AKTUAL INVESTIGASI

Serang, Aktual News – Pemuda Pancasila Ranting Desa Nanggung dan PAC Kecamatan Kopo melakukan Galang Dana Peduli Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang telah terbakar diduga Akibat Korsleting Listrik, galang dana dilakukan di pertigaan Jalan Raya Kopo Maja, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang Banten, Jumat (03/12/2021).

Suhanda Anggota PP Ranting Desa Nanggung, mengatakan Galang Dana ini, sudah 3 hari berjalan, dimulai setelah ba’da Dzuhur, Galang Dana ini dilakukan untuk membantu pembangunan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, hingga 17 kamar santri ludes terbakar diduga akibat korsleting listrik.

“Galang Dana ini dilakukan untuk membantu Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pimpinan Kyai Ahmad Hamid Rifai, di kampung Bongas Cibatu, yang mengalami musibah kebakaran diduga akibat Korsleting Listrik,” ucap Suhanda anggota PP Ranting Desa Nanggung di lokasi Galang Dana

Menurutnya, galang dana ini dilakukan oleh PP Ranting Desa Nanggung, dan PAC Kopo dengan cara turun kejalan, dan rencananya hari Minggu besok kita akan serahkan hasil galang dana ini kepimpinan Ponpes Miftahul Ulum.

“Sebuah bentuk kepedulian kami untuk yang kena musibah, hasil Galang dana rencan akan kita serahkan hari Minggu besok,” tutup Suganda Anggota PP Ranting Desa Nanggung.[Red/Akt 43/ Suryani]

Aktual News

Serang, Aktual News – Forum RT/RW Desa Cemplang Berikan Bantuan berupa uang tunai, dan kain sarung, terhadap Pondok Pesantren Miftahul Ulum setelah beberapa waktu lalu mengalami musibah kebakaran dikampung Bongas Cibatu, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Jumat (3/12/2021).

Endang Supriatna sapaan akrab Supri Ketua Forum Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) Desa Cemplang, kepada media mengatakan, pemberian bantuan ini merupakan sebuah kepedulian terhadap pondok pesantren Miftahul Ulum yang mengalami musibah kebakaran.

“Bantuan yang kita berikan berupa uang tunai, dan kain sarung. Bantuan ini didapat dari para ketua RT/RW, kita kordiinir dan setelah terkumpul kita langsung serahkan. Untuk nominal uang tunai, tidak seberapa semoga hal ini bisa bermanfaat. Untuk nominal yang kita berikan cukup pak Kyai yang mengetahui,’ ucap Supri bersama para ketua RT/RW se -Desa Cemplang saat menyerahkan bantuan ke Pimpinan Ponpes Miftahul Ulum.

Sementara Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kyai Ahmad Hamid Ripai, mengucapkan sangat berterima kasih kepada para RT/RW yang sudah peduli, terhadap pondok pesantrenya yang telah mengalami musibah kebakaran, pada hari Selasa Kemaren tanggal 30 November 2021, kebakaran terjadi pada pukul 14:30 WIB, diduga akibat korsleting Listrik.

“Alhamdulikah tidak ada korban jiwa, 17 Kamar santri laki – laki Yang habis terbakar, satu kamar biasa di isi oleh 2 sampai 3 orang santri. Sekarang para santri dalam satu kamar ada 6 orang, setelah kejadian terbakar,” kata Kyai Ahmad Hamid Ripai Pimpinan Ponpes Miftahul Ulum.

Masih kata kyai Ahmad Hamid Rifai Pimpinan Ponpes Miftahul Ulum, dirinya juga memohon doa dan dukungan baik kepada masyarakat dan pemerintah, mohon doa dan dukungan agar pondok pesantren yang terbakar agar segera dapat kembali dibangun.

“Saya minta doa dan dukungan agar pondok pesantren yang terbakar dapat segera kembali dibangun,” tutupnya. [ Red/Akt-43/ A. Suryani ]

AktualNews

Caption : ada Foto Kegiatan Webiner yang di gelar SDI

Jakarta, Aktual News – Sarekat Demokrasi Indonesia (SDI) di Jakarta (3/11/2021) mempertanyakan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) terkait eksaminasi publik Pilkada Yalimo.

Dalam eksaminasi publiknya, SDI menilai putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 29 Juli 2021, dalam sengketa Pilkada Kabupaten Yalimo, sangat dangkal dan kontroversi serta telah menciderai prinsip demokrasi dalam Pemilihan Umum serta asas keadilan dan kepastian hukum.

“Dalam memutuskan perkara Pilkada Yalimo, sangat jelas terlihat MK sudah terlalu jauh dan melebar tanpa dasar kewenangan yang jelas. Kemudian mendiskualifikasi pasangan calon yang telah beberapa kali melakukan pemungutan suara ulang (PSU),” kata Andrean Saefudin Ketua Umum Pengurus Pusat SDI dalam Webinar Nasional bertema “Demokrasi di Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Terhadap Sengketa Pilkada di Kabupaten Yalimo”, Kamis (2/12/2021).

Andrean menerangkan, putusan MK ini berdampak serius terhadap kondisi di Yalimo hingga saat ini, yang luput dari perhatian publik.

Dalam paparan kondisi terkini di Yalimo, Paskalis Kossay praktisi dan tokoh masyarakat Papua menerangkan, “Saat ini, kondisi di Yalimo terjadi kerusuhan, merusak fasilitas umum, membakar gedung/kantor pemerintah daerah dan kios milik warga, dan memalang Jalan Trans Papua di ruas Jayapura-Wamena selama satu bulan”.

Menurutnya, kondisi demokrasi di Yalimo carut-marut. Terbukti, KPU dan Bawaslu setempat tidak berani mengadakan PSU di sana, meski sudah diberi waktu 120 hari oleh MK. “Pendukung paslon nomor urut 1 Erdi Dabi dan John Wilil yang sejatinya memenangkan Pilkada Yalimo menilai MK tidak berwenang menyidang gugatan yang disampaikan penggugat. Itu menjadi ranah dari PTUN, bukan MK,” terang Paskalis yang juga Anggota DPR RI periode 2004-2009 ini.

Dikatakannya, tuntutan pendukung paslon nomor urut 1, meminta agar Erdi Dabi dan John Wilil segera dilantik. Pasalnya, mereka sudah dinyatakan menang. Hanya saja digugurkan oleh cara-cara yang tidak sehat, bahkan bukan menjadi wilayah MK sebenarnya.
“Putusan MK terkesan membodohi rakyat. Tidak memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik pada masyarakat di Yalimo. Tidak ada penjelasan yang tuntas dari MK terkait hal tersebut,” imbuh Paskalis.

Tak hanya itu, lanjutnya, putusan MK ini kontrapoduktif dan ada indikasi transaksional. “Hakim MK yang menangani perkara Pilkada Yalimo harus diperiksa,” tegasnya.
Sementara itu, Imam Sholeh Direktur Magnum Opus Research and Consulting mengatakan, persoalan di Yalimo sangat serius dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia. “KPU dan Bawaslu tidak mampu mengantisipasi hal-hal yang bakal terjadi di lapangan. Kelemahan ini bisa menyulitkan pertumbuhan demokrasi di Indonesia,” tuturnya.

Pembicara lain, Stepi Anriani pemerhati intelijen dan keamanan nasional menegaskan, jangan sampai demokrasi mengorbankan hak asasi manusia. “Antara demokrasi dan HAM harus seimbang,” tukasnya.

Menurutnya, Kemenkopolhukham dan Kemendagri bisa dapat memfasilitasi penyelesaian masalah ini dengan mengutamakan kebaikan bersama demi berlangsungnya pemerintahan dan situasi kondusif di Yalimo.
“MK juga perlu menjelaskan posisi putusan perkara ini karena wilayah sengketa hukum menjadi ranah Bawaslu yang dapat ditindaklanjuti oleh PTUN,” pungkasnya. [ Red/Akt-01/Nesta ]

AktualNews

Medan, Aktual News – Terkait pemerintah Kota Medan dalam hal ini dan Dinas Pekerjaan Umum diminta terus fokus upaya penanggulangan banjir di Kota Medan. Pemetaan wilayah banjir dan titik genangan banjir harus dilakukan sejak dini, guna mempermudah pengerjaan tahun 2022 mendatang.

“DPRD dan Walikota Medan telah mensahkan APBD Pemko Medan TA 2022 sebesar Rp 6,673 Triliun lebih. Dimana untuk anggaran drainase, sebesar Rp 400 Miliar lebih. Dengan anggaran sebesar itu, lalu kita harapkan persoalan banjir dapat diminimalisir di Kota Medan,” kata Haris Kelana Damanik ST kepada wartawan Jumat (3/12/2021).

Namun menurut Haris, seiring telah disahkannya APBD 2022 Pemko Medan, Dinas terkait sudah dapat memetakan segala persoalan. Begitu juga kepada seluruh Kepala Bidang di Dinas terkait, diharapkan mampu berinovasi menjalankan program dengan sebaik baiknya.

Tapi politisi Partai Gerindra ini menilai, persoalan banjir merupakan hal skala prioritas. Termasuk 5 program visi misi Walikota Medan Bobby Afif Nasution. Persoalan banjir di Kota Medan, termasuk banjir Rob (pasang air laut) diharapkan dapat dituntaskan.

“Dalam saat ini warga kota Medan terutama daerah Belawan, selalu dihantui banjir Rob. Kita berharap Pemko Medan, mampu memberikan perubahan di Tahun 2022,” harapnya.

Lalu Haris menyebut, dirinya sangat setuju bila pengerjaan proyek fisik oleh Dinas PU dimulai sejak awal tahun. Begitu juga waktu pengerjaan, hendaknya tidak di musim penghujan. “Selama ini pengerjaan proyek kerap dikerjakan pada akhir tahun, sehingga terkesan buru buru.Tapi mengakibatkan mutu kualitas proyeknya sangat buruk,” tandasnya.[Red/Akt-35/Ansary]

Aktual News

Tangerang, Aktual News – Perusahaan yang bergerak di bidang properti developer CV Putri Grace Properti meresmikan pembukaan kantor barunya yang berada dijalan AMD Kampung Panyembir desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang Kamis  02/12/2021

Jaenudin selaku direktur utama CV. Putri Grace Propeti ketika kami temui beliau menuturkan  Acara ini dalam rangka selamatan sekaligus peresmian kantor perusahaan kami yang bergerak dalam bidang properti developer, untuk kedepanya semoga semakin maju dan berkembang, karena kita tidak melalui Bank, karena tujuan kami selain berbisnis properti yaitu untuk membantu orang yang belum memiliki rumah.

Irwan selaku general manager CV. Putri Grace Properti beliau juga menyampaikan ” Sebetulnya ini bukan yang pertama, kami cukup lama bergerak di bidang ini, namun bagaimana kita untuk bersama membangun usaha ini, dan melakukan pembenahan yang berkaitan dengan apa yang menjadi problem dan apa rencana kedepan untuk kemajuan perusahaan

Seperti halnya yang diutarakan oleh pimpinan kami, beliau menginginkan perusahaan ini bisa maju kedepanya dan berguna bagi masyarakat, terutama bagi yang belum memiliki rumah, buat masyarakat jika ada yang berminat langsung saja datang ke kantor kami, atau juga bisa lewat kontak person perusahaan.

Selain itu, Rahmat setiawan pemilik PT  Rahmat Jaya Gemilang mengucapkan selamat atas di resmikanya kantor baru CV. Putri Grace Properti.

Semoga kedepan semakin sukses, semakin maju dan bermanfaat buat masyarakat, serta dapat meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk konsumen,” Ucap Rahmat.[Red/Akt 03]

AktualNews

Bogor, Aktual News–Danrem 061/Suryakancana Brigjen TNI Achmad Fauzi S.I.P M.M didampingi Danramil 0606/Tanah Sareal menghadiri undangan peresmian Kawasan wakaf produktif Masjid Kapal Munzalan Agung Bogor yang bertempat di Kp. Sumur Wangi RT 002/010 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, Kamis (2/11).

Danrem yang berkesempatan memberikan sambutannya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung adanya kawasan wakaf produktif Masjid Kapal Munzalan Agung Bogor, dimana keberadaan masjid tersebut tentunya diharapkan dapat membantu banyak warga masyarakat yang kurang mampu yang benar-benar membutuhkan bantuan dari berbagai pihak salah satunya dari pondok masjid kapal Munzalan Agung Bogor.

Tentunya dengan adanya pembangunan pondok masjid tersebut Danrem sangat mengapresiasinya, iya bersyukur karena di tengah wabah pandemi covid 19 ternyata masih banyak warga masyarakat yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Oleh karena itu ia meminta kepada seluruh komponen masyarakat untuk terus saling membantu, saling berbagi dalam berbagai kebaikan.

Hadir pada kegiatan tersebut yaitu tu pengasuh yayasan cinta dakwah kemudian ketua komunitas cinta Bogor dan brotherhood, komunitas mitra dakwah, Muspika Kec Kayumanis, Lurah Kayumanis.

Ini adalah suatu kegiatan yang luar biasa suatu hal yang positif.
Ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung peresmian dan bantuan dari para donatur.
Dengan adanya bantuan ini akan banyak orang yang terbantu dari aksi para dermawan di pondok masjid ini.[ Red/Akt-01 ]

AktualNews

Jatim, Aktual News–Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) melakulam aksi demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Kamis (02/12).

Mereka meminta lembaga anti rasuah mengusut tuntas dugaan korupsi dana hibah di Pemprov Jatim tahun 2019-2020. Tak hanya berdemo, sejumlah aktivis ini secara langsung juga melaporkan dugaan korupsi tersebut ke KPK.

Korlap aksi, Ahmad Annur mengatakan, dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur dalam rentang waktu dua tahun itu mencapai Rp 4,5 triliun. Rinciannya, tahun 2019 diduga sekitar Rp 2,9 triliun, dan tahun 2020 diduga mencapai Rp 1,6 triliun.

“Kami jauh-jauh dari Jawa Timur, khususnya dari Madura ke Kantor KPK di Jakarta ini, permimtaan kami cuma satu, kami memimta KPK mengusut tuntas dugaan korupsi dana hibah di Pemprov Jatim yang dua tahun terakhir kami duga mencapai Rp 4,5 trilun,” kata Ahmad.

Pada tahun 2019 lalu, anggaran dana hibah di Pemprov Jatim mencapai Rp 8,5 triliun. Sedangkan tahun berikutnya, kata mantan aktivis Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu, anggaran dana hibah di Pemprov Jatim mencapai angka 9,5 triliun.

“Anggaran hibah ini seharusnya menjadi anggaran yang benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Bukan malah jadi bancakan oknum-oknum demi kepentingan perutnya sendiri. Maka KPK wajib mengusut dugaan korupsi ini,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, apa yang disampaikan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil tracking di bawah terhadap data yang ia miliki, tahun 2019 ada sekitar Rp 2,9 triliun dana hibah yang tidak dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang tersebar di 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Hal yang sama juga terjadi tahun 2020, anggaran sekitar Rp 1,6 triliun juga tidak dilengkapi LPJ yang tersebar di 9 SKPD sebagai pengguna anggaran.

Bahkan, kata dia hal ini juga sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur saat audit dilakukan. “Dugaan korupsi ini salah satunya terbukti dengan hasil audit dan apa yang dicantumkan BPK-P Jawa Timur, bahwa ada anggaran triliunan rupiah tidak dilengkapi LPJ. Bahkan ini seperti jadi temuan rutin BPK-P Jawa Timur,” tegasnya.

Sekali lagi, ia mendesak KPK agar segera mengusut kasus ini. Jika tidak, kata Ahmad maka oknum-oknum yang bermain dalam dugaan korupsi ini akan semakin nyaman dan merasa aman dalam merampok uang rakyat. Sedangkan rakyat kecil akan semakin menderita.

“Ini adalah preseden buruk tatakelola Dana Hibah di Provinsi Jawa Timur. Maka pada kesempatan kali ini, kami dari Jaringan Kawal Jawa Timur melaporkan kasus ini, dan kami meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi Dana Hibah di Jawa timur pada Tahun 2019 dan 2020 tersebut,” tandasnya.

Dilansir dari Rmol.id, Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan adanya laporan dari Aktivis Jaka Jatim. Ia mengatakan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan menelaah laporan itu terlebih dahulu. Hal itu dilakukan untuk mengetahui tentang kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku, apa yang dilaporkan tersebut menjadi kewenangan KPK atau tidak. “Apabila menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Ali. [ Red/Akt-45/Dristy ]

AktualNews

Keterangan Foto : Aktivis Jaka Jatim, Ahmad Annur Berorasi Meminta KPK Mengusut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Hibah di Pemprov Jatim tahun 2019-2020 sekitar Rp 4,5 Triliun (Foto : Istimewa)

Foto : Agus Setyantoro Kades Pasanggrahan tengah dan OO Sumantri dan rombongan dari DPMPD kabupaten Tangerang

Pasanggrahan, Aktual News-OO Sumantri Kasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), kabupaten Tangerang. Rabu 01/12/2021, pukul 11:20 Wib. berserta rombongan bersilaturahmi ke kantor Desa Pasanggrahan rombongan kasi DPMPD kabupaten Tangerang, diterima oleh Agus Setyantoro Kades Pasanggrahan Solear.

OO Sumantri dan rombongan berbincang ringan dengan Agus Setyantoro di ruangan kantor kepala desa, dalam perbincangan ringan tersebut OO Sumantri mengatakan kedatangan dirinya beserta rombongan ke kantor Ds Pasanggrahan untuk berkenalan dengan Agus Setyantoro sebagai kades Pasanggrahan yang baru, dan hal tersebut perlu dilakukan karena antar Pemerintahan daerah (Pemda-red), dalam hal ini DPMPD kabupaten Tangerang dengan pemerintahan desa secara hirarki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, secara pemerintahan desa secara keseluruhan adalah ujung tombak majunya suatu daerah, di berbagai bidang salah satu contoh di bidang Pembangunan seperti insfratruktur, dan membangun SDM di masyarakat.

Agus Setyantoro Kades Pasanggrahan kecamatan Solear, menyambut baik kedatangan OO Sumantri dan rombongan, pasalnya dengan kedatangan OO Sumantri ke kantor Ds Pasanggrahan kedepannya bisa memberikan bimbingan dan petunjuk dalam mengelolaan anggaran desa ujar Agus Setyantoro.

Sebelumnya OO Sumantri beserta rombongan sebelum ke kantor Ds Pasanggrahan dirinya beserta rombongan menyambangi kantor Desa Solear, kepada awak media online AktualNews.co.id, OO Sumantri dan rombongan kedatangan dirinya ke kantor Ds Solear dan kantor Desa Pasanggrahan hanya sebatas silahturahmi dan obrolan ringan semata terlebih Agus Setyantoro kan baru terpilih sebagai kades Pasanggrahan dan baru bekerja sebatas pelayanan publik saja ujarnya. [ Red/Akt-26/Har ]

AktualNews

Foto : Verifikasi data sebelum sertifikat tanah gratis dibagikan kepada warga Desa Pasanggrahan kecamatan Solear

Pasanggrahan,Aktual News-Satgas program pendaftar tanah sistematis lengkap (PTSL-red), ATR/BPN kabupaten Tangerang, Kamis 2 Desember 2021 pukul 10:34 Wib, menyerahkan 85 Sertifikat tahan gratis kepada masyarakat/warga Ds Pasanggrahan kecamatan Solear kab, Tangerang.

Sebelumnya ATR/BPN kab, Tangerang telah melakukan pengukuran tanah masyarakat/warga Ds Pasanggrahan kecamatan Solear pada mei 2020, melalui program PTSL, dengan kuota 2700 (dua ribu tujuh ratus), Pemetaan Bidang Tanah dan 1900 (seribu sembilan ratus), surat hak tanah.

Agus Setyantoro Kades Pasanggrahan didampingi Agung Budianta Sekdes Pasanggrahan Solear bersama Tatang Sumarna ketua BPD Ds Pasanggrahan Solear, sebelum membagikan 85 sertifikat tanah gratis kepada masyarakat atau warga Desa Pasanggrahan Solear, Agus Setyantoro memberikan arahan kepada warganya untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat tanah gratis persyaratan tersebut diantaranya
1. Membawa Akta Jual Beli (AJB-red), asli
2. Bukti lunas pajak atau PBB Tahun 2021, dan
3. Verifikasi data, bukti lunas pembayaran pajak PBB adalah salah satu persyaratan lengkap untuk mendapatkan sertifikat tanah gratis (PTSL-red), pasalnya ujar Agus Setyantoro pajak adalah salah satu pendapatan asli daerah melalui pajak dan mengenai verifikasi data AJB, hal tersebut menjadi penting ujar Agus Setyantoro, sebagai Kades Pasanggrahan kecamatan Solear, dirinya tidak menginginkan setelah warganya menerima sertifikat tanah gratis namun sertifikat tanah gratis tersebut bermasalah di kemudian hari, maka dari itu perlunya verifikasi data AJB seperti letter C/kohir dan Blok lokasi tanahnya, dan hal tersebut menjadi penting agar masyarakat atau warga Ds Pasanggrahan sertifikat tanahnya tidak ada masalah dikemudian hari, adapun tim verifikasi data dilakukan oleh perangkat Desa Pasanggrahan Solear,
1. Bpk Muji
2. Bpk Narso
3. Bpk Budi (Kadus-red).

Jika persyaratan lengkap warga di persilahkan untuk mengambil haknya/sertifikat tanahnya dan itu gratis ujar Agus Setyantoro, dari pantauan awak media online AktualNews.co.id, masih banyak warga Pasanggrahan yang belum membayar pajak PBB bahkan ada juga warga Pasanggrahan yang masih menunggak pajak PBB lebih dari dua tahun, dengan adanya sertifikat tanah gratis Agus Setyantoro berharap masyarakat/warga desa pasanggrahan akan lebih taat lagi untuk membayar pajak, sebab dengan taat membayar pajak Ds Pasanggrahan akan lebih maju lagi seperti pembangunan infrastruktur yang merata, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial budaya dan peningkatan kualitas pelayanan publik ujar Agus Setyantoro
[ Red/Akt-26/Har ]

AktualNews