NUSANTARAEXPRESS, KENDARI - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. mendampingi Presiden RI Ir. Joko Widodo melaksanakan kunjungan kerja (kunker), guna meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari.



Presiden Joko Widodo bersama rombongan bertolak menuju Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan pesawat Boeing 737-500 TNI AU pada pukul 07.15 WIB dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (30/6/2021).

Setibanya di Pangkalan TNI AU Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan pada pukul 10.45 WITA, Presiden disambut oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol. Yan Sultra Indrajaya, dan Danrem 143/Haluoleo Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan.

Kunjungan kerja Bapak Presiden ke Kendari kali ini untuk memastikan pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara ini aktif dalam penanganan Covid-19 serta memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sulawesi Tenggara di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.

 

Autentikasi :

Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) Dr. Drs. Edys Riyanto, M.Si.

Medan, Aktual News-Ketika Satuan Brimob Poldasu terus berperan aktif dalam pencegahan penyebaran Covid-19 telah melaksanakan Penyemprotan Skala Besar.

Tempat di Jalan Bukit Barisan Lapangan Merdeka Medan, Rabu(30/6/21) personil gabungan melaksanakan apel pemberangkatan yang dipimpin oleh Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko, S.H.,S.I.K.,M.Si.

Namun Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol Suheru, S.I.K.,M.H. mengungkapkan Penyemprotan Disinfektan secara Skala Besar merupakan salah satu upaya Brimob dalam all out mendukung pemerintah dalam pencegahan Virus Corona.

“Disamping itu, dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara Ke-75 kita berikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penyemprotan disinfektan dan memberikan imbauan prokes”, ucapnya.

Ditempat terpisah, Kabag Ops Sat Brimob Polda Sumut Kompol Heriyono menjelaskan ada 3 rayonisasi pembagian lokasi dalam kegiatan hari ini, untuk unit KBR melaksanakan penyemprotan manual di Pasar MMTC Pancing dan Pasar Inatex Simpang Limun sedangkan Kendaraan AWC melakukan penyemprotan di Pasar Sunggal.

“Tapi untuk 1 Rayonisasi lagi, personil kita melaksanakan penyemprotan dan imbauan prokes di Pasar Sambu dengan menggunakan Kendaraan penyemprotan yang dimodifikasi”, sebut Kompol Heriyono. [ Red/Akt-35/Ansary ]

 

Aktual News

Bogor, Aktual News-Rabu 30 Juni 2021 bertempat di kebun Percobaan Muara Jl. Kapten Yusuf No.12 Rt 01/Rw 13 Kel Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor Danrem 061/SK Brigjen TNI Achmad Fauzi S.I.P.,M.M pimpin Apel Sinergitas 3 Pilar dan kegiatan Polisi Rw yang diikuti oleh lebih kurang 50 peserta.

Turut hadir dalam giat tersebut antara lain Kasi Ops Korem 061/SK (Kol Inf Dr.Sigit Purwanto ,S.I.P), Kapolsek Bogor Barat (Kompol Sahroni,MH), Danramil Bogor Barat (Kapten Inf Uki Dasuki), Camat Bogor Barat (Drs Abdul Rahman), Kanit Binmas Polsek Bogor Barat (Ipda Masyanto), Kanit Sabhara Polsek Bogor Barat (Ipda Riyanta), Kanit Lantas Polsek Bogor Barat (Ipda B.Jaya) serta Lurah Pasir Jaya (Ibu Susan).

Sedangkan unsur yang mengikuti kegiatan apel tersebut antara lain Polresta Bogor Kota, Koramil Bogor Barat, Polsek Bogor Barat, Satpol PP Kota Bogor, Ketua Rt & Rw Kec.Bogor Barat, Satgas Covid 19 Bogor Barat dan juga Polmas Bogor Barat.

Dalam arahannya, Pimpinan apel menyampaikan bahwa
Saat ini kegiatan apel sinergitas 3 pilar yang dilaksanakan di wilayah kota Bogor adalah kegiatan yang ke 23 kali. Namun kegiatan tersebut akan terus dilakukan, dan tiga pilar bersama satgas covid-19 tidak pernah lelah berjuang untuk menekan jumlah penularan Covid 19 di kota Bogor.

” Kita akan tetap melaksanakan operasi PPKM Mikro dan jam malam maupun operasi yustisi sebagai penerapan kebijakan dari Forkopimda guna memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Dan Kita harus mendukung program Presiden Jokowi dalam rangka penanganan Covid 19 dengan ikut mensukseskan Vaksinasi massal yang di targetkan mencapai 1 juta per hari.” Hal itu disampaikan oleh Danrem.

” Yang paling utama adalah mari kita sama-sama melaksakanan penegakan Protkes, kami sebagai aparat baik TNI/Polri dan satgas Covid bertanggung jawab untuk mengembalikan Kota Bogor menjadi ke zona hijau.” Pungkasnya.

Usai melaksanakan Apel Sinergitas 3 Pilar dan Polisi RW kemudian Danrem melanjutkan dengan memberikan 50 paket sembako secara simbolis dan menyambangi warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. [ Red/Akt-01 ]

 

Aktual News

Sumber: Penrem 061/SK

 

NUSANTARAEXPRESS, ACEH BESAR - Dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak bagi anak, Tim pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berkolaborasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Besar menyerahkan secara simbolis 66 keping Kartu Identitas Anak (KIA) dari jumlah 3.670 yang sudah memegang KIA, di UDKP kantor camat Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, (28/6/2021).

Ketua PKK Aceh Besar, Rahmah Abdullah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kartu Identitas Anak merupakan upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

"Kartu Identitas Anak diperuntukan bagi anak berusia 0 - 17 tahun. KIA merupakan identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan," kata Rahmah Abdullah.

Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa hal ini juga merupakan salah satu program untuk mendukung pendataan angka stunting di Kabupaten Aceh Besar.

Selain itu, dia menyampaikan apresiasi atas kesuksesan program kolaborasi ini. "Terima kasih, kepada petugas PRG, pengurus PKK baik di tingkat Kecamatan maupun gampong serta kepada seluruh kader posyandu yang telah mengambil andil dalam menyukseskan kegiatan ini," papar Rahmah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Besar Rahmat Sentosa, S.Sos, mengucapkan terima kasih kepada TP PKK Kabupaten Aceh Besar dan semua pihak yang telah membantu atas terselenggaranya program ini.

"Kita sangat menyambut baik pelaksanaan kegiatan seperti ini. Yang tentunya turut mengambil andil dalam memudahkan masyarakat mengurus dan mendapatkan dokumen, khususnya idenditas anak, guna pemenuhan hak konstitusional anak. Karena tanpa dokumen atau identitas tersebut anak akan terkendala dalam memperoleh layananan lainnya," ujar Rahmah menambahkan.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua DWP Kabupaten Aceh Besar, Danramil, Kapolsek dan petugas PRG wilayah Kecamatan Indrapuri. (KH/Red)

Solear, Aktual News- Kecamatan Solear selasa 29/06/2021. 09:22 WIB, melakukan vaksinasi gratis di aula kantor urusan agama ( KUA ), kecamatan Solear kabupaten Tangerang, namum sayang dengan di adakannya vaksinasi gratis tersebut diduga menimbulkan kerumunan.

Saat awak media AktualNews.co.id ingin menemui pejabat atau kepala Puskesmas Cikuya untuk konfirmasi terkait program vaksinasi gratis untuk warga sekecamatan Solear atau seperti apa, namun sayang pejabat atau kepala Puskesmas Cikuya tidak ada di lokasi, menurut salah satu petugas Puskesmas Cikuya pejabat atau kepala puskesmas Cikuya ada di ruangan vaksinasi namun setelah awak media AktualNews.co.id menuju keruangan vaksinasi yang berada di salah satu ruangan aula KUA kecamatan Solear.

Kepala Puskesmas Cikuya tidak dapat dijumpai untuk di wawancarai atau dimintai Konfirmasi terkait adanya kerumunan warga yang mengantri untuk melakukan vaksinasi, apa lagi pandemi covid-19 saat ini semakin ganas.

Secara himbauan untuk menjaga jarak tidak terlihat di lokasi vaksinasi gratis
[ Red/Akt-26/Har ]

 

Ð

Tangerang, Aktual News-Portal data Visualisasi, dan informasi mengenai Covid-19 di kabupaten Tangerang.dari Update terakhir senin 28/06/2021pukul09:24 WIB hingga selasa 29/06/2021.pukul 03:02 Wib, data kasus covid-19 tidak ada perubahan dan di duga kuat ada yang janggal mengenai informasi sebaran data Covid-19, di kecamatan Solear kabupaten Tangerang, hal tersebut terlihat di portal data Visualisasi dan informasi mengenai Covid-19 di kabupaten Tangerang dengan angka kejadian pandemi Covid-19 di kecamatan Solear kabupaten Tangerang, dari Update terakhir seperti di sebutkan di atas untuk, kasus Suspek dirawat jumlah : 0
Kasus konfirmasi isolasi jumlah : 0 Kasus konfirmasi total jumlah 156 ( Seratus lima puluh enam ), Kasus konfirmasi Sembuh jumlah 155 ( Seratus lima puluh lima ), Kasus konfirmasi meninggal jumlah kasus 1 ( Satu ), yang artinya dimana jika melihat dari data Update terakhir angka kejadian di kecamatan Solear nihil, yang menjadi pertanyaan besar pihak Dinas Kesehatan (Dinkes), kab, Tangerang mendapatkan titik lokasi acak ( Random by system ), seperti apa dan bagaimana bentuk laporannya.

Dari hasil penelusuran awak media AktualNews.co.id yang terkonfirmasi atau positif Covid-19 di desa Pasanggrahan terutama warga perumahan Taman Kirana Surya cukup banyak dan menghawatirkan belum lagi yang menjalankan isolasi mandiri ( Isoman ), seperti penuturan salah satu ketua Rt di perumahan Taman Kirana Surya yang cukup aktif dan peduli terhadap warganya terutama kepada warga yang positif Covid-19, bahkan ketua Rt tersebut cukup kewalahan hampir setiap hari warganya yang positif Covid-19, masih menurut beliau demi rasa kemanusiaan dirinya pun mengabaikan keselamatan dirinya sendiri dan keluarga di rumah, bersama-sama dengan warga di lingkungannya untuk bergotong royong saling berbagi tugas walau dengan protokol kesehatan (Prokes), seadanya.

Masih menurut ketua Rt yang tidak ingin disebutkan namanya hampir setiap hari warganya yang sakit belum lagi yang meninggal terlepas warga tersebut sakit atau meninggal karena positif Covid-19 dirinya tidak berani menyimpulkan, walau memang beberapa hari yang lalu warganya ada yang positif Covid-19, dan meninggal tetapi warga yang meninggal tersebut dinyatakan negatif oleh salah satu Rumah Sakit( RS), yang sebelumnya warga tersebut dinyatakan positif oleh salah satu klinik makanya warga yang positif Covid-19, dirujuk ke RS dan meninggal, ujarnya.

Sangat disayangkan fakta di lapangan banyak warga perumahan taman Kirana Surya yang positif Covid-19, namun di portal data Visualisasi dan informasi mengenai Covid-19 di kabupaten Tangerang, seakan-akan tidak ada kejadian yang luar biasa hal tersebut patut menjadi pertanyaan besar dan kuat dugaan ada apa…?!, untuk apa,..?

Secara Kasus pandemi Covid-19, ini adalah bencana nasional dan harus di tanggulangi bersama-sama dengan stakeholder yang ada, kasus pandemi Covid-19 jangan di anggap sepele kasus ini kasus kemanusiaan dan nyawa taruhannya.
[ Red/Akt-26/Har ]

 

Aktual News

 

Jakarta, Aktual News– Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerbitkan surat rekomendasi tertanggal 4 Juni 2021, Nomor: R-996/KASN/6/2021, perihal pengembalian pendemosian Drs. I Komang Wiasa, M.Si. dari Guru ke Jabatan Staf Ahli Bupati. Surat rekomendasi tersebut diserahkan langsung Asisten Komisioner JPT 1 Bidang Medlin (Mediasi dan Perlindungan), Agung Endrawan, kepada Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, di Kantor KASN Jalan Letjen M.T. Haryono No. Kav. 52-53, RT. 3/RW.4, Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Kepada awak media, Agung Endrawan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, yang telah melaksanakan amanat dalam surat rekomendasi tersebut. “Hal tersebut sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 5 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan penyelenggaraan pemerintahan harus berasaskan perlindungan HAM, dan ditegaskan dalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 3 huruf f tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan prinsip ASN adalah mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya,” terang I Gusti Ngurah Agung Yuliata Endrawan, S.H., M.H. atau yang akrab disapa Agung Endrawan, Minggu (27/6/21).

Surat rekomendasi tersebut dikeluarkan, lanjut Yuliata Endrawan, berdasarkan hasil pengawasan dengan melakukan klarifikasi satu sama lain di lapangan sesuai fakta-fakta yang telah diperoleh.

Setelah menerima surat rekomendasi, Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, segera melantik dan mengambil sumpah jabatan I Komang Wiasa sebagai Pejabat Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Jembrana, yang sebelumnya sempat dimutasi menjadi guru. Acara pelantikan berlangsung di Aula Lantai 2 Jimbarwana, Jumat (25/6/21).

Pejabat asal Desa Baluk, Kecamatan Negara, ini dilantik dan diambil sumpah dan janjinya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana No. 295/BKPSDM/2021, tertanggal 24 Juni 2021 tentang Pengembalian PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Jembrana Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), I Made Budiarsa, mengaku bahwa I Komang Wiasa sebelumnya menjabat sebagai Guru Madya pada SMP Negeri 4 Negara. Sesuai Surat Keputusan Bupati Jembrana No. 295/BKPSDM/2021, I Komang Wiasa diangkat untuk menduduki jabatan baru sebagai Pejabat Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Jembrana.

“Jabatan Pejabat Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati bagi I Komang Wiasa merupakan pengembalian jabatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, yang sebelumnya sempat menduduki jabatan sebagai guru,” jelas Budiasa.

Budiasa menegaskan, pengangkatan I Komang Wiasa berdasarkan surat rekomendasi dari KASN atas pengaduan dugaan pelanggaran terkait Pendemosian Jabatan Staf Ahli Bupati menjadi guru. Maka perlu dilakukan pengembalian PNS atas nama I Komang Wiasa ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati. “Hal ini sudah sesuai surat rekomendasi dari KASN, maka perlu mengembalikan pendemosian Saudara I Komang Wiasa,” jelasnya.

Pada saat Surat Keputusan Bupati Jembrana No. 295/BKPSDM/2021 ini berlaku, maka Surat Keputusan Bupati No. 821/070/KEPEG/2011 tentang Pembebasan PNS dari Jabatan Struktural dan Pengangkatan kembali ke Dalam Jabatan Fungsional Guru SMP di lingkungan Pemkab Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sementara itu, Bupati Tamba berharap agar Pejabat Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati yang dilantik agar bekerja dengan baik. “Karena yang bersangkutan berjuang sendiri dan sudah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku maka kita support, dengan harapan setelah dilantik dapat bekerja dengan sungguh-sungguh demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Jembrana,” tutur Tamba.

Secara terpisah, I Komang Wiasa menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena melalui Bupati Jembrana dan KASN, jabatannya sebagai Staf Ahli Bupati telah dikembalikan. “Tentu saya sangat bersyukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas pengembalian pendemosian jabatan saya, lewat Bapak Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, dan Wabup Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna,” ujar Wiasa.

Awal mula didemosi, jelas Wiasa mengenang, adalah saat Pj Bupati Jembrana, Sunendra, memutasi dirinya dari Jabatan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo menjadi Staf Ahli Bupati Tahun 2010. Setelah menjabat Staf Ahli Bupati, tidak lama kemudian Bupati Putu Artha terpilih sebagai Bupati Jembrana definitif. Saat itulah Komang Wiasa dimutasi menjadi Guru oleh Putu Artha.

Hal tersebut dikarenakan adanya pengaduan dari Kabag Hukum, I Made Sudiada, S.H., bahwa Wiasa tidak hadir pada saat pelantikan Staf Ahli Bupati, padahal faktanya tidak seperti itu. “Kabag Hukum, I Made Sudiada melaporkan ke Bupati Jembrana, Putu Artha, bahwa saya tidak hadir pada saat pelantikan, dan beliau tidak mengecek fakta di lapangan bahwa saya hadir, maka saya pun dimutasi menjadi Guru SMPN 4 Negara,” ungkap Wiasa.

Usai pelantikannya itu, Wiasa mengatakan bahwa dirinya akan berupaya agar kehadirannya sebagai Staf Ahli Bupati akan membawa warna baru bagi program pelayanan masyarakat di Kabupaten Jembrana. “Saya akan berupaya keras agar kehadiran saya di sini sedikitnya akan memberikan warna, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menuju masyarakat Jembrana yang bahagia,” pungkas I komang Wiasa. [ Red/Akt-01/AM/NJK ]

 

 

Aktual News

 

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Peran aktif kalangan etnis Tionghoa dalam perjuangan bangsa Indonesia sejak dahulu kala merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihapus dari catatan sejarah perjalanan bangsa ini. Bahkan, kemunculan kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian dikenal sebagai bangsa Indonesia di nusantara diyakini para sejarahwan dimulai dari adanya migrasi kelompok manusia dari Yunan, sebuah daerah di bagian Cina Selatan. Kedatangan mereka ke nusantara tentunya membawa seluruh kebudayaan dan peradaban hidup mereka ke tanah air ribuan tahun lampau [1].

Kehidupan keseharian masyarakat dari Cina daratan di berbagai pulau di nusantara membaur menyatu dengan masyarakat lokal dari dahulu kala hingga hari-hari ini. Tidak hanya di bidang budaya, seni, dan cara hidup bermasyarakat, sejarah menuturkan bahwa hampir semua agama di Indonesia tersebar dengan lancar, cepat dan aman, tidak lepas dari peran kaum etnis Tionghoa. Sebut saja agama Budha, Konghucu, dan Islam, peran tokoh-tokoh agama dari etnis China sangat kental [2]. Seni budaya Tionghoa, baik berbentuk seni gerak, seni musik, seni suara, dan seni ukir/bangunan dapat kita lihat di berbagai bentuk kesenian, budaya dan bangunan dari Sabang hingga Merauke [3].

Keterlibatan secara aktif warga Hindia Belanda –nama Indonesia sebelum kemerdekaan– dari etnis Tionghoa juga cukup banyak dijumpai dalam dinamika gerak perjuangan memajukan bangsa, pun dalam merebut kemerdekaan dan mempertahankannya. Salah satu peran nyata kalangan etnis ini di masa lalu adalah keikutsertaan tiga tokoh Tionghoa dalam pendirian perguruan tinggi yang kini kita kenal sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB. Ketiga tokoh pejuang bangsa itu adalah Nio Hoey Oen, Phoa Keng Hek, dan H.H. Kan [4].

Sebagaimana sering sekali kita lihat bahwa dalam suatu kegiatan pembangunan yang membutuhkan dana besar di dalam masyarakat, keterlibatan para pihak yang memiliki banyak harta, baik berupa tanah, bangunan, maupun berbentuk uang sangat penting. Kehadiran tiga tokoh bangsa dari etnis Tionghoa dalam Tim Komite Finansial untuk pembangunan Sekolah Teknik Tinggi atau disebut juga Tim-15 –semacam panitia pembangunan– untuk persiapan pembangunan ITB amat menentukan keberhasilan pendirian kampus yang fokus menghasilkan para insinyur teknik itu [5]. Ketiganya memiliki peran yang sangat besar dalam pengumpulan dana 500 ribu gulden, atau setara setara Rp. 38,5 miliar, bagi pembangunan gedung Kampus ITB.

Artikel sejarah awal berdirinya ITB yang ditulis seorang alumni ITB, Dr. Ong Han Ling, yang mengungkapkan peran aktif tiga tokoh Indonesia dari etnis Tionghoa beberapa waktu lalu dinilai sebagai sesuatu yang perlu diapresiasi. Catatan Dr. Ong Han Ling tersebut merupakan nukilan sejarah yang sangat penting dalam rangka pengembangan pengetahuan sejarah bangsa, baik bagi alumni ITB sebagai warga yang pernah bersentuhan langsung dengan kampus tersebut maupun bagi masyarakat luas.

Hal itu menarik perhatian seorang alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA. Pria yang lebih dikenal sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu mengatakan bahwa selama ini publik hanya mengenal ITB sebagai kampus yang dibangun Pemerintah Hindia Belanda.

“Rupanya, keterlibatan para pengusaha ternama Tionghoa masa itu dalam pembangunan ITB amat besar. Saya sangat menghargai dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Ong Han Ling yang sudah berkenan berbagi pengetahuan sejarah lahirnya ITB,” ungkap Wilson Lalengke, Selasa, 29 Juni 2021 kepada media ini.

Jika Dr. Ong Han Ling, lanjut Lalengke, tidak menuliskan dan membagi informasi kepada kita, bagaimana mungkin publik tahu bahwa pembangunan ITB yang semula bernama de Techniche Hoogeschool te Bandoeng (TH Bandoeng) bisa kita ketahui? “Dari penuturan Dr. Ong Han Ling kita mendapatkan gambaran bahwa seluruh komponen bangsa dari berbagai suku dan etnis bersatu-padu sejak dahulu dalam setiap tahapan perjalanan sejarah kita. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Ong,” ulas lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, ini.

Selanjutnya, Lalengke menyampaikan harapannya semoga Dr. Ong Han Ling dapat memberikan lebih banyak catatan sejarah yang beliau miliki terkait keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia di masa lalu. “Jika Pak Ong Han Ling masih memiliki catatan sejarah yang perlu diketahui generasi berikutnya, saya berharap tokoh Tionghoa yang kini berusia 85 tahun itu berkenan berbagi cerita lagi kepada kita semua,” kata Wilson Lalengke berharap.

Sebagaimana pemberitaan terdahulu, pendirian ITB di awal Juli 1920 turut melibatkan tiga tokoh bangsa dari etnis Tionghoa. Mereka bertiga masuk dalam Tim-15 yang ditugaskan untuk mempersiapkan dan melaksanakan pendirian sebuah lembaga pendidikan tinggi di bidang teknik dalam rangka mengatasi kelangkaan ketersediaan tenaga teknik saat itu akibat Perang Dunia I.

Secara lengkap, Tim Komite Finansial untuk pembangunan Sekolah Teknik Tinggi (Tim-15) tersebut terdiri dari:

1. H. Rijfsnijder, Residen Batavia – Ketua
2. Nio Hoey Oen, Kapten Tionghoa di Batavia
3. Phoa Keng Hek, Ketua Perhimpunan Sekolah Tionghoa (Tiong Hwa Hwee Kwan)
4. H.H. Kan, Tuan Tanah, Anggota Dewan Daerah Batavia
5. Mr. I. Hen, mantan sekretaris kotapraja Batavia – Sekretaris
6. E.A. Zeilinga AZN, Presiden Javasche Bank
7. C. Canne, Ketua Dewan Kotapraja Batavia
8. F.H.K. Zaalberg, Pemimpin Redaksi Bataviaasch Handelsblad
9. G.P.N. Elenbaas, Ahli bangunan
10. R.M. Ario Dhipokoesoemo, Regent Batang
11. Raden Bati Djajanegara, Jaksa Kepala Batavia
12. Dr. J. Noordhoek Hegt, Direktur S.T.O.V.I.A.
13. Dr. Ingr. P.N. Degens, guru
14. K.W.SMr. F.J.H. Cowan, Sekretaris Departemen Kehakiman
15. Mr. Dr. W.M.G. Schumann, Pegawai Dinas Kesehatan Penduduk

Kelima-belas orang inilah yang telah bekerja keras selama beberapa tahun mempersiapkan dan melaksanakan pendirian de Techniche Hoogeschool te Bandoeng (TH Bandoeng). Perguruan tinggi Teknik ini awalnya hanya memiliki satu fakultas dengan satu jurusan, yakni de Faculteit van Technische Wetenschap (Fakultas Ilmu Teknik) dan jurusan de afdeeling der We gen Waterbouw (Departemen Teknik Hidrolik Jalan).

Dirgahayu Institut Teknologi Bandung, 3 Juli 1920 – 3 Juli 2021. Semoga di usiamu yang ke-101 tahun ini, ITB semakin jaya dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa mengisi kemerdekaan Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (APL/Red)

Catatan/Referensi:

[1] Asal Usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia: Mengenal Teori Yunan; https://kumparan.com/berita-update/asal-usul-nenek-moyang-bangsa-indonesia-mengenal-teori-yunan-1uvllHHxz3Y/full

[2] Islam, Sumbangsih Terbesar Etnis Tionghoa; https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/sosial/islam-sumbangsi…

Aceh Besar, Aktual News– Dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak bagi anak, Tim pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berkolaborasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Besar menyerahkan secara simbolis 66 keping Kartu Identitas Anak (KIA) dari jumlah 3.670 yang sudah memegang KIA, di UDKP kantor camat Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, (28/6/2021).

Ketua PKK Aceh Besar, Rahmah Abdullah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kartu Identitas Anak merupakan upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

“Kartu Identitas Anak diperuntukan bagi anak berusia 0 – 17 tahun. KIA merupakan identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan,” kata Rahmah Abdullah.

Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa hal ini juga merupakan salah satu program untuk mendukung pendataan angka stunting di Kabupaten Aceh Besar.

Selain itu, dia menyampaikan apresiasi atas kesuksesan program kolaborasi ini. “Terima kasih, kepada petugas PRG, pengurus PKK baik di tingkat Kecamatan maupun gampong serta kepada seluruh kader posyandu yang telah mengambil andil dalam menyukseskan kegiatan ini,” papar Rahmah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Besar Rahmat Sentosa, S.Sos, mengucapkan terima kasih kepada TP PKK Kabupaten Aceh Besar dan semua pihak yang telah membantu atas terselenggaranya program ini.

“Kita sangat menyambut baik pelaksanaan kegiatan seperti ini. Yang tentunya turut mengambil andil dalam memudahkan masyarakat mengurus dan mendapatkan dokumen, khususnya idenditas anak, guna pemenuhan hak konstitusional anak. Karena tanpa dokumen atau identitas tersebut anak akan terkendala dalam memperoleh layananan lainnya,” ujar Rahmah menambahkan.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua DWP Kabupaten Aceh Besar, Danramil, Kapolsek dan petugas PRG wilayah Kecamatan Indrapuri. [ Red/Akt-01/KH ]

 

Aktual News

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerbitkan surat rekomendasi tertanggal 4 Juni 2021, Nomor: R-996/KASN/6/2021, perihal pengembalian pendemosian Drs. I Komang Wiasa, M.Si. dari Guru ke Jabatan Staf Ahli Bupati. Surat rekomendasi tersebut diserahkan langsung Asisten Komisioner JPT 1 Bidang Medlin (Mediasi dan Perlindungan), Agung Endrawan, kepada Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, di Kantor KASN Jalan Letjen M.T. Haryono No. Kav. 52-53, RT. 3/RW.4, Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Kepada awak media, Agung Endrawan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, yang telah melaksanakan amanat dalam surat rekomendasi tersebut. "Hal tersebut sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 5 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan penyelenggaraan pemerintahan harus berasaskan perlindungan HAM, dan ditegaskan dalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 3 huruf f tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan prinsip ASN adalah mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya," terang I Gusti Ngurah Agung Yuliata Endrawan, S.H., M.H. atau yang akrab disapa Agung Endrawan, Minggu (27/6/21).

Surat rekomendasi tersebut dikeluarkan, lanjut Yuliata Endrawan, berdasarkan hasil pengawasan dengan melakukan klarifikasi satu sama lain di lapangan sesuai fakta-fakta yang telah diperoleh.

Setelah menerima surat rekomendasi, Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, segera melantik dan mengambil sumpah jabatan I Komang Wiasa sebagai Pejabat Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Jembrana, yang sebelumnya sempat dimutasi menjadi guru. Acara pelantikan berlangsung di Aula Lantai 2 Jimbarwana, Jumat (25/6/21).

Pejabat asal Desa Baluk, Kecamatan Negara, ini dilantik dan diambil sumpah dan janjinya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana No. 295/BKPSDM/2021, tertanggal 24 Juni 2021 tentang Pengembalian PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Jembrana Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), I Made Budiarsa, mengaku bahwa I Komang Wiasa sebelumnya menjabat sebagai Guru Madya pada SMP Negeri 4 Negara. Sesuai Surat Keputusan Bupati Jembrana No. 295/BKPSDM/2021, I Komang Wiasa diangkat untuk menduduki jabatan baru sebagai Pejabat Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Jembrana.

"Jabatan Pejabat Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati bagi I Komang Wiasa merupakan pengembalian jabatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, yang sebelumnya sempat menduduki jabatan sebagai guru," jelas Budiasa.

Budiasa menegaskan, pengangkatan I Komang Wiasa berdasarkan surat rekomendasi dari KASN atas pengaduan dugaan pelanggaran terkait Pendemosian Jabatan Staf Ahli Bupati menjadi guru. Maka perlu dilakukan pengembalian PNS atas nama I Komang Wiasa ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati. "Hal ini sudah sesuai surat rekomendasi dari KASN, maka perlu mengembalikan pendemosian Saudara I Komang Wiasa," jelasnya.

Pada saat Surat Keputusan Bupati Jembrana No. 295/BKPSDM/2021 ini berlaku, maka Surat Keputusan Bupati No. 821/070/KEPEG/2011 tentang Pembebasan PNS dari Jabatan Struktural dan Pengangkatan kembali ke Dalam Jabatan Fungsional Guru SMP di lingkungan Pemkab Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sementara itu, Bupati Tamba berharap agar Pejabat Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati yang dilantik agar bekerja dengan baik. "Karena yang bersangkutan berjuang sendiri dan sudah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku maka kita support, dengan harapan setelah dilantik dapat bekerja dengan sungguh-sungguh demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Jembrana," tutur Tamba.

Secara terpisah, I Komang Wiasa menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena melalui Bupati Jembrana dan KASN, jabatannya sebagai Staf Ahli Bupati telah dikembalikan. "Tentu saya sangat bersyukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas pengembalian pendemosian jabatan saya, lewat Bapak Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, dan Wabup Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna," ujar Wiasa.

Awal mula didemosi, jelas Wiasa mengenang, adalah saat Pj Bupati Jembrana, Sunendra, memutasi dirinya dari Jabatan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo menjadi Staf Ahli Bupati Tahun 2010. Setelah menjabat Staf Ahli Bupati, tidak lama kemudian Bupati Putu Artha terpilih sebagai Bupati Jembrana definitif. Saat itulah Komang Wiasa dimutasi menjadi Guru oleh Putu Artha.

Hal tersebut dikarenakan adanya pengaduan dari Kabag Hukum, I Made Sudiada, S.H., bahwa Wiasa tidak hadir pada saat pelantikan Staf Ahli Bupati, padahal faktanya tidak seperti itu. "Kabag Hukum, I Made Sudiada melaporkan ke Bupati Jembrana, Putu Artha, bahwa saya tidak hadir pada saat pelantikan, dan beliau tidak mengecek fakta di lapangan bahwa saya hadir, maka saya pun dimutasi menjadi Guru SMPN 4 Negara," ungkap Wiasa.

Usai pelantikannya itu, Wiasa mengatakan bahwa dirinya akan berupaya agar kehadirannya sebagai Staf Ahli Bupati akan membawa warna baru bagi program pelayanan masyarakat di Kabupaten Jembrana. “Saya akan berupaya keras agar kehadiran saya di sini sedikitnya akan memberikan warna, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menuju masyarakat Jembrana yang bahagia," pungkas I komang Wiasa. (AM/Red)

Editor: NJK

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan (LHPLK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA 2020.

LHPLK diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (29/6/2021).

Dengan demikian selamat delapan tahun berturut-turut sejak 2013 sampai 2020, Polri berhasil meraih WTP dari BPK.




Kapolri menyampaikan bahwa Korps Bhayangkara selalu berkomitmen untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan uang negara dengan sebaik-baiknya.

“Capaian tersebut harus dipertahankan dan terus ditingkatkan guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” kata Sigit dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).

Sementara itu, Hendra Susanto mengatakan, WTP yang diberikan bukanlah hadiah dari BPK, melainkan kepatuhan Polri dalam mengelola dan menjunjung tinggi akuntabilitas. “Opini ini bukan hadiah dari BPK tetapi sebagai kepatuhan Polri dalam mengelola keuangan negara,” kata Hendra.

BPK, kata dia, tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Tujuan utama pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memberikan opini yang merupakan pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan sejumlah kriteria. [AYH]

NUSANTARAEXPRESS, LABUHANBATU - Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-28 dan Pencanangan Bhakti Sosial TNI- KB-Kes Tahun 2021 dilabuhanbatu dengan tema Keluarga Keren Cegah Stunting itu, diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada tiga Bhabinsa terbaik dalam pelaksanaan pelayanan sejuta Apsektor, Tali asih kepada masyarakat kurang mampu, Pemberian KTP dan KIA secara gratis.


Bertempat di aula gedung Kodim 0209/Lb jalan Pramuka Kecamatan Rantau Utara Senin 29 Juni 2021, dengan melibatkan seluruh pejabat Forkopimda Labuhanbatu Harganas ke-28 dilakukan secara Protokol Kesehatan Covid-19 yang mana peserta dan tamu undangan terbatas.

Pada kesempatan itu PJ. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang,S.Pi, M.Si, mengatakan acara hari ini merupakan momentum yang sangat strategis dan mengingatkan kita betapa pentingnya memperkuat ketahanan keluarga guna menangkal berbagai hal negatif yang berasal dari lingkungan sekitar.



Jika kita lihat dari tema peringatan harganas tahun ini persoalan stunting merupakan isu nasional dan termasuk salah satu program prioritas nasional. Penghunjukan kepala BKKBN sebagai ketua pelaksana penurunan stunting bukan tanpa alasan, karena penanganan stunting di Indonesia hingga tahun 2024 merujuk kepada undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.


Apa itu stunting? menurut PJ Bupati kondisi stanting adalah kondisi dimana bayi mengalami gagal tumbuh dan perkembangannya terhambat karena gangguan gizi kronis sehingga kondisi fisik anak cenderung kerdil dan fungsi otak dan motoriknya mengalami keterlambatan.

Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk peduli dan saling bersinergi melakukan berbagai strategi dan upaya dalam mencegah serta menurunkan kasus stunting di Kabupaten Labuhanbatu.Mari kita aktifkan kembali posyandu dengan membekali kader dan bidan desa. Kepada kepala desa agar memanfaatkan dana desa untuk melakukan sosialisasi dan gerakan bersama peduli stunting dengan masyarakat. Peran tokoh agama tokoh masyarakat juga cukup penting untuk mengedukasi masyarakat. Saya yakin dengan tekad dan kemauan bersama maka kita dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa stanting tidak dapat diobati tetapi dapat dicegah tegas, PJ Bupati Labuhanbatu.

Sementara itu Dandim 0209/lb Letkol Inf Asrul Kurniawan,SE,M.Tr(Han) dalam pidatonya nya mengapresiasi acara cara tersebut." Atas nama institusi kami mengapresiasi acara hari ini dan tentunya merupakan suatu kehormatan kebanggaan bagi kami karena dilaksanakan di ruang pertemuan Makodim 0209 Labuhanbatu. Hal ini menunjukkan bahwa TNI senantiasa berkomitmen terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Sebagai mitra strategis jajaran TNI melalui Babinsa yang ada di wilayah masing-masing dan langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat akan terus berupaya mendorong masyarakat agar ikut ber-KB untuk mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas. Ujar Dandim.



Sebelumnya nya panitia pelaksana kegiatan Hari Keluarga Nasional ke-28, Kepala Dinas P2KB Labuhanbatu Hj. Lidyawati Harahap dalam laporannya menyampaikan Adapun latar belakang pelaksanaan kegiatan tersebut yakni keputusan presiden RI Nomor 39 tahun 2014 tanggal 29 Juni ini ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional, yang bertujuan untuk mengingatkan kan pada seluruh masyarakat akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara keluarga akan selalu menghidupkan, memelihara dan memantapkan serta mengarahkan kekuatan tersebut sebagai perisai dalam menghadapi persoalan yang terjadi.

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini ialah untuk mensinergikan gerakan dan langkah keluarga Indonesia mencegah stanting dan meningkatkan peran stakeholder, tokoh masyarakat dan keluarga dalam pembangunan keluarga di Kabupaten Labuhanbatu.

Dijelaskan Lidia pada pelayanan 1000000 akseptor, Labuhanbatu berhasil melaksanakan pelayanan KB kepada 7.645 Apsektor atau setara dengan 312, 55% yang artinya Labuhanbatu berhasil melampaui target yang diberikan oleh BKKBN perwakilan provinsi. Ujar Lidya.



Adapun rangkaian kegiatan Hari Keluarga Nasional ke-28 tahun 2021 Labuhanbatu diisi dengan pelayanan KB gratis sejuta Apsektor yang dimulai sejak tanggal 24 Juni lalu di seluruh faskes dan praktek bidan mandiri, pemberian apresiasi kepada Babinsa atas dukungannya terhadap program bangga kencana, pembagian sembako kepada 30 keluarga yang kurang mampu, pemberian Akte, KTP dan KIA, pengobatan gratis dan pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja hingga konsultasi keluarga gratis oleh pusat pelayanan keluarga sejahtera kencana.

Terlihat hadir di lokasi PJ Bupati Labuhanbatu Muliyadi Simatupang,S.Pi,M.Si, beserta istri, Dandim 0209/lb Letkol Inf, Asrul Kurniawan Harahap, SE, M.Tr, (HAN) beserta istri, perwakilan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu komisi A, perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat Rantau Utara, Rantau Selatan, Danramil 08 Rantau Prapat, Perwira staf Kodim 0209/ LB, Kepala Puskesmas se-kabupaten Labuhanbatu dan hadirin undangan. (Rahmad)

NUSANTARAEXPRESS, BANTEN - Komite I DPD RI lakukan rapat finalisasi penetapan Calon Otonomi Daerah Baru dengan pemerintah provinsi Banten, di Serang, 28 Juni 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyampaikan telah menerima banyak sekali aspirasi masyarakat terkait pemekaran daerah. Total sudah 178 DOB yang telah menyerahkan berkas administrasi untuk pemekaran.

“Kita di DPD RI telah menerima 178 CDOB yang telah mendaftar, terdiri dari 15 usulan DOB Provinsi, 140 usulan Kabupaten dan 23 usulan untuk kota”. Tegas Fachrul Razi di dalam rapat.


Fachrul Razi melanjutkan, “Dari Provinsi Banten kita juga telah menerima 3 usulan DOB yang siap di mekarkan, diantaranya CDOB kabupaten Cilangkahan pemekaran dari kabupaten Lebak, CDOB kabupaten Caringin dan kabupaten Cibaliung yang keduanya pemekaran dari kabupaten Pandeglang,” tegas alumni UI tersebut.

Dalam konteks Otonomi Daerah, Ketua Komite I menyampaikan bahwa peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemerintah daerah, telah dilakukan penyusuaian dengan tuntutan reformasi, yaitu ditandai dengan terbentuknya UU 32 Tahun 1999. UU 32 Tahun 2004, dan terakhir UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terakhir, Fachrul Razi mayakini bahwa issue terkait Penataan Daerah menjadi hal krusial yang mesti direspon cepat oleh pemerintah, khususnya terkait DOB.

“DPD Selaku representasi daerah mengharapkan Pemerintah memberikan perhatian khusus terkait issue Penataan Daerah, apalagi menyangkut DOB. Khawatirnya jika terus dibiarkan, akan menimbulkan potensi konflik baru di waktu yang akan datang,” tutupnya. *

 

Nias Barat, Aktual News-Terhitung pada bulan Juli 2017, Pegawai Tidak Tetap (PTT) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diberhentikan. Hal ini tidak berlaku bagi Honor Daerah (HONDA) yang perekrutannya Tahun 2017 ke bawah.

Hal ini disampaikan Bapak Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat pada saat Coffee Morning di Lobi Kantor Bupati Nias Barat, Senin (28/6/2021).

“Supaya tidak terkendala Kepala Sekolah dalam membagi tugas guru di sekolahnya maka tolong disampaikan kepada mereka bahwa khusus Guru Kontrak Daerah yang perekrutanya Tahun 2017 ke bawah, dilanjutkan kontraknya”, pesan Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Ditambahkanya, jadi mereka dikecualikan karena telah melalui tahapan yaitu ujian seleksi, sementara guru kontrak daerah yang masuk tahun 2017 ke atas belum mengikuti ujian seleksi.

“Tahun 2017 lah terakhir perekrutan Guru Kontrak Daerah, bila ada yang masuk setelah itu dianggap tidak sesuai prosedur”, ungkapnya.

Selain itu, Khenoki Waruwu menyampaikan supaya guru-guru tiap sekolah didata. Kemudian dibagi sesuai kebutuhan sekolah agar jangan menumpuk pada satu sekolah saja sementara di sekolah lain kekurangan guru. [ Red/Akt-01/ArH]

 

 

Aktual News

Solear, Aktual NewsLansia warga perumahan taman kirana surya Blok D5, Desa Pasanggrahan Kec Solear terkapar tanpa penangan medis, dari hasil Swab Imelda positif Covid-19, sedangkan ibu dari Imelda terbaring sakit dengan kondisi lemah tak berdaya.

Awak media AktualNews.co.id sebelumnya menghubungi salah satu staf kecamatan Solear guna menanyakan penanganan gugus tugas covid-19 di kecamatan Solear, hal tersebut disaksikan oleh Bpk Handoko ketua Rt 03/08, dari jawaban staf kecamatan saat ini sedang sibuk persiapan vaksinasi gratis, selasa 29/06/2021 sekira pukul 11:17 WIB.

Aktual News mencoba menyambangi Puskesmas Cikuya guna konsultasi penanganan Covid-19, seperti apa dan bagaimana dari penjelasan petugas poli Covid-19, awak media AktualNews.co.id pun diarahkan ke sekuriti untuk membuat laporan, dengan alasan agar dapat dilanjutkan ke atas.

Yang menjadi pertanyaan siapakah pejabat gugus tugas penanggulangan pandemi Covid-19, di tingkat kecamatan khususnya di kecamatan Solear?

Sebelumnya awak media AktualNews.co.id mendatangi ke kediaman ketua Rt 03/08 untuk konfirmasi terkait penanganan medis ibu Imelda dan ibunya yang terkapar tak berdaya akibat positif Covid-19, Handoko sebagai ketua Rt 03/08 mengatakan kepada awak media dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, selama ini jika ada Warganya yang positif Covid-19 untuk yang isolasi mandiri bisa ditanggulangi dari kas Rt tapi itu sampai kapan, Handoko juga mengatakan bingung selama ini dirinya atau yang konon ditugaskan sebagai petugas gugus tugas covid-19 tingkat desa tidak dibekali apa-apa dan tanpa adanya jaminan kesehatan.

Saat awak media AktualNews.co.id mempertanyakan apakah sebagai petugas gugus tugas penanggulangan pandemi Covid-19 dibekali SK dari Bupati atau pihak terkait lainnya, ia mengatakan apa adanya, ” Jangankan SK perlengkapan seperti APD ( Alat Pelindung Diri ) saja tidak ada, ”
ujarnya.

” Ada APD satu itu pun kepunyaan Ketua Rw dan sudah digunakan kemarin, makanya untuk keluarga ibu Imelda dirinya bersama warga dilingkungan Rt 03/08 hanya bisa membantu untuk konsumsi, selama menjadi atau di tunjuk sebagai petugas gugus tugas Covid-19 dirinya bersama warganya juga bingung tidak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan penyemprotan saja disinfektan harus diminta terlebih dahulu dan selama adanya kasus Covid-19.jika ada warga RT 03/08 yang positif Covid-19 dan menjalankan isolasi mandiri penanganannya yah memakai kas Rt dan partisipasi dari warga lingkungan RT 03/08, ” kata Handoko.
[ Red/Akt-26/Har ]

 

Aktual News

NUSANTARAEXPRESS, BREBES - Tim Satgas Penanggulangan Covid-19 Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kembali melakukan razia penegakan Prokes (Protokol Kesehatan) di ruang publik. Senin malam (28/6/2021).

Pjs. Danramil 16 Larangan Kodim 0713 Brebes, Letda Infanteri M. Yazid mengatakan, anggotanya Koptu Miskun bersama Bhabinkamtibmas, dan perangkat desa, melakukan patroli Kamtibmas sambil melakukan edukasi kepada warga yang kedapatan berkerumun dan tidak memakai masker.



“Sasarannya khusus patroli Kamtibmas sekaligus Komsos antara lain tempat-tempat umum dan kerumunan warga serta pertokoan,” terangnya.

Lanjut Danramil, untuk yang kedapatan melanggar prokes diberikan sanksi push up atau skot jump, kemudian diedukasi, dan diberikan masker.

Menurutnya, sanksi tersebut untuk menumbuhkan budaya malu warga agar sadar untuk lebih mematuhi prokes walaupun tidak ada petugas yang melakukan razia.



“Kegiatan PPKM Mikro ini tentunya untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 khususnya di wilayah Kecamatan Larangan, sesuai kebijakan perpanjangan PPKM Mikro dari Bupati,” tandasnya.

Tambahnya, kesuksesan menekan lonjakan kasus baru covid-19 tak hanya tugas dari Pemkab dan Satgas PPKM Mikro di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes. Semua unsur terkait itu sebagai pemicunya, sedangkan masyarakat sebagai objeknya juga diharapkan membantu dengan mematuhi prokes 5M, yaitu memakai Masker, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, Mengurangi mobilitas, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau cairan disinfektan. (Aan)

Siantar, Aktual NewsDalam rangka memperingati hari Bhayankara Ke – 75 Polres Pematangsiantar dan Polres Simalungun menggelar Ziarah Ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Nagur Kota Pematangsiantar. Selasa 29 Juni 2021 Pada Pukul 08.00 wib.

Ziarah ke makam dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo,S.I.K dan Kapolres Pematangsiantar AKBP BOY S.B SIREGAR,S.I.K, yang diikuti oleh, Pejabat Utama Polres PematangsIantar-Simalungun, Kapolsek jajaran Siantar-Simalungun, Perwira, Brimob dan Personil Polres Pematangsiantar.

Usai pelaksanaan Upacara, Pimpinan Ziarah melakukan peletakan karangan Bunga di tugu Prasasti Taman Makam Pahlawan Nagur dan dilanjutkan penaburan bunga di makam pahlawan oleh pimpina ziarah diikuti oleh PJU dan peserta Ziarah.

Tujuan kegiatan tabur bunga ini adalah untuk mengirim doa dan mewarisi nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan pendahulu terdahulu. Selain itu juga untuk mengenang dan meresapi jasa para Pahlawan Bangsa dan mengingat semangat patriotisme yang telah ditunjukan oleh para pendahulu, maka sebagai penerus Bangsa kita wajib mengingat, mengenang dan meneruskan apa yang mereka cita-citakan. [ Red/Akt-40/Kiki ]

 

 

Aktual News

Medan,Aktual News – Kejati Sumatra Utara memastikan Mantan Pimpinan Bank Sumut Cabang Pembantu Galang, Legiator sampai saat ini masih menjalani perawatan medis disalah satu rumah sakit karena terpapar Covid-19.

Sebagaimana yang disampaikan Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian kepada wartawan, Senin (28/6/2021), bahwa Legiator merupakan satu dari tiga tersangka perkara dugaan korupsi penyaluran kredit senilai Rp31,6 Milyar.

“Namun nanti setelah tersangka sembuh langsung kita panggil dan periksa terkait adanya dugaan korupsi perkara kredit macet tersebut,”kata Sumanggar.

Dikatakan Sumanggar penyidik Kejatisu telah melakukan penahanan terhadap Mantan Wakil Pimpinan PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Galang, Ramlan dan Debitur pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Galang, Salikin yang dititipkan pada Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polda Sumut pada Kamis (3/6/2021) kemarin.

Namun meski tak menyebut nama rumah sakit tempat Legiator mendapatkan perawatan medis, Sumanggar memastikan bahwa rumah sakit tersebut berada di Kota Lubuk Pakam.

“Dia itu (Legiator, red) dirawat pada salah satu rumah sakit di Kota Lubuk Pakam. Mengenai kondisinya terus dipantau oleh pihak kejaksaan,”sebutnya lagi.

Tapi sementara itu, untuk dua tersangka yang telah ditahan penyidik masih dalam tahap pemberkasan.

Lalu perkara ini lanjut Sumanggar bermula adanya kerjasama yang diusulkan Salikin kepada Legiarto dan Ramlan masing-masing Pimpinan dan Wakil Pimpinan Bank Sumut Cabang Pembantu Galang dalam pengajuan sarana perkreditan pada PT Bank Sumut yang berlangsung sekitar Tahun 2013 hingga 2015.

Adapun modus yang dilakukan ketiganya, dengan memanfaatkan sarana perkreditan pada PT Bank Sumut, yang dilakukan oleh Salikin dengan mengajukan pinjaman kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pemilikan Property Sumut Sejahtera (KPP SS) dan Kredit Angsuran Lainnya (KAL) pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Galang Kabupaten Deli Serdang.

Selain menggunakan nama sendiri, Salikin juga menggunakan atau meminjam nama orang lain yang terdiri dari keluarga teman dan karyawan SL pada Usaha Ternak Ayam dan Rumah Makan.

“Lalu untuk memuluskan proses pengajuan dan pencairan dana dari PT Bank Sumut KCP Galang, Salikin menggunakan nama orang lain dengan iming-iming tertentu sehingga para pemohon memberikan KTP,” ucap Sumanggar.

Kemudian berkas permohonan untuk kelengkapan administrasi menggunakan sarana perjanjian kredit ke PT Bank Sumut KCP Galang bekerjasama dengan Pimpinan atau Wakil Pimpinan PT Bank Sumut KCP Galang yang menjadi Komite Pemutus Kredit pada PT Bank Sumut KCP Galang. Dimana Pimpinan dan Wakil Pimpinan mengintervensi proses Analisa Kredit sehingga satu per satu berkas permohonan disetujui oleh PT Bank Sumut KCP Galang tanpa dilakukan Analisa Kredit sesuai ketentuan pemberian kredit KUR, KPR dan KAL yang berlaku pada PT Bank Sumut.

Diuraikan Sumanggar, untuk proses kelengkapan administrasi pengajuan dan pencairan dana kredit dari PT Bank Sumut KCP Galang, Salikin mengajak atau menyuruh satu per satu calon debitur yang namanya digunakan sebagai pemohon mendatangi PT Bank Sumut KCP Galang untuk menandatangani berkas permohonan kredit.

Selanjutnya, permohonan kredit satu per satu dikabulkan dimana slip pencairan telah ditandatangani para debitur yang namanya dipinjam, namun faktanya yang menggunakan dana pencairan kredit adalah Salikin.

Namun belakangan Salikin mengalihkan dana yang diperolehnya untuk membangun perumahan yang berlokasi antara lain di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang.

Tapi memasuki tahun 2014, kredit yang diajukan Salikin tersebut mulai bermasalah. Untuk menutupi cicilan kredit, ia kembali memperoleh dana kredit dari PT Bank Sumut KCP Galang.

Dikatakan Sumanggar, Salikin kembali mengajukan pinjaman dan kerjsama dengan pimpinan PT Bank Sumut KCP Galang Legiarto dan Wakil Pimpinan Ramlan, mengajukan kembali kredit dengan tetap menggunakan (meminjam) nama-nama orang lain. Sehingga sejak tahun 2013 hingga 2015, Salikin berhasil memperoleh sekitar 127 perjanjian kredit dengan total sekitar Rp35.775.000.000, yang saat ini dalam kondisi macet total sekitar Rp31.692.690.986,65.

“Pencairan dana PT Bank Sumut KCP Galang dengan memanfaatkan sarana perjanjian kredit KUR, KPP Sumut Sejahtera dan KAL yang tidak sesuai ketentuan pemberian kredit yang ditetapkan PT Bank Sumut dimaksud dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara,” jelasnya.

Namun untuk perkara ini, ketiganya dikenakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [ Red/Akt-35/ Ansary ]

 

 

Aktual News

Medan ,Aktual News – Peredaran narkoba jenis daun ganja kering, pil ekstasi dan sabu – sabu harus diberantas maupun digempur habis. Gembong narkoba melawan ditembak.

Demikian dikatakan, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko disela – disela menghadiri launching kampung tangguh anti narkoba di Jalan Karya Utama, Lingkungan 5, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Selasa (29/6/2021).

Kombes Riko Sunarko didampingi Kasat Narkoba Kompol Oloan Siahaan kepada wartawan menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat serta membentuk masyarakat yang sadar akan bahaya narkoba.

“Namun Kita bersama elemen masyarakat bekerjasama dengan instansi TNI-Polri, membentuk program kampung tangguh anti narkoba di Medan,” katanya.

Lanjut Kombes Riko mengatakan, dengan adanya program tersebut diharapkan agar penyebaran narkoba di Medan dapat sama-sama ditanggulangi dengan melibatkan elemen masyarakat.

“Kita kedepannya akan lakukan upaya preventif dengan penyuluhan-penyuluhan yang lebih intensif lagi,” bilangnya.

Karena itu, Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko menegaskan, upaya pencegahan juga akan terus dilakukan bersama-sama dengan melibatkan keluarga agar mengontrol anak dan generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

“Namun untuk mengatasi ketergantungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba, kita juga menyediakan rehabilitasi yang fase-fase penanganannya ada di BNNP Sumut dan Polrestabes Medan,” sebutnya.

Namun demikian, selain melakukan upaya preventif, Polrestabes Medan juga terus melakukan upaya penindakan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba di Medan.

“Tapi kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyetop laju penyebaran peredaran narkoba di Medan,” jelasnya.

Tidak itu saja, polisi juga tidak segan menembak mati gembong maupun sindikat narkoba yang bermain di Kota Medan. “Sudah banyak gembong narkoba masuk kamar jenazah. Sehingga kita serius memberantas narkoba di Kota Medan,” katanya. [ Red/Akt-35/Ansary ]

 

 

Aktual News

Labuhanbatu, Aktual News-Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-28 dan Pencanangan Bhakti Sosial TNI- KB-Kes Tahun 2021 dilabuhanbatu dengan tema Keluarga Keren Cegah Stunting itu, diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada tiga Bhabinsa terbaik dalam pelaksanaan pelayanan sejuta Apsektor, Tali asih kepada masyarakat kurang mampu, Pemberian KTP dan KIA secara gratis.

Bertempat di aula gedung Kodim 0209/Lb jalan Pramuka Kecamatan Rantau Utara Senin 29 Juni 2021, dengan melibatkan seluruh pejabat Forkopimda Labuhanbatu Harganas ke-28 dilakukan secara Protokol Kesehatan Covid-19 yang mana peserta dan tamu undangan terbatas.

Pada kesempatan itu PJ. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang,S.Pi, M.Si, mengatakan acara hari ini merupakan momentum yang sangat strategis dan mengingatkan kita betapa pentingnya memperkuat ketahanan keluarga guna menangkal berbagai hal negatif yang berasal dari lingkungan sekitar.

Jika kita lihat dari tema peringatan harganas tahun ini persoalan stunting merupakan isu nasional dan termasuk salah satu program prioritas nasional. Penghunjukan kepala BKKBN sebagai ketua pelaksana penurunan stunting bukan tanpa alasan, karena penanganan stunting di Indonesia hingga tahun 2024 merujuk kepada undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Apa itu stunting? menurut PJ Bupati kondisi stanting adalah kondisi dimana bayi mengalami gagal tumbuh dan perkembangannya terhambat karena gangguan gizi kronis sehingga kondisi fisik anak cenderung kerdil dan fungsi otak dan motoriknya mengalami keterlambatan.

Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk peduli dan saling bersinergi melakukan berbagai strategi dan upaya dalam mencegah serta menurunkan kasus stunting di Kabupaten Labuhanbatu.Mari kita aktifkan kembali posyandu dengan membekali kader dan bidan desa. Kepada kepala desa agar memanfaatkan dana desa untuk melakukan sosialisasi dan gerakan bersama peduli stunting dengan masyarakat. Peran tokoh agama tokoh masyarakat juga cukup penting untuk mengedukasi masyarakat. Saya yakin dengan tekad dan kemauan bersama maka kita dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa stanting tidak dapat diobati tetapi dapat dicegah tegas, PJ Bupati Labuhanbatu.

Sementara itu Dandim 0209/lb Letkol Inf Asrul Kurniawan,SE,M.Tr(Han) dalam pidatonya nya mengapresiasi acara cara tersebut.” Atas nama institusi kami mengapresiasi acara hari ini dan tentunya merupakan suatu kehormatan kebanggaan bagi kami karena dilaksanakan di ruang pertemuan Makodim 0209 Labuhanbatu. Hal ini menunjukkan bahwa TNI senantiasa berkomitmen terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Jelasnya.

“Sebagai mitra strategis jajaran TNI melalui Babinsa yang ada di wilayah masing-masing dan langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat akan terus berupaya mendorong masyarakat agar ikut ber-KB untuk mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, ” ujar Dandim.

Sebelumnya nya panitia pelaksana kegiatan Hari Keluarga Nasional ke-28, Kepala Dinas P2KB Labuhanbatu Hj. Lidyawati Harahap dalam laporannya menyampaikan Adapun latar belakang pelaksanaan kegiatan tersebut yakni keputusan presiden RI Nomor 39 tahun 2014 tanggal 29 Juni ini ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional, yang bertujuan untuk mengingatkan kan pada seluruh masyarakat akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara keluarga akan selalu menghidupkan, memelihara dan memantapkan serta mengarahkan kekuatan tersebut sebagai perisai dalam menghadapi persoalan yang terjadi.

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini ialah untuk mensinergikan gerakan dan langkah keluarga Indonesia mencegah stanting dan meningkatkan peran stakeholder, tokoh masyarakat dan keluarga dalam pembangunan keluarga di Kabupaten Labuhanbatu.

Dijelaskan Lidia pada pelayanan 1000000 akseptor, Labuhanbatu berhasil melaksanakan pelayanan KB kepada 7.645 Apsektor atau setara dengan 312, 55% yang artinya Labuhanbatu berhasil melampaui target yang diberikan oleh BKKBN perwakilan provinsi. Ujar Lidya.

Adapun rangkaian kegiatan Hari Keluarga Nasional ke-28 tahun 2021 Labuhanbatu diisi dengan pelayanan KB gratis sejuta Apsektor yang dimulai sejak tanggal 24 Juni lalu di seluruh faskes dan praktek bidan mandiri, pemberian apresiasi kepada Babinsa atas dukungannya terhadap program bangga kencana, pembagian sembako kepada 30 keluarga yang kurang mampu, pemberian Akte, KTP dan KIA, pengobatan gratis dan pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja hingga konsultasi keluarga gratis oleh pusat pelayanan keluarga sejahtera kencana.

Terlihat hadir di lokasi PJ Bupati Labuhanbatu Muliyadi Simatupang,S.Pi,M.Si, beserta istri, Dandim 0209/lb Letkol Inf, Asrul Kurniawan Harahap, SE, M.Tr, (HAN) beserta istri, perwakilan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu komisi A, perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat Rantau Utara, Rantau Selatan, Danramil 08 Rantau Prapat, Perwira staf Kodim 0209/ LB, Kepala Puskesmas se-kabupaten Labuhanbatu dan hadirin undangan. [ Red/Akt-01 ]

 

Aktual News

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Setelah proses panjang sejak pihak PT Global Mitra Teknologi (PT GMT) membuat laporan polisi nomor: LP/1409/III/2018/PMJ/Dit Reskrimsus tertanggal 15 Maret 2018, akhirnya Suradi Gunadi di Vonis 2 (dua) tahun penjara dan ditahan di Rutan Salemba sejak tanggal 16 Juni 2021.

Pada awalnya dalam putusan sidang PN Jakpus perkara nomor: 1270/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, tanggal 20 Februari 2020 Hakim menyatakan Terdakwa Suradi Gunadi terbukti mempunyai tunggakan pembayaran atas pembelian Proyektor Merek Epson, LG dan Sony kepada PT GMT sebesar  Rp. 12.217.431.310,- dan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU, tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Oleh sebab itu pada tanggal 03 Maret 2020 JPU melakukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan perkara Nomor: 527 K/PID/2020, kemudian pada tanggal 08 Juli 2020, pihak MA mengabulkan Permohonan Kasasi JPU, dengan vonis membatalkan Putusan PN Jakpus Nomor : 1270/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst tanggal 20 Februari 2020 dan menyatakan Terdakwa Suradi Gunadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suradi Gunadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menanggapi putusan tersebut, Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Direktur PT GMT mengaku prihatin atas hukuman yang harus dijalani Suradi, namun pihaknya berterima kasih kepada majelis hakim MA karena hukum akhirnya bisa ditegakan dan keadilan bisa diterimanya. Dia juga mengatakan, sejak awal dirinya bersama dengan beberapa pihak dari PT GMT di antaranya Sarki Gunawan dan Ali Said Mahanes sudah berupaya menempuh penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan dengan cara menemui Suradi Gunadi beberapa kali di Surabaya. Namun, dikatakan Hoky, upaya tersebut gagal karena Suradi tidak memiliki itikad baik dan malah memilih melayangkan gugatan terhadap pihak PT GMT di PN Jakpus hingga sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu perkara No. 499/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst, dan perkara No. 317/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst serta perkara No. 472/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst.

“Kami menghadapi gugatannya tidak menggunakan jasa pengacara sama sekali karena kami yakin berada pada pihak yang benar.  Buktinya kami menang dan gugatan Suradi tidak dapat diterima oleh Hakim di PN Jakpus meskipun mereka menggunakan jasa dari kantor hukum Nicky-Baling & Partners, dimana menggunakan hingga 6 (enam) orang pengacara atas nama Nicky alias Sung Cen Chion, SH., MH., Baling Kustriyono, SH., MH., Rommy Hardyansah, SH. MH., Oei Halim Wibisono, SH., MH., dan Merliana Goey, S.H., serta Herman Faisal Siregar S.H.,M.Kn.” ungkap Hoky.

Hoky pun menceritakan kronologis perjalanan kasus yang dilaporkannya sejak 15 Maret 2018, dimana pada tanggal 23 Oktober  2018 Suradi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan di Rutan Salemba Jakarta. Dan anehnya, bukannya jerah, Suradi malah diduga membuat laporan palsu di Polda Jatim pada tanggal 28 September 2019 dengan LP No. LPB/854/IX/2019/UM/JATIM, untuk mengkriminalisasi pihak PT GMT. “Kami tentunya melakukan perlawanan dengan melayangkan surat Nomor: 035/PT-GMT/POLDA-JATIM/X/2020 kepada pihak Polda Jatim tentang dugaan laporan palsu tersebut dan saya hadir ke Polda Jatim pada tanggal 02 Desember 2019 dan 28 Oktober 2020,” ujarnya.

Tak berhenti sampai di situ, dikatakan Hoky, Suradi terus berupaya menciptakan pencitraan negatif terhadap pihaknya selaku pimpinan PT GMT melalui media online di Jawa Timur. “Pemberitaan media tersebut sangat merugikan kami sehingga kami membuat permintaan hak jawab. Namun berita yang memuat hak jawab kami hingga kini tidak bisa akses dan diduga sudah dihapus sedangkan 3 (tiga) berita yang direkayasa oleh Suradi masih bisa diakses di media tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait penyelesaian tunggakan yang harus dibayarkan Suradi, pihak PT GMT sudah berusaha melalukan upaya jalan damai melalui pihak keluarga Suradi Gunadi. Namun pihak Suradi Gunadi tidak mau memenuhi kewajibannya dan malah melakukan upaya hukum banding atas perkara No. 472/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, padahal pada saat sidang tidak mampu membuktikan gugatannya, serta tidak mampu menghadirkan satu orang saksipun, sedangkan dari pihak PT GMT menghadirkan hingga 10 (sepuluh) orang saksi, dengan 2 (dua) orang saksi diantaranya adalah dari Pihak Master Dealer yang telah dengan jelas menyatakan tidak mungkin pihak Suradi Gunadi sebagai pihak Master Dealer bisa mempunyai kelebihan pembayaran terhadap pihak Distributor.

Hoky menegaskan, “Tidak masuk logika, jika pihak Master Dealer bisa mempunyai kelebihan pembayaran terhadap pihak Distributor, sebagai bukti dalam perkara pidana Nomor : 1270/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst oleh majelis hakim PN Jakpus telah dinyatakan Pak Suradi mempunyai tunggakan sebesar  Rp. 12.217.431.310,-, kemudian oleh MA telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan serta dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, jadi entah ada tujuan apalagi dibalik upaya banding terhadap perkara No. 472/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst tersebut, mereka selalu menggunakan jalur hukum dan jasa pengacara, padahal seharusnya tunjukan itikad baiknya.” kata Hoky.

Penyelesaian kasus penipuan ini sepertinya telah memasuki babak baru setelah perkara pidana sebelumnya telah inkrah dan terdakwa Suradi terbukti melakukan tindakan pidana penipuan dan dihukum 2 tahun penjara untuk perbuatan penggelapan tahun 2016 hingga tahun 2017, dimana justru pada saat proses sidang gugatan perkara perdata terungkap fakta tentang sesungguhnya Suradi Gunadi diduga melakukan perbuatannya sejak sejak tahun 2012 hingga tahun 2017, bukan hanya pada tahun 2016 hingga tahun 2017 saja.

Oleh sebab itu, pihak Hoky selaku pimpinan PT GMT kemudian kembali melayangkan laporan polisi dengan nomor: LP/3.052/V/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, Tanggal 30 Mei 2020 terkait dugaan penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Suradi Gunadi dan kawan-kawan.

Sampai berita ini diturunkan, Suradi Gunadi selaku terpidana dan sekaligus selaku terlapor kasus penipuan tidak bisa ditemui di Rutan Salemba karena alasan protokol kesehatan dan pihak Rutan belum mengijinkan yang bersangkutan ditemui atau dikunjungi wartawan.

Sebelumnya dalam sidang gugatan Suradi Gunadi perkara No. 472/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst menjadi terungkap, modus operandi Suradi melakukan penipuan dan atau pengelapan dan atau tindak pidana pencucian uang adalah Suradi menggunakan nomer rekening atas nama dirinya dan CV. Cahaya Gemilang. Dimana Suradi bertransaksi dengan pihak PT GMT maupun dengan pihak lain mengunakan nama-nama keluarga dan kerabatnya antara lain dengan inisial LWO, DS, NVW, SG dan MG diduga untuk melarikan atau menggelapkan ataupun pencucian uang perusahaan PT GMT. (*)



NUSANTARAEXPRESS, BENGKALIS - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis cukup sekitar tiga jam secara virtual, dalam sidang di dua sesi dengan majelis berbeda petang tadi, telah menvovis lima terdakwa penyalahgunaan narkoba, dengan hukuman mati, Senin (28/6/21).



Untuk sesi pertama sidang dipimpin oleh ketua majelis Hakim Soni Nugraha, S.H, M.H didampingi dua Hakim Anggota Wimmi D. Simarmata S.H, M.H dan Ulwan Maluf, S.H, dengan tiga terdakwa Nasrudin (NAS) alias Nantan (38), Abdulloh alias Dul (40) dan Andika (AND) alias Andik (38).



Kemudian, barang bukti (BB) berupa narkoba jenis sabu berat bersih 42,4 kilogram (Kg) dan 23 butir pil ekstasi atau seberat 10 kilogram. Perkara ini diungkap oleh petugas Polsek Bantan didampingi Sat Narkoba Polres Bengkalis pada hari Minggu (06/12/20) tahun lalu.



Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di Bangsal Arang, Perairan Sungai Jangkang, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, berupa sabu dan pil ekstasi dari malaysia yang disimpan dalam 4 buah tas di speedboat dari wilayah Malaysia.



Kemudian sidang disesi kedua dipimpin oleh Ketua majelis hakim Ulwan Maluf didampingi dua hakim anggota Ignas Ridlo Anarki, S.H dan Belinda Rosa Alexandra, S.H, dengan dua terdakwa Syarifuddin dan Riki alias Ninja (Riki Ninja), yang juga keduanya divonis mati, sama halnya ketiga terdakwa diatas.



Sedangkan BB narkoba jenis sabu juga berasal dari malaysia, dengan berat 52 kilogram (Kg). Hal ini terungkap dari petugas BNN diperbantukan petugas Bea Cukai Bengkalis, bahwa terdakwa Syarifuddin menjemput sabu ke Malaysia dengan orang tak dikenal, atas suruhan warga binaan Lapas Bengkalis, bernama Riki alias Ninja.



BB ditemukan petugas diatas spedboat di Pantai Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana. Sedangkan Syarifuddin ditangkap petugas di rumah  kediamannya di Kota Dumai, Provinsi Riau.



Putusan majelis hakim dengan menvonis kelima terdakwa tersebut, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kajari Bengkalis Emmanuel Tarigan, S.H dan Irvan R Prayogo, S.H. Atas putusan tersebut, Penasehat Hukum (PH) Windrayanto, S.H menyatakan banding.**

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang mempromosikan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri hingga ke negara Jepang. Promosi seperti itu perlu terus digalakkan untuk menggenjot perekonomian terutama bagi pelaku usaha UMKM yang ikut terpuruk akibat pandemi.

“Segala upaya yang dilakukan pemerintah maupun lembaga lainnya dalam kegiatan membantu pemulihan ekonomi nasional patut kita apresiasi. Saya kira langkah BI ini bisa ditiru oleh lembaga atau institusi lain di negara ini,” kata LaNyalla, Senin (28/6/2021).

Bank Indonesia mempromosikan produk ekonomi kreatif Indonesia ke Jepang dengan membawa berbagai produk dari para pelaku UMKM binaan di 46 Kantor Perwakilan BI. Promosi yang digelar dalam acara ‘Malam Ekonomi Kreatif Indonesia’ itu merupakan penutup dari rangkaian kegiatan Sayembara Desain Batik Indonesia-Jepang yang telah dimulai sejak 14 November 2020 hingga 21 April 2021 lalu.

Promosi, lanjut LaNyalla, merupakan pintu yang sangat tepat untuk memamerkan produk dan menjadi angin segar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM binaan untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usaha.

“Hanya saja perlu dipilih dan dipilah produk UMKM apa yang tepat bagi sebuah negara. Yang pasti produk tersebut harus punya keunggulan, memiliki daya tahan kuat, berbahan lokal sehingga memiliki kontinuitas, terjangkau harganya dan telah melewati proses kurasi yang ketat untuk menjamin kualitas sesuai dengan standar internasional,” jelas LaNyalla.

Senator Jawa Timur itu berharap lembaga atau badan lain menerapkan langkah yang dilakukan BI tersebut. Sebab selain dapat memacu pelaku UMKM, kata LaNyalla, kegiatan promosi akan membuat semakin banyak produk-produk UMKM Indonesia yang bisa diterima pasar internasional dan sesuai standar negara-negara tujuan.

“Selain promosi seperti itu, saya pikir bisa dilakukan juga kegiatan yang memanfaatkan para diaspora atau orang-orang Indonesia yang telah menetap di luar negeri. Mereka bisa dimanfaatkan untuk promosi produk UMKM. Apalagi jumlah diaspora Indonesia di luar negeri cukup besar dan tersebar di sejumlah negara. Kita bisa merintis di negara yang diaspora-diaspora Indonesianya besar. Ini bisa kita manfaatkan,” tuturnya.

Bagi LaNyalla, Jepang merupakan negara tujuan ekspor untuk produk industri kreatif Indonesia yang tertinggi di kawasan Asia. Secara umum total perdagangan di antara kedua negara terus meningkat hingga triwulan I 2021 lalu dengan catatan pertumbuhan sebesar 1,87%. Hal tersebut merupakan pencapaian yang baik mengingat adanya perlambatan permintaan di beberapa negara mitra lainnya karena situasi pandemi.

“Penguatan kolaborasi di sektor ekonomi kreatif harus terus dilakukan untuk mendukung percepatan ekonomi global. Kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Jepang telah menghasilkan banyak hal positif dan memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Ini momentum yang baik,” jelas alumnus Universitas Brawijaya Malang itu.

Selain mempromosikan produk-produk UMKM Indonesia di level global, promosi yang dilakukan BI juga diharapkan akan memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang. Selain itu juga agar memberikan banyak manfaat bagi kedua negara, khususnya di tengah masa pandemi Covid-19. (*)

Jakarta, Aktual News– Setelah proses panjang sejak pihak PT Global Mitra Teknologi (PT GMT) membuat laporan polisi nomor: LP/1409/III/2018/PMJ/Dit Reskrimsus tertanggal 15 Maret 2018, akhirnya Suradi Gunadi di Vonis 2 (dua) tahun penjara dan ditahan di Rutan Salemba sejak tanggal 16 Juni 2021.

Pada awalnya dalam putusan sidang PN Jakpus perkara nomor: 1270/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, tanggal 20 Februari 2020 Hakim menyatakan Terdakwa Suradi Gunadi terbukti mempunyai tunggakan pembayaran atas pembelian Proyektor Merek Epson, LG dan Sony kepada PT GMT sebesar  Rp. 12.217.431.310,- dan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU, tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Oleh sebab itu pada tanggal 03 Maret 2020 JPU melakukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan perkara Nomor: 527 K/PID/2020, kemudian pada tanggal 08 Juli 2020, pihak MA mengabulkan Permohonan Kasasi JPU, dengan vonis membatalkan Putusan PN Jakpus Nomor : 1270/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst tanggal 20 Februari 2020 dan menyatakan Terdakwa Suradi Gunadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suradi Gunadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menanggapi putusan tersebut, Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Direktur PT GMT mengaku prihatin atas hukuman yang harus dijalani Suradi, namun pihaknya berterima kasih kepada majelis hakim MA karena hukum akhirnya bisa ditegakan dan keadilan bisa diterimanya. Dia juga mengatakan, sejak awal dirinya bersama dengan beberapa pihak dari PT GMT di antaranya Sarki Gunawan dan Ali Said Mahanes sudah berupaya menempuh penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan dengan cara menemui Suradi Gunadi beberapa kali di Surabaya. Namun, dikatakan Hoky, upaya tersebut gagal karena Suradi tidak memiliki itikad baik dan malah memilih melayangkan gugatan terhadap pihak PT GMT di PN Jakpus hingga sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu perkara No. 499/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst, dan perkara No. 317/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst serta perkara No. 472/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst.

“Kami menghadapi gugatannya tidak menggunakan jasa pengacara sama sekali karena kami yakin berada pada pihak yang benar.  Buktinya kami menang dan gugatan Suradi tidak dapat diterima oleh Hakim di PN Jakpus meskipun mereka menggunakan jasa dari kantor hukum Nicky-Baling & Partners, dimana menggunakan hingga 6 (enam) orang pengacara atas nama Nicky alias Sung Cen Chion, SH., MH., Baling Kustriyono, SH., MH., Rommy Hardyansah, SH. MH., Oei Halim Wibisono, SH., MH., dan Merliana Goey, S.H., serta Herman Faisal Siregar S.H.,M.Kn.” ungkap Hoky.

Hoky pun menceritakan kronologis perjalanan kasus yang dilaporkannya sejak 15 Maret 2018, dimana pada tanggal 23 Oktober  2018 Suradi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan di Rutan Salemba Jakarta. Dan anehnya, bukannya jerah, Suradi malah diduga membuat laporan palsu di Polda Jatim pada tanggal 28 September 2019 dengan LP No. LPB/854/IX/2019/UM/JATIM, untuk mengkriminalisasi pihak PT GMT. “Kami tentunya melakukan perlawanan dengan melayangkan surat Nomor: 035/PT-GMT/POLDA-JATIM/X/2020 kepada pihak Polda Jatim tentang dugaan laporan palsu tersebut dan saya hadir ke Polda Jatim pada tanggal 02 Desember 2019 dan 28 Oktober 2020,” ujarnya.

Tak berhenti sampai di situ, dikatakan Hoky, Suradi terus berupaya menciptakan pencitraan negatif terhadap pihaknya selaku pimpinan PT GMT melalui media online di Jawa Timur. “Pemberitaan media tersebut sangat merugikan kami sehingga kami membuat permintaan hak jawab. Namun berita yang memuat hak jawab kami hingga kini tidak bisa akses dan diduga sudah dihapus sedangkan 3 (tiga) berita yang direkayasa oleh Suradi masih bisa diakses di media tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait penyelesaian tunggakan yang harus dibayarkan Suradi, pihak PT GMT sudah berusaha melalukan upaya jalan damai melalui pihak keluarga Suradi Gunadi. Namun pihak Suradi Gunadi tidak mau memenuhi kewajibannya dan malah melakukan upaya hukum banding atas perkara No. 472/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, padahal pada saat sidang tidak mampu membuktikan gugatannya, serta tidak mampu menghadirkan satu orang saksipun, sedangkan dari pihak PT GMT menghadirkan hingga 10 (sepuluh) orang saksi, dengan 2 (dua) orang saksi diantaranya adalah dari Pihak Master Dealer yang telah dengan jelas menyatakan tidak mungkin pihak Suradi Gunadi sebagai pihak Master Dealer bisa mempunyai kelebihan pembayaran terhadap pihak Distributor.

Hoky menegaskan, “Tidak masuk logika, jika pihak Master Dealer bisa mempunyai kelebihan pembayaran terhadap pihak Distributor, sebagai bukti dalam perkara pidana Nomor : 1270/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst oleh majelis hakim PN Jakpus telah dinyatakan Pak Suradi mempunyai tunggakan sebesar  Rp. 12.217.431.310,-, kemudian oleh MA telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan serta dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, jadi entah ada tujuan apalagi dibalik upaya banding terhadap perkara No. 472/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst tersebut, mereka selalu menggunakan jalur hukum dan jasa pengacara, padahal seharusnya tunjukan itikad baiknya.” kata Hoky.

Penyelesaian kasus penipuan ini sepertinya telah memasuki babak baru setelah perkara pidana sebelumnya telah inkrah dan terdakwa Suradi terbukti melakukan tindakan pidana penipuan dan dihukum 2 tahun penjara untuk perbuatan penggelapan tahun 2016 hingga tahun 2017, dimana justru pada saat proses sidang gugatan perkara perdata terungkap fakta tentang sesungguhnya Suradi Gunadi diduga melakukan perbuatannya sejak sejak tahun 2012 hingga tahun 2017, bukan hanya pada tahun 2016 hingga tahun 2017 saja.

Oleh sebab itu, pihak Hoky selaku pimpinan PT GMT kemudian kembali melayangkan laporan polisi dengan nomor: LP/3.052/V/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, Tanggal 30 Mei 2020 terkait dugaan penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Suradi Gunadi dan kawan-kawan.

Sampai berita ini diturunkan, Suradi Gunadi selaku terpidana dan sekaligus selaku terlapor kasus penipuan tidak bisa ditemui di Rutan Salemba karena alasan protokol kesehatan dan pihak Rutan belum mengijinkan yang bersangkutan ditemui atau dikunjungi wartawan.

Sebelumnya dalam sidang gugatan Suradi Gunadi perkara No. 472/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst menjadi terungkap, modus operandi Suradi melakukan penipuan dan atau pengelapan dan atau tindak pidana pencucian uang adalah Suradi menggunakan nomer rekening atas nama dirinya dan CV. Cahaya Gemilang. Dimana Suradi bertransaksi dengan pihak PT GMT maupun dengan pihak lain mengunakan nama-nama keluarga dan kerabatnya antara lain dengan inisial LWO, DS, NVW, SG dan MG diduga untuk melarikan atau menggelapkan ataupun pencucian uang perusahaan PT GMT. [ Red/Akt-01 ]

 

Aktual News

NUSANTARAEXPRESS, KUPANG, NTT - Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia, pada saat bersamaan menargetkan Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) bisa menjangkau 12,5 juta masyarakat secara nasional di tahun 2021. Di Nusa Tenggara Timur, Menkominfo menargetkan GNLD bisa menjangkau 200 ribu masyarakat terliterasi.

"Untuk Nusa Tenggara Timur sambil membangun infrastruktur digitalnya, sambil membangun BTS-nya, tahun ini saya berharap ada 200 ribu setidaknya masyarakat NTT harus mengambil bagian di dalam Gerakan Nasional Literasi Digital atau basic skills digital," ujarnya dalam kegiatan Literasi Digital bersama pemuda Gereja Masehi Injil di Timor, Kabupaten Kupang, Senin (28/06/2021).

Menteri Johnny menyatakan GNLD Siberkreasi pernah mendapatkan penghargaan internasional WSIS Prize di United Nation International Telecommunication Union (ITU) PBB.

"Juara satu di dunia yang dapat winner itu Program Gerakan Nasional Literasi Digital ini. Kalau dunia saja mengakui itu sebagai gerakan yang hebat, jangan sampai kita tidak manfaatkan. Kalau Indonesia menggunakannya, jangan sampai kampungnya Menteri dan kampungnya Gubernur NTT tidak manfaatkan," jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, GNLD menjadi penting bagi generasi muda. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menerapkan program tersebut dengan fokus pada empat prioritas, yaitu keamanan digital, etika digital, masyarakat digital, dan budaya digital.

"Di empat prioritas program ini, saya harapkan nanti masyarakat itu dilibatkan agar kita menguasai dan paham apa itu digital," tandasnya.

Sebelumnya,  dalam  Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Base Transceiver Station  dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, Menkominfo menyatakan mempercepat penyelesaian 421 dengan target tuntas di tahun 2022. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan jangkauan sinyal telekomunikasi dan internet dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.

On Boarding UMKM

Menkominfo menjelaskan Program GNLD juga memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM dan ultra mikro. Bahkan Menteri Johnny meyakini pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur NTT Viktor Laiskodat memiliki harapan yang sama.

"Maka UMKM kita, ultra mikro dan kegiatan-kegiatan harian yang berkaitan dengan ekonomi kita masuk dan on boarding ke dalam digital UMKM, digital ultra mikro," ujarnya.

Selama mengunjungi kota dan kabupaten Kupang, Menkominfo melihat potensi produk-produk lokal yang perlu didukung untuk on boarding ke ekosistem digital.

"Produk-produk hasil karya kita langsung masuk di marketplace secara digital, maka pasarnya tidak lagi pasar di Kupang atau di mana saja, tapi pasarnya di wilayah cross border atau wilayah dunia," jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, makanan khas Kupang seperti Se'i tidak hanya dijual di pasar-pasar nasional, tetapi juga di dunia tanpa batas dengan memanfaatkan ruang digital.

"Kita dihubungkan melalui market place dan untuk bisa itu kita harus on boarding. Saya tentu berharap adik-adik GMIT mengambil hal-hal yang secara khusus dan spesifik, masuk ke dalam kegiatan itu, bukan untuk bahan diskusi kita saja, bukan untuk diobrol sambil minum kopi saja, tapi mengambil bagian secara nyata di dalam kegiatan literasi dan produk-produknya nanti. Itu yang paling basic," ujarnya.

Menkominfo mengharapkan setiap tahunnya Provinsi NTT menghasilkan lebih banyak talenta digital melalui Program GNLD ini. Hal itu menurutnya sebagai arena baru bagi generasi muda.

"Ini arena baru kita, ini akan menghantar masyarakat kita untuk meloncat. Jangan kita tonton, jangan kita pandangnya, tapi kita ikut dan mengambil bagian secara aktif dalam program ini, tandasnya.

Kementerian Kominfo dengan semua kemampuan, keterampilan dan ekosistem mitra kerja, termasuk global teknologi company, mengajak dan secara bersama-sama menyukseskan program GNLD untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

"Secara khusus Nusa Tenggara Timur, model yang dilaksanakan di sini harus menjadi model yang nanti diterapkan secara nasional, gagasan datang dari Nusa Tenggara Timur, model datang dari Nusa Tenggara Timur, dan capaiannya juga harus dimulai di Nusa Tenggara Timur, itu yang kita harapkan tingkat dasar," tuturnya.

Menteri Johnny menyatakan masyarakat dapat berpartisipasi dalam program ini dengan mengakses informasi terkait kelas-kelas literasi digital melalui akun Instagram Siberkreasi dan melalui tautan event.literasidigital.id.

Selain itu, para Jemaat maupun Pengerja Gereja juga dapat memanfaatkan Panduan Kurikulum dan Seri Modul Literasi Digital yang telah disusun oleh Kementerian Kominfo dan Mitra Pegiat Literasi Digital melalui tautan literasidigital.id.

Adapun modul literasi digital terdiri dari empat tema, yaitu Budaya Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital, dan Cakap Bermedia Digital. "Kesemuanya disusun berdasarkan dengan empat pilar kurikulum literasi digital, yaitu Digital Skills, Digital Safety, Digital Ethics, dan Digital Culture," imbuhnya.

Selain menghadiri kegiatan literasi digital, di tempat yang Menkominfo juga menghadiri kegiatan Musyawarah Pelayanan ke IV Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT).

Dalam kegiatan yang dilakukan secara hybrid itu, Menteri Johnny didampingi Gubernur NTT Viktor Laiskodat, juga dihadiri Bupati Kabupaten Kupang Korinus Masneno, Wakil Bupati Kabupaten Kupang Jerry Manafe, serta Jajaran Pengurus Sinode Grup. [AYH]

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Aktivitas tambang galian C di Bottolai, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan mendapat protes warga. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah daerah (pemda) menghentikan aktivitas tambang untuk sementara hingga ditemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Akibat pekerja tambang yang tetap ingin melakukan aktivitasnya, bentrokan dengan warga terjadi pada Minggu (27/6/2021). Bahkan baku hantam hampir terjadi saat warga menutup akses jalan ke area tambang.

“Pemkab Barru harus segera merespons peristiwa ini. Karena bila tidak ditanggapi dengan serius, dikhawatirkan akan terjadi bentrokan susulan yang menyebabkan timbulnya korban,” ungkap LaNyalla, Senin (28/6/2021).

Ditambahkannya, aktivitas tambang diprotes warga lantaran menyebabkan jalanan rusak. LaNyalla menyebut, Pemkab Barru seharusnya mengikuti rekomendasi DPRD setempat yang sudah memerintahkan agar pertambangan di Bottolai dihentikan sementara.

“Pihak penambang bersikeras tetap ingin melakukan aktivitas karena merasa belum ada surat resmi atau legalitas untuk penghentian sementara. Ini menjadi ranah Pemda, yang semestinya segera menerbitkan surat supaya aktivitas pertambangan dihentikan sementara sesuai dengan rekomendasi DPRD,” ucapnya.

Senator Jawa Timur itu juga meminta perusahaan tambang segera membuat akses jalan baru menuju lokasi tambang. Dengan begitu, kata LaNyalla, truk armada penambang tidak lagi melewati permukiman warga.

“Ini juga harus dibuat kesepakatan antara pihak penambang, Pemda, dan warga. Harus ada win win solution sehingga aktivitas pertambangan tidak merugikan. Kasihan jalan warga jadi rusak jika truk tambang terus melewati akses jalan di permukiman,” tegasnya.

LaNyalla pun meminta kepada aparat yang berwenang agar mengamankan lokasi tambang. Hal tersebut sebagai antisipasi kembali terjadinya bentrok.

“Bagaimanapun, aktivitas tambang tidak boleh sampai merusak lingkungan dan mengganggu hajat hidup masyarakat. Kembali saya meminta kerja cepat pemda menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai karena lelet menjalani rekomendasi DPRD, nantinya memicu permasalahan baru,” kata LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI itu juga meminta warga untuk menahan diri. Selain itu, LaNyalla mengingatkan kepada pihak penambang agar tidak berbuat semena-mena.

“Kedua belah pihak harus menghindari aksi-aksi anarkis. Selesaikan masalah secara musyawarah untuk mufakat, supaya menghindari kejadian yang tidak kita inginkan,” tutupnya. (*)

NUSANTARAEXPRESS, JAKARTA - Kementerian PUPR RI tengah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku selaku Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pemanfaatan rusun serta pengadaan meubelair di dalam unit hunian.

Rencana ini dilakukan Kementerian PUPR RI untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penderita Virus Covid-19 di Ibu Kota Jakarta dengan menyiapkan Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput (Rusun Pasar Rumput) sebagai fasilitas isolasi/observasi untuk menambah kapasitas tampung pasien Covid-19.

"Berdasarkan arahan Menteri PUPR kepada kami, Rusun Tingkat Tinggi Pasar Rumput akan disiapkan sebagai tempat isolasi karena jumlah pasien Covid-19 terus meningkat," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Sabtu (26/6/2021).

Menurut Khalawi, untuk mempercepat rencana pemanfaatan Rusun Pasar Rumput di Manggarai sebagai fasilitas isolasi/observasi Covid-19, Ditjen Perumahan telah menerjunkan tim monitoring yang terdiri dari Direktorat Rumah Susun dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa I untuk mempersiapkan sejumlah fasilitas pendukungnya pada Kamis (24/6/2021).

Rusun Tingkat Tinggi Pasar Rumput selesai dibangun Kementerian PUPR RI dan telah diserahterimakan kepada Pemprov DKI Jakarta pada September 2019 lalu. Konstruksi rusun terdiri dari tiga tower setinggi 25 dengan total kapasitas 1.984 unit.

"Kami harap proses persiapan Rusun Pasar Rumput sebagai tempat isolasi pasien Covid-19 bisa segera diselesaikan dalam waktu dekat. Sebab ketersediaan tempat isolasi dan perawatan pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan rumah sakit rujukan yang hampir penuh membuat pemerintah harus menyediakan alternatif tempat isolasi," ujar Khalawi.

"Pemanfaatan rumah susun tahap pertama di Tower 1 direncanakan pada hari akhir bulan Juni, sedangkan pemanfaatan Tower 2 dan Tower 3 direncanakan setelah Tower 1 sudah terisi penuh," jelas Khalawi.

"Akses masuk ke tempat isolasi di lantai 4 sampai dengan 25 menggunakan lift yang terpisah. Kami tengah mempersiapkan pemasangan penyejuk udara atau air conditioner (AC) pada unit satuan rumah susun, sementara untuk pengadaan meubelair yang digunakan oleh pasien Covid-19 akan difasilitasi oleh BNPB dan Pemprov DKI Jakarta," ujar Khalawi.

Rusun Pasar Rumput yang dibangun Kementerian PUPR RI ini memiliki luas bangunan untuk hunian 119.325 m2. Sejumlah fasilitas tersedia pada rusun diantaranya pasar di lantai 1 dan 2 dengan total luas 12.433 meter persegi serta ruang kegiatan sosial di lantai dengan luas 6.302 m2. Adapun unit hunian yang digunakan mulai lantai 4 hingga 25 dengan luas per unit 36 m2 terdiri dari ruang tamu/keluarga, ruang makan, 2 kamar tidur, toilet, kamar mandi, dan ruang servis. [*]

NUSANTARAEXPRESS, KUPANG, NTT - Pemerintah fokus menyelesaikan pembangunan Base Transceiver Station di seluruh wilayah terdepan, tertinggal dan terpencil (3T), khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersisa 421 BTS yang ditargetkan rampung tahun 2022. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate percepatan pembangunan itu bisa dilakukan dengan dukungan penuh pemerintah daerah.

“Ada 421 BTS untuk 421 desa yang akan diselesaikan pada tahun 2021 ini, dan tahun depan 2022. Saya harapkan ini bisa dilakukan akselerasi sehingga lebih cepat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, di Hotel Aston Kupang, Senin (28/06/2021).



Menurut Menteri Johnny, pembangunan BTS membutuhkan koordinasi yang baik antara Kementerian Kominfo dan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan penyediaan lahan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

“Mengapa itu, karena BTS gak bisa dibangun di langit, BTS juga tidak bisa dibangun di dasar laut atau di air, dia bisa dibangun di lahan, di darat, di tanah. Ini penting sekali agar koordinasi Kominfo dengan pemerintah daerah memastikan tersedianya lahan dengan koordinat yang tepat, yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan desa, kecamatan dan kabupaten,” jelasnya.

Menkominfo menegaskan pembangunan BTS perlu diselaraskan dengan encana pembangunan daerah agar coverage sinyal telekomunikasi dan internet dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.



“Yang saya harapkan sekarang kita sama-sama menentukan titiknya, yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah agar di wilayah di mana ada coverage sinyalnya, di situlah nanti pemukiman masyarakat, di situlah nanti kantor layanan pemerintahan, disitulah nanti sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya,” tegasnya.

Oleh karena itu, Menurut Menteri Johnny mengharapkan agar penyediaan lahan untuk pembangunan BTS berada di lokasi yang dekat dengan pemukiman, sarana pendidikan dan pelayanan masyarakat. Hal itu diperlukan agar tidak lagi beredar informasi siswa maupun guru harus naik ke gunung untuk mencari akses sinyal internet.

“Kepala desa mau rapat streaming, video conferencecall naik pohon, jangan sampai lagi. Kita perlu sama dan sejalan, itulah gunanya rapat koordinasi kita hari ini untuk menentukan di mana titik-titiknya, sehingga pembangunan dan BTS itu berdampak panjang sejalan dan seirama, searah dengan pembangunan wilayah, aktifitas masyarakat sendiri ada di sana, itu penting sekali,” ungkapnya.



Kepada Gubernur NTT, Bupati dan Walikota se-NTT yang hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Menkominfo mengimbau dan mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan infrastruktur TIK. Bahkan dengan penyediaan akses telekomunikasi di wilayah yang kini blankspot, diharapkan akan mendukung transformasi digital di NTT.

“Saya tidak berharap nanti ada lagi wilayah kegiatan masyarakat yang blankspot, jadi akan dibangun 421 BTS ini satu titik awal lompatan dan fondasi transformasi digital, migrasi aktifitas masyarakat Nusa Tenggara Timur dan aktifitas ruang fisik ke aktifitas ruang-ruang digital,” ujarnya.

Selain membangun BTS di seluruh wilayah NTT, Menteri Johnny menjelaskan pemerintah daerah juga perlu menyiapkan talenta digital yang memadai.

“Talenta digital di Nusa Tenggara Timur akan dan harus menjadi lompatan raksasa kita agar setara dengan saudara dan sahabat sebangsa dan tentunya tetangga kita,” tandasnya.

Energi Positif


Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menyatakan, rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate memberikan energi positif dan semangat bagi masyarakat NTT dan pemerintah daerah untuk bekerja dan mengejar ketertinggalan.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur sangat bergembira dan bahagia hari ini, karena kehadiran Pak Menteri dan seluruh pejabat hadir di provinsi di Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.

Gubernur NTT menjelaskan bahwa rapat koordinasi untuk kecepatan pembangunan BTS di NTT itu merupakan sebuah wujud lompatan budaya kerja.

“Banyak yang bilang ini karena Covid-19, apapun alasannya, tapi sebelum pantang kerja dari manusia dengan peradaban baru, itu kita mampu meraih seluruh mimpi-mimpi kita, dan karenanya Nusa Tenggara Timur sedang menyiapkan secara serius,” jelasnya

Kepada kepala daerah se-Provinsi NTT, Gubernur Viktor menegaskan dengan dibangunnya infrastruktur TIK secara serius oleh Kementerian Kominfo perlu disambut dan dimanfaatkan dengan baik.

"Kalau Pak Menteri dengan jajaran sudah bekerja luar biasa, Direktur BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) untuk Infrastrukturnya membangun hebat di NTT, tapi kalau sumber daya manusianya tidak ada di desa, semata-mata membangun jalan tapi tidak ada manfaat apa-apa," imbuhnya.

Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah. Kegiatan juga berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Lokasi BTS


Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Bambang Nugroho merinci pembangunan BTS lokasi baru sebanyak 421 di Provinsi NTT.

"BTS 4G tersebut akan dibangun di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 24 lokasi, Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 66 lokasi, Kabupaten Alor sebanyak 33 lokasi, Kabupaten Ende sebanyak 59 lokasi, Kabupaten Kupang sebanyak 24 lokasi," ujarnya.

Kemudian, di daerah lain mencakup Kabupaten Lembata sebanyak 31 lokasi, Kabupaten Nagekeo 1 lokasi, Kabupaten Rote Ndao 15 lokasi, dan Kabupaten Sabu Raijua 3 lokasi.

"Juga di Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 21 lokasi, Kabupaten Sumba Timur sebanyak 89 lokasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 15 lokasi, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 4 lokasi, Kabupaten Manggarai sebanyak 31 lokasi, Kabupaten Sumba Barat sebanyak 4 lokasi, dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1 lokasi," paparnya.

Direktur Infrastruktur BAKTI Kominfo menegaskan sampai saat ini, pembangunan BTS 4G di NTT sudah mencapai tahap ready for construction (RFC).

"Sudah 82 titik yang saat ini statusnya RFC. Diperkirakan pada rentang September hingga November tahun 2021 ini semua sudah akan on-air,” tutur Bambang Nugroho," imbuhnya.

Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah. Kegiatan juga berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. [AYH]
Diberdayakan oleh Blogger.