AKTUAL INVESTIGASI

NUSANTARAEXPRESS, JAYAPURA - Terkuaknya kembali peran besar Corinus Marselus Koreri Krey dalam pergulatan perjuangan di Papua berawal dari kunjungan Komandan Lanud Silas Papare, Marsma TNI Budhi Achmadi, ke rumah pahlawan nasional asal Papua, Marthen Indey.

Dalam pertemuan tersebut, Marsma TNI Budhi Achmadi bertemu dengan Ibu Aca, salah satu cucu Marthen Indey yang bertugas merawatnya hingga akhir hayat, yang menyampaikan amanah Marthen Indey.

“Jasa Corinus Krey kepada bangsa Indonesia dan Papua sangatlah besar. Apapun bentuk penghargaan negara kepada saya, maka Corinus Krey juga pantas untuk mendapatkannya. Dan kami mohon agar Corinus dapat diurus menjadi pahlawan seperti bapak kami dan komandan bisa menemui Ibu Corinus karena beliau masih ada,” kata Aca.

Setelah mendapat informasi itu, Komandan Lanud Silas Papare mengambil langkah cepat dan akhirnya bisa berdialog dengan keluarga Corinus Krey. Dalam pertemuan tersebut, Marsma TNI Budhi Achmadi akhirnya mendapatkan informasi lengkap tentang perjuangan Corinus Krey.

Corinus Krey bergabung bersama TNI AU berstatus sebagai Mayor Kehormatan sejak tahun 1967-1975. Namun perlu diketahui bahwa pangkat Mayor AU yang disandangnya waktu itu sudah menjadi pangkat militer tertinggi yang disandang putra asli Papua, bersama tokoh pejuang lain yang mendapatkan pangkat kehormatan yaitu Marthen Indey dan Abraham Dimara sebagai Mayor AD. Pangkat militer itu diberikan kepada tokoh asli Papua yang telah berjasa besar memperjuangkan pembebasan Papua dari kolonialisme Belanda.

Kisah perjuangan Corinus berawal dari  gerakan pemuda yang dirintis Kepala Sekolah Beestur (Pamong Praja) Jayapura, Soegoro Atmoprasodjo, yang melibatkan Frans Kaisiepo (siswa sekolah Beestur) dan Corinus Krey (ajudan Soegoro). Soegoro adalah salah satu penggerak nasionalisme di Papua dan pada tanggal 1 April 1945 mencetuskan ide untuk mengubah nama Papua, yang berasal dari kata PAPA HUA yang sering dipakai oleh Kerajaan Tidore dan memiliki arti TIADA BAPAK. Hal itu terjadi karena Kerajaan Tidore menganggap sejarah Papua tidak diketahui asal usulnya sehingga disebut demikian.

Dalam rangka mengangkat  harkat dan martabat Papua maka pemuda-pemuda Papua berpikir untuk mencari nama lain yang juga berasal dari sejarah Papua (Hikayat Koreri). Maka, diskusi Corinus Krey dan Frans Kaisiepo yang terjadi di Jayapura pada tanggal 1 Mei 1945, melahirkan nama IRIAN sebagai ganti kata PAPUA. Corinus Krey berulang-ulang menceritakan kepada anak cucunya, yang mengartikan IRIAN dengan arti "Ikut Republik  Indonesia Anti Netherland".

Ketika itu pejabat Belanda ingin membungkam gerakan nasionalisme Indonesia di Papua. Frans Kaisiepo dan Corinus Krey mengambil kata IRIAN dari bahasa Biak yang artinya PANAS karena tanah Papua adalah tempat matahari terbit. Promosi nama dilakukan kepada kepala-kepala suku dan dititipkan kepada Frans Kaisiepo yang mewakili pemuda Papua dalam Konferensi Malino  tanggal 18 Juli 1946.

Pada tahun 1947, Krey bergabung dengan Komite Indonesia Merdeka (KIM) sebagai Sekretaris II dibawah pimpinan Dr. Gerungan. Organisasi ini adalah motor pergerakan politik menentang Belanda dan disinilah Krey mulai berjuang bersama Marthen Indey yang menjabat Komisaris 1 KIM. Ketika Belanda mengendus KIM, Dr Gerungan dipulangkan ke Ambon dan KIM akhirnya digerakkan oleh Marthen Indey dan Corinus Krey.

Sepanjang hidupnya, Corinus Krey empat kali merasakan kejamnya penjara Belanda di Papua, yaitu penjara Kota Nica Jayapura (1-7 Desember 1945), penjara Abepura  Jayapura (7-3-1947 hingga 7-8-1947), penjara Biak (7-12-1949 hingga 7-6-1950), dan yang terlama adalah tujuh tahun di penjara Digul (7-6-1950 hingga 7-8-1957).

Kepada putranya Max Krey, Corinus pernah menceritakan bahwa Belanda pernah menanam bagian perut ke bawah dalam kubangan dan diplester dengan semen hingga mengeras, sehingga menyisakan bagian perut ke bawah membiru dalam waktu yang lama. Dokumen kesaksian bahwa Corinus Krey pernah dipenjara empat kali ditandatangani oleh Marthen Indey karena kebetulan juga "rekan di penjara yang sama".

"Sekelumit tentang kisah mendiang Mayor AU Corinus Krey ini didapatkan dari dokumen yang ditinggalkan Almarhum, serta dialog dengan Ibu Martina Krey beserta putra-putra," kata Marsma TNI Budhi Achmadi, Minggu (14/2/2021).

Yang menarik, jelas Danalud Silas Papare, beberapa dokumen dan kesaksian diparaf langsung oleh rekan seperjuangannya, Marthen Indey. Sepertinya Marthen Indey yang jauh lebih senior dari Krey sudah mengantisipasi, saat dirinya berpulang maka akan semakin sedikit yang akan bisa menjadi saksi kepahlawanan sahabatnya tersebut.

Ditambahkannya, selain pernah berdinas di Lanud Jayapura sebagai perwira TNI AU, almarhum adalah anggota MPRS Tahun 1964-1968 dan pemegang bintang veteran RI.

"Terima kasih Bapak, dan bangsa Indonesia berhutang besar padamu, Corinus Marselus Koreri Krey," tegas Marsma TNI Budhi Achmadi. (***)

NUSANTARAEXPRESS, PAPUA - Gangguan keamanan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Intan Jaya dan Nduga, membuat banyak sektor berjalan tidak semestinya, termasuk dalam bidang pendidikan. Akibatnya, anak-anak yang merupakan pelajar tak bisa sekolah dan mendapat pendidikan yang layak.

Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Papua Christian Sohilat, mengatakan pemerintah harus segera berupaya melakukan penyelamatan. Sebab, jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka akan berdampak adanya kehilangan generasi penerus di Bumi Cenderawasih.

“Kita harus selamatkan anak-anak di sana (Intan Jaya dan Nduga) karena mereka generasi penerus. Kalau sampai kita tidak tolong maka tidak ada lagi generasinya,” katanya, Rabu (10/2).

Menurutnya, gangguan keamanan itu, telah membuat keluarga anak-anak tersebut mengungsi meninggalkan lokasi tempat tinggal mereka. Sehingga aktivitas belajar mengajar di beberapa lokasi terpaksa berhenti. Padahal, jelas dia, anak-anak itu ialah generasi penerus di daerah mereka.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pihaknya akan segera melakukan pendataan terhadap pelajar di Intan Jaya dan Nduga yang terdampak akibat gangguan keamanan tersebut.

Dia juga mengusulkan pembangunan asrama untuk menampung anak-anak yang pindah dari tempat tinggal mereka dan berhenti bersekolah. “Semua anak-anak di daerah panas kita akan kumpul di Keneyam (ibu kota Nduga) dan saya sudah koordinasi dengan Bappenas agar membangun asrama di sana dan kita tampung," tutur Christian.

Tak hanya ke wilayah Keneyam, warga di Nduga juga sebagian berpindah ke Kabupaten Lanny Jaya dan Jayawijaya. (red)

NUSANTRAAEXPRESS, JAKARTA - Beberapa hari ini beredar surat dari Dewan Pers yang ditujukan bagi organisasi pers underbow lembaga tersebut. Surat edaran yang dikeluarkan Dewan Pers sehari sebelum perayaan hari raya imlek itu menyatakan bahwa salah satu syarat peserta vaksinasi adalah wartawan yang medianya terverifikasi Dewan Pers [1].

Surat edaran itu mengundang berbagai respon dan tanggapan beragam dari berbagai pihak. “Saya tidak ikutan divaksin karena organisasi saya tidak ada dalam daftar.” Demikian kata Usman dalam percakapan WhatsApp Grup khusus wartawan, yang medianya mungkin belum terdaftar di dewan pers. “Sama, saya juga,” timpal rekan wartawan dari media online lainnya di group itu.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menanggapi santai tentang surat edaran Dewan Pers ini. Namun demikian, seperti biasa, tokoh pers nasional yang dikenal gigih memperjuangkan nasib para wartawan Indonesia itu tetap menyertakan sentilan pedas bagi Dewan Pers. “Anda semua sudah tahulah, lembaga DP itu konyol bin tolol. Sejak kapan virus corona memilih-milih wartawan terverivikasi atau belum terverivikasi lembaga sontoloyo itu untuk diinveksi, haha” kata alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu terkekeh, Sabtu, 13 Februari 2021.

Sebagaimana diketahui, dalam edaran bertajuk ‘Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan’, Dewan Pers menetapkan syarat bagi 5.000 wartawan yang bisa mendaftar sebagai peserta vaksinasi Covid-19 tahap pertama, sebagai berikut:
1. Media/wartawan yang berkantor redaksi atau beroperasi di Jakarta Raya, termasuk wartawan media luar Jakarta/luar negeri yang liputannya di Jakarta Raya.
2. Perusahaan pers/medianya minimal terverifikasi administratif oleh Dewan Pers atau wartawan bersangkutan telah memiliki sertifikat kompetensi wartawan atau mendapatkan rekomendasi dari organisasi wartawan.
3. Diutamakan wartawan lapangan dalam arti luas, yakni wartawan yang sehari‐hari bertugas di lapangan peliputan atau berinteraksi dengan orang luar dalam durasi cukup lama (min 15 menit).
4. Calon penerima vaksin wajib mengisi google form yang telah tersedia.
5. Deadline pengisian dan pengumpulan form data oleh calon ialah Selasa, 16 Februari 2021 pukul 24.00 WIB. [2]

“Bagi saya, tidak divaksin juga tidak ada masalah. Selama ini saya patuhi protokol kesehatan, bermasker, cuci tangan, hidup bersih, teratur, makan bergizi, lebih banyak diam dan bekerja di rumah, dan lain-lain. Beberapa kali ikut test Covid-19, termasuk test antigen berbiaya Rp. 230 ribu akhir Januari lalu, alhamdulillah puji Tuhan, saya dinyatakan negatif dari terinveksi virus tersebut,” ungkap Wilson lebih lanjut.

Sebenarnya, sambung lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris itu, mungkin pihaknyalah dari kalangan pers yang pertama menyampaikan usulan agar wartawan menjadi kelompok warga yang diprioritaskan menerima vaksinasi setelah para tenaga kesehatan. “Usulan tersebut saya sampaikan kepada Danrem 052/Wijayakrama Tangerang, saat acara Silahturahmi Danrem dengan Insan Media, awal Desember 2020 lalu [3]. Kemudian disusul oleh pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo pada paroh akhir Januari 2021 kemarin agar wartawan dimasukkan ke dalam kelompok yang perlu diprioritaskan mendapat vaksinasi [4]. Usulan itu selanjutnya direspon Presiden Jokowi memasukkan wartawan dalam kelompok warga yang diprioritaskan divaksin. Oleh karena itu, saya secara pribadi merasa senang karena kesehatan kawan-kawan wartawan mendapatkan perhatian dari Pemerintah,” beber Wilson.

Namun sangat disayangkan, ketika program vaksinasi Covid-19 bagi wartawan ini dipercayakan kepada lembaga ‘pro-diskriminasi’, seperti Dewan Pers itu, akhirnya tujuan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia bebas Covid-19 akan terhambat. “Tujuan vaksinasi ini adalah untuk mencapai kondisi herd immunity masyarakat yang hanya dapat dicapai jika 70 persen warga memiliki kekebalan tubuh dan kesehatan yang prima dalam melawan virus berbahaya tersebut. Artinya, persyaratan untuk mendapatkan vaksinasi harus dikaitkan dengan tujuan vaksinasi, yang kesemuanya itu terkait dengan kesehatan dan imunitas masyarakat. Jadi, syarat peserta vaksinasi bagi wartawan harus terverifikasi Dewan Pers itu adalah sebuah kebodohan akut,” tegas Wilson yang juga menyelesaikan program pendidikan pasca sarjananya di bidang Applied Ethics di Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia, ini.

Terkait dengan kebijakan diskriminatif Dewan Pers dalam implementasi program vaksinasi yang dibiayai dengan uang rakyat itu, Wilson menghimbau rekan-rekan pekerja media yang tereliminasi dan teralienasi untuk tidak berkecil hati. Bagaimanapun pahitnya aturan yang diterapkan oleh Dewan Pers terhadap kalangan pers di negeri ini, yakinilah bahwa itulah yang terbaik dari segala pilihan kebijakan buruk yang dimiliki lembaga itu.

“Saya menghimbau agar teman-teman wartawan dan pewarta warga, janganlah bersedih dan berkecil hati. Mungkin hanya selevel itulah kualitas pikir dan nurani para pemangku jabatan di Dewan Pers, dan sangat mungkin itulah yang terbaik dari semua pilihan buruk yang dipunyai lembaga tersebut. Kita ucapkan selamat kepada kelompok wartawan yang masuk kriteria terverivikasi Dewan Pers, kalian memang sedang jadi incaran untuk dihinggapi Covid-19!” tutup pria yang mengaku mempertahankan kondisi kesehatannya dengan mengkonsumsi Madu Hutan Baduy setiap hari ini. (APL/Red)

Catatan:

[1] Wartawan Penerima Vaksin Harus Terverifikasi di Dewan Pers; https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/383832-wartawan-penerima-vaksin-harus-terverifikasi-di-dewan-pers

[2] Baca Surat Edaran Dewan Pers, Nomor: 140/DP/K/II/2021, tertanggal 11 Februari 2021, perihal Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan, yang ditujukan kepada 11 pimpinan organisasi pers kaki tangan dewan pers.

[3] Ketum PPWI Berikan Sambutan pada Silahturahmi Danrem 052/Wijayakrama dengan Insan Media; https://pewarta-indonesia.com/2020/12/ketum-ppwi-berikan-sambutan-pada-silahturahmi-danrem-052-wijayakrama-dengan-insan-media/

[4] Ketua MPR RI Dorong Prioritas Vaksinasi COVID-19 untuk Wartawan; https://news.detik.com/berita/d-5339655/ketua-mpr-ri-dorong-prioritas-vaksinasi-covid-19-untuk-wartawan

NUSANTARAEXPRESS, KEEROM - Keerom-Sinergitas dan jiwa gotong royong personel Satgas Yonif Raider 100/PS dengan masyarakat telah diakui oleh warga sektor utara dengan jiwa sosial yang tinggi, diperlihatkan oleh Pos Karang dalam kegiatan karya bhakti bersama masyarakat Kampung Yuwainda, Distrik Waris Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Sabtu,(13/02/2021).

Demikian disampaikan Danpos Karang Sertu Dexa Apriyanto menyampaikan bahwa kebersamaan antar masyarakat terus dibina, dimana melalui kegiatan karya bakti tentunya kebersamaan tersebut akan terpatri terus guna memperkuat silaturahmi prajurit TNI dan masyarakat di sektor utara Keerom. Lebih lanjut dikatakannya, hal demikianlah yang dilakukan semata mata untuk mempererat tali asih dengan masyarakat, “Sasaran kegiatan karya bakti kali ini, mulai dari pemotongan rumput di jalan utama Kampung Yuwainda dan pengambilan sampah-sampah plastik, sehingga terlihat bersih dan terawat,” terang Danpos.



"Dengan adanya partisipasi dan kegiatan yang positif melalui karya bhakti tersebut, tentunya akan membangun komunikasi dan hubungan yang baik antara masyarakat dengan TNI. Serta mengajari masyarakat bagaimana cara hidup sehat dimulai dari membersihkan lingkungan itu sendiri, Sehingga kemanunggalan TNI dengan rakyat semakin erat," terangnya.

Tambahnya, kegiatan tersebut dipimpin oleh Serda Boy Halomoan Purba bersama 8 anggota lainnya, hal kecil seperti ini bisa menjadi contoh yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Sinergitas dan kerja sama Satgas Yonif Raider 100/PS dengan masyarakat telah terbina dengan baik selama ini, baik dalam kegiatan karya bhakti,anjangsana, serta ibadah bersama sudah dilaksanakan dengan penuh kebersamaan,”pungkasnya.

Seperti Bapak Sior Pasebo (42) yang ikut serta dalam melaksanakan kegiatan karya bakhti tersebut mengaku sangat senang sekali bisa melaksanakan pembersihan bersama personel Pos Karang. " Dimusim penghujan seperti ini banyak sekali sampah dan rerumputan mulai tumbuh, dengan adanya Bapak TNI proses pembersihan lingkungan kampung kami terlaksana dengan lancar, terimakasi Bapak TNI telah membantu kami, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa," ungkapnya. [Pen Satgas Yonif Raider 100/PS]

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Tong Djoe adalah seorang pengusaha Indonesia. Kisahnya sangat inspiratif bagi semua orang dan sangat berjasa bagi Indonesia walaupun nyaris terlupakan. Ia adalah pemilik perusahaan Tunas Group Pte. Ltd. yang pernah berkantor di Singapura dan banyak berperan dalam membuka kembali hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok.

Gedung perkantoran Tunas yang berlokasi di kawasan Tanjong Pagar dekat dengan pelabuhan Singapura diresmikan oleh Dirut Pertamina Ibnu Sutowo pada tahun 1973

Tong Djoe adalah seorang konglomerat pertama di Indonesia. Tong Djoe tutup usia pada hari Senin, (8/02/2021) pada usia 94 tahun.

Tong Djoe yang masa mudanya ikut berjuang dalam kancah perang kemerdekaan RI bersama dr Adnan Kapau Gani, seorang gubernur militer yang saat itu menguasai wilayah kerja Sumatera bagian selatan.



Tong Djoe lahir di Sumatera tahun 1927 dan lama menetap di Singapura. Perusahaan Tunas Group Pte.Ltd adalah miliknya dan Tong Djoe banyak berperan dalam membuka kembali hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. Tong Djoe yang juga seorang pengusaha kapal ini mempunyai hubungan yang sangat baik dengan para Presiden Indonesia sejak Presiden Sukarno.

Tong Djoe juga banyak berperan dalam menciptakan jalinan usaha dagang antara para pengusaha Indonesia dan Tiongkok dan banyak memberikan nasihat kepada Presiden dalam menjalin hubungan dagang dengan negara tersebut.

Salah satu hobinya yaitu mengumpulkan barang-barang antik diantaranya yaitu guci, batu giok yang langka, keramik Tiongkok , perak, lukisan, dan mebel dari Indonesia.

Presiden RI ke-3 yaitu BJ Habibie telah menganugerahi Bintang Jasa Pratama pada tahun 1998 untuk mengenang jasa-jasanya pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peranannya dalam memulihkan hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina.

Pewarta media ini berkesempatan untuk melihat langsung di RSPAD Gatot Subroto, Rabu, 10/02/2021 tempat Tong Djoe disemayamkan sebelum dikremasi di Cilincing sesuai permintaan keluarga.

Charlie yang merupakan kerabat dari Tong Djoe mengatakan kepada pewarta media ini bahwa di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Tong Djoe membantu menyuplai senjata bagi angkatan bersenjata Indonesia yang dilakukannya bersama Gubernur Sumatera Selatan AK Gani tahun 1945-1949.
“Almarhum juga berjasa dalam membantu mensuplai senjata bagi tentara Indonesia di masa perjuangan dan banyak orang yang tidak mengetahui tentang hal ini,” kata Charlie dengan ramah.

Bersama dengan Ibnu Sutowo, Tong Djoe membentuk Tunas Group di Tanjong Pagar Singapura pada tahun 1970-an.
Sudah sangat banyak orang-orang penting di Pemerintahan Indonesia yang dikenalnya serta banyak juga cerita yang tidak diketahui oleh umum mengenai perjuangannya dan andilnya dalamnya membantu pengusaha di Indonesia.

Salah satu hal yang belum banyak diketahui oleh kita selama ini yaitu bahwa Tong Djoe memiliki persahabatan yang sangat erat dengan XI Jinping Presiden Cina sejak 1980an.

Charlie juga mengatakan bahwa Opa Tong Djoe merupakan orang yang sangat ramah dan suka menolong. “Opa Tong Djoe sangat ramah dan suka menolong, terutama banyak sekali tentara nasional yang dibantu juga para pebisnis dan pengusaha,” jelas charlie. (JNI)

SURAT TERBUKA

KEPADA PRESIDEN JOKOWI

Perseteruan keluarga didalam Karaton Surakarta harus disikapi bersama, jangan dibiarkan berlarut larut karena akan merugikan banyak pihak.

1. Karaton Surakarta sebagai cagar Budaya harus dilindungi bersama kelestariannya karena memiliki sejarah panjang perjuangan Nusantara sehingga sampai mengantarkan Kemerdekaan RI menjadi Negara NKRI, Peranan Karaton Surakarta terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945 diberikan sebagai Daerah Istimewa antara lain Kesultanan Jogjakarta dan Karaton Surakarta.

2. Negara berkewajiban melindungi, mengayomi dan membiayai aktivitas budaya adiluhung karena Karaton Surakarta memiliki benang merah dari Mataram kuno ke Mataram Islam.

3. Karaton Surakarta sebagai kebanggaan Kota Solo yang sudah mendunia adalah aset wisata Adiluhung, kearifan lokal tanah jawa dikagumi Mancanegara.

4. Semua diharapkan membuka diri, mari bermusyawarah dengan penuh kekeluargaan diharapkan dipasilitasi oleh Negara.

5. Semoga Karaton Surakarta auara bercahaya lagi menjadi aset dan kebanggaan Nasional.

{ KP Norman Hadinegoro Pemerhati Kearifan Budayan Adiluhung}. (JNI)