AKTUAL INVESTIGASI

Jakarta, Aktual News– Pembahasan seputar konstitusi menjadi topik utama silaturahmi lebaran antara Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa OSO, yang berlangsung Jumat (14/5/2021) malam di kediaman OSO.

Wacana Amandemen UUD 1945 ke-lima menjadi fokus pembicaraan dua tokoh tersebut. Dikatakan OSO, anggota DPR yang mewakili partai politik dan anggota DPD yang mewakili daerah sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Lantas mengapa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya bisa diajukan oleh partai politik?

“Sudah seharusnya DPD RI juga menjadi salah satu saluran untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari luar kader partai politik. Karena partai politik harus mengusung kader terbaiknya. Sedangkan ada calon-calon potensial di republik ini yang bukan kader partai, lalu dimana salurannya? Padahal setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih?” tanya OSO melemparkan wacana dalam pertemuan itu.

Dikatakan OSO, dulu presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, dimana di dalamnya ada representasi partai politik dan utusan golongan serta utusan daerah. Lalu dalam amandemen presiden dipilih oleh rakyat. Tapi yang mengajukan hanya partai politik. Lalu angggota MPR yang di luar partai politik untuk apa ada di Senayan. Padahal, saat ini, penjelmaan dari utusan daerah itu adalah DPD RI.

“Ini salah satu bukti bahwa sistem tata negara kita masih harus terus dilakukan perbaikan. Untuk menjamin terwujudnya cita-cita negara ini dibentuk. Sudah saatnya DPD RI menjadi pengusung calon presiden dan wakil presiden di luar kader partai politik. Jadi DPD RI bisa membuat konvensi untuk menjaring kader-kader terbaik bangsa yang bukan kader partai,” tukas OSO.

OSO juga menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden oleh partai politik yang dipatok dengan Presidential Threshold 20 persen. Menurutnya, hal itu sangat merugikan partai politik, karena partai terpaksa tidak bisa mengusung kader terbaiknya. Karena harus bergabung dengan partai-partai lain.

“Akibatnya, seperti kemarin, calon cuma dua pasangan. Dampaknya, masyarakat terbelah dengan sangat tajam. Yang rugi ya bangsa ini,” tandasnya.

LaNyalla pun mengamini apa yang dilontarkan OSO dalam pertemuan itu. Ia menyatakan DPD RI telah membentuk Timja PPHN (Tim Kerja Pokok-Pokok Haluan Negara) yang diketuai Senator asal DKI Jakarta, Prof. Jimly Asshiddiqie. Tim ini bertugas menyiapkan materi seputar persiapan Amandemen ke-5 UUD 1945.  [ Red/Akt-01 ]

Aktual News

Jakarta, Aktual News– Masih maraknya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersikap. Ia meminta Komite III DPD untuk mengawal permasalahan tersebut.

Berdasarkan informasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebanyak 5,3 juta PMI bekerja secara ilegal dan tidak terdaftar. Hanya sekitar 3,7 juta yang bekerja secara resmi.

“Permasalahan ini harus jadi perhatian bersama, karena lebih dari 50% PMI yang bekerja di luar negeri secara ilegal. Hal ini tentu merugikan, baik untuk pekerja itu sendiri dan juga bagi negara,” tutur LaNyalla, Sabtu (15/5/2021).

Senator Jawa Timur itu mengingatkan, PMI ilegal menghadapi risiko yang sangat besar. Dari gaji tidak dibayar, kekerasan fisik dan seksual, hingga tak ada perlindungan kerja lainnya.

Selain itu, negara juga sulit memantau atau memberikan perlindungan kepada PMI yang tidak terdaftar resmi.

“Status ilegal ini menjadi akar dari banyaknya persoalan PMI yang sering kita dengar. Ada yang disiksa, termasuk ABK di kapal luar negeri yang bekerja hingga over time, bahkan sampai ada yang meninggal dan jenazahnya dilarung di laut,” ucapnya.

Oleh karena itu, LaNyalla berharap pemerintah menjadikan PMI ilegal sebagai salah satu prioritas masalah yang harus diselesaikan secara berkesinambungan.

Ia juga mendukung BP2MI untuk memberantas sindikat mafia penempatan PMI ilegal ke luar negeri yang dibekingi oleh oknum-oknum tertentu.

Menurutnya, persoalan PMI ilegal harus diselesaikan mulai dari sumber awalnya yaitu edukasi kepada masyarakat, khususnya daerah. Untuk itu, LaNyalla meminta senator berperan untuk membantu pemerintah mensosialisasikan akan dampak bekerja ke luar negeri dengan cara ilegal.

“Saya meminta seluruh anggota DPD RI untuk menjadikan persoalan PMI ilegal ini sebagai salah satu fokus sosialisasi ketika sedang berada di dapil. Berikan edukasi ke masyarakat di daerah mengenai potensi masalah yang akan muncul apabila mereka bekerja ke luar negeri dengan cara ilegal,” terangnya.

LaNyalla pun menyoroti oknum-oknum yang membantu perusahaan pengerah jasa PMI ilegal. Untuk itu, LaNyalla meminta komitmen Polri untuk bersama-sama BP2MI, Pemda, dan instansi terkait mengusut tuntas para pelaku kejatahan yang mengirimkan PMI ilegal.

“Ini merupakan persoalan yang harus dikerjakan secara bersama dan berkesinambungan. Saya juga akan meminta Komite III DPD RI yang membidangi persoalan tenaga kerja untuk ikut mengawal permasalahan PMI ilegal secara khusus,” tegasnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu meminta pemerintah mendata dan melacak perusahaan pengerah jasa PMI yang memberangkatkan pekerja migran tanpa izin. Jika sudah terbukti bersalah, perusahaan nakal tersebut harus ditutup.

Ia juga mengimbau pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pemetaan mengapa banyak masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri lewat jalur ilegal.

“Saya juga berharap masyarakat bisa lebih peka terhadap persoalan PMI ilegal. Apalagi di era keterbukaan seperti ini, bisa banyak dilihat berbagai permasalahan yang muncul mengenai PMI ilegal. Pikir-pikir lagi apabila punya rencana untuk bekerja ke luar negeri tanpa jalan yang benar. Sampaikan ke keluarganya risiko yang akan muncul apabila mereka punya rencana menjadi PMI secara ilegal,” paparnya. [Red/Akt-01]

Aktual News

Jayanti, Aktual News-Setelah genderang Pilkades serentak Kabupaten Tangerang 2021 di gaungkan banyak bermunculan Nama nama Calon yang siap bertarung untuk merebut simpati warga nya di tiap desa yang menggelar Pilkades tak terkecuali di desa Pangkat kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang yang

Mengusung 5 kandidat terbaik nya.

Siti apikah salah satu calon yang di usung warga, memang pantas diperhitungkan oleh Calon lain, mengingat Siti apikah merupakan Sekretaris desa Pangkat selama 2 dekade kepemimpinan di desa Pangkat dan selain itu Siti apikah juga merupakan anak biologis dari Ahmad Zen (alm) yang mantan Kades Pangkat dan juga adik sepupu dari Hidayat (alm) yang juga mantan Kapala desa Pangkat tersebut.

Di masyarakat sendiri mungkin tak ada warga yang tak mengenal sosok Siti Apikah, selain ramah dan aktif, Siti Apikah juga terkesan Cerdas, bagi Siti Apikah sendiri kepopuleran jangan dijadikan tolak ukur bagi masyarakat, Siti Apikah berharap siapun nanti yang terpilih itu murni pilihan dari hati sanubari masyarakat.

Siti Apikah mengajak semua komponen masyarakat dan stakeholder yang ada untuk bersatu mensukseskan gelaran Pilkades Pangkat, Siti Apikah pun berpesan ” janganlah Pilkades dijadikan perpecahan dan pengelompokan warga dari masing masing pengusung dan team sukses, ” ujarnya.[Red/Akt-15/Mulyadi]

Aktual News

Tigaraksa, Aktual News–Pembangunan Sarana Air Bersih ( SAB ) di perum PWS jalan Wildelia VI/VII, Blok AI 1E/E 13, tepatnya SAB tersebut di bangun di lahan fasilitas umum ( Fasum ), Perumahan PWS Tigaraksa Kabupaten Tangerang salah satu pekerja mengatakan kepada awak media papan anggaran masih dibuat hal aneh papan proyek belum ada namun pekerjaan hampir selesai.

Sebelumnya media AktualNews.co.id dan media indotimea.co, tanggal 06/05/2021, memberitakan pembangunan sab tersebut dengan judul berita” Pembangunan SAB di Perumahan PWS Tigaraksa kabupaten Tangerang Diduga Tak Bertuan” maka dari itu awak media AktualNews.co.id dan rekan dari media indotimes.co menelusuri pembangunan sarana air bersih tersebut dari mana dan siapa yang bertanggung jawab, dari informasi yang didapat awak media AktualNews pihak dinas perkim tidak mengakuinya atau tidak mengetahui jika ada pekerjaan sarana air bersih seperti yang disebutkan di atas, dimana hal yang wajar jika proyek sab tersebut proyek siluman pasalnya pihak dinas perumahan permukiman dan pemakaman Kabupaten Tangerang, menyanggahnya jika pembangunan sab tersebut dari dinas perkim.

Awak media AktualNews tanggal 10/05/2021,14:53 WIB mendatangi perumahan PWS guna memastikan proyek pembangunan sab telah di pasang atau ada papan anggarannya sebagai mana keterangan pekerja, hasilnya sungguh di luar dugaan proyek pembangunan sab tersebut telah selesai pekerjaannya dan tidak ada yang bekerja lagi namun sisa bekas pekerjaan tersebut masih tersisa seperti lumpur bekas bor yang tidak diangkut dan yang lebih miris lagi pembangunan sab tersebut tidak dirapikan sebagimana mestinya.

Yang menjadi pertanyaan besar seperti inikah proyek pemerintah daerah kabupaten Tangerang ?.
[ Red/Akt-26/Har ]

Aktual News

Cisoka, Aktual News – Proyek pembangunan normalisasi atau sodetan sungai yang dikerjakan asal jadi dan tak bertanggung jawab di Desa Caringin, Kecamatan, Cisoka Kabupaten Tangerang.

Proyek pembangunan normalisasi atau sodetan sungai tersebut entah dari mana asal anggarannya, pasalnya papan proyek atau papan anggaran tidak terlihat atau terpampang hal yang wajar jika proyek tersebut disebut proyek siluman

Untuk mengetahui asal proyek pembangunan normalisasi atau sodetan sungai tersebut awak media menelusuri kepada warga setempat, dari keterangan warga pekerjaan tersebut dilaksanakan pada awal puasa dan tidak ada pemberitahuan jika ada proyek pembangunan normalisasi atau sodetan sungai di desanya. Lebih lanjut warga tersebut juga mengatakan pekerjaan pengerukan diduga telah merugikan yang punya sawah, pasalnya tanah hasil kerukan dibiarkan begitu saja tanpa adanya komunikasi atau konfirmasi kepada pihak atau pemilik sawah, hal tersebut dapat dilihat gundukan tanah seperti membuat jalan baru.

Seperti diketahui bersama galengan atau jalan setapak persawahan sebesar apa ini jelas ada kerugian dari masyarakat yang kena proyek pembangunan normalisasi atau sodetan sungai

Diwaktu yang sama, awak media AktualNews.co.id mendatangi salah satu ketua Rt setempat dan ketua Rt pada dasarnya juga tidak mengetahui jika ada pekerjaan tersebut, pasalnya dirinya tidak diberitahukan sebelumnya yang beliau ingat pekerjaan tersebut dikerjakan pada awal puasa tepatnya sebelum turun alat berat dirinya diberitahukan oleh ketua Rw jika akan turun alat berat itu yang diketahui oleh ketua Rt, selebihnya beliau mengatakan yang lebih tahu jelas tentang proyek ini dari mana dan siapa yang bertanggung jawab silakan saja datang ke ketua Rw tuturnya, yang pasti menurut Rt dari informasi yang didapat bahwa pekerjaan normalisasi atau sodetan sungai tersebut akan dilakukan pemasangan batu penahan tanah.

Patut diduga proyek pembangunan normalisasi atau sodetan sungai tersebut berbau kongkalikong. Untuk itu awak media Aktualnews.co.id akan memintai konfirmasi ke pihak dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kab, Tangerang terkait dugaan proyek pembangunan normalisasi atau sodetan sungai bak siluman. [ Red/Akt-26/Har ]

Aktual News