NUSANTARAEXPRESS, ACEH SELATAN - Personil Satgas TMMD ke 110 Kodim 0107/Aceh Selatan yang sedang sibuk dengan pengerjaannya mengerjakan sasaran fisik pembuatan talud di Desa Krueng Kluet Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan masih sempat meluangkan waktu dan tenaganya dalam membantu Petani mencabut benih Padi.

Hal itu di lakukan oleh Prada Sufrianda di sela-sela waktu istirahatnya, Kamis (11/03/2021).

Disebutkan Prada Sufrianda, bahwa secara kebetulan ia melihat salah seorang Petani warga Desa Krueng Kluet sedang mencabut benih padi dalam sawah di dekat pengerjaan sasaran fisik pembuatan talud.

Melihat hal itu, Prada sacara spontanitas bangkit dari tempat duduknya mendekati petani tersebut dan kemudian ikut membantunya mencabut benih padi.

"Hal ini kita lakukan semata-mata ingin memberikan bantuan tenaga kepada warga, sekaligus ingin lebih mendekatkan diri dengan masyarakat setempat."ucap Prada Sufrianda.

Prada Sufriandi berharap, apa yang ia lakukan tersebut dapat meringankan beban kerja petani yang sedang mencabut benih padi.

Sementara itu, Dansatgas TMMD ke 110 Kodim 0107/Aceh Selatan Letnan Kolonel Inf M. Yusuf, S.I.KOM mengatakan, program TMMD tersebut tidak hanya memiliki sasaran fisik seperti pembukaan jalan, pembuatan talud, jembatan dan pembuatan parit.

"Lebih dari itu, dimana sasaran lainnnya adalah semakin mantapnya kemanunggalan TNI dan Rakyat. Sehingga adanya program TMMD ini, selain dapat membangun daerah juga dapat membantu mensejahterakan masyarakat melalui kerja bhakti dan aksi sosial lainnya."tutup Letkol Inf Yusuf. [Husni]

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, hari ini menjalani penyuntikan Vaksin Sinovac bertempat di Lobby Gedung DPD-RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Wilson menerima vaksinasi Covid-19 tersebut bersama Ketua DPD PPWI Lampung, Edi Suryadi, SE, dan ratusan warga lainnya, Rabu (10 Maret 2021).

"Hari ini saya telah menjalani penyuntikan Vaksin Sinovac tahap pertama di Lobby Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) bersama Pak Edi Suryadi serta ratusan karyawan dan anggota DPD-RI," ujar Lalengke melalui pesan WhatsApp-nya kepada Redaksi media ini, usai menjalani vaksinasi Covid-19.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu mengaku bahwa dia datang ke DPD-RI siang hari ini bukan untuk menjalani vaksinasi. Namun, ketika dirinya memasuki lobby gedung DPD-RI yang terletak di dalam kompleks perkantoran MPR/DPR/DPD RI itu, terlihat barisan kursi tamu dan jejeran perawat di sana. Lalengke pun menanyakan terkait acara yang sedang berlangsung di tempat tersebut. "Sedang acara vaksinasi Covid-19 Pak," kata seorang petugas keamanan yang berjaga di pintu lobby menjawab Wilson Lalengke.

Kepada dokter yang bertanggung jawab dalam acara vaksinasi ini, Ketum PPWI menyampaikan keinginannya untuk mengikuti program vaksinasi yang sedang digelar dan meminta izin kepada dokter untuk divaksin. Ternyata, dokter menyambut baik dan mengantarkan mereka berdua ke meja pendaftaran calon penerima vaksinasi.



Selanjutnya, Lalengke bersama rekannya Edi Suryadi menjalani program penyuntikan vaksin Sinovac pada pukul 14.29 WIB, sesudah sebelumnya melalui pemeriksaan kesehatan dan kelayakan untuk divaksin. Usai menjalani penyuntikan Vaksin Sinovac, kedua pimpinan PPWI itu dipersilahkan ke ruangan istrahat untuk menunggu selama 30 menit sebelum akhirnya pemberian suntikan vaksin kepada mereka dinyatakan aman dan diberikan Kartu Vaksinasi Covid-19.

"Saya sudah menjalani vaksinasi dalam rangka memutus penularan Covid-19. Saat disuntik, terasa sakit sedikit, tapi tidak seberapa yaa, dan hanya beberapa detik saja," ungkap Lalengke menjawab pertanyaan bagaimana rasanya disuntik Vaksin Sinovac.

Sesudah mengikuti program vaksinasi Covid-19 tersebut, Lalengke menyampaikan harapannya agar seluruh anggota PPWI, pewarta warga, dan masyarakat umum bersemangat mengikuti program vaksinasi yang digelar di tempat mereka masing-masing. "Saya mengharapkan agar setiap anggota PPWI, para pewarta warga, dan masyarakat umum, mari berbondong-bondong ke tempat vaksinasi Covid-19 dalam rangka membantu Pemerintah dan bangsa kita memutus rantai penularan pandemi Virus Covid-19 ini," pungkas alumni Program Persahabatan Indonesia - Jepang itu penuh harap. (APL/Red)

NUSANTARAEXPRESS, SAMBAS - KALBAR - (Sambas-Kalbar).  Pada hari Selasa 9 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, tim gabungan dari personel Pos Gabma Sajingan Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas bersama Satgas Intelijen Koopsdam XII/Tpr, berhasil menggagalkan upaya dua orang pelintas batas yang berusaha menyelundupkan 1 kotak kardus berisi 10 paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 10,765 Kg, saat melaksanakan kegiatan patroli di Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) wilayah Dusun Aruk, Desa sebunga, Kec. Sajingan, Kab. Sambas.

Dalam rilisnya di Pos Koki Sajingan Terpadu, Sambas, Rabu (10/3/2021), Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas Letkol Inf Alim Mustofa mengungkapkan bahwa kasus kali ini merupakan hasil pengembangan informasi serta analisa dari kasus Narkoba seberat 42 Kg lebih yang didapat sebelumnya.

“Pada saat patroli tim bertemu dengan dua orang pelintas batas yang mencurigakan, saat hendak dilaksanakan penyergapan, dua orang tersebut melarikan diri, selanjutnya dilaksanakan pengejaran dan diberikan tembakan peringatan sebanyak satu kali keatas, akan tetapi pelaku tetap lari dan masuk ke wilayah Malaysia,” ungkapnya.

Dansatgas mengatakan bahwa tim gabungan melaksanakan penyisiran di lokasi dan ditemukan 1 kotak kardus berisi 10 paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam kemasan Teh Cina.  “Keberhasilan kali ini tidak terlepas dari arahan Pangdam XII/Tpr selaku Pangkoops dan Danrem 121/Abw selaku Dankolakops, untuk mengembangkan kasus Narkoba sebelumnya, agar terus menjaga wilayah perbatasan ini dari berbagai kegiatan ilegal khususnya peredaran Narkoba,” ujarnya.

Dansatgas menegaskan bahwa sinergitas antara Satgas Pamtas dengan Satgas Intelijen, Satgas Teritorial, PLBN Aruk, Karantina Pertanian, Imigrasi Aruk, BNN Provinsi Kalbar dan Polda Kalbar yang berada di perbatasan, semakin erat terjalin untuk bersama-sama menjaga wilayah perbatasan RI-Malaysia dari segala bentuk kegiatan ilegal.

“Untuk penyelidikan lebih lanjut, kasus ini kami limpahkan kepada pihak Subdit 2 Dit Narkoba Polda Kalimantan Barat dan BNNP Provinsi Kalimantan Barat,” tutup Dansatgas. [Pen Satgas Yonif 642]

NUSANTARAEXPRESS, KUBU RAYA - Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, menyelenggarakan Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara. Kegiatan sosialisasi berlangsung di Aula Sudirman, Makodam XII/Tpr, Kubu Raya, Rabu (10/3/21).

Sosialisasi dalam rangka pembentukan komponen cadangan matra darat di wilayah Kodam XII/Tpr ini dibuka oleh Dirjen Pothan Kemenhan RI, Mayjen TNI Dadang Hendrayudha. Dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, Danlanud Supadio, Marsma TNI Deni Hasoloan Simanjuntak, Danlantamal XII/Pontianak, Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman serta perwakilan Polda Kalbar.

Usai membuka sosialisasi, Dirjen Pothan Kemenhan RI, Mayjen TNI Dadang Hendrayudha menyampaikan,
bahwa Pemerintah bersama DPR RI sudah melahirkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN serta PP nomor 3 tahun 2021.

"Kita berharap ini menjadi sejarah buat kita bersama, karena kita melihat bahwa fungsi pertahanan ini adalah tanggung jawab pemerintah. Kita harus menyiapkan segala sesuatunya mulai dari SDM dan SDA sehingga sewaktu-waktu diperlukan kita sudah siap. Sebagai bangsa indonesia yang kuat mandiri kemudian tidak mudah untuk dipecah belah," kata Dirjen Pothan.

Selanjutnya Dirjen Pothan mengatakan, saat ini masih dalam tahapan sosialisasi. Diharapkan pada bulan berikutnya menunggu anggaran dan akan segera dilaksanakan.

"Estimasinya sekitar bulan Juli, Agustus, September tiga bulan. Itu tahap pelatihan. Tentu sebelumnya akan ada tahap seleksi dan sebagainya," ujarnya.

Mayjen TNI Dadang Hendrayudha menegaskan, Komponen cadangan ini bersifat sukarela. Komponen cadangan ini nantinya akan membantu memperbesar kekuatan TNI. Dari jumlah penduduk sebesar 268 juta TNI hanya punya kekuatan 400 ribu. Dengan penyiapan komponen cadangan ini akan membantu TNI sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman.

"Saya mengajak dan mengimbau kepada masyarakat mari ikut serta dalam bela negara. Salah satunya melalui atau bergabung menjadi komponen cadangan," ajak Dirjen Pothan.

Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menyampaikan, untuk mendukung pembentukan komponen cadangan di wilayah Kodam XII/Tpr pihaknya telah mengalokasikan 550 orang calon untuk di Kalbar dan 550 orang calon untuk Kalteng.

Untuk di Kalbar rencananya pelatihan akan dilaksanakan di Dodik Bela Negara Rindam XII/Tpr di Singkawang. Sedangkan untuk di Kalteng, pelatihan akan dilaksanakan di Yonif 631/Antang di Kota Palangka Raya.

"Dalam rangka kegiatan itu kami mempersiapkan semuanya tinggal nanti apa yang menjadi petunjuk dan arahan dari Ditjen Pothan Kemhan, kita sudah siap untuk melaksanakan," ungkap Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad.

Sedangkan Wagub Kalbar, Ria Norsan menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar sangat mendukung pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2019 ini untuk mendukung pertahanan negara. Menurutnya ASN kalau bisa wajib diikutkan dalam pelatihan komponen cadangan.

"Sehingga nanti selesai dari pendidikan disiplinnya akan terbentuk dan wawasan kebangsaanya akan semakin tinggi. Kita ada 14 Kabupaten/Kota nanti kita ambil dari masing-masing daerah sekian orang, jadi tidak 550 itu seluruhnya pegawai negeri, tapi akan bergabung dengan yang lain," kata Ria Norsan. (Pendam XII/Tpr)

NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - Akibat mengkorupsi dana APBDes tahun 2017, Kepala Desa Lobu Rampah (KH), Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara ditangkap Sat Reskrim Polres Labuhanbatu. Rabu (10/3/2020).

Hal itu dikatakan, Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan saat menggelar konfrensi pers."Pada saat melakukan kejahatan nya yang bersangkutan sendiri", Ujarnya.

Kata AKBP Deni Kurniawan, pada tahun 2017 Desa Lobu Rampah mendapat Anggaran pendapatan sebesar Rp 1.345.870.877 yang bersumber dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta dana silpa tahun 2016.

Kemudian Pemerintah Desa Lobu Rampah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Rp 1.345.870.877 sesuai dengan Peraturan Desa Lobu Rampah No 3 Tahun 2017.

Selanjutnya dari APBDes tersebut dianggarkan untuk kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp 407.166.200, untuk bidang Pembangunan Rp 703.184.168, untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 140.533.277, untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 94.987.232.

Setelah APBDes masuk kedalam rekening Desa Lobu Rampah, maka Pejabat (Pj) Kepala Desa, KH bersama bendahara Desa, MSR menarik uang dari rekening kas DesaDesa dan uang tersebut dipegang oleh KH.

Namun Kepala Desa KH tidak melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan Peraturan Desa Lobu Rampah No 3 Tahun 2017. Karena tidak merealisasikan seluruh anggaran, seperti pembangunan infrastruktur tidak sesuai volume Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 371.087.059 serta tidak menyetorkan pajak yang dipotong sebesar Rp 26.960.359, sehingga akibat perbuatan KH, negara mengalami kerugian Rp 399.019.885.

Selain itu, KH juga tidak merealisasikan anggaran operasional kantor desa, operasional BPD, operasional PKK, dan dana kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama. (Her)