Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - Pj. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat Jl. K.H. Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan, Kamis (10/06/2021).

Didampingi gugus tugas covid 19 kabupaten labuhanbatu, Pj. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si meninjau Ruang Isolasi Covid 19 di RSUD Labuhanbatu. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan rumah sakit umum daerah rantauprapat dalam menangani pasien covid 19 serta peninjauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.



Dalam kesempatan itu Wakil Direktur RSUD Rantauprapat Sopar Sitorus, SKM, M.Kes menjelaskan bahwa selama ini RUSD Rantauprapat tidak di unjuk sebagai rumah sakit rujukan pasien covid 19, walaupun demikian pihak rumah sakit umum daerah tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang teinveksi covid 19.

"Sebenarnya kami siap menjadi rumah sakit rujukan covid 19, namun selama ini RSUD tidak di unjuk menjadi rumah sakit rujukan penanganan covid 19. Kami siap jika RSUD dijadikan rumah sakit rujukan, karena peralatan kita sudah cukup lengkap dalam penanganan pasien covid 19". Uangkapnya.

Sontak disaat itu juga Pj. Bupati Labuhanbatu bertanya kepada gugus tugas covid 19 provinsi sumatera utara melalui via telpon untuk menanyakan regulasi agar RSUD Rantauprapat bisa menjadi rumah sakit rujukan pasien covid 19.



"Saya sudah telpon gugus tugas covid 19 provinsi sumatera utara untuk meminta agar RSUD Rantauprapat bisa menjadi rumah sakit rujukan covid 19, sehingga bisa memudahkan pihak rumah sakit dalam menangangi pasien covid 19 pada masyarakat yang terinveksi virus covid 19 yang lagi mewabah saat ini, khusunya di kabupaten labuhanbatu."

Diakhir kunjungan Pj. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si juga berpesan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Dr. Syafril Rahmadi Maulana Harahap, SpB beserta seluruh dokter dan jajarannya RSUD agar tetap memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat dan terus berkolaborasi kepada pemerintah kabupaten labuhanbatu.

Turut hadir Asisten I Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Sarimpunan Ritonga, M.Pd., Kepala Dinas Kesehatan Kamal Ilham, SKM. M.Km., Plt. Kepala Badan BPBP Atia Muchtar Maulana Hasibuan, SSTP., Kabag Administrasi Protokol Prandi Alnajhar Nasution, SSTP, dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Salman Alpharisi Rambe, S.Sos. M.M. [Rahmad]
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - Pj. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si Pimpin Rapat Koordinasi tentang Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk Nelayan dan Kelengkapan Administrasi Kapal Perikanan di Ruang Rapat Kantor Bupati Labuhanbatu Jl. S.M. Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan. 10/06/2020

Hal dimaksud menindak lanjuti kunjungan Pj. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si., Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, serta Tim Kerja Kabupaten Labuhanbatu ke Kecamatan Panai Hilir pada tanggal 31 Mei 2021 yang lalu.



Dalam kunjungan tersebut masyarakat perikanan memohon agar pemerintah kabupaten labuhanbatu memfasilitasi ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dan Kelengkapan Administrasi Kapal Perikanan.

Maka dari itu Pj. Bupati Labuhanbatu perlu melakukan rapat kordinasi bersama dinas terkait, para camat, dan masyarakat untuk dapat merumuskan permohonan tersebut.



Turut hadir Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Akmaluddin Harahap, S.Sos., Kadis Kelautan dan Perikanan Ir. Adlin Tanjung., Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Supriono, S.Sos., Kabag Protokol dan Administrasi Pimpinan Prandi Alnajhar Nasution, SSTP., Camat Panai Hulu Abdul Kholik Lubis, SE., Camat Panai Tengah Amarnasby Lolotan, S.IP., Camat Panai Hilir Hadmansah, Pelabuhan Syahbandar Tanjung Sarang Elang Sugianto., UPP Tanjung Sarang Elang Syuib Nasution, beserta masyarakat dan tamu undangan. [Rahmad]
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, SURABAYA - Sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian, Indonesia membutuhkan pasar dunia untuk memasarkan hasil tani dan produk lainnya. Oleh karena itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung upaya perpanjangan kerja sama sektor pertanian atara RI dan Chile.

Menurut LaNyalla, Chile memiliki peranan yang cukup penting di Amerika Latin.

"Dengan kerja sama yang saling menguntungkan, Indonesia dapat mengembangkan ekspor pertanian ke Brasil dan negara Amerika Latin lainnya melalui Chile," tutur LaNyalla, saat kunjungan kerja di Jawa Timur, Kamis (10/6/2021).

Menurut Senator asal Jawa Timur ini, peluang ekspor Indonesia dalam kerja sama tersebut adalah ekspor buah-buahan khas tropikal.

"Indonesia bisa memanfaatkan buah-buahan tropikal khas Indonesia, seperti nanas, anggur, dan produk rempah-rempah. Pasar Chile sangat terbuka untuk komoditas tersebut, selain tentunya komoditas peternakan seperti daging sapi, unggas hingga babi," katanya.

Namun, mantan Ketua Umum PSSI ini mengingatkan agar aktivitas ekspor-impor dilakukan secara transparan kepada petani penghasil buah-buahan tropikal.

"Transparansi dibutuhkan agar petani dapat mengembangkan jenis-jenis yang dibutuhkan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas," katanya.

Selain itu, sambung LaNyalla, petani harus merasakan harga yang pantas dari kegiatan ekspor buah tropikal.

"Jika petani tidak merasakan harga yang pantas, berarti upaya peningkatan kesejahteraan petani hanya akan menjadi mimpi semata," katanya. (*)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, ACEH SELATAN - Personil TNI/Polri di Pasie Raja terus bergerak aktif melakukan operasi PPKM Mikro di wilayah teritorialnya.

Kali ini operasi PPKM Mikro di laksanakan di pasar Tradisional Desa Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, (Kamis 10/06/2021).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Pasie Raja Iptu Mujiburrahman dan Batuud Koramil 14/Pasie Raja Serma Iskandar terjun langsung bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmasnya.

Selain itu juga, pihak dari Petugas Kesehatan Pasie Raja dan pihak lainnya ikut dalam Operasi PPKM Mikro ini.



Serma Iskandar menyampaikan, kegiatan ini di lakukan sebagai langkah dan upaya dalam meningkatkan kedisiplinan warga terhadap anjuran Protokol Kesehatan.

"Kegiatan PPKM Skala mikro ini dilakukan dengan tujuan untuk mendisiplinkan warga agar selalu melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 saat ini."ujarnya.

Tidak hanya itu kegiatan PPKM Skala mikro juga dilakukan untuk menekan serta mencegah penyebaran covid-19 diwilayah Kecamatan Pasie Raja.

Serma Iskandar juga mengungkapkan, bahwa pihaknya terus bersinergi dengan pihak Polsek dan unsur terkait lainnya yang berada di wilayah Pasie Raja untuk melakukan himbauan atau pun edukasi mengenai protokol kesehatan kepada warga dalam operasi PPKM Skala mikro.

"Harapannya, hal ini dapat memaksimalkan penanganan dan pencegahan Covid-19 khususnya di wilayah Pasie Raja."tutup Serma Iskandar. [Husni]
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, SUKABUMI - PT Amarta Karya (persero) ground breaking pembangunan Bukit Algoritma di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (9/6/2021). Bukit Algoritma yang akan menjadi kawasan pengembangan riset dan

sumber daya manusia yang berbasis industri 4.0 itu berdiri di lahan seluas 888 hektare. Direktur Utama Amarta Karya Nicholas Agung mengatakan pada 3 tahun pertama pihaknya dipercaya membangun infrastruktur. “Pembangunan Infrastuktur dimulai dari arah Seksi 2 Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Sekitar Agustus, tol tersebut akan bisa dibuka. Kemudian jalan di seputar kawasan. Nanti ada pembangkit listrik, jaringan internet 5G, sarana air bersih, dan sarana air kotor, pembangunan gedung-gedung, renovasi gedung dengan tematik futuristik dan Nusantara,"jelas Nikolas Agung kepada awak media dengan ramah.

Bukit Algoritma merupakan proyek berbentuk kerja sama operasi (KSO) antara PT Kiniku Bintang Raya dengan Amarta Karya yang merupakan BUMN. Amarta Karya dipercaya sebagai mitra infrastruktur pada tahap pertama selama tiga tahun ke depan."Satu yang terpenting, nanti di milestone berikutnya ada agenda internasional di Bukit Algoritma yang kami siapkan. Nanti akan dibangun patung founding father kita, Ir Soekarno," tuturnya.

Nicholas mengaku Amarta Karya ditugasi segera melakukan pembangunan. Sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK), kehadirannya akan berdampak terhadap berbagai kemudahan. “Akan ada sinergi cukup cepat dari semua pihak. Pemerintah juga harus hadir dalam hal percepatan perizinan. Momentum ini harus kami lakukan dan lanjutkan," pungkasnya.

Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya, Budiman Sudjatmiko, menjelaskan pembangunan Bukit Algoritma atau Silicon Valley akan dilaksanakan dalam tiga sesi. Pembangunannya dimulai 2021-2024, kemudian 2024-2027, dan 2027-2031.

"Kegiatan hari ini merupakan ground breaking. Kami dari Kiniku Bintang Raya dan Bintang Raya Lokalestari memberikan amanat kepada BUMN Amarta Karya yang akan menjadi main contractor pengerjaan tahap pertama selama tiga tahun
pembangunan ekosistem Bukit Algoritma di lahan seluas 888 hektare," beber politikus PDI Perjuangan ini.

Prioritas pembangunan infrastruktur jalan, pengairan, dan listrik, termasuk merenovasi enam gedung yang ada. "Salah satunya hotel. Kemudian gedung shaolin jadi gedung neuro sains, pusat kajian struktur otak manusia. Ada 120 rumah kebun yang akan direnovasi. Tentu saja pembangunan pusat-pusat riset bisnis teknologi,"pungkas Budiman.

Biaya pembangunan Bukit Algoritma pada komitmen pertama sebesar Rp 18 triliun. Kemungkinan nilainya akan lebih karena sudah ada komitmen lain. "Yang jelas ada Rp1,7 triliun khusus untuk riset sensor nelayan, sensor perikanan. Membangun teknologi perkapalan untuk 1,5 juta nelayan di Indonesia. Tapi kami buat alat sensor ikan di sini. Nilai Rp1,7 triliun Itu di luar Rp18 triliun tadi,"urainya kepada awak media. (JSY)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan proyek lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek pada Rabu, 9 Juni 2021. Proyek LRT tersebut diharapkan bisa beroperasi pada tahun 2022 mendatang.

"Pagi hari ini saya berkunjung untuk melihat perkembangan pembangunan LRT Jabodebek. Sudah selesai kurang lebih 84,7 persen dan kita harapkan nanti di bulan April 2022 sudah mulai diuji coba dan akan kita mulai untuk operasional itu bulan Juni 2022," ujar Presiden dalam keterangannya di Stasiun LRT TMII, Jakarta Timur, selepas peninjauan.

Tiba sekira pukul 08.15 WIB di Stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo langsung meninjau perkembangan proyek dengan dipandu oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara beserta rombongan terbatas juga sempat menjajal jalur lintas pelayanan 1 LRT yang membentang dari Stasiun TMII (Jakarta Timur) hingga Stasiun Harjamukti (Cibubur).

"Tadi kita mencoba keretanya. Halus, nyaman, kecepatannya baik, dapat dikatakan tanpa suara. Nyaman sekali," tuturnya.

Pembangunan LRT Jabodebek dilakukan dalam dua fase di mana saat ini pemerintah tengah merampungkan fase pertama sepanjang 44,43 kilometer. Fase pertama ini akan melayani total 18 titik pemberhentian serta terdiri atas tiga lintas pelayanan, yakni Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi Timur.

LRT juga akan beroperasi di dua rute perjalanan, yakni Cibubur Line dari Stasiun Harjamukti ke Dukuh Atas dan Bekasi Line dari Stasiun Jatimulya ke Dukuh Atas.

Sejumlah stasiun LRT Jabodebek nantinya akan terintegrasi dengan moda angkutan transportasi umum lainnya seperti trans-Jakarta, _commuter line_, MRT, hingga yang terbaru kereta cepat Jakarta-Bandung. Integrasi antarmoda transportasi itu diharapkan dapat mengefisiensikan waktu mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lainnya.

"Kenapa LRT ini kita bangun? Kita ingin membangun transportasi massal yang terintegrasi MRT, LRT, kereta bandara, bus trans-Jakarta, semua terintegrasi sehingga terjadi efisiensi mobilitas orang dari satu titik ke titik yang lain," ucap Presiden.

Selain itu, Kepala Negara mengatakan bahwa pengalaman dalam pembangunan moda transportasi seperti LRT ini nantinya akan sangat bermanfaat dalam memajukan industri lokal. Kereta LRT yang digunakan dalam proyek ini diketahui dibangun oleh PT INKA, di mana konstruksi jalur dilakukan oleh PT Adhi Karya, dan pengoperasiannya oleh PT Kereta Api Indonesia yang semuanya merupakan tenaga dan perusahaan dalam negeri sehingga dapat menjadi sebuah modal dan fondasi apabila nantinya kita akan membangun LRT atau bahkan moda transportasi lainnya di negara-negara lain.

"Sekarang kan kita sudah ekspor kereta ke Bangladesh, Filipina, dan kita harapkan LRT juga akan seperti itu," tandasnya.

Turut hadir dalam acara peninjauan tersebut antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Selain itu, hadir pula Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson, dan Direktur Utama PT Inka Budi Noviantoro.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA. - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membahas tindak lanjut Digital Collaboration Organization (DCO) dan kerja sama ekonomi digital bersama Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi. Menkominfo menyatakan pembahasan dilakukan untuk merealisasikan kerja sama lebih konkret.

“Kerja sama bilateral yang dibicarakan berkaitan dengan bagaimana kerja sama antara Kerajaan Saudi dan Indonesia di bidang digital ekonomi yang sudah dirintis dari awal dan bagaimana ini untuk diteruskan agar menjadi lebih konkret,” ujarnya usai menerima audiensi Duta Besar Arab Saudi Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi, di Rumah Dinas Menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (09/06/2021).



Menkominfo menyatakan Kerajaan Arab Saudi memahami kemajuan dan perkembangan ekonomi digital Indonesia dan ASEAN. Oleh karena itu, Kerajaan Arab Saudi mengusulkan agar Indonesia menjadi bagian dari DCO, organisasi baru yang didirikan untuk meningkatkan kerja sama bidang digital antarnegara anggota Organisasi Konferensi Islam.

“Ini sudah lama diusulkan oleh Kerajaan Saudi dan sudah ada 6 negara yang menjadi anggotanya dan sekretariat jenderalnya berada di Riyadh dan sudah mencakup sekitar 400 juta penduduk. Kerajaan Saudi dan negara-negara pendiri untuk mengharapkan agar Indonesia juga mengambil bagian dari pendiri organisasi tersebut. (Pertimbangan) di Indonesia ada lebih dari 270 juta penduduk, kalau Indonesia ikut maka pasar digital ekonomy hampir 700 juta,” paparnya.

Menurut Menkominfo pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kerajaan Arab Saudi dan pertemuan G-20 di Davos beberapa waktu lalu. “Tadi, Pukul 14.00 WIB, Duta Besar Arab Saudi datang berkunjung bertemu Saya. Ini dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Bapak Presiden ke Saudi Arabia pada 2019 yang lalu dan pertemuan Menteri ICT Kerajaan Saudi dengan saya di Davos pada bulan Februari tahun 2020, yaitu yang berkaitan dengan kerjasama bilateral dan susunan-susunan kerjasama multilateral di bidang teknologi informasi, itu yang tadi yang dibicarakan,” ungkapnya.

[caption id="attachment_62374" align="aligncenter" width="468"] Keterangan Foto :
Menkominfo Johnny G. Plate usai menerima audiensi Duta Besar Arab Saudi Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi, di Rumah Dinas Menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (09/06/2021). - (AYH)[/caption]

*Prioritas Nasional*

Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny menyatakan saat ini prioritas Pemerintah Indonesia berfokus pada penyelesaian pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya hal itu sudah disampaikan sebelumnya kepada Kerajaan Arab Saudi pada November 2020 lalu.

“Saya telah mengirim surat kepada Menteri ICT Kerajaan Saudi bahwa fokus bangsa Indonesia saat ini adalah menyelesaikan masalah Covid-19 dan recovery economy. Sehingga kerja sama multilateral di tingkat internasional belum menjadi prioritas utama dari tahun yang lalu. Namun, karena Indonesia juga akan menjadi Presidensi G-20 dan Digital Economy Task Force (DETF) yang akan ditingkatkan statusnya di Summit nanti, Kerajaan Saudi sekali lagi datang mem-propose dan mengusulkan Indonesia untuk menjadi bagian dari negara pendiri DCO tersebut,” jelasnya.

Menanggapi permintaan itu, Menkominfo menjelaskan selama ini kerja sama bidang ekonomi digital telah dimulai ketika Kerajaan Arab Saudi menjadi penyelenggara G-20 Summit. Bahkan menurutnya, tahun depan ketika Indonesia mengemban tugas sebagai presidensi G-20, khususnya DETF, maka kerja sama itu akan ditingkatkan lagi.

“Saya menyambut baik, tetapi ini harus berkomunikasi dan membicarakan internal Indonesia, secara khusus dengan Kementerian Luar Negeri akan posisi-posisi dan kebutuhan kerjasama kerjasama multilateral di tingkat Internasional,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, sejak awal Pemerintah Indonesia menilal kerja sama yang terbangun sangat baik untuk pembangunan dan perluasan ekonomi digital. Namun, sekali lagi, menurutnya kewenangan penetapan kerja sama multilateral di tingkat internasional dibawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.

“Leading sector-nya berada pada Kementerian Luar Negeri. Dan pertimbangan Kementerian Luar Negeri, sesuai dengan arahan dan kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini adalah fokus untuk menyesuaikan masalah dari pandemi Covid-19 dan recovery ekonomi nasional,” tegasnya.

Menkominfo juga menyampaikan Indonesia tidak menolak usulan dari Kerajaan Saudi, namun prioritasnya akan ada waktunya sehingga usulan dan harapan Kerajaan Arab Saudi agar di tingkat teknis tetap dijalin komunikasi. “Saya kira itu bisa kita sambut baik untuk tetap menjalin komunikasi di tingkat teknis,” ujarnya.

Menteri Johnny juga menyampaikan langkah Kementerian Kominfo dalam menyiapkan komunikasi publik untuk Pertemuan G-20 tahun depan. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 12 tahun 2021, Kementerian Kominfo ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk bidang komunikasi dan media dalam Gelaran G-20 Summit ke-15 di Riyadh tahun 2022 mendatang

“Sejauh ini Kementerian Kominfo Kominfo tentu siap membangun persiapan kerjasama bersama-sama untuk komunikasi publik G-20 dengan lembaga lembaga penyiaran pers, baik cetak maupun online di dalam negeri, regional, dan di tingkat internasional secara khusus dengan negara-negara anggota G-20,” ungkapnya.

Menkominfo menyatakan pelaksanaan pertemuan yang berlangsung di tengah pandemi juga akan menyesuaikan dengan mekanisme yang diatur bersama dan tentu saja mengedepankan protokol kesehatan.

“Tentu, di situ ada mekanisme dan cara aturan komunikasi publik G-20 yang harus kita bersama-sama ikuti. Nah, nanti pasti ada sesi-sesi tertentu di mana komunikasi publik baik oleh penyelenggara Indonesia maupun oleh kepala-kepala negara G-20 tersebut. Sejauh ini telah dibangun dan ini bukan hal yang pertama, Indonesia selalu mengikuti G-20 Summit dan tentu tata cara basic yang standar itu sudah ada. Secara khusus kali ini barangkali sama seperti yang terjadi pada saat G-20 di Saudi Arabia, yaitu kita melaksanakan summit pada saat pandemi Covid-19. Jadi, ada banyak yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan,” tandasnya. (*)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021

Labuhanbatu, Aktual News-Pj. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si Pimpin Rapat Koordinasi tentang Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk Nelayan dan Kelengkapan Administrasi Kapal Perikanan di Ruang Rapat Kantor Bupati Labuhanbatu Jl. S.M. Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan. 10/06/2020

Hal dimaksud menindak lanjuti kunjungan Pj. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si., Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, serta Tim Kerja Kabupaten Labuhanbatu ke Kecamatan Panai Hilir pada tanggal 31 Mei 2021 yang lalu.

Dalam kunjungan tersebut masyarakat perikanan memohon agar pemerintah kabupaten labuhanbatu memfasilitasi ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dan Kelengkapan Administrasi Kapal Perikanan.

Maka dari itu Pj. Bupati Labuhanbatu perlu melakukan rapat kordinasi bersama dinas terkait, para camat, dan masyarakat untuk dapat merumuskan permohonan tersebut.

Turut hadir Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Akmaluddin Harahap, S.Sos., Kadis Kelautan dan Perikanan Ir. Adlin Tanjung., Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Supriono, S.Sos., Kabag Protokol dan Administrasi Pimpinan Prandi Alnajhar Nasution, SSTP., Camat Panai Hulu Abdul Kholik Lubis, SE., Camat Panai Tengah Amarnasby Lolotan, S.IP., Camat Panai Hilir Hadmansah, Pelabuhan Syahbandar Tanjung Sarang Elang Sugianto., UPP Tanjung Sarang Elang Syuib Nasution, beserta masyarakat dan tamu undangan. [ Red/Akt-01 ]

 

Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021

Labuhanbatu, Aktual News–Pj. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat Jl. K.H. Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan. 10/06/2021

Didampingi gugus tugas covid 19 kabupaten labuhanbatu, Pj. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si meninjau Ruang Isolasi Covid 19 di RSUD Labuhanbatu. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan rumah sakit umum daerah rantauprapat dalam menangani pasien covid 19 serta peninjauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu Wakil Direktur RSUD Rantauprapat Sopar Sitorus, SKM, M.Kes menjelaskan bahwa selama ini RUSD Rantauprapat tidak di unjuk sebagai rumah sakit rujukan pasien covid 19, walaupun demikian pihak rumah sakit umum daerah tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang teinveksi covid 19.

“Sebenarnya kami siap menjadi rumah sakit rujukan covid 19, namun selama ini RSUD tidak di unjuk menjadi rumah sakit rujukan penanganan covid 19. Kami siap jika RSUD dijadikan rumah sakit rujukan, karena peralatan kita sudah cukup lengkap dalam penanganan pasien covid 19”. Uangkapnya.

Sontak disaat itu juga Pj. Bupati Labuhanbatu bertanya kepada gugus tugas covid 19 provinsi sumatera utara melalui via telpon untuk menanyakan regulasi agar RSUD Rantauprapat bisa menjadi rumah sakit rujukan pasien covid 19.

“Saya sudah telpon gugus tugas covid 19 provinsi sumatera utara untuk meminta agar RSUD Rantauprapat bisa menjadi rumah sakit rujukan covid 19, sehingga bisa memudahkan pihak rumah sakit dalam menangangi pasien covid 19 pada masyarakat yang terinveksi virus covid 19 yang lagi mewabah saat ini, khusunya di kabupaten labuhanbatu.”

Diakhir kunjungan Pj. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si juga berpesan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Dr. Syafril Rahmadi Maulana Harahap, SpB beserta seluruh dokter dan jajarannya RSUD agar tetap memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat dan terus berkolaborasi kepada pemerintah kabupaten labuhanbatu.

Turut hadir Asisten I Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Sarimpunan Ritonga, M.Pd., Kepala Dinas Kesehatan Kamal Ilham, SKM. M.Km., Plt. Kepala Badan BPBP Atia Muchtar Maulana Hasibuan, SSTP., Kabag Administrasi Protokol Prandi Alnajhar Nasution, SSTP, dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Salman Alpharisi Rambe, S.Sos. M.M. [ Red/Akt-01 ]

 

Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021

Simalungun,Aktual News-Pemkab Simalungun mulai mencairkan gaji ke-13 seluruh ASN di wilayah Pemkab Simalungun terhitung Rabu (9/6/21) yang langsung ditransfer ke rekening pribadi masing-masing ASN. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Simalungun, Frans Saragih membenarkan tentang sudah dimulainya pencairan gaji ke-13 tersebut.

“Ya, sudah mulai pencairan gaji ke-13, dan diperhitungkan dua hingga tiga hari ke depan sudah selesai. Gaji ke-13 ditransfer ke rekening masing-masing ASN,” sebut Frans Saragih, Rabu (9/6/21).

Dijelaskannya, bahwa lazimnya gaji ke-13 dicairkan pada Juni, karena gaji tersebut akan dipergunakan salah satunya untuk biaya pendidikan anak sekolah. “Itu salah satu tujuan pencairan gaji ke-13 dilaksanakan pada bulan Juni,” ucapFrans Saragih.

Namun sementara itu, Bupati Kabupaten Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga menyampaikan bahwa gaji ke 13 tersebut adalah hak ASN dan harus secepatnya direalisasikan sesuai dengan mekanisme nya.

Lalu kemudian, Radiapoh Sinaga tetap mengingatkan para pimpinan OPD beserta seluruh stafnya, tidak melakukan pengutipan dalam bentuk apa pun terhadap percepatan pencairan gaji ke-13 tersebut. “Sekali lagi, bahwa gaji ke-13 itu merupakan hak setiap ASN, dan jangan ada terdengar pengutipan apa pun,” tegasnya.

Bupati Radiapoh Sinaga menyampaikan pesan kepada para ASN yang menerima gaji ke-13, agar mempergunakan dan memanfaatkan gaji tersebut untuk kebutuhan pokok yang benar-benar diperlukan.

“Kenapa kita cairkan di bulan Juni, sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena pada bulan ini, para ASN akan direpotkan mempersiapkan biaya pendidikan anak-anaknya” kata nya. “Kita berharap gaji ke-13 tersebut akan membantu meringankan beban, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19,” tambah Radiapoh Sinaga. [ Red/Akt-40/Kiki ]

 

Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021

Siantar, Aktual News-Kapolres Pematangsiantar AKBP BOY SUTAN BINANGA SIREGAR SIK meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada warga lanjut usia (lansia) dan Tenaga Pendidik di Yayasan Perguruan Sultan Agung Jln.Surabaya Kel.Dwikora Kec.Siantar Barat dan SMP N.1 Pematangsiantar Jl. Merdeka Kel.Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, Kamis 10/6/2021 pada pukul 11.00 WIB.

Dalam kunjungan di dua lokasi pelaksanaan vaksinasi, Kapolres Pemataangsiantar Bersama dengan Sekretaris Gugus Tugas Covid 19 Pematangsiantar Drs.DANIEL SIREGAR turut didampingi oleh Kabagops Kompol Lamin SPd, Kasat Intelkam,Kasat Sabhara, Kasat Binmas, Kapolsek Siantar Barat dan Kapolsek Siantar Timur Polres Pematangsiantar.

Kapolres Pematangsiantar AKBP BOY SUTAN BINANGA SIREGAR SIK Menyampaikan, kegiatan ini bertujuan guna percepatan pelaksanaan vaksinasi di Kota Pematangsiantar dalam rangka meningkatkan kekebalan imunitas warga masyarakat khususnya lansia dan tenaga pendidik sehingga terhindar dari penyebaran Virus Covid-19 dan mengapresaisi masyarakat atas antusiasnya untuk mengikuti program vaksinasi dan berharap pandemi Covid-19 ini bisa segera berakhir agar beraktivitas normal kembali.

Pada Kesempatan ini kapolres juga menjelaskan pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan di empat lokasi yaitu Yayasan sultan agung ,SMP N. 1 Jln. Mardeka ,SMP N. 2 Jalan. Rajamin Purba dan SMPN. 8 Jln. Pane kota Pematangsiantar dengan jumlah yang akan di vaksin 2.120 orang, dari dua tempat yang saya tinjau langsung saya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat dan Vaksinator yang bekerja dengan iklas atas pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang berjalan dengan tertib dan dilaksanakan secara bergilir sesuai protokol kesehatan.

Kapolres juga mengimbau agar masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi untuk tetap patuhi protokol kesehatan, Karena vaksinasi tidak 100 persen menjamin tidak tertular jika tidak dibarengi prokes, hal ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Semoga Tuhan melindungi kita semua. [ Red/Akt-35/Ansary ]

 

Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021

Tangerang, Aktual News-
Adanya surat cuti yang di tanda tangani oleh Madrais kades Pasanggrahan kecamatan Solear ( sebelum cuti-red ), Kabupaten Tangerang, Ervin Suryono ketua Aliansi Sadar Pembangunan Tangerang (Aspeta), Kamis 10/06/2021, 10: 12 WIB turut menyoroti dan menyayangkan adanya surat cuti tersebut pasalnya menurut Ervin dengan adanya surat cuti tersebut berpotensi besar adanya kecurangan secara yang mengajukan cuti ada 4 ( Empat ) orang yang mana ke empatnya adalah perangkat desa Pasanggrahan, 4 ( empat ), perangkat desa yang cuti secara bersamaan tanpa menyertakan alasan yang tidak jelas, pengajuan cuti tersebut patut di pertanyakan untuk apa pengajuan cuti tersebut.

Madrais kades Pasanggrahan kecamatan Solear kabupaten Tangerang memberikan izin cuti kepada empat perangkat desa Pasanggrahan dengan waktu yang bersamaan hal tersebut patut dipertanyakan, dengan adanya surat cuti tersebut dapat menimbulkan terhambatnya pelayanan publik di desa Pasanggrahan secara keseluruhan, belum lagi perangkat desa yang diberi izin cuti tersebut diduga digunakan untuk menjadi tim sukses incumbent hal ini dapat menimbulkan keresahan dan berpotensi memecah belah pasalnya, masih menurut Ervin Suryono ketua Aspeta.

Steatmen camat Solear patut dipertanyakan terkait pilkades desa Pasanggrahan yang mana steatmen camat mengatakan jika ada perangkat desa yang menjadi tim sukses incumbent harus mengundurkan diri dari perangkat desa.

“Netralitas dalam pilkades harus di jamin sebab pilkades harus berjalan lancar dan tertib tanpa adanya intervensi dan kepentingan, ” ujar Ervin Suryono.

Ketua Aspeta Ervin Suryono juga berharap pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( DPMPD ), kabupaten Tangerang wajib memonitoring, mengawasi, dan mengevaluasi perangkat desa yang cuti secara bersamaan yang diduga menjadi tim sukses incumbent
[ Red/Akt-26/Har ]

 

 

Aktual News

 

 

 

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021

Solear, Aktual News-Politik kotor dan monopoli politik dipilkades pasanggrahan kecamatan solear kabupaten tangerang mulai dipertontonkan seperti halnya ketika awak media AktualNews.co.id mengkonfirmasi via WhatsApp ke ketua panwas tertanggal 07/06/2021, namun hingga kini ketua panwas enggan membalas pesan WhatsApp awak media AktualNews.co.id ketika awak media menyambangi kantor sekretariat panwas, kantor sekretariat panwas nampak kosong dan tertutup rapat.

Ditambah dengan beredarnya surat cuti untuk 4 ( empat ) perangkat desa Pasanggrahan Kecamatan Solear kabupaten Tangerang tercium aroma kecurangan dan busuk sangat kentara dengan di tanda tanganinya 4 surat cuti sekaligus untuk perangkat desa, terlebih ada 1 ( satu ), kasie pemerintahan juga ikut ambil bagian.

Aroma busuk pilkades desa Pasanggrahan kecamatan Solear dimana Madrais pertanggal 06/06/2021 telah mentanda tangni surat cuti tersebut yang mana Madrais disaat mentanda tangni surat cuti tersebut masih menjabat sebagai kepala Desa Pasanggrahan Kec Solear kabupaten Tangerang, dapat disimpulkan dan diduga kuat dengan ditanda tanganinya surat cuti tersebut artinya Madrais belum siap bersaing dengan Sportif maka segala cara dihalalkan, seperti contoh mulai dari susunan panitia dan panwas yang dibentuk oleh ketua BPD Desa Pasanggrahan kecamatan Solear yang patut di pertanyakan ke netralitasnya, pasalnya panitia dan panwas pilkades Pasanggrahan selama mulai di bentuk hingga dilantik panitia dan panwas tidak terlihat kinerjanya, dan himbauan camat solear pun seakan hanya sebatas kata tanpa makna.
[ Red/Akt-26/Har ]

 

Aktual News

 

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) sangat mendukung rencana Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) tentang rencana pembubaran Dewan Pers bersama beberapa lembaga lainnya [1]. Di samping sebagai upaya penghematan anggaran negara, langkah itu dinilai amat strategis karena fakta lapangan menunjukkan bahwa Dewan Pers selama ini tidak memberi kontribusi bagi terwujudnya tujuan pembentukan lembaga tersebut [2].

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kepada pewarta media ini ketika dimintai pendapatnya tentang rencana Pemerintah RI melikuidasi beberapa lembaga/badan yang selama ini dibiayai dengan anggaran negara. “Singkat saja yaa, saya dan PPWI mendukung 1000 persen pembubaran lembaga-lembaga itu, terlebih khusus Dewan Pers, lebih cepat lebih baik,” kata alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu, Rabu, 9 Juni 2021.

Selama ini, lanjut Lalengke, Dewan Pers bukan menjadi pengembang kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999. “Tujuan dibentuknya Dewan Pers itu adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional [3][4]. Nah, yang terjadi justru sebaliknya, lembaga yang saat ini dipimpin oleh seorang professor doktor itu malah menjadi penghambat utama kemerdekaan pers,” ungkap tokoh pers nasional yang getol membela para wartawan grass root ini, serius.

Bahkan dalam banyak kasus, katanya lagi, Dewan Pers berubah fungsi menjadi anjing penjaga alias backing para oknum penguasa dan pengusaha hitam yang selalu mengancam dan memenjarakan wartawan yang mengkritisi kebobrokan para oknum tersebut. “Kasus kematian wartawan media kemajuanrakyat.co.id, Muhammad Yusuf, pertengahan tahun 2018 di penjara Kota Baru, Kalimantan Selatan, akibat pemberitaan yang dibuatnya tentang ketidak-berdayaan masyarakat lokal terhadap kesewenang-wenangan pengusaha hitam Haji Isam, yang di-back-up oleh Dewan Pers, adalah pengalaman pahit bagi pers Indonesia yang tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah Pers Indonesia [5],” beber Wilson Lalengke yang sempat memimpin pergerakan unjuk rasa damai ribuan wartawan dari berbagai pelosok nusantara ke gedung Dewan Pers pasca kematian Muhammad Yusuf tersebut.

Soal dugaan korupsi yang dilakukan para oknum di Dewan Pers telah pula dilaporkan ke pihak berwajib. Ini juga harus menjadi catatan penting bagi Pemerintah agar uang negara bisa diselamatkan dan digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. “Sebenarnya terlalu banyak kebijakan dan perilaku para oknum lembaga Dewan Pers yang perlu dibeberkan sebagai alasan untuk pembubaran lembaga pembungkam pers itu. Silahkan di-google masing-masinglah yaa. Banyak tulisan kawan-kawan, termasuk analisis kritis terkait keabsahan kepengurusan Dewan Pers yang sudah dipublikasikan oleh TVRI beberapa waktu lalu [6]. Silahkan cari sendiri,” tutup mantan Kepala Sub Bidang Program pada Pusat Kajian Hukum Sekretariat Jenderal DPD-RI itu mengakhiri. (APL/Red)

Catatan:

[1] Menteri PAN-RB Akan Bubarkan Dewan Pers, Komisi Informasi, dan Komisi Penyiaran?; https://kumparan.com/hendra-j-kede/menteri-pan-rb-akan-bubarkan-dewan-pers-komisi-informasi-dan-komisi-penyiaran-1vuFTvpha0D?utm_source=kumApp&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=share&shareID=Vte06dYLAhEV

[2] Gunakan Anggaran Negara Puluhan Miliar, Dewan Pers Wajib Diaudit; https://www.iglobalnews.co.id/2018/07/gunakan-anggaran-negara-puluhan-miliar-dewan-pers-wajib-diaudit/

[3] Baca Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 15 ayat (1); http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu040.pdf

[4] Mewujudkan Kemerdekaan Pers di Indonesia, Mungkinkah?; https://pewarta-indonesia.com/2019/08/mewujudkan-kemerdekaan-pers-di-indonesia-mungkinkah/

[5] Wartawan Tewas di Lapas, Keluarga M Yusuf Gugat Polisi dan Jaksa; https://nasional.tempo.co/read/1097940/wartawan-tewas-di-lapas-keluarga-m-yusuf-gugat-polisi-dan-jaksa/full&view=ok

[6] Keabsahan Lembaga Dewan Pers Dipertanyakan; https://pewarta-indonesia.com/2020/06/keabsahan-lembaga-dewan-pers-dipertanyakan/
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021

Bogor, Aktual News -Danrem 061/SK Brigjen TNI, Achmad Fauzi, S.I.P.,M.M menerima kunjungan ketua Dewan Pemuda Adat Papua Bapak Jan Cristian Arebo, Rabu 09 Juni 2021.

Bersama dengan Bapak Daud dan Bapak Muis Iba, kehadiran Ketua Dewan Pemuda Adat Papua ke Makorem 061/SK di Ciwaringin Bogor Tengah Kota Bogor dalam rangka untuk menjalin silaturahmi.

” Kami selalu menjalin silaturahmi dengan siapapun termasuk dengan saudara-saudara kita dari Papua ini. Dan ini adalah satu kebanggaan bagi saya secara pribadi karena dikunjungi oleh saudara kita yang datang jauh dari Timur.” Ujar Danrem ketika dihubungi awak media.

Banyak hal yang diperbincangkan dalam pertemuan tersebut, diantaranya terkait dengan kebhinekaan dan tentang persatuan kesatuan bangsa.

” Harapan kami, semoga tali silaturahmi ini dapat terjalin dengan baik hingga kapanpun, tentunya bukan hanya dengan saya saja atau bukan hanya dengan saudara Jan Cristian Arebo saja, tapi juga dengan seluruh masyarakat Papua beserta dengan personil TNI diwilayah jajaran Korem 061/SK dan umumnya dengan warga masyarakat diseluruh Indonesia.” Tambahnya.

” Mari kita jalin persatuan dan kesatuan bangsa sesama anak bangsa Indonesia.” Pungkasnya. [ Red/Akt-01]

 

Aktual News

Sumber: Penrem 061/SK

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, BOGOR - Hari ini Rabu (9/6) Danrem 061/SK Brigjen TNI, Achmad Fauzi, S.I.P.,M.M menerima kunjungan ketua Dewan Pemuda Adat Papua Bapak Jan Cristian Arebo.

Bersama dengan Bapak Daud dan Bapak Muis Iba, kehadiran Ketua Dewan Pemuda Adat Papua ke Makorem 061/SK di Ciwaringin Bogor Tengah Kota Bogor dalam rangka untuk menjalin silaturahmi.



"Kami selalu menjalin silaturahmi dengan siapapun termasuk dengan saudara-saudara kita dari Papua ini. Dan ini adalah satu kebanggaan bagi saya secara pribadi karena dikunjungi oleh saudara kita yang datang jauh dari Timur." Ujar Danrem ketika dihubungi awak media.

Banyak hal yang diperbincangkan dalam pertemuan tersebut, diantaranya terkait dengan kebhinekaan dan tentang persatuan kesatuan bangsa.



"Harapan kami, semoga tali silaturahmi ini dapat terjalin dengan baik hingga kapanpun, tentunya bukan hanya dengan saya saja atau bukan hanya dengan saudara Jan Cristian Arebo saja, tapi juga dengan seluruh masyarakat Papua beserta dengan personil TNI diwilayah jajaran Korem 061/SK dan umumnya dengan warga masyarakat diseluruh Indonesia." Tambahnya.

"Mari kita jalin persatuan dan kesatuan bangsa sesama anak bangsa Indonesia." Pungkasnya. [Penrem 061/SK]
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021

Bogor, Aktual News-Pemerintah desa sukamakmur dalam progam samisade telah akan memulai perencanaan dan memfokuskan.

Kegiatan TPT,dan pada program kedepan di tahun 2022 tetap memaksimalkan insfakstruktur di desa sukamakmur.

Saat dikunjungi oleh awakmedia aktualnews pada (09/06/2021) Rabu Sekitar Pukul 11.00 WIB di tempat kantor desa Sukamakmur, Ciomas,Bogor.

Pemerintah desa Sukamakmur, ibu Sri Widiarti mengungkapkan” alhamdulilah desa Sukamakmur mendapatkan program samisade dari Pemerintah Kabupaten Bogor” ungkapnya.

Anggaran samisade difokuskan untuk betonisasi semua,yang artinya usulan untuk keseluruhan,jadi keinginan pada program samisade akan difokuskan ke betonisasi tersebut.

Kepala desa pun menambahkan ” anggaran samisade untuk betonisasi didesa Sukamakmur sekarang dalam proses pencairanya” tambahnya.

Harapan dengan adanya samisade masyarakat bisa lebih terbantu dalam kemajuan perekonomian dengan dibangunya insfrastruktur, agar tidak ada kendala dalam menggunakan jalan yang bagus. [ Red/Akt-0Akt-07/Kuswanto ]

 

Aktual News

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021

Solear, Aktual News–
Beredarnya surat cuti untuk 4 ( empat ), perangkat desa Pasanggrahan Kecamatan Solear kabupaten Tangerang yang di tanda tangani oleh Madrais tertanggal 06 Mei 2021, surat cuti tersebut di terima tanggal 03 mei 2021 untuk 4 ( empat ), perangkat desa Pasanggrahan kecamatan Solear kabupaten Tangerang ada pun surat izin cuti perangkat desa dengan nomor : 474/12796 / SKC/ DS.Psg/V/2021, sangat tidak wajar pasalnya di surat cuti tersebut masa berlaku cuti hingga 61 ( enam puluh satu hari ), jika dihitung dari surat cuti yang di tanda tangani oleh Madrais, masa cuti dimulai tanggal 06 Mei 2021 hingga 06 Juli 2021, artinya surat cuti tersebut di buat dimana Madrais masih menjabat Kades Pasanggrahan Kecamatan Solear kab, Tangerang.

Artinya Madrais sebelum maju atau mencalonkan diri sebagai kandidat bakal calon kades Pasanggrahan kecamatan Solear dimasa akhir cutinya Madrais diduga telah menghalalkan segala cara demi ambisi untuk menjadi kepala desa Pesanggrahan, dan dengan adanya surat cuti tersebut demi ambisinya dan patut diduga ambisius Madrais ada apa.???, dari ke 4 ( empat ) yang surat cutinya di tanda tangani oleh Madrais diantaranya 1. Sanusi dengan jabatan kepala dusun ( kadus ), II. 2. Endang Junaedi Kadus IV, 3. Suyatno Kasie Pemerintahan, 4. Kadus III Rahmat Hidayat desa Pasanggrahan kecamatan Solear kabupaten Tangerang.

Diduga kuat modus cuti untuk menjadi tim sukses dari incumbent atau nomor urut 03 Cakades Pasanggrahan, untuk itu patut dipertanyakan pernyataan camat Solear H Soni karsan disaat menghadiri pelantikan panitia pilkades desa Pesanggrahan, diantara pernyataan camat Solear mengatakan jika ada perangkat desa yang tidak netral atau menjadi tim sukses salah satu calon silahkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perangkat desa, diduga kuat terbitnya surat cuti adalah modus untuk menjadi tim sukses incumbent perlu pula dipertanyakan netralitas panitia dan panwas Pilkades Pasanggrahan Kecamatan Solear kabupaten Tangerang diharapkan jujur dan adil agar masyarakat desa pasanggrahan disuguhkan cara berdemokrasi yang berkeadilan tanpa adanya kecurangan
[ Red/Akt-26/Har ]

 

Aktual News

 

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, ACEH TIMUR - Babinsa Koramil 11/Birem Bayeun Kodim 0104/Aceh Timur Serka Muhdir, membantu evakuasi seorang bocah, Muhammad Hafiza (9), yang tenggelam saat mandi di kolam pemancingan ikan baru dibuat di sekitar Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Gampong Merbo Dua, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, sekira pukul 17.00 WIB, Kamis (09-06-2021).

Danramil 11/Brb Kapten Inf Jaya Sakti mengatakan bahwa, informasi yang diperoleh dari Babinsanya tersebut bahwa, saat itu korban Muhammad Hafiz mandi-mandi dengan beberapa orang teman sebayanya tiga orang bermain di kolam Pemancingan yang berada di Desa Merbo Dua tepatnya di depan PKS PT AFR. Sementara kolam tersebut diperuntukan untuk pemancingan, namun belum digunakan karena belum selesai sehingga korban bersama ketiga rekannya masuk ke kolam untuk mandi," ungkapnya.



Namun, entah bagaimana, korban tiba-tiba tenggelam di kolam air tawar yang memiliki kedalaman sekitar 1.5 meteran tersebut. Kemudian, teman-temannya menjerit meminta tolong ke warga.

Setelah itu sejumlah warga yang mengetahui peristiwa itu menyelam ke dalam kolam buatan tersebut, namun korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia sekitar pukul 17:00 WIB.

Sementara peristiwa tersebut sudah ditangani oleh aparat kepolisian dari Polsek Birem Bayeun.

Saya selaku Danramil 11/Brb turut berbela sungkawa atas kejadian tersebut, semoga diterima disisi Allah SWT, serta bagi yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

Kami juga menghimbau kepada masyarakat khususnya para orang tua, untuk dapat lebih memperhatikan anaknya saat bermain, karena tanpa pengawasan orang tua, anak-anak tidak tau akan bahayanya tempat-tempat yang dianggap aman oleh mereka," pungkasnya. *
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, PULAU SERAM  - Kapal Perang RI dari jajaran Komando Armada III, yakni KRI Albakora-867 yang sedang operasi penegakan kedaulatan dan menjaga keutuhan NKRI melaksanakan latihan menembak berbagai jenis senjata di perairan Laut Seram, Rabu (9/6/2021).

Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada III, Laksma TNI Retiono Kunto, H., S.S., mengawasi pelaksanaan KRI Albakora-867 latihan menembak dengan sasaran permukaan tomato killer.

Menurut Komandan Guspurla Koarmada III, latihan tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesiapsiagaan unsur-unsur Guspurla Koarmada III dalam melaksanakan operasi tempur laut di wilayah Koarmada III (setingkat L-II). *
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, TURKI -  Setelah berpatroli selama satu bulan, KRI Sultan Iskandar Muda- 367 (SIM) sandar di Mersin International Port, Turki dan disambut oleh Atase Pertahanan RI untuk Turki Kolonel Inf Sjaiful Thalib, S.H., M.Si. (08/06).

Pada kesempatan ini para awak kapal akan berbelanja kebutuhan logistik berupa bahan makanan, bahan bakar dan berbelanja spare parts untuk memenuhi stok departemen mesin.

Selama berada di Mersin, para anak buah kapal (abk) diberikan kesempatan untuk melaksanakan pesiar secara terpimpin.



Bagi para pembaca yang belum mengetahui, hanya di kalangan TNI/Polri saja istilah "pesiar" digunakan.

Pesiar adalah kegiatan yang dilakukan oleh abk saat kapal berlabuh atau sandar di dermaga. Biasanya kegiatan pesiar diisi dengan tamasya, berolahraga, bermain musik hingga berkomunikasi dengan keluarga. Tak jarang, di situasi pandemi abk lebih memilih tidur di kapal untuk mengisi waktu pesiarnya.

Penggunaan terminologi unik sudah menjadi tradisi angkatan laut sedunia, bukan hanya TNI AL. Semangat "persaudaraan pelaut" atau secara luas dikenal dengan "seamen brotherhood"lah yang sedikit banyak berpengaruh pada gaya penamaan unik tersebut.



Sebelum bersandar di dermaga, Komandan KRI SIM, Letkol Laut (P) Abdul Haris berulangkali menekankan kepada anak buah kapalnya agar selalu mematuhi protokol covid-19.

"Sekali lagi saya tekanan kewajiban kalian untuk patuh pada protokol kesehatan." ujar Haris.

"Kita memang sudah divaksin, tetapi kita harus tetap jalani prokes. Perkuat diri kita dengan prokes!" imbuhnya.



Hal ini sejalan dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., agar dalam bertugas setiap prajurit harus mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, demi kesehatan diri dan pasukan.

Sebelum meninggalkan kapal, Kolonel Inf Sjaiful Thalib yang datang bersama rombongan sempat membicarakan beberapa hal penting bersama Dansatgas MTF TNI Letkol Laut (P) Abdul Haris.

Autentikasi:
Kabidinter Puspen
Kolonel Laut (P) Djawara H.T. Whimbo
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, SANGAU - KALBAR - Satgas Yonif Mekanis 643/Wns bersama Badan Karantina Pertanian kelas I Entikong telah sepakat untuk bersinergi melaksanakan berbagai upaya meningkatkan keamanan di perbatasan salah satunya dengan melaksanakan patroli bersama jalan non prosedural Sektor Kanan PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wns Letkol Inf Hendro Wicaksono S.I.P. dalam rilis tertulisnya di Kotis Entikong, Kabupaten Sanggau, Rabu (9/6/2021).



Lebih lanjut Dansatgas menjelaskan bahwa dalam kegiatan patroli bersama tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas serta melaksanakan fungsi pengawasan wilayah perbatasan RI-Malaysia khususnya di wilayah Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

“Patroli bersama kali ini dilaksanakan dengan meyusuri jalur tidak resmi sektor kanan atau jalur pelolosan yang biasa dilalui oleh pelintas batas di mana kondisi wilayahnya berupa hutan sehingga membutuhkan banyak pengawasan,” ujar Dansatgas.

Di tempat terpisah, drh. Yongki Wahyu Setiawan, M.H. selaku Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong mengatakan kami berterima kasih bisa bersinergi dengan Satgas Pamtas untuk melaksanakan pengawasan di perbatasan khususnya keamanan produk pangan dan berkomitmen penuh menjaga perbatasan dari produk pertanian ilegal dari negara Malaysia.

Terlibat dalam kegiatan patroli di jalur tidak resmi sektor kanan PLBN Entikong yaitu 3 orang Personel Pos Kotis Entikong Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns dipimpin Serda Toni dan 8 orang anggota Stasiun Karantina Pertanian Entikong dipimpin oleh saudara Naufal selaku Ketua Tim. ujar Dansatgas. [Pen Satgas 643/Wns]
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, BALI - Menyikapi pandemi Covid-19 yang masih menjadi persoalan bersama secara global, Alumni IFP (International Fellowship Program) Indonesia berusaha mengumpulkan pengalaman para alumni Indonesia maupun negara lain selama dua hari, 8 dan 9 Juni 2021. Pertemuan Alumni IFP Global dilakukan secara hibrid: kombinasi metode daring (online) dan luring (offline). Pertemuan luring diselenggarakan di Grand Inna Bali Beach di Denpasar, Bali dengan melibatkan 15 alumni program yang tersebar dari 9 angkatan (cohort) yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia.

Dalam pertemuan hari pertama, Selasa 8 Juni 2021, 94 peserta hadir: 15 partisipan alumni IFP secara luring dan 79 partisipan lainnya hadir secara daring. 79 partisipan itu terdiri dari para alumni IFP Global yang berasal dari China, Brazil, Kenya, Afrika Selatan, Nigeria, Mexico, India, Guatemala, Chili, Vietnam, Bangladesh, Tanzania, dan Philipina. Selain para alumni, para peserta Youth Social Justice Camp asal Bali hadir sebanyak 5 orang.



Pertemuan dibuka oleh Ketua Presidium Indonesian Social Justice Network (ISJN), Agus Nahrowi, yang sekaligus menyambut semua peserta Global IFP Alumni meeting dari seluruh dunia. Pertemuan dipandu oleh Tolhas Damanik dan Lilis Suryani serta Rini Oktavia.

Berbagi Pengalaman: Kolaborasi adalah Kunci

Dalam sesi berbagi pengalaman pada hari pertama, peserta berbagi cerita tentang best practices dari masing-masing komunitas yang mereka geluti. Eric Divinagracia dari Philipina misalnya menceritakan bagaimana para seniman berpartisipasi dalam menyelenggarakan pentas untuk memecah kebuntuan akibat tekanan yang dialami warga. Bagi Eric, selama pandemi orang cenderung terisolasi satu sama lain. “For us, this action is a movement from isolation to connection,” kata Eric.

Hal ini senada dengan sambutan pembukaan yang disampaikan Gusrowi sebagai Ketua Presidium ISJN 2021-2025. Ia menyatakan bahwa peran alumni sangat penting terutama di saat pandemi. “Kunci untuk keluar dari pandemi adalah kita bersama-sama melakukan kolaborasi, dan transformasi agar mampu keluar dari kondisi sulit yang tercipta saat pandemi,” tutur Gusrowi.

Meskipun konektivitas selama pandemi terganggu dalam skala global, penggunaan media sosial untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman merupakan salah satu jalan alternatif. Anu Verma dari India mengungkapkan upaya untuk keluar dari situasi sulit selama pandemi dilakukannya bersama komunitasnya, dengan membangun aliansi di India yang melibatkan warga desa, dan pemimpin komunitas. Anu saat ini aktif memobilisasi aliansi di berbagai negara bagian di India. Mereka mengorganisir proses perawatan, penyediaan obat-obatan, dan membantu orang-orang yang kekurangan makanan serta mereka yang kehilangan pekerjaan. Anu secara khusus menghubungkan banyak pihak untuk bekerja sama untuk menolong anak-anak, terutama dari berbagai wilayah yang jauh dari jangkauan tangan negara.

Di Indonesia, alumni IFP dari NTT, Dominggus Elcid Li, juga menceritakan pengalaman mereka dalam mencari solusi alternatif selama pandemi dengan mendirikan sebuah laboratorium untuk pemeriksaan PCR secara gratis. Proyek sosial tersebut bernama Laboratorium Kesehatan Masyarakat. “Kita bisa membantu membangun sistem dengan bekerja bersama, dan kami berupaya memecahkan satu kesulitan yang bahkan negara pun sedang beradaptasi untuk memecahkannya,” kata Elcid Li.

Laboratorium ini melibatkan banyak relawan seperti perawat, dokter, pemuda, aktivis sosial, dan ilmuwan, dengan bekerja sama dengan pemerintah. Sistem baru ini berhasil dan menjadi percontohan untuk dikembangkan lebih lanjut. Saat ini Laboratorium Kesehatan Masyarakat mereka telah memeriksa 14 ribu sampel tes usap (swab test) secara gratis dengan metode pool test menggunakan mesin PCR. “Kita tidak bisa hanya memeriksa mereka yang mampu saja, jika ingin bersama-sama selamat keluar dari pandemi,” lanjut Elcid Li.

Menjaga Aspek Penghidupan Warga Selama Pandemi

“Kami menganggap usaha untuk menjaga kesehatan mental merupakan bagian penting yang dilakukan saat pandemi, dan kami berupaya menjaga kondisi kesehatan mental kami,” ujar Gusti, alumni SJYC (Social Justice Youth Camp) Bali 2019. Menurutnya, anak muda bisa terlibat dalam mengurangi beban pandemik dengan menjaga hubungan dekat dalam keluarga dan teman-teman sejawatnya.

Contoh menarik lain datang dari Baubau di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Frida Yanty bersama komunitasnya mendirikan Baubau Millenial Farmers. “Kami mengembangkan urban farming, dan melalui program ini kami berupaya membangun kohesi sosial,” ujar Frida.

Perigrin, seorang aktivis sosial dari Filipina, yang kini bekerja sama dengan pemerintah pusat negerinya telah melakukan pemberdayaan warga untuk berbagi makanan sehat bagi mereka yang membutuhkan. Program berbagi makanan menargetkan untuk membantu keluarga-keluarga miskin, orang-orang rentan, anak-anak, korban bencana, dan orang tua.

Sedangkan alumni IFP Berliani Yanty, dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bercerita bahwa ia mengorganisir orang-orang kaya atau orang mampu untuk turut bersama membantu orang-orang rentan. “Sebagai PNS di sektor perikanan, saya menyarankan agar warga tetap mengonsumsi makanan sehat, khususnya ikan,” kata pegawai pemerintah di bidang kelautan ini.

Upaya untuk menjaga sektor penghidupan selama pandemi juga dilakukan Wardah dari Aceh yang mempunyai misi memperjuangkan perdagangan kopi yang fair. Ia bersikukuh fair trade (perdagangan fair) lebih dibutuhkan saat pandemi ketimbang free market (perdagangan bebas). Ia menghubungkan orang-orang dalam satu rantai produksi dan pemasaran melalui pendirian koperasi. “Saat ini ada 21 kooperasi, dengan 20 ribu petani kopi yang tergabung,” katanya. Ia mengorganisir sehimpunan petani kopi lokal yang selama ini tidak diuntungkan dari praktik pasar bebas. Menurutnya, para petani sangat tedampak dengan kuncitara global (global lockdown) yang membuat banyak warung kopi tutup di sejumlah kota besar, sehingga hal inilangsung berpengaruh pada penurunan omzet petani kopi. Melalui koperasi, para petani memperoleh perlindungan, baik selama proses produksi maupun pada fase pemasaran.

Apa yang Perlu Dilakukan Bersama?

Dengan ruang lingkup jaringan global yang terbangun, Andi Yani, Mantan Ketua Presidium ISJN 2015-2020 menyatakan agar para alumni dapat berbuat lebih dari yang sudah dilakukan, yakni dengan membangun kerja kolaboratif dengan jaringan global. Ia menyerukan untuk memanfaatkan konektivitas global demi kolaborasi yang antarkawasan di seluruh dunia.

Menyambut tawaran ini, Riza dari Philpina mengajak agar kolaborasi itu tidak hanya dilakukan di antara para ilmuwan, tetapi juga dengan melibatkan komunitas warga. Ia mencontohkan kerjanya dalam hal biodiversitas. “Kita bisa berjejaring dalam skala Asia atau pun dalam regional Asia Tenggara,” katanya.

Menyambut gagasan cemerlang ini, Guanshen dari China yang bekerja di bidang hukum juga menyatakan bahwa dalam situasi pandemik ini upaya untuk mempromosikan keadilan sosial harus terus dilakukan. “Covid-19 cannot stop us to fight for social injustice,” kata Guan Shen.

Panggilan untuk menyorot ketidakadilan sosial ini sebangun dengan gagasan dari Alumni IFP Indonesia yang bekerja terus-menerus dalam berbagai bidang untuk mengikis masalah sosial ini. Mereka menuliskan secara ilmiah problem ketidakadilan sosial ini sebagai bentuk terbalik untuk menghadirkan keadilan sosial. Hasilnya akan diterbitkan dengan penyunting Elcid Li.

Di berbagai negara, Covid-19 menimbulkan masalah ketidakadilan sosial sendiri. Global IFP Alumni Meeting 2021 mengingatkan hanya dengan kolaborasi, dan bukan isolasi, keadilan sosial bisa sama-sama diperjuangkan.

Kegiatan Global Alumni IFP Meeting ini merupakan bagian dari International Social Justice Forum (ISJF) 2021 yang dilakukan sejak tanggal 8-11 Juni di Denpasar Bali. Pada tanggal 9 Juni akan dilakukan photo contest dan diskusi film terkait isu keadilan sosial yang menghadirkan narasumber dari penggiat seni tanah air yang berdomisili di Indonesia dan Australia. Tanggal 10-11 Juni akan dilakukan Global Social Justice Conference 2021 yang juga akan dihadiri oleh alumni IFP dari seluruh dunia secara online dan offline dengan mengikuti protocol kesehatan. [*]
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, PONOROGO - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di Jawa Timur dengan menemui Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Rabu (9/6/2021), di kantor Bupati.

LaNyalla hadir bersama Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Senator Sulawesi Selatan Andi Muh Ihsan, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir.

Rombongan disambut langsung Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Lisdyarita, Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono dan jajaran pejabat Pemkab.

LaNyalla bersama rombongan juga dijamu makan siang dengan menu spesial khas Ponorogo. Di antaranya nasi tiwul dan bothok, beserta minuman dawet.



Dalam pertemuan, Senator asal Jawa Timur ini menegaskan kembali wacana DPD RI untuk melakukan amandemen ke-5 terhadap UUD 1945.

Menurutnya, amandemen ke-5 dibutuhkan agar hak DPD sebagai jelmaan dari utusan daerah bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden bisa pulih.

"Kita selain keliling daerah juga keliling ke kampus-kampus menggaungkan wacana tersebut lewat seminar maupun FGD. Sehingga para akademisi bisa ikut serta mendorong wacana tersebut," kata LaNyalla. (*)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Labuhanbatu dibawah pimpinan Tinur Bulan, S.Km, M.Kes, terus berupaya meningkatkan pelayanan perlindungan terhadap anak, upaya tersebut dibuktikan dengan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) didesa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Rabu (9/6/2021) di aula kantor Kepala Desa setempat.

Kegiatan dimaksud sebagai jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus provinsi dalam bentuk penguatan perlindungan anak berbasis masyarakat, sekaligus ajang penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak yang mana Kabupaten Labuhanbatu termasuk salah satu Kabupaten dengan pencapaian nilai layak anak yang cukup signifikan lebih kurang 900 poin penilaian.



Monev tersebut menghadirkan kepala Dinas P3A Provinsi Sumatera Utara Hj.Nurlela, SH, M.AP, beserta rombongan. Narasumber dari provinsi Sumatera Utara yang juga mantan Sekdaprovsu Dr.Ir, Hj.Raja Sabrina, M.Si, dan diikuti oleh beberapa perwakilan OPD, Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dinas P3A Kabupaten Labuhanbatu, H.Tuti Novrida Ritonga, Camat Pangkatan Hulwi SE, Kepala Desa Tanjung harapan Rustam Effendi Ritonga, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan aktivis PATBM Desa Tanjung harapan.

Afini, Ketua Panitia pelaksana kegiatan yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Provinsi Sumatera Utara melaporkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah surat Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Sumatera Utara Nomor 061/0469/PPPA/2021, tanggal 31 Mei 2021, yang bertujuan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat bagi aktivis PATBM di desa atau kelurahan an an-naml rangka penguatan para aktivis yang nantinya akan diberikan PATBM Awards sebagai desa atau kelurahan peduli anak. Yang diharapkan kan dapat memantau kemajuan implementasi semua komponen rencana kegiatan PATBM pada tingkat Desa/ Kelurahan dan Kabupaten.



Sementara itu Kepala Dinas P3A Kabupaten Labuhanbatu Tinur Bulan S.Km, M.Kes mengatakan, bahwa Kabupaten Labuhanbatu dengan luas 2.561,38 KM terdiri dari 9 Kecamatan, 75 Desa 23 Kelurahan dengan jumlah penduduk lebih kurang 494. 178 jiwa dan 181. 229 adalah usia anak.

Berbicara tentang perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat sama-sama kita mengetahui bahwa ini merupakan gerakan dari kelompok warga masyarakat Kat dengan perlindungan anak. Labuhanbatu sudah menginisiasi program PATBM sejak tahun 2018 pada peringatan Hari Anak Nasional melalui penandatanganan MOU dari segala unsur elemen baik lintas sektor, vertikal, media, dunia usaha serta masyarakat.

Disampaikan Tinur, bahwa di Kabupaten Labuhanbatu hingga saat ini ini masih setara 13% n desa atau kelurahan yang telah membentuk PATBM yaitu 12 desa dan 1 Kelurahan karena mengalami stagnasi di masa pandemi Covid-19.

Keikutsertaan Desa Tanjung harapan dalam penilaian PATBM Award ini, merupakan hasil monitoring dan evaluasi dari tim Kabupaten dalam melaksanakan penilaian kegiatan di desa atau kelurahan baik secara administrasi maupun dari segi pelaksanaan tujuan PATBM itu sendiri.ujar Tinur Bulan.

Di sisi lain selaku narasumber Hj, Sabrina menyampaikan terkait peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak bisa dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan Sosial, organisasi kemasyarakatan lembaga pendidikan media massa dan dunia usaha.

Karena menurut Sabrina perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selaku tuan rumah, Kepala Desa Tanjung harapan rustam Effendi Ritonga, mengucapkan terima kasih kepada Tim penilai PATBM, "Terimakasih atas perhatian Tim penilai PATBM terhadap Desa kami, Saya akan selalu siap mendukung segala bentuk kegiatan Aktifis PATBM Desa Tanjung Harapan".

Usai mendengarkan paparan dari narasumber, sesi acara di lanjutkan dengan foto bersama dan pemberian cendera mata secara simbolis kepada Aktifis PATBM Desa Tanjung Harapan. [Rahmad]
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun empat pilar utama sebagai langkah aksi untuk mempersiapkan digitalisasi penyiaran atau Analog Switch Off (ASO). Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan hal itu sebagai upaya menjalankan amanat Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Hal ini tertuang dalam amanat Undang-Undang Cipta Kerja pasal 72 angka 8, sisipan pasal 60 A, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran,” jelasnya dalam Dialog Produktif Tahap Pertama ASO untuk Warga Aceh yang berlangsung virtual, dari Jakarta, Rabu (09/06/2021).

Menkominfo menyatakan langkah pertama yang dibangun adalah infrastruktur utama penyiaran digital yaitu multiplexing.

“Lembaga penyiaran tidak lagi perlu untuk membangun, mengoperasikan, dan merawat infrastrukturnya sendiri. Namun, dapat menerapkan berbagai infrastruktur atau menerapkan berbagi infrastruktur (infrastructure sharing),” paparnya.

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo telah menghitung kebutuhan multiplexing di setiap daerah. Hal itu diperlukan agar menjamin setiap lembaga penyiaran dapat menggunakan salah satu multiplexing yang beroperasi di daerah siarannya,

“Baik melalui TVRI sebagai lembaga penyiaran publik maupun penyiaran swasta yang mendapat penetapan sebagai operator multiplexing atau penyelenggara multiplexing,” ujarnya.

Menkominfo menegaskan, lembaga penyiaran bisa memanfaatkan multiplexing yang dikelola oleh TVRI atau Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang ditetapkan sebagai penyelenggara multiplexing.

“Multiplexing TVRI sesuai amanat langsung Undang-Undang atau multiplexing Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang ditetapkan melalui dua metode, yaitu metode seleksi multiplexing dan metode evaluasi penyelenggara multiplexing,” paparnya.

Menteri Johnny memaparkan untuk metode seleksi multiplexing telah dilakukan di 22 wilayah kerja atau di 22 provinsi. Sementara metode evaluasi untuk 12 wilayah kerja atau 12 provinsi sedang dalam tahap finalisasi.

Simulcast dan Perangkat

Mengenai langkah kedua, Menkominfo menjelaskan berkaitan dengan tahapan peralihan menuju penyiaran digital. “Pada tahap kedua, dengan siapnya infrastruktur multiplexing, maka setiap lembaga penyiaran harus mulai melakukan peralihan penyiaran digital dan dapat diawali dengan siaran simulcast, yaitu siaran digital tanpa mengakhiri siaran analog,” jelasnya.

Pada tahap kedua itu, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo mengenalkan keberadaan dan manfaat dari siaran digital yang kualitasnya harus lebih bersih, lebih jernih dan lebih canggih kepada masyarakat.

Mengenai langkah ketiga, Menkominfo menjelaskan pemenuhan kebutuhan perangkat televisi untuk dapat menerima siaran digital.

“Perangkat televisi digital yaitu perangkat penerima tidak saja perangkat digital tetapi perangkat penerima digital,” ujarnya.

Menteri Johnny mengungkapkan saat ini, banyak televisi yang sudah dilengkapi dengan perangkat penerima siaran digital. Namun, tetapi tidak seluruhnya telah tersedia perangkat penerima siaran digital.

“Oleh karena itu, dibutuhkan untuk menyiapkan Set-Top-Box (STB) juga sebagai alat bantu bagi rumah tangga yang masih menggunakan televisi analog atau belum tersedianya penerima digital di perangkat televisi masing-masing,” tuturnya.

Menurut Menkominfo, dalam tahapan ini membuka peluang bagi pengembangan ekosistem siaran televisi digital di Indonesia.

“Di sinilah peran sekaligus peluang bagi produsen dan pedagang elektronik untuk menyiapkan ekosistem dari siaran televisi digital, yaitu memasarkan produknya dengan seluas-luasnya,” ungkapnya.

Sosialisasi

Mengenai langkah keempat, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan skema tertentu agar dapat menerima siaran saat ASO dilaksanakan.

“Sehingga masyarakat dapat menikmati siaran televisi digital. Jadi, dalam kaitan dengan ini, bagi masyarakat masyarakat tertentu yang sangat membutuhkan Set-Top-Box, tentu akan diperhatikan oleh Pemerintah,” paparnya.

Menkominfo menyatakan sosialisasi juga menjadi tanggung jawab penyelenggara penyiaran agar bisa makin menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.

“Disamping juga, itu akan menjadi di tugas dan tanggung jawab penyelenggara-penyelenggara penyiaran karena perangkat penerima televisi adalah segmen-segmen pasarnya masing-masing,” paparnya.

Bahkan, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo juga gencar mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan cara untuk menonton siaran digital.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama-sama, baik pemerintah maupun juga ekosistemnya. Dalam hal ini tentu bersama-sama dengan lembaga-lembaga penyiaran,” tandasnya.

Selain meningkatkan pemahaman, hal yang tidak kalah penting menurut Menkominfo senantiasa mengantisipasi mispersepsi yang mungkin saja terjadi di masyarakat.

“Program ASO adalah usaha berskala nasional dan melibatkan rantai ekonomi yang lintas industri mulai dari penyiaran, elektronika, perdagangan, media, sampai dengan telekomunikasi dan ekonomi digital,” paparnya.

ASO 2 November 2022

Dalam forum dialog virtual itu, Menteri Johnny menegaskan kembali keberadaaan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi payung hukum utama dan dasar hukum yang penting bagi sektor penyiaran dalam kaitan dengan transformasi digital. Menurutnya, regulasi menjadi tantangan besar dalam penyiaran digital.

“Meski diketahui bersama-sama bahwa proses ini dibahasnya begitu lama, namun payung hukumnya melalui revisi Undang-Undang Penyiaran, akhirnya ASO itu bisa kita selesaikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, meski telah melewati perdebatan panjang selama tiga masa kerja DPR RI, akhirnya dapat diamanatkan untuk selesai paling lambat dua tahun harus dapat berlangsung,” tuturnya

Menurut Menkominfo sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja, pelaksanaan ASO harus dilakukan pada 2 November 2022. Oleh karena itu, Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

“Dengan demikian, lengkaplah kerangka regulasi yang dibutuhkan bagi Pemerintah dan segenap industri penyiaran untuk menyelesaikan peralihan siaran televisi analog ke digital dan mengakhiri televisi analog kita,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny menyatakan pengakhiran siaran analog ini bukanlah perkara sederhana. Menurutnya hal itu seperti pertama kali Indonesia memasuki era penyiaran, namun akan bisa membuka ekosistem penyiaran berkembang lebih baik.

“Hal itu terbukti dengan kehadiran TVRI sebagai televisi publik emerintah yang telah mengudara sejak tahun 1962 pada acara pembukaan Asian Games. Sejak saat itu industri penyiaran telah semakin tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari TV hitam putih sampai TV HD saat ini,” ungkapnya.

Selain Menteri Johnny, hadir pula dalam diskusi antara lain Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafidz; Ketua KPI Pusat, Agung Suprio; Dirut TVRI, Imam Brotoseno. [*]
Read more »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.