbicara di depan umum, negosiasi, menulis, dan menyusun dokumen. Selain itu, Model UN melibatkan siswa untuk berpikir kritis, kerja sama tim, dan kepemimpinan. Biasanya kegiatan ini adalah ekstrakurikuler, beberapa sekolah juga menawarkan MUN sebagai sebuah kelas. (Sumber: Wikipedia)












Peserta ajang konferensi Model United Nations, berperan sebagai delegasi, yang ditempatkan di komite dan ditugaskan negara, atau kadang-kadang organisasi lain atau berperan sebagai tokoh-tokoh politik. Mereka diberi tugas-tugas di awal, dan bersama dengan komite mereka  akan membahas topik yang disepakati. Delegasi melakukan penelitian sebelum konferensi dan merumuskan posisi, kemudian mereka akan berdebat dengan sesama delegasi. Pada akhir konferensi, delegasi terbaik dalam masing-masing komite, kadang-kadang diakui dengan memberi penghargaan. (Sumber: Wikipedia)


[nextpage title="next"]

Dalam kompetisi tersebut Patricia mendapatkan peran sebagai delegasi beberapa negara diantaranya Jepang, Tanzania dan Romania. Tantangan mengikuti MUN memiliki kesan tersendiri bagi Patricia. “Tantangannya sebenarnya banyak, baik dari sebelum maupun saat MUN itu sendiri. Kalau sebelum MUN, saya harus melakukan research untuk topik yang ditentukan, posisi negara saya menurut hukum setempat yang berlaku, dan aksi yang sudah pernah dilakukan dalam negara tersebut atau aksi internasional terkait topik”, ujar Patricia.



“Research itu sangat penting untuk menulis position paper, yakni sebuah essay untuk menyatakan posisi negara dan menyampaikan ide solusi yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Research juga berguna saat hari H pelaksanaan MUN untuk bahan pidato dan debat”, imbuhnya.




Selain itu, menurut Patricia tantangan yang cukup berat adalah ketika harus menggunakan Bahasa Inggris Formal di dalam diskusi. “Saya memang terkadang berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan teman dan kakak saya, namun tidak pernah menggunakan bahasa yang formal dan diplomatis, sehingga saya tetap harus mendalami bahasa ini. Tantangan yang menurut saya paling besar adalah melawan ketidakpercayaan diri," ujarnya.







"Saya belum pernah memenangkan lomba pidato atau debat dalam bahasa Inggris sebelumnya dan banyak delegasi yang sudah memiliki pengalaman dan dasar yang kuat dalam pidato/debat. Namun saya selalu berpikir untuk tidak pernah iri dengan delegasi lain, melainkan saya belajar dari mereka dengan harapan yang menjadi kelebihan mereka bisa saya terapkan dan yang menjadi kekurangan mereka bisa saya carikan solusi supaya saya tidak melakukan hal yang sama," katanya.








[nextpage title="next"]

Dalam kesempatan ini Kepala Sekolah SMA Pradita Dirgantara, Dr. Yulianto Hadi. M.M., juga menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih oleh Patricia. “Salah satu Seven Survival Skills yang diajarkan oleh sekolah adalah kemampuan untuk berkomunikasi, penting bagi siswa untuk dapat menyampaikan pendapat dan apa yang ada di alam pemikiran mereka. Model United Nation ini merupakan ajang yang dapat mengembangkan skills siswa terutama skill komunikasi karena mereka harus berdiskusi dan mencapai kesepakatan mengenai isu global. Selain itu siswa juga harus memiliki kemampuan penelitian yang cakap karena apa yang harus dipaparkan tentunya harus berdasarkan data," ujar Bapak Yuli.






Kepala Sekolah juga menyampaikan bahwa program sekolah juga telah didesain untuk memfasilitasi siswa mengasah Seven Survival Skills, salah satunya komunikasi termasuk public speaking melalui program "Speech” dimana para siswa setiap hari sebelum apel pagi harus menyampaikan pidato dalam Bahasa Inggris secara bergiliran. “Harapan saya, prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi Patricia dan juga siswa-siswa yang lain untuk terus berkarya, mengembangkan diri dan “sinau terus!” (belajar terus),” pungkasnya. [Oscar/Humas/SMA Pradita Dirgantara]






NUSANTARAEXPRESS, LABUHAN BILIK -  SH alias Sapar (33) warga Dusun I Desa Telaga Suka Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara diamankan unit Reskrim Polsek Panai Tengah karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga sabu pada Jum'at (4/12/2020) sekira pukul 19.00.

Kapolsek Panai Tengah Iptu Rusdi Koto, Sabtu (5/12/2020) mengatakan;

"Malam itu sekira pukul 19.00 Wib Kanit Reskrim Ipda F Sigiro, S.H. bersama team Opsnal melakukan penyamaran setelah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada satu orang sedang mengedarkan sabu tersebut".



"Selanjutnya tim langsung menangkap Sapar dan membawanya ke kantor mapolsek Panai Tengah dengan barang bukti 1 bungkus plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika diduga sabu serta 1 unit Hp Samsung lipat  warna Hitam," ungkapnya. (Her)



NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Guna menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo mengenai akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pelatihan bidang TIK.

Rancangan Peraturan Menteri tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK Bagi ASN akan menggantikan  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2018 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Selain itu, juga merangkum dan menggantikan materi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 47A/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menunjang E-Government.

RPM ini menjelaskan Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK sebagai penilaian kelayakan Lembaga pelatihan dalam menyelenggarakan pelatihan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi. RPM tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK Bagi ASN terdiri dari 7 BAB dan 21 Pasal yang mengatur mengenai:

1. Ketentuan Umum

2. Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK

3. Panitia Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK

4. Hasil Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK

5. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi

6. Ketentuan Lain-lain, dan

7. Penutup

Lembaga pelatihan bidang TIK yang wajib mengikuti akreditasi terdiri dari lembaga pelatihan pemerintah dan lembaga pelatihan swasta yang berbadan hukum. Adapun akreditasi dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang selanjutnya akan menerbitkan hasil akreditasi secara tertulis.

Untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri dimaksud, Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang TIK Bagi ASN. Masukan dan tanggapan dari masyarakat dapat disampaikan melalui email tu.set_balitbang@kominfo.go.id atau humas@mail.kominfo.go.id dari tanggal 4 s.d. 10 Desember 2019.

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id




Siaran Pers No. 158/HM/KOMINFO/12/2020


NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2020 menjadi momentum untuk menegaskan kepedulian dan memperkuat solidaritas. Presiden Joko Widodo menilai momentum peringatan juga menjadi  dasar yang kuat bagi perlindungan penyandang disabilitas yang lebih mengedepankan paradigma human rights based.


"Tugas pemerintah selanjutnya adalah memastikan semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik, dieksekusi dengan tepat dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas," ujar Presiden pada Puncak Acara Hari Disabilitas Internasional melalui video konferen dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (03/12/2020).

Dalam peringatan HDI 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan kembali komitmen untuk penyediaan akses teknologi informasi dan komunikasi, khususnya bagi penyandang difabel.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial atas peringatan HDI 2020 dengan tema Membangun Kembali Kehidupan yang Lebih Baik, Lebih Inklusif, Lebih Aksesibel dan Berkelanjutan Disaat dan Pasca Pandemi Covid-19.

“Tema tersebut sejalan dengan peta jalan transformasi digital yang sedang difinalisasi oleh Kementerian Kominfo, di mana salah satu inisiatifnya adalah meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk penyandang difabel,” ujar Menteri Johnny dalam Pengumuman Pemenang Kompetisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional untuk Disabilitas secara Daring dari Jakarta.

Menurut Menteri Johnny ketersediaan akses tersebut bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup penyandang difabel, termasuk akses untuk layanan kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja serta membuka peluang partisipasi di bidang ekonomi, budaya, dan sosial di masyarakat.

"Kementerian Kominfo terus mendukung lahirnya lebih banyak forum-forum publik dan kanal yang melibatkan kalangan difabel secara aktif. Mari kita perkuat solidaritas dan mengajak kalangan difabel untuk turut mengambil bagian integral dalam membangun bangsa,” ungkapnya.



[nextpage title="next"]

Menteri Kominfo menyatakan peringatan HDI 2020, menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air tanpa terkecuali. “Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia; no one should be left behind, enggak ada yang ditinggal di belakang,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kominfo menyampaikan selamat kepada para pemenang masing-masing lomba dan kompetisi yang diselenggarakan BAKTI Kementerian Kominfo sebagai bagian rangkaian peringatan HDI 2020.

“Bagi yang belum menang jangan berkecil hati, karena pengalaman dan kompetisi yang diperoleh dalam proses kompetisi ini menjadi langkah awal bagi saudara-saudari sekalian para penyandang difabel menuju kesempatan yang lebih baik di waktu yang akan datang,” pungkasnya.

Kompetisi TIK Nasional untuk Disabilitas secara Daring merupakan langkah afirmatif Kementerian Kominfo untuk mengajak kalangan difabel turut andil dalam mewujudkan Transformasi Digital Indonesia. Pelaksanaan Pelatihan dan Kompetisi Tingkat Provinsi diselenggarakan dari tanggal 9 s.d 26 November 2020. Sedangkan Kompetisi Tingkat Nasional diselenggarakan tanggal 27 s.d 2 Desember 2020 dan ditutup pada tanggal 3 Desember 2020 bersamaan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional.


Digitalisasi Layanan Disabilitas 


Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan Kementerian Sosial telah menyelenggarakan rangkaian acara peringatan HDI tahun ini sejak tanggal 18 November 2020. “Tujuannya untuk mendorong peningkatan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” ujarnya.


Menurut Mensos Juliari, peringatan Hari Disabilitas Internasional yang diselenggarakan secara virtual tersebut menerapkan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19, khususnya bagi peserta dan undangan yang hadir secara fisik pada puncak kegiatan.


[nextpage title="next"]

Adapun rangkaian kegiatan diselenggarakan adalah Creative Disabilities Gallery, Disabilities Show dan Disabilites Award, “Semuanya diselenggarakan dalam upaya meningkatkan layanan disabilitas ke arah digitalisasi,” jelasnya.


Mensos Juliari menjelaskan kehadiran website creativedisabilitiesgallery.com menjadi media bagi para penyandang disabilitas untuk dapat memasarkan produk atau karya, serta mengakses marketplace dengan lebih mudah, lebih luas dan lebih cepat.


“Dalam periode 18 November sampai dengan 2 Desember 2020, pengunjung yang telah mengunjungi website saat ini sudah berjumlah 8.500 pengunjung dengan total halaman yang telah dibuka sebanyak 627 ribu halaman, dan untuk total klik pada halaman website sudah sebanyak 1.500.000 klik halaman,” ungkapnya/


Dalam kesempatan itu, Mensos Juliari menambahkan momentum HDI 2020 menginisiasi semangat kolaboratif berbagai sektor dalam mendorong produktifitas penyandang disabilitas agar dapat membangun kembali kualitas kehidupan yang lebih baik, inklusif, aksesibel dan berkelanjutan pasca pandemi Covid-19.


“Harapan kami bahwa semaraknya peringatan Hari Disabilitas Internasional 2020 dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan menjadi momentum untuk terus membangun Indonesia yang lebih inklusif dan lebih maju,” ujarnya.


Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id




Siaran Pers No. 157/HM/KOMINFO/12/2020

NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - Menghargai Jasa Perempuan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui dinas DPPA melaksanakan Peringatan Hari Ibu Ke-92 Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 dengan tema Perempuan berdaya, Indonesia Maju yang dilaksanakan di Permata Land Hotel jalan Wr.Supratman Kecamatan Rantau Utara Jum'at (4/12/2020).

Pjs Bupati Labuhanbatu Drs.H.Mhd.Fitryus SH.MSP melalui Asisten I pemerintahan Sarimpunan Ritonga M.Pd mengatakan dalam Pidatonya, Perempuan indonesia masa kini adalah perempuan yang harus sadar bahwa mereka mempunyai akses dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh sumber daya, Seperti akses terhadap ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya.

Peringatan Hari Ibu (PHI) diharapkan menjadi momen penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan guna memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.



Dan pada akhirnya memberikan keyakinan yang besar bahwa perempuan akan mampu meningkatkan kualitas Hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan berdaya indojesia maju". Ucap Sarimpunan.

Menurut Sarimpunan, Peran perempuan dibangun dengan melihat sebagai agen penggerak (agent of change) Bertepatan dengan HUT Ke-92 tahun 2020 ini PHI telah mengusung tema: "Perempuan
Perempuan berdaya, Indonesia Maju" disituasi dan kondisi bangsa indonesia yang masih mengalami masalah menyebarnya virus korona (covid 19) sehingga membuat semangkin tingginya kekerasan, perlakukan diskriminatif, dan lain-lain.

[nextpage title="next"]

 



Kondisi tersebut memerlukan berbagai strategi, pelibatan semua unsur masyarakat dan multi stakeholder sangat diperlukan, termasuk peran laki-laki dalam kampanye-
Kampanye/gerakan yang mendukung pencegahan kekerasan, dan pencapaian kesetaraan gender. He for she menjadi salah satu komitmen global yang harus digelorakan sampai akar rumput.

Selamat memperingati hari ibu yang Ke-92 bagi ibu kita semua.ucapnya.



Disisi lain, Pjs Ketua TP.PKK Labuhanbatu Ny.Retno Fitryus membacakan sejarah singkat hari ibu, Gema sumpah pemuda dan lantunan lagu indonesia Raya yang jatuh pada tanggal 28 oktober 1928 digelorakan dalam kongres pemuda indonesia, menggugat semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri pada saat itu sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi Pemuda pejuang pergerakan bangsa Selanjutnya atas prakarsa para perempuan.



Pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22-25 Desember 1928 diselenggarakan kongres perempuan
Indonesia yang pertama kali di yogyakarta salah satu Keputusannya adalah di bentuknya satu organisasi
Federasi yang mandiri dengan nama perikatan Perkoempoelan perempoean indonesia (pppi). ujar Retno. [Rahmad]


NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) melalui Ketua Komite I H. Fachrul Razi MIP melangsungkan pertemuan Rapat kelanjutan pembahasan terkait Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) Se – Indonesia bersama Wapres KH Maruf Amin beserta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Delegasi DPD RI dipimpin oleh Ketua DPD RI AA. La Nyalla M. Mattalitti. Rapat bertempat di Kantor Wakil Presiden pada Kamis (3/12).




Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa Pemerintah dan DPD RI sepakat untuk segera mengesahkan RPP Detada dan Desertada. “Kita meminta agar RPP segera mengesahkan dan pemerintah merespon positif dengan segera menandatangani RPP Detada dan Desertada,” jelas Fachrul Razi usai rapat di kantor Wapres RI.




Fachrul Razi menjelaskan alasan DPD RI mendorong Penataan Daerah, utamanya Pemekaran daerah, pertama, Penataan Daerah merupakan bukti komitmen dan wujud keberpihakan DPD RI dalam menjawab aspirasi daerah, yaitu adanya keinginan kuat masyarakat dan daerah untuk mendapatkan hak atas kesejahteraan dan keadilan; kedua, Penataan Daerah merupakan pilihan kebijakan yang rasional dan objektif yang membuka ruang kreasi dan inovasi bagi daerah untuk mengedepankan dan mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat dan daerah, serta; ketiga,Penataan Daerah menjadi solusi dalam mengatasi keterisolasian, kemiskinan, serta kesenjangan daerah-daerah terdepan di perbatasan selaras dengan Nawacita ke-3 Presiden Ir. H. Joko Widodo.





“Dalam rangka pelaksanaan UU No. 23/2014, maka sesuai dengan tugas Konstitusional, DPD RI, khususnya Komite I, telah menerima usulan pembentukan DOB yang masuk melalui DPD RI hingga sekarang ini berjumlah sebanyak 173 DOB, yaitu 16 usul DOB Provinsi dan 157 usul DOB Kabupaten/Kota, kita mendorong Pemerintah melalui Ketua DPOD untuk segera menindaklanjuti lahirnya PP tentang Penataan Daerah,” tegas Fachrul Razi.





[nextpage title="next"]


Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah mengatakan bahwa moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) dilakukan atas pertimbangan kondisi keuangan negara, ditambah dengan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 saat ini.




“Pemekaran DOB itu masih dengan alasan keterbatasan, program prioritas pemerintah, sedangkan daerah belum mampun berdiri sendiri maka sampai hari ini masih kepada moratorium, dengan pengecualian adanya kepentingan strategis nasional, kepentingan politik dan itu nampaknya yang kemungkinan hanya kepada pemekaran di Papua, karena ada kepentingan – kepentingan strategis nasional disana yang kita proritaskan. Saya mengusulkan kriteria apa supaya apa jatuhnya kemana, nah itu kalau sudah kondisi fiskal kita membaik, keuangan kita sudah memungkinkan. Kalau tidak nanti kita memaksakan diri,“ kembali ditegaskan oleh Wapres Maaruf Amin disela rapat tersebut.




Selain itu, lanjut Wapres, pertimbangan lain Pemerintah untuk tidak memekarkan daerah adalah karena masih ada DOB yang belum optimal dalam menjalankan pembangunan, sehingga evaluasi terus dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah tersebut. Wapres kembali menekankan pemekaran dan pembagian wilayah di papua suatu keharusan yang harus diprioritaskan untuk penataan Papua yang lebih baik kedepannya.




“tapi untuk Papua ini merupakan suatu keharusan kita akan melakukan penataan. Supaya di Papua ini ada perubahan yang mendasar, keamanan itu mengawal kesejahteraan kita bagi daerah itu menjadi tanggung jawab, Pembagian wilayah Papua itu lebih kita bagi kekuasaannya agar pemerintah pusat lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan di Papua ini, ” tutup Wapres.




Selain mengikuti Isu Strategis Nasional, terkait Moratorium DOB, Wapres Maaruf Amin sepakat dengan RPP Detada dan Deserta untuk segera disahkan. Tujuannya, agar Presiden Jokowi segera menandatangani RUU tersebut sebagai celah hukum lahirnya DOB (Daerah Otonomi Baru) seluruh Indonesia.



Menurut paparan Ketua Komite I Fachrul Razi, banyak aspirasi masyarakat daerah yang perlu segera diakomodasi oleh pemerintah pusat dengan melahirkan DOB. Sehingga, pemerintah pusat perlu segera menandatangani PP Detada (penataan daerah) dan Desertada (Desain besar penataan daerah) terkait pemekaran wilayah.




Terkait pemekaran lanjut Tito, Semuanya minta prioritas semua daerah meminta pemekaran semua itu menurutnya kembali kepada kapasitas fiskal dan membaiknya keuangan.




“Prediksi bahwa kita akan tetap menghadapi kontraksi ekonomi, meskipun mulai terjadi pemulihan melalui kuartal pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya. Kita semua beraharap pusat dan daerah kita bekerja bersama – sama agar kapasitas pendapatan negara kita betul – betul membaik ditahun 2021. Kalau dalam keadaan tertekan maka pemekaran daerah baru akan sulit dilakukan, sekali lagi memerlukan biaya dan biaya tidak ada. Prioritas anggaran diutamakan kepada penanganan covid, mengendalikan covid serta pemulihan ekonomi secara nasional “ terangnya. [Rls-Pete_Chan]

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Penyidik pada Bareskrim Polri, AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH, akan ditindak tegas karena kasus yang dilaporkan elemen masyarakat, yakni diduga melakukan pemalakan terhadap pengusaha hebel di Cikande, Banten, dengan modus meminta dibangunkan ruko tiga pintu di Bogor, Jawa Barat. Demikian salah satu kesimpulan dari hasil pertemuan “diskusi” antara Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, dengan Kombespol Whisnu Hermawan Februanto, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Wadirtipideksus) Bareskrim Mabes Polri, Selasa, 1 Desember 2020 lalu.

“Itu pasti, kita akan proses oknum tersebut karena ini telah menjadi atensi pimpinan. Bahkan setelah pertemuan ini, kita akan segera panggil yang bersangkutan,” ujar Whisnu meyakinkan peserta pertemuan.



Hadir pada pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wadirtipideksus saat itu, Whisnu didampingi oleh Kombespol Helfi Assegaf, Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim. Sementara itu, dari pihak PPWI, hadir mendampingin ketua umumnya, antara lain Edi Suryadi, Ketua DPD PPWI Lampung; Hendra Agus Susanto, Pengurus PPWI Jakarta Selatan; dan Ustad Anton Susanto yang populer disapa UAS Betawi, Pengurus PPWI Jakarta Utara.

Tujuan utama pertemuan yang diinsiasi oleh Helfi Assegaf dengan mengundang Ketum PPWI ke Bareskrim adalah untuk meminta informasi, konfirmasi, dan klarifikasi terkait pemberitaan yang sedang heboh beberapa hari ini yang melibatkan penyidik Dittipideksus, Binsan Simorangkir (1). Dalam forum ini, Wilson Lalengke yang disapa “Guru” oleh Kombespol Helfi Assegaf, membeberkan dengan gamblang, terbuka, dan didukung data temuan lapangan, terkait kasus tersebut (2).



[nextpage title="next"]

Wadirtipideksus menyambut dengan senang hati kehadiran Ketum PPWI yang datang bersama tidak kurang dari 9 orang anggotanya. Wadir juga menyampaikan terima kasih atas informasi serta laporan yang telah diberikan terkait anggota Polri di lingkungan unit Bareskrim.

“Terima kasih atas kehadiran Pak Wilson dan kawan-kawan di kantor ini. Kami juga sangat berterima kasih atas laporan dan informasinya terkait perilaku anggota kami. Mungkin pengawasan dan pembinaan dari kami belum memadai sehingga kami amat membutuhkan masukan dan kontrol dari masyarakat. Kami sangat terbuka akan hal tersebut,” urai Whisnu dengan mimik serius dan penuh persahabatan.

Ketika ditanyakan tentang apa yang perlu dilakukan pihaknya terkait laporan dari PPWI saat itu, Wilson dengan tegas mengatakan bahwa PPWI menginginkan agar siapapun yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, melakukan pungli, pemalakan dan modus mempermainkan kasus untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, harus ditindak tegas sesuai koridor hukum yang berlaku. “Saya meminta oknum BS itu diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oknum itu seorang polisi bergelar doktor, tapi justru menjatuhkan nama baik dan citra Polri di tengah masyarakat,” tegas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Menjelang akhir diskusi, Ketua Umum PPWI itu membacakan butir-butir hasil pertemuan sebagai kesimpulan (3), yakni:

1. Polri melalui Wadirtipideksus sepakat dan berjanji untuk menindak tegas oknum AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH, atas perilakunya menyalahgunakan kewenangannya untuk memalak warga masyarakat sebagaimana yang telah diberitakan ratusan media se tanah air.

2. Memproses para terduga pelaku tindak pidana (Direktur perusahaan hebel di Cikande) sesuai koridor hukum yang benar, bukan hukum yang dibenar-benarkan, yang menjadi alat melakukan pemalakan oleh oknum penyidik Binsan Simorangkir tersebut.

3. PPWI setuju dan akan menjalankan saran dari Kombespol Whisnu untuk mendorong agar para pihak yang terkair dengan kasus yang ditangani oknum penyidik Binsan Simorangkir untuk membuat laporan balik terhadap pelapor (Komisaris perusahaan hebel di Cikande) ke polisi.

4. Bareskrim Mabes Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, akan bekerja lebih baik lagi, juga dalam hal pengawasan terhadap anggota penyidiknya. PPWI akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

Di akhir pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan, persahabatan dan saling mendukung tersebut, para peserta pertemuan melakukan foto bersama dan saling bersalaman ala Covid-19. Bravo Polri..!! (APL/Red)

Catatan:

(1) Pak Kapolri, Ada Oknum Penyidik di Bareskrim Nyambi Jadi Pemalak;

(2) Pak Kapolri, AKBP Binsan Simorangkir Palak Warga, Ini Hasilnya

(3) Disadur berdasarkan notulen tertulis pertemuan tersebut yang ada pada redaksi.

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Penyidik pada Bareskrim Polri, AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH, akan ditindak tegas karena kasus yang dilaporkan elemen masyarakat, yakni diduga melakukan pemalakan terhadap pengusaha hebel di Cikande, Banten, dengan modus meminta dibangunkan ruko tiga pintu di Bogor, Jawa Barat. Demikian salah satu kesimpulan dari hasil pertemuan “diskusi” antara Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, dengan Kombespol Whisnu Hermawan Februanto, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Wadirtipideksus) Bareskrim Mabes Polri, Selasa, 1 Desember 2020 lalu.

“Itu pasti, kita akan proses oknum tersebut karena ini telah menjadi atensi pimpinan. Bahkan setelah pertemuan ini, kita akan segera panggil yang bersangkutan,” ujar Whisnu meyakinkan peserta pertemuan.



Hadir pada pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wadirtipideksus saat itu, Whisnu didampingi oleh Kombespol Helfi Assegaf, Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim. Sementara itu, dari pihak PPWI, hadir mendampingin ketua umumnya, antara lain Edi Suryadi, Ketua DPD PPWI Lampung; Hendra Agus Susanto, Pengurus PPWI Jakarta Selatan; dan Ustad Anton Susanto yang populer disapa UAS Betawi, Pengurus PPWI Jakarta Utara.

Tujuan utama pertemuan yang diinsiasi oleh Helfi Assegaf dengan mengundang Ketum PPWI ke Bareskrim adalah untuk meminta informasi, konfirmasi, dan klarifikasi terkait pemberitaan yang sedang heboh beberapa hari ini yang melibatkan penyidik Dittipideksus, Binsan Simorangkir (1). Dalam forum ini, Wilson Lalengke yang disapa “Guru” oleh Kombespol Helfi Assegaf, membeberkan dengan gamblang, terbuka, dan didukung data temuan lapangan, terkait kasus tersebut (2).



[nextpage title="next"]

Wadirtipideksus menyambut dengan senang hati kehadiran Ketum PPWI yang datang bersama tidak kurang dari 9 orang anggotanya. Wadir juga menyampaikan terima kasih atas informasi serta laporan yang telah diberikan terkait anggota Polri di lingkungan unit Bareskrim.

“Terima kasih atas kehadiran Pak Wilson dan kawan-kawan di kantor ini. Kami juga sangat berterima kasih atas laporan dan informasinya terkait perilaku anggota kami. Mungkin pengawasan dan pembinaan dari kami belum memadai sehingga kami amat membutuhkan masukan dan kontrol dari masyarakat. Kami sangat terbuka akan hal tersebut,” urai Whisnu dengan mimik serius dan penuh persahabatan.

Ketika ditanyakan tentang apa yang perlu dilakukan pihaknya terkait laporan dari PPWI saat itu, Wilson dengan tegas mengatakan bahwa PPWI menginginkan agar siapapun yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, melakukan pungli, pemalakan dan modus mempermainkan kasus untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, harus ditindak tegas sesuai koridor hukum yang berlaku. “Saya meminta oknum BS itu diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oknum itu seorang polisi bergelar doktor, tapi justru menjatuhkan nama baik dan citra Polri di tengah masyarakat,” tegas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Menjelang akhir diskusi, Ketua Umum PPWI itu membacakan butir-butir hasil pertemuan sebagai kesimpulan (3), yakni:

1. Polri melalui Wadirtipideksus sepakat dan berjanji untuk menindak tegas oknum AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH, atas perilakunya menyalahgunakan kewenangannya untuk memalak warga masyarakat sebagaimana yang telah diberitakan ratusan media se tanah air.

2. Memproses para terduga pelaku tindak pidana (Direktur perusahaan hebel di Cikande) sesuai koridor hukum yang benar, bukan hukum yang dibenar-benarkan, yang menjadi alat melakukan pemalakan oleh oknum penyidik Binsan Simorangkir tersebut.

3. PPWI setuju dan akan menjalankan saran dari Kombespol Whisnu untuk mendorong agar para pihak yang terkair dengan kasus yang ditangani oknum penyidik Binsan Simorangkir untuk membuat laporan balik terhadap pelapor (Komisaris perusahaan hebel di Cikande) ke polisi.

4. Bareskrim Mabes Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, akan bekerja lebih baik lagi, juga dalam hal pengawasan terhadap anggota penyidiknya. PPWI akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

Di akhir pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan, persahabatan dan saling mendukung tersebut, para peserta pertemuan melakukan foto bersama dan saling bersalaman ala Covid-19. Bravo Polri..!! (APL/Red)

Catatan:

(1) Pak Kapolri, Ada Oknum Penyidik di Bareskrim Nyambi Jadi Pemalak;

(2) Pak Kapolri, AKBP Binsan Simorangkir Palak Warga, Ini Hasilnya

(3) Disadur berdasarkan notulen tertulis pertemuan tersebut yang ada pada redaksi.

NUSANTARAEXPRESS, BREBES - Tim gabungan penanggulangan bencana alam wilayah Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, berupaya membersihkan material longsor dari tebing setinggi 30 meter yang mengenai 4 pemukiman warga di Dukuh Menteng RT. 13 RW. 02, Desa Ragatunjung, Paguyangan.

Dijelaskan Danramil 11 Paguyangan, Kodim 0713 Brebes, Kapten Arhanud Suryadi, bahwa warga setempat yang dibantu para relawan juga sedang berupaya mengamankan tebing di belakang pemukiman warga, yakni dengan membuat tanggul darurat dari karung yang diisi tanah dan pemasangan patok.

Warga setempat yang terdampak langsung adalah Ibu Muplikha (40), Rakum (50), Saknan (55), dan Ibu Saripah (56). Sedangkan dampak lainnya adalah material tebing juga merusak pepohonan di bawahnya.

“Tebing longsor terjadi pada Rabu, 2 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 WIB. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai kurang lebih Rp. 60 juta,” bebernya.





[nextpage title="next"]

Lanjut Danramil, kini para relawan gabungan Kecamatan Paguyangan, sedang berupaya menanggulanginya dengan membersihkan material longsoran. Sementara keempat keluarga yang rumahnya terdampak sampai saat ini masih mengungsi di rumah tetangga maupun saudara.

“Adapun sasaran pekerjaan lainnya adalah membuatkan jalan sambil membersihkan tumpukan material di samping rumah, membersihkan tanah berlumpur yang ada di dalam rumah, serta memotong rumpun bambu di samping rumah yang terbawa longsor,” tandasnya.





Sementara dijelaskan Kepala Desa Ragatunjung, Masduki, SE, bahwa longsor dipicu guyuran hujan yang begitu deras mulai siang sampai malam hari (2/12).

“Selaku pimpinan masyarakat Desa Ragatunjung dan mewakili keluarga terdampak tanah longsor, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan para relawan gabungan terdiri dari TNI-Polri, anggota BPBD Brebes, Linmas dan Banser setempat, serta masyarakat setempat,” ungkapnya mengapresiasi. (Aan)
Diberdayakan oleh Blogger.