Tweet Share Share Share Share Share

Mei 30, 2021

Pematangsiantar, Aktual News– Sejauh ini, Peredaran narkoba semakin mengibarkan benderanya didaerah Kota Pematangsiantar karena disebabkan ” Adanya Pembiaran ” oleh Aparat Penegak Hukum Bandar Narkoba berinisial UH.

Seperti peristiwa musibah yang menimpa salah satu pemilik media online di Kota Pematangsiantar, telah terjadi pembakaran di Kediamannya di jalan Jorlang Hataran no 9, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar,Sumatra Utara.

Saat kejadian pembakaran dikediaman Bamby Lubis (29/5/2021) sekira jam 03.30 wib dinihari, saat itu Bamby masih nonton TV, tiba-tiba Bamby api menyala dari depan rumah. Melihat itu, Bamby langsung mengambil air dengan ember dan menyiramkan api yang membakar pintu depan rumahnya ucap Bamby saat ditemui di kediamannya sekira jam 20.30 Wib Malam.

Kejadian kebakaran itu diduga kuat terkait pemberitaan pemberantasan narkoba di Kota Pematangsiantar berinisial UH.

Pemberitaan tersebut terbit di linktodays.com yang berjudul ” Peredaran Narkoba Siantar pakao sistem buka tutup, Kasat Narkoba Siantar Diduga tutup mata ” yang terbit sekira jam 14.53 Wib.

Lsm DPC Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Indonesia Kota Pematangsiantar sangat menyesalkan aksi pembakaran di kediaman salah satu pemilik media online di Kota Pematangsiatar ucap Ansary Nasution Selaku Ketua Lsm DPC Gerak Indonesia Kota Pematangsiantar.

” Kejadian Pembakaran yang menimpa kediaman salah satu pemilik media online di Kota Pematangsiantar tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kami Gerak Indonesia Meminta AKBP Boy Sutan Binangga Siregar, Kapolres Kota Pematangsiantar agar segera menindak tegas pelaku pembakaran tersebut tegas Ansary Nasution.

” Kami dari Gerak Indonesia Kota Siantar yang juga satu profesi sebagai wartawan dengan Saudara Bamby Lubis merasa terpukul akibat musibah yang menimpanya. Diduga gara-gara pemberitaan soal pemberantasan narkoba di Kota Pematangsiantar” ucap Ansary merasa terpukul.

Hal yang menimpa kediaman Bamby Lubis dibakar oleh OTK diduga dikarenakan pemberitaan yang diterbitkan di web Linktodays.com terkait memberitakan maraknya peredaran narkoba berinisial UH dikenakan Undang-undang Nk. 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 ayat 1 mengatur tentang ancaman pindana yaitu setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan jelas Ansary Nasution.

Ditambahkan Ansary lagi, sudah beberapa kali kami Gerak Indonesia Kota Pematangsiantar soal Pemberantas Maraknya Peredaran Narkoba di Kota Pematanhsiantar jelasnya.

” Disana kita Meminta Kepada Pemerintah Kota (Pemko), Aparat Penegak Hukum ( APH) dan BNNK Pematangsiantar agar segera menindak bandar narkoba berinisial UH yang telah merusak masa depan generasi penerus bangsa pungkasnya.

” Tapi apa, teriakan kami bersama masyarakat soal Maraknya Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kota Pematangsiantar untuk menindak bandar narkoba berinisial UH sama sekali tidak ditanggapi” ucapnya.

Aplus terhadap Unit Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang rutin meringkus penyalahguna narkoba di Kota Pematangsiantar puji ansary.

Tapi Bandar Narkoba berinisial UH penyebab terjadinya maraknya peredaran narkoba di Kota Pematangsiantar tak tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum

Kembali, pihak Keluarga Bamby Lubis telah melaporkan kejadian kediamannya dibakar oleh OTK diduga Kuat dari Pemberitaannya dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/179/V/2021/SPKT/RES P.SIANTAR/SUMUT, Sabtu (29/5/2021) sekira jam 13.08 WIB.

Dalam surat STTLP tersebut melaporkan tentang peristiwa pidana UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 187 dari KUHPidana. Pada hari sabtu tanggal 29 mei 2021 sekira pukul 03.15 Wib. Di Jorlang Hataran, Simarito, Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera pelapot atas nama Abdul Kohar Lubis dan pelapor atas nama dalam lidik sesuai dengan laporan Polisi nomor : LP/B/344/2021/SPKT/RES P.SIANTAR/SUMUT tanggal 29 Mei 2021.

” Saya Cek dulu laporannya,”  ucap Kapolres Kota Pematangsiantar AKBP Boy Sutan Binangga Siregar saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsApp, Minggu (30/5).

Dikatakannya, mungkin sudah direskrim, semua pengaduan dan laporan pasti kita tindaklanjuti tutup Kapolres Kota Pematangsiantar AKBP Boy Sutan Binangga Siregar saat mengakhiri.[ Red/Akt-35/Tim ]

 

 

Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 30, 2021

Sukamulya,Aktual News-Tersebarnya pemberitaan di salah satu media online di grup WhatsApp Jum’at 28/05/2021,13:25 WIB dengan judul berita ” Oknum Anggota TNI dan Polri di Bunar Diduga Jadi Tim Sukses Calon Kades”, awak media AktualNews.co.id bersama rekan dari media Indotimes dan Liputan45, Sabtu melakukan penelusuran terkait pemberitaan tersebut dari hasil wawancara dengan bpk Herman ketua Rt 010/003, kepada awak media Herman ketua Rt 010/003, tidak mendengar atau mengetahui kalau ada pemberitaan tersebut dilain tempat awak media AktualNews bersama rekan melakuan wawancara dengan bpk Supandi Ketua Rt 001/003, menanyakan hal yang sama terkait adanya oknum TNI Dan Polri yang diduga menjadi tim sukses calon Kepala Desa Bunar kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

Namun hal yang sama juga dikatakan oleh ketua Rt 001/003 dirinya juga tidak mengetahui jika ada berita seperti itu.

Lalu awak media AktualNews bersama rekan media lainya mendatangi rumah ketua panitia pilkades desa Bunar bpk Rojak atas petunjuk Herman ketua Rt 010/001, awak media AktualNews mewawancarai ketua panitia pilkades Desa Bunar, dari penuturan Rojak dirinya juga tidak mengetahui jika ada pemberitaan seperti itu malah dirinya juga kaget dan baru tahu ada hal seperti ini dari awak media AktualNews dan rekan media lainnya.

Untuk diketahui adanya oknum anggota TNI dan polri yang diduga jadi tim sukses calon kades desa Bunar berdasarkan pemberitaan dari salah satu media online yang tersebar di salah satu grup WhatsApp namun berita tersebut telah di beri kode 404, hingga berita ini tayang awak media belum dapat mewawancarai para calon kades Desa Bunar maupun Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Bunar untuk diwawancarai terkait adanya oknum anggota TNI Dan Polri di duga menjadi tim sukses calon kades dan itu tidak dibenarkan secara aturan yang berlaku bagi ASN/PNS aktif tidak boleh menjadi tim sukses salah satu calon kades
[ Red/Akt-26/Har ]

 

Aktual News

 

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 30, 2021
NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola menjadi narasumber pada Forum Komunikasi Transmigrasi Regional II Tahun 2021 yang dihadiri Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Halim Iskandar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Kegiatan itu dihadiri gubernur, bupati, dan Kepala Dinas Transmigrasi Wilayah Regional II, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah Drs. Arnold Firdaus, MTP turut hadir di acara ini.

Forum Komunikasi Transmigrasi Regional II Tahun 2021 dengan tema “Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Mendukung SDGs Desa” itu dibuka oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam sambutannya, menteri menyampaikan rasa syukur kepada seluruh narasumber yang berkenan hadir dan menyampaikan pemikirannya dalam pembangunan program transmigrasi, khususnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.

Karena kata menteri, Gubernur Sulteng sudah tiga kali menjadi narasumber, dan akan menjadi narasumber seterusnya karena Longki adalah pemimpin dua periode sebagai bupati dan gubernur pada daerah transmigrasi.

Menteri juga menyampaikan, konsep transmigrasi akan didorong menjadi daerah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi melalui program revitalisasi transmigrasi, dengan peningkatan infrastruktur dan peningkatan sarana dan prasarana yang diharapkan.

Pada kesempatan itu, Gubernur Longki menyampaikan transmigrasi di Sulteng itu sudah ada sebelum program transmigrasi di wilayahnya, dan saat ini disebut Jawa Kalawara.
“Saya menyampaikan bahwa transmigrasi sudah banyak memberikan dampak yang baik dan manfaatnya baik kepada masyarakat setempat,” katanya.
Walaupun kata dia, pada tahun 1970 dia juga ikut menolak program transmigrasi waktu itu.

Karena kata dia, melihat program transmigrasi waktu itu adalah seolah-olah memindahkan orang-orang yang miskin ke daerah transmigrasi.
Sehingga dia menganggap waktu itu adalah memindahkan kemiskinan baru ke daerah lokasi transmigrasi.

Tetapi dia mensyukuri saat ini konsep transmigrasi sudah sangat baik karena masyarakat yang melakukan transmigrasi sudah terlebih dahulu dilakukan keterampilan-keterampilan sesuai potensi yang akan dikelola di daerah transmigrasi.
“Tetapi saya berharap agar pemerintah melalui kementerian terkait untuk memberikan perhatian, membangun infrastruktur dengan baik dan memberikan perhatian seperti sertifikasi lahan,” katanya.

Gubernur menegaskan, program transmigrasi masih sangat dibutuhkan, khususnya di Sulteng, daerah sangat luas dan berpotensi.
Dia menyampaikan di daerahnya saat ini banyak warga transmigrasi yang sudah berhasil seperti menjadi dokter, pejabat, dan anggota DPRD.

Menurutnya, program transmigrasi sampai saat ini dan seterusnya sangat dibutuhkan karena program transmigrasi sudah memberikan dampak terhadap pembangunan, khususnya di Sulteng.
“Dukungan warga transmigrasi terhadap saya sebagai bupati dua periode dan gubernur dua periode dari warga transmigrasi sangat kuat, sehingga kalau ada undangan dari Kementerian Transmigrasi saya wajib hadiri,” katanya.
Gubernur Sulteng menjadi narasumber bersama Bupati Bantul sebagai daerah pengirim warga transmigrasi, pejabat Bappenas dan Kementerian Kominfo RI. (RED)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 30, 2021
NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - PT Bank Sulteng meresmikan Gedung KNFO di Ibu Kota Indonesia, DKI Jakarta, di Hotel Indonesia Kempinski, Kamis (27/5).

Peresmian itu dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dan Gubernur Sulteng Terpilih Rusdi Mastura, didampingi oleh Direktur Utama PT Bank Sulteng Abdul Rahmat Haris, Komisaris Utama PT Bank Sulteng Karim Hanggi.

Direktur Utama PT. Bank Sulteng Abd Rahmat Haris menyampaikan, bahwa ada tiga fungsi PT. Bank Sulteng, yaitu, menciptakan peningkatan ekonomi daerah bersama pemerintah, sebagai pemegang Kas Daerah, dan sebagai sumber pendapatan daerah.

Selanjutnya PT. Bank Sulteng di Jakarta sudah beroperasi sejak 15 April 2016 di Jalan Sudirman Gedung Artholoka Lantai 2 Jakarta.

Dirut juga juga menyampaikan atas dukungan Gubernur Sulteng, pertumbuhan posisi giro selama delapan tahun Periode 31 Desember 2012 sebesar 1,373 Triliun, bertumbuh hingga 30-April- 2021 sudah sebesar Rp. 8.154 T. Dengan ini laba PT. Bank Sulteng sangat baik .

“Terimakasih Atas kehadiran Nasabah Koorporasi, sebanyak 42 Nasabah Koorporasi yang loyal memberikan kepercayaan kepada PT. Bank Sulteng. Pada kesempatan itu saya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisaris PT. Bank Sulteng dan OPD yang selama ini mensupport perkembangan PT. Bank Sulteng ,” ujarnya.

Abdul Rahmat juga menyampaikan kenapa PT. Bank Sulteng peresmian KNFO di Jakarta ini merupakan hadiah di akhir masa jabatan Gubernur atas dukungan Gubernur kepada PT. Bank Sulteng, juga menjawab harapan masyarakat Sulteng, yang terus mengharapkan kapan adanya layanan PT. Bank Sulteng .

Komisaris PT. Bank Sulteng, Karim Hanggi, juga menyampaikan rasa syukur atas peresmian cabang PT. Bank Sulteng. Sehingga Bank Sulteng, sudah dapat melayani masyarakat di Jakarta. Dia juga mengapresiasi Kinerja Dirut dan seluruh Direksi.

Komisaris juga menyapaikan kepada Gubernur dan Gubernur terpilih bahwa Bank Sulteng akan menjadi Bank Kebanggaan Sultebf, dan meminta kepada seluruh masyarakat turut bersama mendukung pertumbuhan bank daerah ini.

Sementara Gubernur Terpilih Sulawesi Tengah Rusdi Mastura mengatakan, bahwa kedepan kita harus membangun iklim usaha. Termasuk PT. Bank Sulteng yang dapat memberikan pendapatan kepada pemerintah Daerah .

“Saya bicara kepada Menteri Investasi Sulteng memiliki Potensi Tambang yang sangat besar, sehingga kami juga punya hak untuk menuntut perhatian besar untuk membangun daerah,

“Juga saya akan minta kepada Menteri Keuangan agar memberikan perhatian lebih dari sisi fiskal untuk Sulawesi Tengah. Dan kedepan saya akan menyampaikan kepada seluruh Gubernur agar kita sama sama menuntut perhatian. Kenapa? Karena kita sangat cinta kepada masyarakat yang masih miskin di Sulteng, supaya mereka bisa sejahtera,” ujar Rusdy Mastura.

Sementara itu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola, mengapresiasi Manajemen Bank Sulteng karena PT. Bank Sulteng sudah dapat menjawab harapan masyarakat Sulteng.

“Sudah bisa melayani Nasabah di Jakarta pada Lokasi Strategis di Thamrin City Residence. Karena tempat ini merupakan tempat strategis,” ucapnya.

Gubernur juga mengapresiasi Perkembangan Manajemen dan pertumbuhan aset dan laba PT. Bank Sulteng.

Di akhir acara, gubernur dan gubernur Terpilih didampingi komisaris utama dan direktur utama, dan mewakili Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tengah memukul gong tanda peresmian Kantor PT. Bank Sulteng KFNO Jakarta.

Peresmian. Gedung PT. Bank Sulteng KFNO Jakarta juga dihadiri Gubernur pimpinan dan anggota DPRD Sulteng dan perwakilan wali kota dan bupati se-Sulteng, komisaris dan PT. Mega Koorporasi dan kepala OPD di lingkup Pemda Propinsi Sulteng . (RLS)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 30, 2021
NUSANTARAEXPRESS, JAWA BARAT - Seyogianya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau yang biasa disebut narapidana (napi) adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. WBP merupakan orang yang sedang menjalani masa hukumannya, yang biasanya berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga masa tahanannya berakhir.

Dalam pemahaman publik, semasa menjalani masa kurungan di lapas, WBP memiliki akses yang sangat terbatas dengan dunia di luar lapas. Di samping dia tidak boleh bertemu interaksi dengan warga luar, termasuk dengan keluarga terdekatnya, WBP juga tidak diizinkan mengadakan kontak komunikasi dengan orang di luar lapas menggunakan berbagai peralatan komunikasi sebagaimana masyarakat berbas di luar lapas,

Akan tetapi aneh bin ajaib, ada WBP yang bisa leluasa berinteraksi dengan orang luar, yang notabenenya bukan sesama WBP. Lebih aneh lagi, WBP yang sehari-harinya di dalam penjara itu bisa mengendalikan peredaran gelap narkotika dari dalam lapas.

Fenomena aneh itu diungkapkan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, kepada media ketika dimintai tanggapannya mengenai peredaran gelap narkotika yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan (Tangsel), baru-baru ini. "Saya ikut mengamati statemen Kapolres Tangsel AKBP Iman Imanuddin, didampingi oleh Kasat Narkoba, Iptu Yulius Qiuli, yang dengan jelas mengatakan ada WBP Gunung Sindur yang terlibat," ujar alumni PPRA-48 Lemhanas RI tahun 2012 itu dengan mimic heran bercampur kesal, Jumat (28/05/2021).

Walaupun pihak Mapolres Tangsel tidak menyebutkan asal WBP yang terlibat, tambah Ketum PPWI Wilson Lalengke, namun informasi ini tetap harus menjadi perhatian publik dan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Kalapas Narkotika Gunung Sindur maupun Kalapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur.

"Setahu saya di Gunung Sindur itu ada dua lapas, satu Lapas Narkotika dan yang satunya lagi Lapas Khusus Kelas II A. Nah, bisa jadi Pak Kasat Reserse Narkoba Polres Tangsel belum mau memberitahukan secara detail soal WBP yang terlibat itu, di Lapas mana. Mungkin karena masih dalam tahap pengembang. Jika diungkapkan sekarang, buru-buru nanti kedua lapas ini tiarap dulu," jelas Wilson yang juga dipercaya menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persima) ini.

Untuk diketahui, pada Kamis (27/05/2021), Ketua DPC PPWI Kabupaten Bogor, Wiri Yutruski dimintai bantuan oleh DPN PPWI agar menindaklanjuti informasi terkait dugaan adanya WBP yang terlibat peredaran narkoba di masyarakat. Wiri kemudian mendatangi lapas-lapas yang ada ada di wilayah Gunung Sindur untuk meminta konfirmasi dan keterangan.

"Iya, saya dapat perintah dari Pak Wilson agar melakukan sosial kontrol dari informasi tersebut, dengan segera saya langsung hubungi Kalapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur, Pak Mujiarto. Beliau menyampaikan kepada saya terkait kemungkinan adanya keterlibatan WBP ini, mungkin di Lapas yang dia pimpin atau di Lapas satunya lagi (Lapas Narkotika Gunung Sindur - red)," ujar Wiri kepada media ini mengutip penyampaian Mujiarto.

Untuk itu, Mujiarto berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak Polres Tangsel dalam rangka melakukan cross check informasi itu. "Baik Kang, sampai sejauh ini kami belum ada konfirmasi dari pihak terkait untuk hal tersebut, dalam hal ini Polres Tangsel. Kami juga terbuka dan mendukung untuk pengungkapan kasus narkotika," ujar Mujiarto.

Disinggung, jika nanti terbukti benar ada WBP yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika ini, langkah seperti apa yang akan diambil. Dengan singkat Mujiarto menjawab, sesuai SOP. Pelanggaran pasti diberi punishment. "Nanti kita lihat perkembangannya ya Kang," tutup Mujiarto.

Selang beberapa jam kemudian, Wiri juga mendapat jawaban yang tidak jauh berbeda dari hasil konfirmasi dengan Kalapas Narkotika Gunung Sindur, Damari. Damiri menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya tentu akan melakukan perang terhadap narkoba dan tidak mentolerir jika ada WBP dari Lapas yang dipimpinnya terlibat jaringan narkotika.

"Terkait penangkapan dari Polres Tangsel, menyebut ada keterlibatan napi Lapas Gunung Sindur, kami disini ada dua Lapas. Hingga saat ini kami belum mendapat info resmi apapun, napi atas nama siapa, dari lapas mana, dan sebagainya dari Polres Tangsel. Namun demikian jika WBP kami terbukti ada yang terlibat tentu akan kami ambil tindakan sesuai aturan hukum dan SOP yang berlaku, demikian pak. Terima kasih," ujar Damiri.

Sebagai informasi juga, baru-baru ini, beberapa orang tersangka beserta barang bukti berupa ganja seberat 29,46 Kg dan sabu seberat 2,6 Kg telah diamankan oleh Mapolres Tangsel dari pengungkapan kasus narkotika jaringan lintas provinsi. (Berbagai Sumber)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 30, 2021
NUSANTARAEXPRESS, BATUSANGKAR - Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, sambut baik kunjungan audiensi yang dilakukan Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes RI, Rafdinal, Jum’at (28/5/21) di Indojolito Batusangkar. Rafdinal mendatangi Bupati Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, didampingi oleh Direktur Nagari Development Center Unand, Erigas Eka Putra, P3MD Provinsi Sumbar dan Kabupaten Tanah Datar. Pada pertemuan tersebut, hadir juga beberapa Kepala OPD Tanah Datar.

Dalam acara tersebut, Eka menyampaikan bahwa penyerapan dana desa/nagari di Kabupaten Tanah Datar yang rendah dipicu oleh beberapa kendala yang ditemui aparatur, baik di tingkat kabupaten maupun nagari. “Pemicu utamanya adalah perubahan aplikasi yang lama, yang dinamakan Simda kepada Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD,” ungkap Eka.

Eka Putra menambahkan bahwa hambatan yang dirasakan aparatur nagari terletak pada pengoperasian SIPD yang tidak dibekali pelatihan terlebih dahulu. “Aparatur di kabupaten saja masih kesulitan, apalagi di nagari dalam menggunakan SIPD. Bahkan ketika aplikasi bisa dioperasikan, malahan server di Kementerian yang error. Untuk realisasi di tingkat kabupaten saja, saat 2 bulan saya menjabat, baru mencapai angka 16 persen. Untuk itu, diharapkan jangan paksakan daerah untuk sistem ini, sebelum adanya pelatihan. Hal ini sudah saya sampaikan kepada beberapa anggota DPR RI yang berkunjung ke Tanah Datar beberapa waktu silam,” ujar Eka.

Meski begitu, tambah Eka, setelah disiasati dengan penyinkronan penggunaan pada sistem lama dengan sistem baru, terjadi kenaikan serapan dana desa saat ini. “Alhamdulillah, jika dulu berada diangka 16 persen, sekarang sudah mencapai 28 persen,” imbuhnya.

Eka berharap, ke depannya untuk tahun anggaran 2022, seandainya SIPD tetap dipakai kembali, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih awal kepada pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.

Hal senada juga disampaikan Kadis PMDPPKB, Nofenril, bahwa pencairan dana desa atau nagari memang terlambat karena perubahan sistem pengajuannya. “Seperti yang disampaikan Pak Bupati, kita memang terkendala dalam penggunaan SIPD, sehingga terhambat dalam pengajuan dana desa/nagari,” kata Nofenril.

Dijelaskan Nofenril, saat ini sudah ada 65 nagari yang mengajukan dana desa/nagari tahap 1, 8 nagari sedang mengajukan ke KPPN Bukittinggi, dan 2 nagari lainnya APB Nagari sedang dievaluasi camat. “Insya Allah, target untuk pencairan dana di bulan Juni nanti bisa tercapai, dan angka 28 adalah capaian yang sudah bagus dan cukup tinggi,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes RI, Rafdinal, menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bupati Tanah Datar menerima kunjungannya tersebut. Rafdinal menjelaskan, adapun tujuan dari digelarnya audiensi ini, selain silaturrahmi juga berharap pada pemerintah Tanah Datar untuk bekerja lebih keras lagi dalam pencapaian penyerapan dana desa/nagari.

“Kami berharap ke depan Tanah Datar semakin giat dan cepat dalam pelaksanaan penyerapan dana desa/nagari. Adapun penyampaian dan harapan Pak Bupati menjadi bahan evaluasi dan akan disampaikan ke Kemendes RI,” jelas Rafdinal.

Terakhir, Rafdinal juga berharap agar tahapan perencanaan APB Nagari tahun 2022 sudah mulai. Hendaknya rampung sebelum tahun 2021 berakhir, tentu saja ini butuh kerja keras dan komitmen. (TIM/Red)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 30, 2021

Bogor, Aktual News–Terkait pemberitaan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, yang belum mendapat bantuan rehabilitasi. Akhirnya Kepala Desa Sadeng Yanuar Lesmana angkat bicara.

Kades Yanuar mengatakan, seharusnya sebelum berita ditayangkan ada komfirmasi dahulu untuk meminta hak jawab.
“Terkait berita yang beredar, kami menanggapinya samar. Dalam arti, ada positifnya ada negatifnya, dalam hal negatifnya sebaiknya ada komunikasi dulu sebelum tayang itu akan jadi hal positif. Artinya apa, dalam aturan redaksi pun narasumber yang kedua harus disertakan baik untuk klarifikasi ataupun menyampaikan statment,” kata Yanuar.

Yanuar menambahkan, usulan rumah Maman sudah diajukan oleh Pemangku kebijakan yang terdahulu dan sekarang tinggal menunggu turunnya jawaban dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi untuk nantinya direalisasikan.

“Terkait Rutilahu, bahwa itu adalah program kabupaten sedangkan desa adalah penyalur. Nah dalam hal ini Desa Sadeng dikepemimpinan saya baru berjalan Empat bulan, artinya ketika ada Rutilahu itu menjadi tanggung jawab sebelumnya,” imbuhnya.

Dalam situasi ini lanjutnya hal Positifnya merupakan dorongan kepada Pemerintah Kabupaten untuk jeli melihat kebutuhan Masyarakat Bogor.

“Nah, disini ada yang perlu digaris bawahi yaitu adalah perhatian dari Pemerintah Kabupaten sebagai pemangku kebijakan agar segera mendorong program Rutilahu tersebut. Karena kami selaku pemangku kebijakan didesa akan lebih membantu kepada masyarakat yang sangat membutuhkan,” lanjutnya.

Yanuar berharap, masyarakat mengerti dengan usulan permohonan tidak semudah membalikkan tangan. Harus ada jalur, yang harus ditempuh oleh Pemdes.

“Saya berharap, kepada masyarakat yang memang membutuhkan supaya rumahnya direhab harus faham. Kalau program itu ada waktunya, artinya harus ada pendataan, pengajuan kemudian menunggu pencairan setelah itu realisasi. Realisasipun yang sudah ditentukan oleh Pemkab ataupun Provinsi. Artinya ketika belum terealisasi sekarang jangan langsung menyalahkan pihak Pemdes, karena biar bagaimanapun masyarakat tetap diperjuangkan usulannya tapi disinikan ada kebijakan yang adanya ditingkat Kabupaten dan Provinsi,” pungkasnya. [ Red/Akt-01 ]

 

Aktual News

 

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 30, 2021

Batusangkar, Aktual News – Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, sambut baik kunjungan audiensi yang dilakukan Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes RI, Rafdinal, Jum’at (28/5/21) di Indojolito Batusangkar. Rafdinal mendatangi Bupati Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, didampingi oleh Direktur Nagari Development Center Unand, Erigas Eka Putra, P3MD Provinsi Sumbar dan Kabupaten Tanah Datar. Pada pertemuan tersebut, hadir juga beberapa Kepala OPD Tanah Datar

Dalam acara tersebut, Eka menyampaikan bahwa penyerapan dana desa/nagari di Kabupaten Tanah Datar yang rendah dipicu oleh beberapa kendala yang ditemui aparatur, baik di tingkat kabupaten maupun nagari. “Pemicu utamanya adalah perubahan aplikasi yang lama, yang dinamakan Simda kepada Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD,” ungkap Eka.

Eka Putra menambahkan bahwa hambatan yang dirasakan aparatur nagari terletak pada pengoperasian SIPD yang tidak dibekali pelatihan terlebih dahulu. “Aparatur di kabupaten saja masih kesulitan, apalagi di nagari dalam menggunakan SIPD. Bahkan ketika aplikasi bisa dioperasikan, malahan server di Kementerian yang error. Untuk realisasi di tingkat kabupaten saja, saat 2 bulan saya menjabat, baru mencapai angka 16 persen. Untuk itu, diharapkan jangan paksakan daerah untuk sistem ini, sebelum adanya pelatihan. Hal ini sudah saya sampaikan kepada beberapa anggota DPR RI yang berkunjung ke Tanah Datar beberapa waktu silam,” ujar Eka.

Meski begitu, tambah Eka, setelah disiasati dengan penyinkronan penggunaan pada sistem lama dengan sistem baru, terjadi kenaikan serapan dana desa saat ini. “Alhamdulillah, jika dulu berada diangka 16 persen, sekarang sudah mencapai 28 persen,” imbuhnya.

Eka berharap, ke depannya untuk tahun anggaran 2022, seandainya SIPD tetap dipakai kembali, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih awal kepada pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.

Hal senada juga disampaikan Kadis PMDPPKB, Nofenril, bahwa pencairan dana desa atau nagari memang terlambat karena perubahan sistem pengajuannya. “Seperti yang disampaikan Pak Bupati, kita memang terkendala dalam penggunaan SIPD, sehingga terhambat dalam pengajuan dana desa/nagari,” kata Nofenril.

Dijelaskan Nofenril, saat ini sudah ada 65 nagari yang mengajukan dana desa/nagari tahap 1, 8 nagari sedang mengajukan ke KPPN Bukittinggi, dan 2 nagari lainnya APB Nagari sedang dievaluasi camat. “Insya Allah, target untuk pencairan dana di bulan Juni nanti bisa tercapai, dan angka 28 adalah capaian yang sudah bagus dan cukup tinggi,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes RI, Rafdinal, menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bupati Tanah Datar menerima kunjungannya tersebut. Rafdinal menjelaskan, adapun tujuan dari digelarnya audiensi ini, selain silaturrahmi juga berharap pada pemerintah Tanah Datar untuk bekerja lebih keras lagi dalam pencapaian penyerapan dana desa/nagari.

“Kami berharap ke depan Tanah Datar semakin giat dan cepat dalam pelaksanaan penyerapan dana desa/nagari. Adapun penyampaian dan harapan Pak Bupati menjadi bahan evaluasi dan akan disampaikan ke Kemendes RI,” jelas Rafdinal.

Terakhir, Rafdinal juga berharap agar tahapan perencanaan APB Nagari tahun 2022 sudah mulai. Hendaknya rampung sebelum tahun 2021 berakhir, tentu saja ini butuh kerja keras dan komitmen. [ Red/Akt-01/Tim ]

 

 

Aktuak News

Read more »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.