AktualInvestigsi

Senin, 29 September 2025 belasan warga datangi PT. Bintang Beton Selatan yang berlokasi di Kampung Cikanyere, Desa Ciparahu, Kec. Cihara. Belasan warga tersebut melabeli PT. BBS sebagai perusahaan yang penuh dengan skandal. Belasan warga tersebut merupakan perwakilan dari korban piutang dan dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT. BBS. 

Perwakilan warga tersebut mengatakan bahwa PT. BBS masih memiliki hutang tagihan sebesar 800 Juta, dan menggadaikan Excavator tak bersurat (Bodong) pada dua cliennya.

"PT. BBS ini, pantesnya disebut PT. Bintang Beton Skandal. Sudah berbulan-bulan tagihan clien kami sebesar 800 Juta tidak dibayar. ini perusahaan apa? kaya perusahaan cangkang aja. Kalau gak punya uang lebih baik tutup aja, jangan menipu", ujar Opik, saat ditanya Via telpon WA.

Opik juga menambahkan. Bahwa ada pihaknya yang lain yang dirugikan menyangkut perjanjian gadai Excavator.

"ada juga clien kami yang dirugikan nama baiknya. BBS menggadaikan Excavator ternyata bodong. Katanya invoice nya ada. sampai sekarang gak ada. Sekarang, Clien kami yang dianggap penipu. padahal BBS yang menipu", pungkas Opik.

Aceh Tenggara, AktualInvestigasi.com|Kutacane – Kapolres Aceh Tenggara bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar kegiatan Jumat Curhat di Masjid Jami’ Al-Ikhlas, Desa Penungkunen, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, pada Jumat (26/9/2025) sekira pukul 05.03 WIB.

Kegiatan yang diawali dengan ibadah Subuh berjamaah ini dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif bersama masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, warga Desa Penungkunen menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, dan masukan terkait keamanan, ketertiban, serta pelayanan publik.

Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yulhendri, S.I.K menegaskan bahwa kegiatan Jumat Curhat merupakan wadah komunikasi dua arah antara aparat dan masyarakat.

“Polri bersama Forkopimda hadir untuk mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat. Setiap masukan dan keluhan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut, agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Kapolres.

Sejumlah isu yang muncul dalam Jumat Curhat tersebut antara lain terkait keamanan lingkungan, peningkatan kegiatan keagamaan, serta dukungan terhadap usaha masyarakat setempat. Forkopimda turut memberikan tanggapan dan solusi sesuai kewenangan masing-masing.

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, ditutup dengan doa bersama agar masyarakat Aceh Tenggara senantiasa diberikan keberkahan, keamanan, dan ketentraman.

Red

Bandar Lampung | AktualInvestigasi.com |Jumat 26 September 2025. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung kembali menjadi sorotan tajam.

 Belum genap dua bulan menjabat, Direktur Utama yang baru dilantik, dr. Imam Ghozali, Sp.An, KMN, langsung dihadapkan pada gelombang kritik dan tumpukan persoalan.

Meskipun baru memulai konsolidasi internal, dr. Imam sudah "diserbu" isu dari berbagai penjuru: mulai dari tudingan kinerja, kedekatan dengan politisi, isu proyek rumah sakit, hingga masalah fundamental pada pelayanan dan berbagai masalah warisan lama yang membelit RSUDAM.

Tekanan tak berhenti di situ.

 Dalam beberapa pekan terakhir, ia juga harus menghadapi dugaan praktik pemerasan oleh oknum LSM yang menekan manajemen melalui pemberitaan miring dan ancaman demonstrasi. 

Disinyalir, tekanan ini dipicu oleh permintaan persentase dari proyek rumah sakit. Menghadapi Tekanan dengan Optimisme

Meski baru "seumur jagung" memimpin, dokter spesialis anestesi ini memilih untuk tidak mundur, mengingat besarnya harapan yang disematkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

“Bismillah,” ucapnya mantap saat menerima tongkat estafet kepemimpinan dari dr. Lukman Pura, Sp.PD, K-GH, MJSM, pada Jumat (8/8/2025).

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela sepakat bahwa perubahan di RSUD Abdul Moeloek tidak bisa terjadi secara instan. 

Namun, mereka melihat kepemimpinan baru ini sebagai kesempatan emas untuk mentransformasi rumah sakit agar tidak lagi dicap sebagai “tempat berobat terakhir,” melainkan pusat pelayanan yang profesional, ramah, dan modern.

Imam Ghozali bukanlah sosok asing di RSUDAM. Sebelum terpilih melalui seleksi terbuka Pemprov Lampung, ia sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt). 

Pengalaman tersebut memberinya pemahaman mendalam tentang peta persoalan di rumah sakit rujukan terbesar Provinsi Lampung ini.

Segudang Pekerjaan Rumah (PR) Menanti, sebagai fasilitas yang berdiri sejak 1937 dan menjadi wajah pelayanan medis Provinsi Lampung, RSUDAM menanggung beban kerja yang besar, sejalan dengan ekspektasi publik yang sangat tinggi. 

Mayoritas pasien dengan kondisi serius dari 15 kabupaten/kota berakhir di rumah sakit ini.

Namun, berbagai masalah mendasar terus menghantui dan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus segera diselesaikan:

 * Aset Medis Kritis: Peralatan medis vital seperti MRI dan CT-Scan dilaporkan tidak berfungsi optimal.

 * Fasilitas Dasar: Keluhan pasien masih banyak terkait kebersihan fasilitas, kenyamanan ruang tunggu, dan kualitas pelayanan.

 * Kesejahteraan Nakes: Persoalan insentif tenaga kesehatan (nakes) juga belum sepenuhnya tuntas.

Kritik datang dari berbagai arah. Media sosial ramai membicarakan kekurangan pelayanan. Lembaga pemeriksa negara menyoroti pengelolaan keuangan dan proyek. Bahkan isu pungutan liar hingga dugaan permainan dalam pengadaan ikut menyeruak ke permukaan.

Di tengah badai ini, Imam Ghozali harus berdiri tegak. “Saya paham masalah di RSUDAM tidak sedikit. Tapi ini rumah sakit kita bersama. Saya ingin semua pihak—tenaga kesehatan, manajemen, maupun masyarakat—ikut bergerak memperbaiki,” tegasnya.

Momentum Perubahan dan Harapan Publik

Pengamat menilai, meskipun badai kritik telah datang, dr. Imam Ghozali seharusnya diberi waktu untuk membuktikan diri. 

Ia dinilai cukup memahami akar masalah karena sudah lama berkecimpung di lingkungan RSUDAM.

Harapan besar kini disematkan di pundaknya. Sulastri, salah satu keluarga pasien, mengungkapkan aspirasi publik yang sederhana namun tulus: “Kami tahu tidak bisa langsung sempurna, tapi paling tidak ada perubahan nyata. Itu yang kami tunggu.”

Kini publik menanti, apakah dr. Imam mampu mengubah wajah RSUDAM dari rumah sakit yang sarat keluhan menjadi rumah sakit yang membawa harapan dan senyum lega bagi setiap pasien.

“Insya Allah, dengan doa masyarakat Lampung, dan dengan sama-sama menjaga kondusifitas, saya akan berusaha membenahi persoalan satu per satu,”pungkasnya optimistis.

Reporter : panji hanggara

Semarang Jawa Tengah | AktualInvestigasi.com | Bupati Karanganyar H. Rober Christanto, S.E, M.M. menghadiri rapat koordinasi percepatan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamis (25/9/2025) siang, di Gedung Gradika Bakti Praja, Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang. Rakor tersebut dipimpin langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan diikuti para kepala daerah atau perwakilan dari 35 kabupaten/kota bersama perbankan serta pengembang.

Kehadiran Bupati Karanganyar Rober Christanto menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat, sekaligus berkontribusi pada target nasional program 3 juta rumah. Program FLPP sendiri memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, seperti uang muka ringan, subsidi biaya premi asuransi, cicilan terjangkau, dan bunga maksimal lima persen.

Dalam arahannya, Gubernur Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa backlog perumahan di Jawa Tengah masih mencapai 1,357 juta unit. Karena itu, percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak. Sejumlah kendala, seperti perizinan yang lambat dan keterbatasan sarana dasar (PDAM dan PLN), harus segera diatasi melalui sinergi antara provinsi, kabupaten/kota, perbankan, dan pengembang.

Bupati Karanganyar menyambut baik forum koordinasi ini. Menurutnya, keberadaan program FLPP sangat penting dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat, termasuk di Karanganyar.

“Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan menindaklanjuti hasil rakor ini dengan mendorong percepatan layanan perizinan dan mendukung pengembang agar masyarakat bisa segera mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau,” ujar Bupati.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jateng akan mengeluarkan surat edaran kepada bupati/wali kota dan pengembang untuk mempercepat proses perizinan, termasuk pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ditargetkan maksimal 10 hari kerja.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro menambahkan bahwa pihaknya memberikan fasilitas KPR FLPP dengan uang muka mulai 1 persen, cicilan angsuran sekitar Rp1 juta per bulan, serta bantuan subsidi DP sebesar Rp 4 juta.

Dengan langkah bersama ini, diharapkan backlog perumahan di Jawa Tengah, termasuk di Karanganyar, dapat berangsur teratasi sehingga masyarakat semakin mudah memiliki rumah layak huni.(Dawam)

Jakarta |AktualInvestigasi.com |Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat, Dr. Safrianto Zuriat Putra, SH, MH, memberikan klarifikasi atas sejumlah tudingan miring yang diberitakan disalahsatu media online. Isu-isu tersebut mulai dari penanganan kasus kredit fiktif Bank DKI, tuntutan ringan dalam kasus penganiayaan, hingga kritik soal tertutupnya akses informasi di Kejari Jakarta Pusat.

Dalam pernyataannya kepada media, Jumat (19/9/2025), Safrianto menegaskan bahwa seluruh tindakan dan kebijakan penuntutan yang dilakukan pihaknya mengacu pada fakta hukum dan prosedur yang berlaku.

"Teman-teman jaksa bekerja secara profesional, berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta persidangan. Tidak ada intervensi apa pun dari pimpinan sebagaimana yang dituduhkan," ujar Safrianto di kantornya.

Kasus Kredit Fiktif Bank DKI

Salah satu isu yang disorot adalah dugaan keberpihakan Kejari Jakarta Pusat kepada Bank DKI dalam kasus dugaan kredit fiktif. Sejumlah pihak menilai Kejari tidak menjalankan peran penegakan hukum secara optimal dan justru bersikap pasif terhadap laporan masyarakat.

Menanggapi hal ini, Safrianto menjelaskan bahwa setelah dilakukan pengumpulan data dan keterangan oleh Jaksa Pidana Khusus (Pidsus), tidak ditemukan unsur kerugian negara dalam perkara tersebut.

"Bank DKI masih menguasai aset jaminan kredit, dan nilai asetnya lebih tinggi dari nilai pinjaman. Karena itu, tidak ada unsur kerugian negara, sehingga perkara ini bukan kategori tindak pidana korupsi," jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa dugaan adanya dokumen palsu dalam proses kredit merupakan ranah Pidana Umum, bukan Pidana Khusus.

Tuntutan Ringan dalam Kasus Penganiayaan

Perkara lain yang menimbulkan polemik adalah tuntutan ringan terhadap tiga terdakwa kasus penganiayaan terhadap Aelyn Halim, mantan Puteri Indonesia Favorit 2010. Ketiganya dituntut tiga bulan penjara.

Safrianto menyebut bahwa tuntutan tersebut sudah melalui pertimbangan hukum dan kemanusiaan, termasuk memperhatikan hasil visum dan usia terdakwa.

"Visum menyatakan luka ringan, hanya memar. Dua dari tiga terdakwa sudah lanjut usia, 72 dan 75 tahun. Ini menjadi dasar kami dalam menuntut dengan mempertimbangkan nilai keadilan yang proporsional," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan.

Tanggapan atas Kritik Soal Transparansi

Terkait tuduhan bahwa Kejari Jakarta Pusat tertutup terhadap kritik dan enggan memberikan akses informasi kepada media, Safrianto membantah hal tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka komunikasi melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) dan akun resmi media sosial Kejari Jakpus.

"Kami tidak anti kritik. Kami punya akun resmi seperti Instagram, dan media sosial lainnya, jadi wartawan bisa langsung berkomunikasi dengan Kasi Intel jika membutuhkan klarifikasi," kata Safrianto.

Ia menyebut bahwa kritik yang berkembang belakangan lebih bersifat personal dan cenderung tidak mewakili organisasi media secara resmi.

Sudah Klarifikasi ke Komisi Kejaksaan

Safrianto juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memberikan penjelasan lengkap kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) terkait laporan masyarakat mengenai kasus Bank DKI dan tuntutan penganiayaan.

"Kami sudah menyerahkan semua dokumen, data hukum, dan proses penanganan perkara kepada Komjak. Semua dilakukan sesuai SOP," ungkapnya.

Imbauan untuk Media

Di akhir pernyataannya, Safrianto mengajak media untuk tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan berimbang, terutama dalam peliputan kasus hukum.

"Kami berharap rekan-rekan media bisa menyajikan berita sesuai fakta persidangan dan kode etik jurnalistik. Mari bersama-sama membangun pemahaman hukum yang benar di masyarakat," tutupnya. (RIk)

Simalungun | AktualInvestigasi.com |Mayat perempuan lanjut usia, Hotma Justi Sidabalok (66)  yang  kondisinya  sudah membusuk, ditemukan di dalam kamar rumahnya  di Desa Sigung-gung, Kelurahan Haranggaol, Kecamatan Haranggaol Horisan, Kabupaten Simalungun, (15/9/2025IPDA

Kepala Bagian Operasional (KBO) Reskrim IPDA Bilson Hutauruk menjelaskan, mayat tersebut ditemukan suaminya, Serdin Haloho (69) yang tidak tinggal serumah dengan korban. Kemudian, disampaikan kepala Kepala Lingkungan untuk diteruskan ke Polsek Purba.

Tim gabungan yang terdiri dari personil Polsek Purba, tim Inafis Polres Simalungun, dan tim medis Puskesmas Haranggaol dipimpin Dr Ester Naomi Simanjuntak meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Dari hasil pemeriksaan tim medis di TKP, pada tubuh korban yang  tinggal sendirian di rumah, sudah membusuk tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan,”  ucap IPDA Bilson.

Dan hasil investigasi awal, Tim medis juga mengkonfirmasi bahwa kondisi mayat menunjukkan proses pembusukan selama kurang lebih tujuh hari. Apalagi sejumlah saksi mengatakan, korban terakhir kali terlihat  warga setempat, Selasa (9/9/2025).

“Menurut informasi dari suami korban dan warga sekitar, korban selama ini memang menderita sakit yang tidak diketahui penyakitnya,” ujar IPDA Bilson menambahkan informasi dari para saksi.

Dalam penanganan kasus ini, tim penyidik telah melakukan serangkaian tindakan profesional meliputi pemeriksaan TKP oleh tim Inafis, interogasi terhadap saksi-saksi, dan pemeriksaan luar mayat oleh tim medis.

Keluarga korban telah menyatakan menolak dilakukan pemeriksaan visum dan autopsi terhadap mayat. Mereka juga membuat surat pernyataan tidak akan menuntut secara hukum terkait kematian korban.

“Mayat telah diserahkan kepada keluarga untuk proses pemakaman sesuai kepercayaan,” ucap IPDA Bilson sembari mengatakan, hasil penyelidikan sementara, menunjukkan bahwa kematian korban merupakan kematian wajar.

“Tim penyidik akan melanjutkan penyelidikan untuk memastikan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini,” kata IPDA Bilson.***

Red

Bangka Barat. | AktualInvestigasi.com | Stasiun Bakamla Bangka Belitung kembali mengungkap praktik ilegal penjualan pasir timah. Tim Bakamla Babel melakukan pengecekan aktivitas Ponton Isap Produksi (PIP) di kawasan IUP PT Timah Tempilang DU-1545, Bangka Belitung, setelah menerima laporan masyarakat mengenai adanya oknum kolektor yang membeli hasil tambang di luar jalur resmi.15/09/2025

Kepala Stasiun Bakamla Babel, Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto, langsung menerjunkan tim untuk melakukan pengintaian. Dari sekitar 50 unit PIP yang beroperasi, ditemukan 26 kampil pasir timah kering seberat 1.261 kilogram yang disembunyikan di atas ponton. Barang bukti tersebut diduga akan diturunkan secara ilegal pada malam hari untuk dijual kepada kolektor.

“Bakamla RI terus berkomitmen mencegah dan memberantas penyelundupan pasir timah ke luar negeri. Praktik ini merugikan PT Timah, negara, dan masyarakat Bangka Belitung. Kami berharap tindakan ini memberi efek jera agar para penambang tidak lagi tergiur rayuan kolektor,” tegas Letkol Yuli.

Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla, mengapresiasi langkah cepat jajarannya di Babel. Ia menekankan bahwa timah adalah komoditas strategis nasional yang harus dijaga keberlanjutannya.

“Bakamla RI akan selalu berada di garda depan menjaga keamanan laut, termasuk mencegah penyelundupan hasil tambang. Ini bukan hanya soal menjaga aset negara, tetapi juga memastikan kekayaan alam kita dikelola sesuai aturan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Laksdya Irvansyah.

Operasi serupa, lanjutnya, akan terus digelar di kawasan IUP PT Timah lainnya untuk memutus rantai pasokan penyelundupan sekaligus mendampingi penambang agar bekerja sesuai aturan.

Red

Medan | AktualInvestigasi.com |Wali Kota Medan Rico Waas menargetkan kabel udara di 12 jalan di Kota Medan dan akan diubah menjadi kabel tanam di bawah tanah di tahun 2025 ini. 

Rico mengatakan,  penataan kabel utilitas itu bertujuan untuk menata wajah Kota Medan dan kenyamanan masyarakat. Pemotongan kabel merupakan upaya yang tidak hanya teknis, tetapi juga berdampak besar bagi penataan wajah Kota Medan," kata Rico Waas dalam keterangannya.

Rico melakukan pemotongan kabel secara simbolis di Jalan Dr Mansyur dan Ia menyebutkan jika kegiatan ini sebagai bukti perubahan dilakukan dari hal-hal berkesinambungan.

"Penanaman kabel bawah tanah bukti nyata bahwa perubahan dimulai dari hal-hal yang berkesinambungan. 

Setiap kabel yang dipindahkan ke bawah tanah adalah simbol peradaban yang lebih baik, selaras dengan visi Medan Bertuah yang inklusif, maju, dan berkelanjutan," sebutnya.

Politikus NasDem ini berharap kegiatan simbolis pemotongan kabel dalam rangka pemenuhan target kinerja penanaman kabel utilitas bawah tanah membawa keberkahan bagi Kota Medan. 

Langkah disebut mendekatkan Medan menjadi kota yang modern.

"Jalan-jalan kita lebih tertata dan menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat. Di samping itu menjadi ikhtiar untuk mendekatkan kita pada cita-cita Medan modern, indah, dan membanggakan," pesannya.

Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Gibson Panjaitan menjelaskan, ada 12 jalan di Medan yang akan dilakukan penanaman kabel. 12 jalan itu memiliki panjang 12.150 meter.

Berikut data Jalan yang akan Dilakukan Penanaman Kabel:

• Jalan Dr. Mansur: 1.000 meter

• Jalan Ir. Juanda: 1.200 meter

• Jalan K.H. Zainul Arifin: 1.300 meter

• Jalan Kapten Muslim: 1.600 meter

• Jalan Gaperta: 900 meter

• Jalan Bhayangkara: 1.800 meter

• Jalan Meteorologi: 600 meter

• Jalan GM Panggabean dan Seputaran Teladan: 700 meter

• Jalan Karya Wisata: 1.200 meter

• Jalan Kejaksaan: 1.300 meter

• Jalan Candi Mendut: 350 meter

• Jalan Candi Borobudur: 200 meter

Bobby Nasution sewaktu menjabat sebagai Wali Kota Medan, sempat melakukan penanaman kabel utilitas ini pada tahun 2024. 

Terdapat sepanjang 71 kilometer itu berada di 36 ruas jalan di Medan saat itu yang ditargetkan**

Red

AKTUALINVESTIGASI, JAKARTA SELATAN - Dalam waktu singkat hanya hitungan 4 minggu setelah menerima Surat Keputusan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan berencana akan melaksanakan Pelatihan Duta Baca dan Jurnalis bagi masyarakat persyarikatan Muhammadiyah se DKI Jakarta dan tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat umum ucap Tjahyo Suprajogo  ketua MPI PDM Jakarta Selatan di sela-sela persiapan podcast sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan diatas (13/09/2025). 

Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dari sosialisasi, pemilihan Duta Baca & Jurnalis dari setiap sekolah, lounching, dan diakhiri dengan Pelatihan. Tidak sampai disitu saja pasca pelatihan mereka diwajibkan mengimplementasikan ilmunya di sekolah sebagai Duta Baca dan Jurnalis sehingga Pustaka, literasi dan Majalah Dinding sekolah kembali hidup tambahnya. 

Dilain kesempatan ketika podcast berlangsung sekretaris MPI PDM Jaksel Isman Kurniawan menyampaikan bahwa selain mempertajam analisis kita juga punya kewajiban untuk menyaring informasi dan di teruskan kembali di media sosial menjadi informasi yang valid dan baik, bahagian dari kegiatan mendakwahkan hal-hal yang sifatnya membangun dan menambah ilmu  jelasnya dengan rinci. 

Tasya Erindah Hidayat yang memandu podcast ini yang juga tayang live di youtube chanel PDMJaksel, dalam pantauan awak media tampil energik dan memukau dengan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan yang cukup mengelitik. (Andri Asmara)

Jakarta | AktualInvestigasi.com | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keamanan tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes) di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui Baharkam Polri, perwakilan kepolisian menghadiri rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perlindungan Keamanan dan Keselamatan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Pertemuan ini digelar pada Jumat, 12 September 2025, bertempat di Poltekkes Kemenkes Jakarta, diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.

Rapat ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya pada 28 Agustus 2025.  Dalam diskusi kali ini berfokus pada penyusunan Perpres yang akan menjadi payung hukum bagi nakes, terutama yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah rawan konflik.

Kehadiran perwakilan dari Baharkam Polri, termasuk Kabaharkam Polri Irjen Pol Karyoto, Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol M.H. Ritonga, dan Dirpamobvit Brigjen Pol Suhendri S.IK, menegaskan keseriusan Polri dalam isu ini.

Partisipasi Polri sangat krusial, mengingat Pasal 729 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Selain Polri, rapat ini juga dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kemenhan RI, Kemendagri, Komdigi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Kementerian Pekerjaan Umum, Kementrian Kesehatan.

Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan upaya terpadu dari pemerintah untuk menciptakan landasan hukum yang komprehensif.

Diharapkan, Perpres yang nantinya akan disahkan dapat menjadi jaminan hukum yang kuat. Ini akan memungkinkan para nakes untuk menjalankan tugas mulia mereka tanpa rasa khawatir, bahkan di lingkungan yang paling menantang. 

Dengan perlindungan yang memadai, pelayanan kesehatan di daerah-daerah sulit akan dapat berjalan lebih optimal, demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. 

Red

Jakarta | Aktualinvestigasi.com |Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI menggelar Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)

Angkatan IV tahun 2025, di Komplek Adhyaksa Loka, Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan, Jakarta Timur. (11/9/2025).

Dr. Fri Hartono, SH, MH, Jaksa Ahli Utama pada Direktorat C Jampidum Kejaksaan Agung RI selaku penguji Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Mengatakan, Hari ini Secara Virtual  melalui zoom meeting kita  telah memberikan pembekalan kepada para siswa Pim III atau yang lebih dikenal saat ini Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).

Adapun kegiatan ini diikuti para eselon III dari berbagai satuan kerja, mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Koordinator dan Kepala Bagian tata usaha hingga Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Komisi Kejaksaan  yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi se- indonesia.

"Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) kali ini 

 mengusung tema “ Menjadikan kejaksaan yang lebih maju, modern dan profesional." 

Menurut Dr Fri Hartino, transformasi kepemimpinan pada level administrator menjadi sangat penting karena pejabat eselon III berperan sebagai penggerak roda organisasi di tingkat menengah yang menjembatani kebijakan strategis dengan pelaksanaan teknis operasional. Kepemimpinan Kinerja

dari pejabat tersebut, mulai dari agenda satu ke Agenda dua,'' ujarnya.

Lebih anjut, Dr Fri Harono yang bertindak sebagai coach. Melalui Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ini menjelaskan, PKA adalah pelatihan kepemimpinan struktural untuk Administrator dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta menjadi pemimpin yang profesional, adaptif, inovatif, dan visioner. yang dapat diterapkan di satuan kerja masing-masing.di seluruh Indonesia, yang merupakan kunci dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.” pungkasnya.

 (Red)

PALU |AktualInvestigasi.com| Baharkam Polri bersama Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Sulawesi Tengah melanjutkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Prioritas IX di kawasan PT Citra Palu Minerals (CPM) pada Kamis, 11 September 2025. 

Memasuki hari kedua, agenda utama bimtek ini adalah peninjauan langsung di lapangan untuk memastikan standar keamanan objek vital nasional terpenuhi.

Kegiatan dimulai sejak pukul 08.30 WITA dengan kunjungan tim dari Baharkam Polri dan Polda Sulteng menuju kantor PT CPM. 

Acara dibuka dengan pemaparan profil perusahaan dan sambutan dari manajemen PT CPM, dilanjutkan dengan paparan materi dari Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Suhendri.

Usai sesi paparan, tim gabungan melaksanakan pemeriksaan lapangan yang berlangsung selama 2,5 jam. 

Pemeriksaan ini mencakup peninjauan langsung terhadap sistem pengamanan, prosedur operasional, dan infrastruktur yang ada di area perusahaan. 

Setelahnya, tim melanjutkan kegiatan dengan wawancara dan pemeriksaan dokumen terkait standar keamanan, keselamatan kerja, dan prosedur tanggap darurat.

"Bimtek ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk memperkuat sinergi dengan sektor swasta, khususnya dalam pengamanan objek vital nasional," ujar Brigjen Pol Suhendri.

"Hasil yang dicapai dari kegiatan hari kedua ini adalah kelancaran pembahasan dan pemeriksaan dokumen," ujar beliau.

"Kegiatan bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengamanan di PT Citra Palu Minerals, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan dengan aman dan lancar," pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan ini dari pihak internal Polri antara lain Brigjen Pol Suhendri, Kombes Pol Waluya, dan Kombes Pol Choirun El Atiq dari Baharkam Polri, serta Kombes Pol Y. Afri selaku Dirpamobvit Polda Sulteng beserta jajarannya.

Sementara dari pihak eksternal, hadir Senior Manajer PT CPM, Sudarto Adinegoro dan Chief Security PT CPM, Haposan H, beserta seluruh staf yang membidangi keamanan dan keselamatan kerja. (***)

Jakarta |AktualInvestigasi.com|Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korps Sabhara (Korsabhara) Baharkam Polri melakukan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan hewan khusus, khususnya kuda (Turangga) dan anjing K9. Hal ini diwujudkan melalui kunjungan kerja Prof. Dr. Hab. N. Vet. Bernard Turek, DVM, PhD, Dr SC, seorang Guru Besar dari Warsaw University of Life Science, Polandia, beserta drh. Riki Siswandi, PhD, Dosen Bedah dan Radiologi IPB University.

Kunjungan ini berlangsung di Rumah Sakit Hewan (RSH) Polri Presisi, Kamis (11/9/2025). Kedatangan kedua pakar tersebut bertujuan untuk melakukan studi kasus, berbagi ilmu, dan memberikan pelatihan praktis kepada dokter hewan Polri.

Peningkatan Kapasitas dan Pengobatan Hewan Khusus

Selama kunjungan, Prof. Bernard Turek dan drh. Riki Siswandi memberikan arahan langsung terkait pengobatan beberapa kasus penyakit pada kuda Turangga. 

Di antara kasus yang didiskusikan adalah, Kuda Turangga Miaham, Mengalami limfangitis kronis, yang saat ini dalam fase perawatan paliatif karena kondisinya yang sudah tidak dapat disembuhkan. Kuda Turangga Rinske. Mengalami asma, dan disarankan untuk menjalani terapi steroid serta nebulizer secara rutin. Kuda Turangga Silke,  Dilakukan pemeriksaan menyeluruh dengan X-ray untuk mengevaluasi kondisi luka yang dialaminya. Selain studi kasus, Prof. Bernard juga memberikan pelatihan langsung kepada para dokter hewan Polri terkait penggunaan alat endoskopi. Pelatihan ini sangat krusial untuk diagnosis penyakit secara akurat dan non-invasif pada hewan.

Brigjen Tory Kristianto S.IK selaku Direktur Polisi Satwa (Dirpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri yang di dampingi oleh Kombes Pol Hadi Saepul Rahman, S.I.K., M.M., selaku Kasubditharvet Ditpolsatwa, menyatakan bahwa kolaborasi ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan personel dalam merawat dan mengobati hewan-hewan khusus milik Polri. "Kegiatan ini menjadi momentum berharga untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan kami agar dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi anjing K9 dan kuda Turangga, yang merupakan aset penting bagi Kepolisian," ujar Tory.

Kunjungan ini diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan dari Ditpolsatwa sebagai simbol kolaborasi yang harmonis dan berkelanjutan. Diharapkan, kerja sama ini dapat terus berlanjut dan membawa dampak positif bagi kemajuan medis hewan di lingkungan Kepolisian.

AKTUALINVESTIGAS, SIMPANG SUGIRAN, SUMBAR - Penobatan (Batagak gala) Adial K.M sebagai Datuak Mongguang Mada suku Jambak Nagari Simpang Sugiran dihadiri langsung oleh Bupati Limapuluh Kota dan Ketua LKAAM pada hari Kamis 4 September 2025 bertempat di Balai Adat Nagari Simpang Sugiran. Turut juga menghadiri acara ini Forkopimca Kec.Guguak  (Camat Guguak diwakili Kasie Pemerintahan dan Kapolsek Guguk diwakili Wakapolsek Guguk Iptu Hendri).

Prosesi batagak gala ini berlangsung dengan lancar dan meriah yang diawali arak iriang dari Kampuang Datuak Mongguang Mada di Jorong Boncah Nagari Simpang Sugiran Kec.Guguak menuju Balai Adat Nagari Simpang Sugiran. Arak iriang diikuti oleh Niniak Mamak Nagari Simpang Sugiran, Montir, Dubalang Adat Nagari, Bilar Adat, Cadiak Pandai serta Bundo Kanduang se Nagari Simpang Sugiran.

Prosesi acara berjalan dengan khidmat dan lancar

Dalam penyampaian sambutannya Ketua LKAAM Kab.Limapuluh Kota Zulhikmi Dt.Rajo Suaro yang juga anggota DPRD Kab.Limapuluh Kota menekankan seluruh Niniak Mamak pemangku adat untuk meningkatkan penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah kepada seluruh kemenakannya.

Pada kesempatan ini Bupati Limapuluh Kota menyampaikan ucapan selamat mengemban amanah kepada Adial K.M sebagai Datuak Mongguang Mada.

Sebelum acara Penobatan ini diakhiri beberapa Niniak Mamak, perwakilan masyarakat serta Wali Nagari Simpang Sugiran menyampaikan usulan kepada Bupati Limapuluh Kota dan Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tentang pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh Nagari Simpang Sugiran kedepannya yakni :

Teldi Dt.Paduko Rajo sebagai salah seorang Datuak Kaompek Suku Nagari Simpang Sugiran menyampaikan bahwa dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan, beliau telah membuat bendungan secara swadaya untuk bisa mengaliri areal persawahan di Jorong Boncah yang telah lama tidak menghasilkan padi lebih kurang selama 12 tahun karena tidak adanya pengairan yang memadai. Sekitar 70 ha areal persawahan tersebut semenjak beberapa tahun tidak menghasilkan, sehingga masyarakat di Jorong tersebut pada umumnya membeli beras. Teldi Dt.Paduko Rajo memohon kepada Pemkab Limapuluh Kota untuk bisa mencarikan solusi yang cepat dan tepat atas permasalahan ini.

Berita Terkait:

https://www.nusantaraexpress.asia/2025/08/awalnya-sampah-akhirnya-berkah-nagari.html

Usulan ini dipertajam oleh salah seorang masyarakat atas nama Iswaris Chan bahwa memohon kepada Bupati Limapuluh Kota dan Anggota DPRD  untuk  menyampaikan usulan kepada Balai Wilayah Sungai V di Padang maupun kementerian PU untuk membangun kembali Bondar Tuak Amat yang telah porak poranda oleh bencana banjir tahun 2019 silam sehingga menyebabkan rusaknya areal persawahan masyarakat di Jorong Boncah Nagari Simpang Sugiran.

Menanggapi usulan ini, Bupati dan Anggota DPRD akan  memasukkan usulan ini di APBD Kab.Limapuluh Kota tahun anggaran 2026 sekaligus akan mengusulkan ke Balai Sungai Wilayah V dan kementerian PU untuk pembangunan Bondar Tuak Amat. Bupati memerintahkan kepada Wali Nagari Simpang Sugiran untuk segera membuat proposal pengusulan tersebut.

Wali Nagari Simpang Sugiran mengusulkan bahwa memohon kepada Pemkab Limapuluh Kota untuk memasukkan dianggaran OPD terkait di tahun-tahun berikutnya pembangunan untuk Nagari Simpang Sugiran.

Bupati Limapuluh Kota menanggapi usulan ini, bahwa akan berusaha mengakomodir usulan tersebut.

Bundo Kanduang Nagari Simpang Sugiran yang diwakili oleh Teti Hamid,S.Sos memohon kepada Bupati Limapuluh Kota untuk memberikan bantuannya terhadap pembangunan Balai Adat Nagari Simpang Sugiran. Bupati Limapuluh Kota telah bersedia untuk memberikan bantuannya tanpa melalui proposal.

Z.A Dt.Mongguang Sati menyampaikan usulan, supaya ada anggaran pembangunan rumah layak huni di Nagari Simpang Sugiran. Bupati menanggapi usulan ini,bakan menganggarkan di APBD kabupaten Limapuluh Kota tahun 2026.

Acara diakhiri dengan dengan pemberian ucapan selamat kepada Adial K.M sebagai Datuak Mongguang Mada oleh Bupati Limapuluh Kota dan seluruh hadirin. [*TD]

Ciomas| Aktualinvestigasi.com |Warga Desa Ciomas kini dapat bernapas lega dengan rampungnya proyek revitalisasi jalan Ciburial-Pintu Ledeng. Proyek ini, yang didanai melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Bogor sebesar Rp 1 miliar, menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah desa dan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan infrastruktur.

Kepala Desa Ciomas, Jaja Gojali, dalam konferensi pers di kantor desa pada Selasa (2/9/2025), menjelaskan bahwa proyek ini telah melalui serangkaian tahapan perencanaan yang matang. "Pembangunan jalan ini adalah hasil dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan partisipasi aktif warga, mulai dari tingkat RT, RW, hingga desa dan kecamatan," ujarnya.

Lebih lanjut, Jaja menjelaskan bahwa meskipun jalan tersebut merupakan aset milik PDAM Tirta Kahuripan, Pemerintah Desa Ciomas telah menjalin koordinasi yang baik dan mendapatkan izin pinjam pakai. "Kami sangat berterima kasih kepada PDAM Tirta Kahuripan atas dukungan dan kerjasamanya sehingga proyek ini dapat terealisasi," tambahnya.

Proyek peningkatan jalan ini meliputi pelapisan hotmix sepanjang 880 meter dengan lebar 3,5 meter dan ketebalan 0,05 meter. Dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar yang bersumber dari Bankeu Infrastruktur Desa Ciomas TA 2025, proyek ini dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ciomas bersama dengan partisipasi aktif masyarakat setempat.

"Peningkatan kualitas jalan ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi mobilitas dan perekonomian warga Ciomas. Jalan yang mulus akan mempermudah aksesibilitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas," ungkap Jaja.

Sebelumnya, kondisi jalan Ciburial-Pintu Ledeng memang memprihatinkan. Banyak lubang dan kerusakan yang menyebabkan kecelakaan dan menghambat aktivitas warga. "Kami menerima banyak keluhan dari warga terkait kondisi jalan ini. Oleh karena itu, perbaikan jalan ini menjadi prioritas utama dalam program pembangunan desa," tutur Jaja.

Dengan selesainya proyek ini, Jaja berharap tidak ada lagi kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk. Ia juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas.

"Mari kita jaga dan rawat jalan ini bersama-sama. Saya juga berharap agar jalan yang mulus ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua," pungkasnya.

Proyek revitalisasi jalan Ciburial-Pintu Ledeng ini menjadi contoh sukses bagaimana sinergi antara pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan dukungan dari berbagai pihak dapat menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh warga.

Red

SUKABUMI – Aktualinvestigasi.com|Anggota DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdany, mengkritik pernyataan Wali Kota Sukabumi, Aep Zaki, yang mengaitkan rapor merah kinerja pemerintahan dengan keberadaan H. Ubaidillah dalam struktur pemerintah.

Melalui unggahan di media sosial pada Rabu, 3 September, Danny menilai pernyataan Wali Kota tersebut kurang tepat dan bisa menimbulkan penafsiran yang keliru.

“Kalau alasannya rapor merah lalu dikaitkan dengan keberadaan Pak Haji Ubaidillah, menurut saya tidak ada korelasi. Kalau memang Pak Wali percaya kepada Pak Haji Ubaidillah, itu sah-sah saja, tapi jangan kemudian menyinggung kondisi yang ada di Sukabumi, karena masih debatable,” ujar Danny.

Danny menjelaskan bahwa periode 2020 hingga 2023 merupakan masa sulit karena pandemi COVID-19. Meski begitu, Kota Sukabumi tetap mampu meraih sejumlah pencapaian, termasuk penghargaan atas penanganan pandemi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Ia juga menyoroti kinerja sejumlah perusahaan daerah yang dinilai cukup baik selama periode tersebut. Oleh karena itu, menurutnya, tidak adil jika kinerja buruk hanya dikaitkan dengan satu individu.

“Saya berharap Pak Wali lebih fokus pada alasan kenapa Pak Haji Ubaidillah dipercaya, daripada mempermasalahkan hal-hal lain yang justru bisa menimbulkan polemik,” tutupnya.

Red

Cibinong, Aktualinvestigasi.com|1 September 2025 – Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto, baru saja mengukir prestasi gemilang yang mencatatkan namanya dalam sejarah pelayanan publik nasional. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor secara resmi menerima penghargaan Rekor MURI sebagai Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan durasi layanan terlama, yakni 80 jam non-stop. Tak hanya itu, daerah berjuluk "Bumi Tegar Beriman" ini juga sukses menyapu bersih tiga penghargaan bergengsi, termasuk Juara Umum, di ajang Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025.

Penghargaan MURI diserahkan langsung oleh perwakilan Museum Rekor Indonesia di Gedung MPP DPMPTSP Kabupaten Bogor, Senin (01/09/2025). Momen ini menjadi penanda keberhasilan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta dukungan penuh dari instansi vertikal seperti Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, hingga ATR/BPN.

Bupati Rudy Susmanto, dengan wajah sumringah, menyampaikan apresiasinya. "Alhamdulillah, ini bukan hanya sekadar rekor, melainkan manifestasi nyata dari komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, mudah diakses, dan berpihak kepada masyarakat. Ini adalah semangat baru untuk terus berinovasi," tegasnya.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah, menjelaskan bahwa inisiatif bertajuk "Gebyar Pelayanan Publik 80 Jam Non-Stop" ini merupakan terobosan yang melibatkan 32 tenant dengan 124 jenis layanan berbeda. Angka ini mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan hukum dan perbankan.

"Antusiasme masyarakat sungguh luar biasa. Jika pada tahun 2024 MPP melayani 22.002 pemohon, maka di bulan Agustus 2025 saja, kami telah melayani 22.992 pengguna layanan. Ini membuktikan bahwa pelayanan yang optimal dan dekat dengan masyarakat adalah kunci," papar Agus. Ia juga menambahkan, 13 dinas dan instansi kunci, termasuk Disdukcapil, Samsat, hingga PDAM Tirta Kahuripan, berperan aktif dalam kesuksesan program ini.

Andre Purwandono, Public Relation Senior Manager MURI, tak bisa menyembunyikan kekagumannya. "Ini adalah sejarah baru di Indonesia. Bukan hanya 1 jam, bukan 10 jam, melainkan 80 jam penuh layanan non-stop yang dijalankan dengan konsisten dan profesional. Pencapaian ini bukan hanya kebanggaan daerah, tetapi juga inspirasi nasional tentang bagaimana pemerintah daerah dapat berinovasi dalam melayani warganya," jelas Andre, menegaskan keunikan rekor ini.

Di tengah euforia rekor MURI, Kabupaten Bogor kembali menunjukkan dominasinya di kancah nasional. Pada Ajang Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 yang diselenggarakan di BSD City, Tangerang Selatan, Pemkab Bogor berhasil menyabet predikat Juara Umum. Prestasi ini disempurnakan dengan dua penghargaan lainnya: Juara Stand Inspiratif dan Juara Stand Desain dan Dekorasi.

Keberhasilan ganda ini menjadi bukti nyata bahwa Kabupaten Bogor tidak hanya unggul dalam inovasi pelayanan, tetapi juga mampu mempromosikan potensi daerahnya secara kreatif dan efektif di tingkat nasional.

Bupati Rudy Susmanto menutup pernyataannya dengan visi ke depan. "Ini adalah niat kita bersama, menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan semangat persatuan dan kebersamaan, kami ingin menjadikan Kabupaten Bogor lebih maju, lebih melayani, dan pada akhirnya, lebih membahagiakan warganya. Prestasi ini adalah pemicu untuk terus berbenah dan melangkah lebih jauh," pungkasnya, menandai era baru pelayanan publik di Kabupaten Bogor.

Redaksi