AKTUAL INVESTIGASI

Depok, Aktual News–Ka UPT  Rutan di Depok yang terlibat narkoba sesungguhnya lebih tidak terhormat dibanding dengan dugaan pelaku penelantaran istri oleh seorang Kabid Keamanan di sebuah UPT Kelas 1.

Tapi, dengan –songong- Menteri Hukum dan HAM Prof.DR.Yasona Laoly telah meneken surat demosi  tanpa ragu dan tanpa _due diligence_  sehingga pangkat yang bersangkutan IV A diturunkan menjadi III-D. Ini dinilai jelas tidak adil.

Coba bandingkan dengan kasus Ka UPT Rutan yang tersangkut narkoba itu mempunyai rumah dinas lumayan di wilayah Kota D, Jawa Barat,mengapa pula perlu tinggal di rumah  kost di Jakarta Barat. Jarak kota D ke Jakarta hanya 22 menit dengan kendaraan pribadi maupun KRL . Namun, karena dugaan adanya kontaminasi dengan penghuni Rutan Depok akhirnya sang Karutan menjadi tersangka kasus pemakaian narkoba.

Tersangkutnya Karutan dengan kasus narkoba dibenarkan oleh Kapolda Metrojaya Irjen Fadil Imran pada Minggu (18/7). Menurut Kasatresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Roanaldo Maradona tersangka ditangkap pada Jumat 25 Juni 2021 di sebuah rumah kos di bilangan Slipi Jakarta Barat dengan barang bukti narkoba jenis sabu 0,52 gram, 1 buah alat hisap sabu dan 4 butir obat Aprazolam.
Konon tersangka mendapatkan dari tersangka M yang juga berhasil ditangkap 28 Juni 2021 yang notabene pernah menghuni Rutan termpat Karutan Depok bekerja.
“Perang melawan narkoba ternyata sulit mencapai keberhasilan di Rutan maupun narkoba.Buktinya, meski ada program No Halinar (No HP, No Pungli, dan No Narkoba) ternyata semua itu hanyalah isapan jempol saja . Meski ada slogan PASTI dari sang Menteri untuk akronim Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif ternyata masih “jauh panggang dari api” dan masih belum teruji sebenarnya,” ungkap Suta Widhya SH Pengamat Pemasyarakatan dan Kepolisian, Senin (19/7)sore di Jakarta.

Suta menduga  urusan sanksi  yang diterapkan terhadap Kabid Keamanan di Lapas Kelas 1 bukan sekedar KDRT saja yang menyebabkan bersangkutan mendapat sanksi berat hingga diturunkan golongan pangkat Kabid tersebut. Karena putusan DEMOSI hanya mendengar 1 pihak saja kepada mantan istri yang izin perceraiannya sudah disetujui Menteri Hukum dan HAM.
Buktinya, meski ditenggarai ada banyak oknum juga diduga tersangkut kasus -narkoba, toh hingga kini aman-aman saja yang bersangkutan  tanpa sanksi seberat yang ditimpakan oleh Menteri  terhadap Kabid Keamanan di Lapas Kelas 1 tersebut.

Bila lihat komparasi kasus/ kejadian ASN yang melakukan pelanggaran, maka mana yang sebaiknya diberikan sanksi berat oleh Menteri?

Keadilan macam apa yang bisa ditegakkan ke masyarakat, sedangkan di dalam saja masih carut marut. [ Red/Akt-01 ]

Aktual News

Jakarta, Aktual News– Sidang perkara Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau APKOMINDO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat makin menarik untuk disimak. Pengacara kondang Otto Hasibuan dan tim yang sarat pengalaman harus berhadapan dengan Soegiharto Santoso seorang diri selaku penggugat yang masih berstatus mahasiswa semester dua di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (STIH IBLAM) Jakarta.

Sidang lanjutan perkara APKOMINDO tersebut dengan Hakim Ketua Tuty Haryati, SH., MH akan kembali digelar pada Rabu (28/07/2021) pekan depan. Dalam menghadapi sidang kali ini Hoky, sapaan akrab penggugat, selalu dibantu rekan sekampusnya Randi Eki Putra.

Hoky nantinya bakal berhadapan dengan sejumlah pengacara senior dan berpengalaman dari kantor Otto Hasibuan & Associates, Advocates & Legal Consultants, diantaranya Sordame Purba, SH dan Kartika Yustisia Utami, SH.

Sengketa APKOMINDO ini berawal dari penyelenggaraan MUNASLUB APKOMINDO pada tanggal 02 Februari 2015 di Hotel Le Grandeur Jakarta dinilai tidak sah oleh Hoky selaku pihak penggugat karena dianggap melanggar peraturan organisasi.

Dalam AD & ART APKOMINDO diatur tentang syarat penyelenggaraan MUNASLUB harus ada permintaan tertulis dari minimal 2/3 pengurus DPD Kota / Kabupaten dengan persetujuan tertulis minimal 2/3 anggotanya yang mempunyai hak suara. “Faktanya ketentuan ini tidak pernah ada sama sekali terkait permintaan tertulis untuk diadakan Munaslub,” ungkap Hoky yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia dan pemilik sejumlah perusahaan pers.

Dalam gugatannya, dia mengatakan, untuk syarat utama penyelenggaraan MUNASLUB yang menindaklanjuti pembekuan kepengurusan DPP harus dilaksanakan oleh Dewan Pembina paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah dikeluarkannya surat pembekuan. Namun Hoky mengatakan, faktanya bukti surat pembekuan ternyata dilakukan sejak 19 September 2011 sedangkan MUNASLUB APKOMINDO dilaksanakan 02 Februari 2015. “Kalau pun dipaksakan, itu tetap cacat hukum karena melanggar ketentuan dari AD & ART APKOMINDO,” tegas Hoky.

“Saya juga sedang mengajukan permohonan melakukan inzage kepada Bapak Andi Zumar, SH., MH. selaku pihak PP sebelum sidang tanggal 28 Juli 2021 yang akan datang, sebab saya yakin ada minimal 2 (dua) kesalahan data dalam daftar bukti yang dituliskaan oleh pihak pengacara Tergugat,” harap Hoky.

Ada fakta hukum yang menarik yang disertakan dalam bukti gugatan perkara dengan nomor 218/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst ini. Menurut Randi Eki Putra, saat mendampingi penggugat, dirinya melihat ada kejanggalan pada bukti P-127 terkait Kontra Memori Kasasi yang dibuat pengacara Otto Hasibuan dan rekannya selaku pengacara pihak tergugat. Dalam kontra memori kasasi itu, Otto menuliskan bahwa nama-nama pengurus terpilih Munaslub APKOMINDO 2015 adalah berbeda jauh dengan nama-nama pengurus terpilih yang dia juga tulis sendiri pada waktu menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tergugat pada perkara di PN JakPus ini. “Ini akan menjadi catatan penting bagi saya bila suatu saat menjadi pengacara agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menangani perkara,” kata Randi. [ Red/Akt-03 ]

Aktual News

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. yang didampingi Kasum TNI Letjen TNI Eko Margiyono, M.A. dan Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr. (Han) menyerahkan 1 ekor sapi sebagai hewan Qurban secara simbolis kepada Dandenma Mabes TNI Brigjen TNI (Mar) Oni Junianto, bertempat di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Senin (19/7/2021).

Saat penyerahan hewan Qurban tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan pesan kepada Dandenma Mabes TNI. “Saya serahkan hewan qurban saya untuk di sembelih dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Dandenma Mabes TNI Brigjen TNI (Mar) Oni Junianto mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI atas penyerahan 1 ekor sapi sebagai hewan Qurban. “Saya terima hewan Qurban dari Panglima TNI dan rencananya sapi ini akan disembelih besok pagi bersama 12 ekor sapi lainnya serta 16 ekor kambing di Masjid Jenderal Soedirman Mabes TNI Cilangkap,” ujanya.

Autentikasi :

Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) Dr. Drs. Edys Riyanto, M.Si.

Jakarta, Aktual News – Apapun istilahnya yang digunakan saat ini, baik itu PPKM ataupun PSBB yang pada intinya telah terjadi pembatasan ruang gerak masyarakat dalam pencegahan penyakit menular yang bersifat luar biasa dan telah masuk kedalam definisi karantina wilayah sesuai pasal 1 angka 10 UU No 6/2018 :

“Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”.

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang-undang maka timbul suatu hak dan kewajiban terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pemberlakuan keputusan tersebut.

Kewajiban masyarakat yang dikarantina seperti yang disebutkan dalam Pasal 54 ayat (2) dan (3) yang pada prinsipnya mematuhi larangan agar tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.

Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat juga untuk kenyediakan kebutuhan dasar sehari hari bahkan kebutuhan pakan hewan ternak didalam wilayah karantina tersebut, hal itu dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1).

Dan lebih lanjut pada Pasal 8 nya menegaskan bahwa setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.

Dan yang dimaksud dengan “kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya” sesuai penjelasan pasal 8 UU tersebut antara lain kebutuhan pakaian dan perlengkapan mandi, cuci, dan buang air.

Pada prinsipnya, apapun istilah yang diberlakukan dalam hal pencegahan Covid 19 ini harus memperhatikan hak-hak masyarakat, sehingga tujuan untuk mengurangi penyebaran penyakit ini bisa tercapai dan masyarakat menjadi tenang karena kebutuhannya juga terpenuhi. [Red/Akt-08/CA]

Aktual News 

Oleh : H. Panjaitan, S.H.M.H.
Ketua bidang advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Advokat Betawi (PADI).