AKTUAL INVESTIGASI

NUSANTARAEXPRESS, BREBES – Berbagai cara dilakukan para Babinsa di jajaran Kodim 0713 Brebes dalam menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) tentang pemakaian masker kepada warga binaannya masing-masing.

Sambil melakukan patroli Kamtibmas, Babinsa membagikan masker kain secara gratis untuk meminimalisir terpapar virus covid-19.



Dikemukakan Pjs. Pasi Ops Kodim Brebes, Kapten Armed Jupriadi, bahwa kegiatan PPKM Mikro diperpanjang sesuai dengan surat edaran Gubernur Jateng, dan ditindaklanjuti dengan surat edaran Bupati Brebes tanggal 15 Juni 2021.

Upaya itu untuk menurunkan lonjakan kasus covid-19 di Jawa Tengah umumnya, dan Kabupaten Brebes khususnya karena per tanggal 18 Juni 2021 lalu, Brebes menyandang predikat kembali sebagai zona merah covid-19 atau atau daerah dengan resiko tinggi penularan covid-19.



“Sambil patroli malam bersama pihak terkait, para Babinsa di tiap-tiap Koramil kita instruksikan untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemakaian masker untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari virus corona,” ungkapnya, Senin (21/6/2021).

Menurutnya, upaya pemerintah memulihkan perekonomian dan kesehatan masyarakat, tidak akan berhasil tanpa sinergi dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mematuhi kebijakan.

Untuk itulah Kapten Jupri mengajak masyarakat Brebes selalu mematuhi Prokes 5 M, sehingga status Kabupaten Brebes turun menjadi zona kuning covid-19 dan seterusnya, sehingga beberapa tempat karantina Kejadian Luar Biasa (KLB) covid-19 yang telah disiapkan Pemkab yaitu di Islamic Centre, Hotel Kencana, dan Gedung PGRI, tidak terisi. (Aan)

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Seorang istri anggota Polri atau yang lazim disebut sebagai Ibu Bhayangkari, Nina Muhammad, warga Kota Manado, diduga kuat sedang mengalami proses kriminalisasi dan perlakuan diskriminatif hukum di Polresta Manado, Polda Sulawesi Utara. Ibu Bhayangkari, yang merupakan anggota PPWI, ini mengadukan nasibnya ke Sekretariat Dewan Pengurus Nasional PPWI, di Bilangan Slipi-29, Jakarta Barat, Rabu, 16 Juni 2021.

[embed]https://youtu.be/AI6actzK8vY[/embed]

 

Usai mendengarkan penuturan korban kriminalisasi serta menelaah beberapa dokumen dan data yang disampaikan oleh Nina Muhammad, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, langsung menggelar konferensi pers terkait kasus tersebut. Berikut ini adalah video hasil konferensi pers Ketum PPWI bersama korban kriminalisasi dan diskriminasi hukum, Nina Muhammad.

Harapannya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo akan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap anggota keluarga besar Polri, Ibu Bhayangkari Nina Muhammad, yang sedang menghadapi perlakuan buruk oleh anak buahnya di Polda Sulut dan Polresta Manado. Terima kasih. (KUNG/Red)

NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - Pangdam I/BB dan Kapoldasu melaksanakan peninjauan secara langsung ke TPS pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid 2 Pilkada Labuhanbatu pada Sabtu (19/6/2021).

Saat melaksanakan peninjauan langsung Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, SIP, MM dan Kapolda Sumut Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak, M.Si di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu Simpang Mangga, mengajak kepada masyarakat dan petugas dilapangan untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik penuh kesejukan dan kedamaian agar aspirasi masing masing individu dapat tersalur sesuai dengan apa yang diharapkan.



Pangdam I/BB mengatakan, "hari ini saya bersama Kapoldasu dan Bapak Kabinda melihat langsung pelaksanaan PSU lanjutan berjalan lancar," ujarnya.

"Saya berterimakasih kepada semua pihak atas pelaksanaan PSU dan penghitungan suara yang sampai saat ini semua berjalan lancar. pada akhirnya masyarakat Labuhanbatu akan mendapat pemimpin yang membawa kemajuan selama 4 tahun kedepan," pungkas Pangdam I/BB.



Turut mendampingi Pangdam I/BB dan Kapoldasu antara lain, Kabinda Sumut Brigjen TNI Asep Jauhari, Asops Kasdam I/BB Kolonel Inf Kristomei Sianturi, S.Sos,M.Si (Han), PJU Polda sumut Dandim 0209/LB Letkol Inf Asrul Kurniawan Harahap, SE, M.Tr (Han), Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan, SIK, MH, dan Danyonif 126/Letkol Inf Dwi Widodo, SH, M.Han. [Pendam I/BB]

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Ketua DPD-RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, berkenan menerima kedatangan dua orang perwakilan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, Tri Novalina dan Rita Kardina, di rumah dinas Ketua DPD-RI, Jl. Denpasar Raya No. 21 Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 20 Juni 2021. Dalam pertemuan audiensi itu, Nova dan Dina, nama panggilan keduanya, bertindak sebagai utusan 9 orang korban PHK sepihak dari BRI Cabang Medan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ketua DPD-RI, Bapak LaNyalla Mattalitti, yang telah berkenan menerima kami dan mendengarkan keluh-kesah kami yang telah terzolimi oleh manajemen BRI Cabang Medan. Kami berharap perjuangan kami datang ke Jakarta untuk menuntut hak kami dapat didengar oleh BRI dan memenuhi kewajibannya terhadap kami mantan karyawannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ungkap Nova kepada media ini usai bertemu dengan Ketua DPD-RI, LaNyalla Mattalitti, 20 Juni 2021.

Pada kesempatan bertemu langsung dengan LaNyalla Mattalitti, kedua korban menceritakan kronologis kasus yang menimpa mereka kepada Senator dari dapil Jawa Timur tersebut. Selayaknya sebagai seorang pimpinan bangsa, LaNyalla mendengarkan segala keluhan dan curahan hati keduanya yang mewakili jeritan hati, tidak hanya sembilan orang korban PHK dari BRI Cabang Medan, tapi juga ribuan karyawan BRI yang mengalami nasib serupa di seluruh tanah air.

Merespon permasalahan yang disampaikan Nova dan Dina, LaNyalla mengaku heran atas kejadian yang menimpa para korban PHK ini. Ketua DPD-RI periode 2019-2024 itu menyampaikan akan berupaya membantu para korban sesuai dengan kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.

“Pada akhir pembicaraan, Bapak LaNyalla memberikan arahan kepada kami untuk segera berkordinasi langsung kepada Komite IV DPD-RI dan Anggota DPD-RI dapil Sumatra Utara. Saat itu, Bapak LaNyalla langsung menelepon Ketua Komite IV tersebut di depan kami disaksikan para wartawan yang hadir dari DPN PPWI yang mendampingi kami pada sore tadi. Beliau (LaNyala – red)) menelepon Anggota DPD-RI dari dapil Sumut di Komite IV, H. Muhammad Nuh, M.SP dan berbicara langsung serta menitipkan pesan agar Komite IV DPD-RI dapat menerima dan merespon sebaik-baiknya pengaduan tertulis yang akan kami sampaikan nanti mewakili para korban PHK dari BRI Cabang Medan ini,” papar Nova yang didampingi rekannya Dina.

Pertemuan audiensi itu diakhiri dengan foto bersama dengan mengacungkan jari bersimbol “L” sebagai dukungan terhadap kinerja Ketua DPD-RI, LaNyalla Mattaliti. “Selamat berjuang kawan-kawan, korban PHK sepihak BRI Cabang Medan, Horaas!!” ucap Nova menitipkan pesan semangat kepada rekan-rekannya di Medan, Sumatera Utara.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, sembilan eks pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) Cabang Medan telah melakukan demonstrasi di depan Kantor Pusat BRI, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada Rabu, 16 Juni 2021. Kesembilan eks pegawai tersebut adalah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Medan, Sumatera Utara, sejak Oktober 2020 lalu. Mereka mendatangi Kantor Pusat BRI di Jakarta untuk menuntut keadilan atas nasib mereka yang diperlakukan semena-mena oleh pimpinan BRI Cabang Medan.

Orasi dan pembentangan spanduk yang berisi pernyataan dan keluh-kesah para korban PHK tersebut dikawal oleh ormas Relawan AKAR dan Padamu Negeri. Koordinator dan sekaligus juru bicara para eks pegawai BRI Medan ini, Tri Novalina dan Rita Kardina, menyampaikan permasalahan yang menimpa mereka. Penyampaian aspirasi dari keduanya sempat mengundang simpati dan rasa haru dari para pengguna jalan yang sempat melewati jalur Jalan Jenderal Sudirman tempat para pendemo melakukan aksinya.

Para korban sudah dipekerjakan lebih dari 10 tahun sebagai petugas teller yang merupakan tugas utama sebuah perbankan di BRI Cabang Medan. Mereka kemudian, tanpa alasan yang jelas di-PHK sepihak oleh manajemen BRI sejak November 2020. Hingga saat ini mereka belum mendapatkan keadilan atau hak-haknya sesuai peraturan perundangan yang ada. Mereka juga sudah mengadukan nasibnya ke beberapa pihak di Medan, termasuk ke DPRD Kota Medan, namun hingga hari ini belum ada hasil apa-apa. (KUNG/Red)

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Bencana longsor di Tulungagung, Jawa Timur, mendapat perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembukaan akses jalan untuk warga.

Longsor di Tulungagung terjadi Kamis, (17/6/2021). Berdasarkan informasi dari BPBD, ada belasan lokasi tanah longsor di Tulungagung akibat intensitas hujan tinggi. Lokasi tersebut berada di Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo.

Longsor menyebabkan sejumlah rumah tertimbun, badan jalan tertutup tanah, tiang listrik roboh, hingga jembatan putus. Beruntung tak ada korban jiwa.

“Saya menyatakan keprihatinan terhadap bencana longsor yang menimpa sejumlah wilayah di Tulungagung. Apalagi bencana ini menyebabkan sebanyak 270 KK di Desa Nglurup, Kecamatan Sendang, terisolasi akibat akses jalan terputus. Desa tersebut paling terdampak longsor,” tutur LaNyalla, Minggu (20/6/2021).

LaNyalla meminta pemda beserta jajaran terkait segera melakukan langkah penanganan untuk membantu warga yang terdampak.

“Bencana yang berada di kaki lereng Gunung Wilis ini perlu segera ditangani dan bantuan cepat diberikan, khususnya kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian kepada warga yang terisolir akibat tidak ada akses jalan, ditambah terputusnya jaringan listrik,” papar Senator asal Jawa Timur itu.

LaNyalla menegaskan, pembukaan akses jalan harus dilakukan sesegera mungkin. Apalagi beberapa jalan yang tertimbun merupakan akses untuk industri susu.

“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung sudah menurunkan satu alat berat untuk membuka akses jalan. Sebaiknya ditambah, kerja sama dengan instansi lain, agar jalan yang tertimbun tanah longsor bisa segera dibuka,” ucapnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu juga meminta PLN segera menyediakan aliran listrik kepada warga akibat robohnya tiang listrik. Ia pun mengingatkan agar protokol kesehatan tetap diterapkan dengan ketat di posko penampungan.

“Meskipun tidak ada korban jiwa petugas dan relawan perlu mengantisipasi penyebaran Covid-19 di posko pengungsian. Apalagi saat ini penyebaran Corona sedang meningkat. Jadi harus ekstra waspada dan antisipasi. Sebisa mungkin tim medis selalu siaga di posko,” tegasnya.

LaNyalla juga meminta Pemkab Tulungagung dan Pemprov Jatim meningkatkan mitigasi bencana. Antisipasi dan edukasi kepada masyarakat harus semakin ditingkatkan. (*)