Karanganyar, Aktual News – Kelompok Tani Mulyo 1 Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasisawa (BEM) Agridaya Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menyelenggarakan serangkaian acara dalam Semarak Hari Tani 2021.
Acara itu berlangsung selama empat hari berturut – turut mulai Selasa hingga Jumat (21-24/09/2021), di Alun – Alun Tani Dusun Ngampel, Kawasan Wisata Pertanian Embung Setumpeng, Dusun Ngampel, Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Mengusung tema “Wujudkan Pahlawan Agraria Yang Berdaya Demi Kesejahteraan Bangsa”, peringatan Semarak Hari Tani 2021 itu dibuka dengan diskusi umum seputar persoalan pertanian.
Dihadiri berbagai kalangan mulai dari petani dan perwakilan kelompok tani, produsen dan distributor pupuk, akademisi hingga politisi. Dskusi pertanian itu menghadirkan beberapa narasumber yaitu Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Diapertan PP) Kabupaten Karanganyar Siti Maesaroh , Ketua HKTI Kabupaten Karanganyar yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Anung Marwoko, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto dan Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Eka Handayanta.
Dalam paparannya, Kepala Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Siti Maesaroh menyampaikan beberapa hal terkait problem penggunaan kartu tani dan keterbatasan pupuk bersubsidi.
“Alasan pembatasan penggunaan pupuk bersubsidi dilakukan pemerintah, karena yang pertama kebiasaan petani kita kalau memupuk satu hektare sawah, seringnya penggunaan pupuk melebihi jatah yang ada dalam sistem Kartu Tani. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa ketersediaan pupuk bersubsidi kita di selalu kurang. Kemudian, belum semua petani memiliki kartu tani. Sedangkan kartu tersebut menjadi salah satu syarat untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Karenanya, pemerintah menggelontorkan program kartu tani sebagai salah satu upaya pengawasan terhadap regulasi pupuk bersubsidi agar tepat guna,” paparnya.
Dalam hal pelayanan untuk mendapatkan kartu tani, bank BRI ditunjuk resmi oleh pemerintah sebagai pihak bank di Jawa Tengah untuk mengeluarkan kartu tani.
Kabupaten Karanganyar, disebutkan berada di peringkat juara dua penggunaan kartu tani. Akan tetapi juga masih ada petani yang belum paham dalam menggunakan kartu tani.
“Hal itu juga menjadi salah satu kendala, sehingga sering terjadi error. Ada juga keterangan luas lahan dan jatah penggunaan pupuk yang belum tertulis pada kartu tani. Terkait hal itu, nanti kami akan bekerjasama dengan BRI untuk membantu melayani petani lebih baik lagi. Ini harus dilaksanakan karena ini sudah menjadi tugas yang diberikan dari pemerintah,” tandasnya.
Siti Maesaroh mengatakan, pihaknya juga akan memaksimalkan fungsi petugas Kios Pupuk Lengkap (KPL) sebagai penyalur resmi pupuk bersubsidi untuk membantu para petani mendapatkan pupuk bersubsidi, termasuk memberitahukan bagaimana cara penggunaan kartu tani yang benar. Begitu pula dengan 115 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang tersebar di wilayah Kabupaten Karanganyar yang juga diminta untuk terus melakukan sosialisasi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto membahas upaya penguatan sektor pertanian terkait strategi penanganan kelangkaan pupuk dan kesejahteraan petani. Sumanto menilai selama ini pendapatan petani belum membaik, bahkan sejak zaman penjajahan cultuurstelsel hingga masa kemerdekaan.
“Coba bandingkan dengan pendapatan buruh dalam UMR yang setiap tahun naik, pendapatan petani cenderung tetap. Permasalah subsidi juga ruwet setiap tahunnya. Data pemerintah mengatakan subsidi cukup tapi di lapangan berbeda dan masih banyak kekurangan karena banyak orang yang bermain. Saya usul yang disubsidi bukan pupuknya tapi gabahnya dibeli oleh Bulog dengan HPP pemerintah,” tegas Legislator PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Ketua HKTI Kabupaten Karanganyar Anung Marwoko menyampaikan terkait dilematika subsidi pupuk dan penerapan penggunaan kartu tani. Menurutnya, persoalan pupuk dan penerapan kartu tani perlu menjadi sebuah catatan dan evaluasi berbagai pihak.
“Tujuan pemerintah sebenarnya bagus, yaitu menerapkan sistem IT mengikuti perkembangan teknologi. Hanya saja, kami mewakili masyarakat petani, dimana selain pertimbangan akomodasi untuk mondar – mandir mengurus kartu tani itu sendiri, masyarakat pedesaan kenyataannya banyak yang belum paham tentang IT. Sehingga banyak di antara para petani yang kesulitan untuk memasukkan data – data lewat cara online, ini tentunya mereka perlu pendampingan,” jelasnya.
Anung Marwoko mengatakan, di antara sejumlah permasalahan terkait polemik pengadaan kartu tani di Kabupaten Karanganyar, sebuah kasus ia temui di Desa Gebyok, Kecamatan Mojogedang. Dari hasil riset yang langsung ia lakukan bersama pihak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), didapati baru sekira 30 hingga 40 persen petani yang memiliki kartu tani.
“Sementara yang sudah mendaftar tetapi belum memperoleh kartu tani ada sekitar 15 sampai 20 persen, sedangkan sisanya belum memiliki kartu tani sama sekali. Itu baru di Desa Gebyog saja, belum lagi di desa yang lain. Ini betul – betul riset dari dusun ke dusun yang saya lakukan bersama – sama dengan IMM,” jelasnya.
Dari hasil penelitian di beberapa dusun itu pula, ia mendapati persoalan lainnya terkait pendataan kartu tani.
Di antaranya, yaitu keluh kesah buruh tani atau petani yang tidak mempunyai hak milik lahan. Belum lagi dengan kepemilikin lahan yang mana dimiliki oleh warga yang bukan tidak berdomisili di desa yang sama, sehingga mereka terkendala untuk mendapatkan kartu tani.
“Persoalannya seperti itu. Dan yang terakhir, saya selaku ketua HKTI, kebutuhan kuota pupuk di Kabupaten Karanganyar semestinya adalah sebanyak 23 ribu kilogram kalau untuk mencukupi, akan tetapi dari pusat hanya dikirim 17 ribu kilogram, jadi otomatis kita masih kekurangan 6 ribu kilogram pupuk,” paparnya.
Menurut Anung Marwoko, sudah seharusnya pemerintah merubah paradigma masyarakat petani yang memakai pupuk – pupuk kimia agar mau beralih ke pupuk organik.
“Tetapi mengubah pola pikir masyarakat itu juga sulit. Maka perlu dilakukan pendampingan dari semua elemen atau stakeholder yang ada. Karena kalau hanya mengandalkan PPL saja itu belum cukup mengatasi persoalan. Menurut hemat saya, lebih baik kartu tani ini dihapuskan saja. Sebagai solusinya, penyaluran pupuk dari distributor langsung melibatkan BUMDES yang selanjutnya dikontrol oleh Kepala Desa. Hal itu saya yakin lebih mudah diterapkan. Proses selanjutnya dari BUMDES ke BRI juga tidak repot. Dan BUMDES juga memperoleh hasil kembali ke masyarakat, tandasnya.
Sebagai informasi, serangkaian dengan kegiatan peringatan Semarak Hari Tani 2021, diadakan pula Pelatihan Digital Marketing bersama Sanggar Tani Rojo Lele, Aksi Sosial bersama Forbes Sosma FP UNS dan Sentra Kasih, Hiburan Danska Musik SMKN Sambirejo juga Pentas Seni dari warga desa dan perwakilan mahasiswa.
Selama empat hari pula, Expo UMKM juga digelar guna meningkatkan sektor perkonomian masyarakat sekitar. Semarak Hari Tani 2021 ini akan ditutup dengan Aksi Bun Teaterikal dan Pertunjukan Wayang Kulit.[Red/Akt-51/Dawam]
Aktual News
Posting Komentar