AKTUAL INVESTIGASI

Jayanti, Aktual News–Dari pantauan awak media online AktualNews.co.id, dalam sepekan terakhir minggu 26/09/2021. Pukul 13:14 Wib, tampak beberapa armada dump truk tanah melintas bebas memasuki kawasan industri PT Mayora Tbk, kecamatan Jayanti kabupaten Tangerang, padahal waktu masih di jam larangan melintas untuk kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Perbup kabupaten Tangerang. Nomor 47 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018, tentang pembatasan waktu operasional mobil barang pada ruas jalan di wilayah kabupaten Tangerang. seperti diketahui di dalam Perbup Nomor 47 Tahun 2018, tentang pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang seperti, tanah, batu dan pasir jam operasionalnya dimulai pada pukul 22:00 Wib, sampai pukul 05:00 Wib,

Mengutip dari pemberitaan media online lokal IndependentNews45, 07/09/2021, dengan judul “Wow!!! Kontribusi Mobil Dump Truck Tanah Yang Langgar Perbup Nilainya Pantastis 50 Juta” dan media online AktualNews.co.id, 11/09/2021, juga turut menyikapi dan menelusuri adanya pemberitaan dari media online tersebut, dengan judul berita seperti di sebutkan di atas, dari pantau awak media online AktualNews.co.id, dalam sepekan ini mobilitas Dump Truck Tanah, minggu 26/09/2021, pukul 13:14 Wib melintas dengan bebas di jalan raya menuju ke kawasan industri PT Mayora Tbk, kecamatan Jayanti guna membuang tanah urugan diduga kuat dengan bebasnya dump truk tanah melintas di jalan raya tersebut berdasarkan sudah adanya upeti atau uang koordinasi kepada oknum sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ), uang sebesar itu seharusnya sudah masuk kategori pemerasan namun sayang pihak terkait tidak berani mengambil sikap tegas, patut diduga uang koordinasi tidak hanya kepada oknum sipil saja namun ada indikasi kuat uang koordinasi juga masuk ke pihak lain.

Dan terkait pengurugan lahan di kawasan industri PT Mayora Tbk, yang berlokasi di kecamatan Jayanti kabupaten Tangerang, patut di pertanyakan kegiatan pengurugan di kawasan industri PT Mayora Tbk, tersebut apakah pihak PT Mayora Tbk, apakah sudah mengantongi izin sepeti izin prinsip (IP), dan AMDAL

Dari wawancara awak media online AktualNews.co.id, dengan salah satu narasumber mengatakan kegiatan pengurugan di kawasan industri PT Mayora Tbk kecamatan Jayanti kabupaten Tangerang, tersebut sudah berlangsung kurang lebih sekitar dua bulanan dan memang ada yang mengkoordinasi setiap individu ada yang memegang 15 unit dump truk tanah urugan ke kawasan industri PT Mayora Tbk, yang menjadi pertanyaan besar dimana Perbup Nomor 47 Tahun 2018, tentang pembatasan waktu operasional mobil barang, tanah, pasir dan batu seperti apa pertanggung jawaban dari Perbup tersebut
[ Red/Akt-26/Har ]

Aktual News

Kabupaten Serang Aktual News – Adanya beredar video Sekolahan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kober Tunas Harapan di Desa Kendayakan kecamatan Kragilan kabupaten Serang Prov.Banten dengan penyegelan di pintu sekolahan oleh warga yang mengaku ahli waris.

Pada saat pintu di segel guru dan murid hanya bisa pasrah melihat yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut. Senin, ( 27/9/2021).

Dengan video yang berdurasi 2.51 Menit saat sekolahan PAUD Kober Tunas Harapan disegel seorang perempuan dengan menggunakan bahasa jawa serang mengatakan.

” Kalo ibu-ibu anaknya pengen sekolah disini bikin surat perjanjian kalau anak anaknya tidak bayar, nanti saya buka ,” kata perempuan dalam video tersebut.

Perempuan tersebut juga mempersilahkan bangunan yang disegelnya digunakan jika pihak sekolah telah membayar sewa.

” Bikin perjanjian kalau PAUD ini tidak bayar, jangan salah paham dikiranya anak-anak enggak boleh sekolah ,” tungkas perempuan dalam video tersebut.

Saat awak media Aktualnews.co.id mewawancarai pihak sekolahan PAUD Kober Tunas Harapan bertemu dengan Muslihat selaku kepala Sekolah.

Kejadian ini dari tahun kemarin kata Muslihat ” kalo kita urusan sekolah kalo urusan tanah tidak tahu, Pak Abu yang mengaku ahli waris tidak mau sekolah ini dipakai dan pihak sana kepinginnya disewa.

karena tanah ini bukan milik saya, terserah urusan desa kata saya pada orang yang mengaku ahli waris, orang yang mengaku ahli waris tersebut menjawab ” ya udah kalo begitu jangan dipakai kecuali mau bayar.

Pada saat kejadian kita lagi belajar dan tiba-tiba pintu sekolahan dipalang oleh pak Abu, saya bilang pak entar sih jangan ditutup dulu anak anak lagi belajar kata saya dan pak Abu menjawab ” gak mau tau saya cape pokoknya saya mah kalo mau, datang ke rumah, kalo gak dibeli atau disewa, dan saya bilang itu mah urusan desa ,” Tutup kepala sekolah.[Red/Akt-49/Agi]

Aktual News

Serang, Aktual News – Kepala Penerangan Korem 064/MY Mayor Inf Ade Hermansyah melaksanakan ramah tamah Silahturahmi bersama Perwakilan Organisasi Pers yang ada di Banten, di ruangan Kepenrem 064/MY, Senin, (27/09/2021).

“Sebanyak 9 (Sembilan) Wartawan-Wartawati terdari dari PWI, MOI, KWRI, Pokja Provinsi, Reportase Banten yang hadir dalam kegiatan tersebut dalam rangka menjalin silahturahmi bersama insan pers yang ada di Banten”.

“Dikatakan Kapenrem 064/MY bahwa di era globalisasi sangat penting system Informasi yang tertuang didalam media cetak, media elektronik dan media sosial,”

“Sehingga diharapkan kepada seluruh Insan pers dapat menggelola media sosial dengan bijak, beritakan berita-berita yang membangun dan humanis,”

Kapenrem 064/MY menyampaikan Berita yang menyejukkan pembacanya, sehingga masyarakat Banten di penghujung tahun 2021 ini dapat beraktifitas dengan baik dan tetap mempedomani Protokol Kesehatan,”

“Saya sangat apresiasi kepada seluruh insan pers yang telah membantu memberitakan Kegitan Korem 064/MY Khususnya berita Danrem 064/MY dengan baik untuk diberitakan”, Ucapnya Mayor Inf Ade.

Akhirnya dihimbau kepada seluruh warga Banten dapat mematuhi protokol Kesehatan karena kasus Covid-19 di Banten sudah menurun, tetap lakukan 3M dan 1 K yaitu Menggunakan Masker, Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan hindari kerumunan, tutupnya Kapenrem 064/MY.[Red/Akt-49/Agi]

Aktual News

Garut, Aktual News – Setelah berpuluh-puluh tahun krisis air bersih, warga desa Cicayur Tonggoh, kecamatan Cigedug Kabupaten Garut, akhirnya bisa melakukan pengeboran sumur, dari terobosan Gerakan Yayasan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) Al-Hikmah, untuk kemaslahatan khususnya lingkungan yayasan, umumnya untuk seluruh anggota masyarakat setempat.

Pengeboran ini merupakan pengeboran air yang kedua kalinya, setelah sempat dilakukan sebelumnya oleh pemerintahan setempat, sedalam 70 meter, namun terkendala. Diketahui, pengeboran ini mencapai kedalaman 80 meter, dan kurang lebih membutuhkan waktu penyelesaian sekitar satu bulan. Penggalangan dana untuk pengeboran itu sendiri adalah dari donator ibu haji widjayanti yang merupakan mantan Direktur RSUD garut.

“kebetulan waktu itu saya sebagai alumni SMA 3 Bandung sedang ingin melakukan syukuran, kebetulan kami melihat iklan di media sosial, bahwa LKS Al-hikmah yang merupakan rumah yatim dan duafa tengah membutuhkan donator untuk proses pengeboran air bersih. Jadi, kami yang memang sedang ingin melakukan bakti sosial akhirnya memutuskan untuk menyalurkan maksud kamu lewat program ini, “ ungkap HJ widyanti yang Ketika itu sedang betrkunjung di lokasi pengeboran.

“saya melihat waktu itu begitu banyak santri disini. Kemudian saya rasa, akan sangat bermanfaat sekali pegeboran air bersih ini, baik bagi Yayasan, maupun untuk masyarakat sekitar, “ lanjutnya.

Begitu besar antusias masyarakat untuk ikut berpastisispasi dalam pelaksaan kegiataan nya. Meski demikian, aparat desa hanya bisa memberikan dukungan secara material semacam alat-alat pengeboran, hal ini karena memang pengeboran tersebut belum disebar luaskan.

Bagi masyarakat desa Cicayur sendiri, air bersih begitu penting, baik untuk minum ataupun untuk kebersihan sehari hari. Biasanya, untuk mendapatkan air bersih, masyarakat perlu menempuh jarak paling jauh sampai 3 km dari pemukiman. Biasanya mereka menggunakan mobil pick up, juga kendaraan bermotor. Sementara untuk penduduk yang memang bertempat tinggal sekitar sumber air, mereka biasanya menggunakan diligen.[Red/Akt-45/Dristy Aulia]

Aktual News

Medan, Aktual News – Anggota Komisi II DPRD Medan Johannes Hutagalung pertanyakan dasar dan kriteria pengadaan baju seragam sekolah dan sepatu bagi siswa kurang mampu di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan. Pengalokasian anggaran sekitar Rp 7 Miliar di APBD Pemko Medan 2021 untuk SD dan SMP pada masa pandemi Covid 19 saat ini patut dipertanyakan.

“Seberapa urgen pengalokasian anggaran itu dan bagaimana realisasi sistem pendistribusiannya di lapangan. Kita kuatir penyaluran tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan Sosial apabila pembagian tidak merata. Apalagi, kondisi saat ini banyak warga Medan menjadi kurang mampu akibat dampak Covid 19,” ucap Johannes Hutagalung saat pembahasan P APBD TA 2021 Pemko Medan bersama Dinas Pendidikan Kota Medan, di ruang Komisi II gedung DPRD Medan, Minggu (26/9/2021).

Namun rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Surianto didampingi Wakil Ketua Sudari ST, sekretaris Dhiyaul Hayati, Modesta Marpaung, Haris Kelana Damanik, Johannes Hutagalung, Wong Cun Sen Tarigan dan Afif Abdillah. Hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Adlan didampingi Kabid Mulyadi dan staf Ilhama.

Lalu dikatakan Johannes, berapa banyak warga miskin yang mendapat bantuan itu. Apakah dengan jumlah segitu sudah mencover seluruh siswa miskin di Kota Medan. “Disdik harus transparan, berapa yang dapat dan sekitar berapa yang belum. Harus jelas sehingga benar benar dirasakan dan tepat sasaran,” bilang politisi PDI P itu.

Bilang Johannes Hutagalung, Dianya akan mengawal bantuan itu agar tepat sasaran. “Kita tidak setuju apabila pengadaan bantuan itu menjadi ajang manfaat mencari keuntungan secara pribadi kerna golongan,” tegasnya.

Selaku konterpart Dinas Pendidikan harus mengetahui sasaran bantuan dimaksud. “Karena kita cukup banyak menerima pengaduan dan keluhan di masyarakat perlunya bantuan bagi anak sekolah. Maka sangat tepat Komisi II perlu dilibatkan terkait upaya peningkatan pendidikan di Kota Medan,”katanya.

Tapi menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan Adlan melalui stafnya Ilhama menyampaikan, di Tahun 2021 pihaknya ada mengalokasikan anggaran baju seragam sekolah untuk SD dan SMP sekitar Rp 7 Miliar.

Anggaran itu diperuntukkan pengadaan baju seragam untuk siswa miskin. Adapun kriteria bagi siswa yang mendapat harus memiliki surat miskin dari Lurah yang dikordinir oleh kepala sekolah dan yang mendapat saat ini masih berdasarkan kuota.[Red/Akt-35/Ansary]

Aktual News

Medan, Aktual News – Anggota Komisi II DPRD Medan Johannes Hutagalung pertanyakan dasar dan kriteria pengadaan baju seragam sekolah dan sepatu bagi siswa kurang mampu di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan. Pengalokasian anggaran sekitar Rp 7 Miliar di APBD Pemko Medan 2021 untuk SD dan SMP pada masa pandemi Covid 19 saat ini patut dipertanyakan.

“Seberapa urgen pengalokasian anggaran itu dan bagaimana realisasi sistem pendistribusiannya di lapangan. Kita kuatir penyaluran tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan Sosial apabila pembagian tidak merata. Apalagi, kondisi saat ini banyak warga Medan menjadi kurang mampu akibat dampak Covid 19,” ucap Johannes Hutagalung saat pembahasan P APBD TA 2021 Pemko Medan bersama Dinas Pendidikan Kota Medan, di ruang Komisi II gedung DPRD Medan, Minggu (26/9/2021).

Namun rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Surianto didampingi Wakil Ketua Sudari ST, sekretaris Dhiyaul Hayati, Modesta Marpaung, Haris Kelana Damanik, Johannes Hutagalung, Wong Cun Sen Tarigan dan Afif Abdillah. Hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Adlan didampingi Kabid Mulyadi dan staf Ilhama.

Lalu dikatakan Johannes, berapa banyak warga miskin yang mendapat bantuan itu. Apakah dengan jumlah segitu sudah mencover seluruh siswa miskin di Kota Medan. “Disdik harus transparan, berapa yang dapat dan sekitar berapa yang belum. Harus jelas sehingga benar benar dirasakan dan tepat sasaran,” bilang politisi PDI P itu.

Bilang Johannes Hutagalung, Dianya akan mengawal bantuan itu agar tepat sasaran. “Kita tidak setuju apabila pengadaan bantuan itu menjadi ajang manfaat mencari keuntungan secara pribadi kerna golongan,” tegasnya.

Selaku konterpart Dinas Pendidikan harus mengetahui sasaran bantuan dimaksud. “Karena kita cukup banyak menerima pengaduan dan keluhan di masyarakat perlunya bantuan bagi anak sekolah. Maka sangat tepat Komisi II perlu dilibatkan terkait upaya peningkatan pendidikan di Kota Medan,”katanya.

Tapi menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan Adlan melalui stafnya Ilhama menyampaikan, di Tahun 2021 pihaknya ada mengalokasikan anggaran baju seragam sekolah untuk SD dan SMP sekitar Rp 7 Miliar.

Anggaran itu diperuntukkan pengadaan baju seragam untuk siswa miskin. Adapun kriteria bagi siswa yang mendapat harus memiliki surat miskin dari Lurah yang dikordinir oleh kepala sekolah dan yang mendapat saat ini masih berdasarkan kuota. [ Red/Akt-35/Ansary ]

Aktual News

Pangkalpinang, Aktual News– Karang Taruna Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bagikan 100 paket sembako bagi warga kurang mampu dan terdampak pandemi Covid-19. Pemberian bantuan tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-61 Karang Taruna, Minggu (23/09/2021).

Ketua Karang Taruna Bangka Belitung, Bustami Nurdin, menyebutkan bahwa setiap satu paket sembako berisi 10 kg beras, minyak goreng, gula pasir, kopi bubuk, susu kaleng, dan mie instan. “Bantuan ini dihimpun dari pengurus dan warga Karang Taruna untuk mengurangi beban masyarakat di masa pandemi,” ungkap Bustami Nurdin.

Ia mengatakan bahwa bantuan itu sebagai wujud kepedulian Karang Taruna dalam mengisi peringatan HUT ke-61. Sembako tersebut diharapkan bermanfaat dan membantu meringankan kebutuhan hidup warga kurang mampu.

Dijelaskannya juga bahwa bakti sosial berbagi sembako dilakukan serempak melalui Gerakan Serentak (Gertak) Nusantara Karang Taruna secara nasional. Pembagian dilakukan dengan mengantarkan sembako ke rumah-rumah warga, melibatkan pengurus karang taruna di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam kesempatan itu, pengurus karang taruna mengajak masyarakat untuk terus membantu pemerintah menangani Covid-19. Selain melalui disiplin protokol kesehatan. Selain itu, warga perlu mengikuti vaksinasi di fasilitas layanan kesehatan terdekat.

“Selama Covid-19 ini seluruh masyarakat ikut terdampak, terutama warga kurang mampu. Kita berharap pandemi segera berakhir sehingga masyarakat bisa melaksanakan pekerjaannya kembali normal,” tutup Bustami Nurdin. [ Red/Akt-01/ISM ]

Aktual News

Surabaya, Aktual News – Monitoring dan evaluasi menjadi tolak ukur sebuah kinerja organisasi. Untuk itulah DPW LDII Jawa Barat berkunjung ke Kantor DPW LDII Jawa Timur di Surabaya, Minggu (26/9). Selain silaturahmi, rombongan juga memperdalam pengetahuan tentang aplikasi Monev LDII Jatim yang dikembangkan dan sudah dipakai selama lima tahun oleh DPW LDII Jatim sejak 2017. Aplikasi itu pun bisa diunduh di Google Play Store dengan nama Monev LDII Jatim.

“Aplikasi yang luar biasa, bisa memudahkan kita melihat pergerakan organisasi. Di Jawa Barat kita belum ada, belum melakukan itu. Tadi sudah belajar, banyak sekali ilmu yang kami dapat,” ujar Ketua DPW LDII Jawa Barat, H. Dicky Harun.

Lebih lanjut Dicky menjelaskan kebutuhan DPW LDII Jawa Barat akan aplikasi Monev tersebut. “Pertama saya melihat aplikasi ini sangat memudahkan sekali dalam mengelola pelaporan. Bisa melihat dengan mudah, dari angka-angka, grafik-grafik. Langsung tergambar daerah mana yang sudah bekerja, daerah mana yang belum,” kata Dicky.

Menurut Dicky, aplikasi Monev LDII Jatim memudahkan dalam melakukan evaluasi dan tindak lanjutnya. “Bisa digambarkan dalam satu grafik atau satu angka yang kemudian kami bisa memonitornya dengan baik. Evaluasi dan eksekusi langkah apa yang harus kami lakukan,“ tambah Dicky.

Aplikasi Monev LDII Jatim yang dikembangkan DPW LDII Jawa Timur ini adalah tindak lanjut dari keputusan Rakernas DPP LDII tahun 2012. Dimana di situ diprogramkan agar organisasi menjadi modern dan terukur, maka diadakan program monitoring evaluasi.

“Sebetulnya itu adalah programnya DPP tapi kemudian kami tindak lanjuti dan kami betu-betul membuat monitoring evaluasi yang tadinya masih berupa kertas, ada buku-buku monev yang diisi oleh semua jenjang, mulai dari DPW, DPD, sampai PC/PAC. Waktu itu sudah kami buatkan, pilot projectnya di Sidoarjo, dan itu tahun 2014,” papar Samsul Bakhtiar, Wakil Ketua DPW LDII Jatim sekaligus salah satu tim penyusun aplikasi.

Bagi Samsul, untuk bisa menjalankan aplikasi Monev LDII Jatim ini diperlukan komitmen antar bagian organisasi. “Gerakan Monev ini bukanlah sekadar aplikasi, karena di sana ada komitmen, strategi dan gerakan bersama. Jadi gak bisa kalau kita kasih aplikasinya tapi kalau gak ada komitmen dari atas, itu nggak jalan,” ujar Samsul.
Samsul menambahkan, aplikasi itu ada setelah program monitoring evaluasi. “Jadi ini adalah alat bantu sebenarnya. Tapi gerakan ini bahwa komitmennya DPW untuk melakukan monitoring evaluasi mulai semua jenjang, itulah yang menjadikan monev ini berjalan,” kata Samsul.

Manfaat penggunaan Aplikasi Monev LDII Jatim ini, disebutkan Samsul, mampu meningkatkan kinerja organisasi. “Yang tadinya itu kegiatan DPD se-Jawa Timur itu sekitar 800 an di tahun 2017, artinya 800 kegiatan selama setahun. Di tahun 2018 meningkat menjadi 1.300, dan di tahun 2018-2019 menjadi 1.800 an,” tambah Samsul.

Aplikasi Monev LDII Jatim ini menerapkan empat jenjang kriteria yakni diam, stagnan, tumbuh, dan berbuah. “Kami merasakan hasilnya dan yang jelas di level DPD sekarang sudah di level berbuah, sudah level tertinggi, sudah berbuah semua. Berbuah itu artinya level yang memberikan kontribusi kepada lingkungan,” jelas Samsul.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Jatim, KH. Amrodji Konawi menambahkan, sistem pelaporan kegiatan terstruktur dalam aplikasi Monev LDII Jatim ini memudahkan dalam pemantauan kinerja organisasi.

“Pola pembinaan kami ke bawah nantinya bukan pola yang sporadis tetapi pola yang terukur, terstruktur, mana yang harus dilakukan pendampingan, dan mana yang sudah bisa dilepas dengan sendirinya. Itu manfaat dari kami mempunyai aplikasi monev,” kata Amrodji.

Amrodji berharap, dengan kunjungan kelima pengurus dari DPW LDII Jawa Barat tersebut bisa turut menyempurnakan aplikasi yang ada, jika kelak ditemukan hal-hal yang perlu dibenahi. “Nanti bisa saling mengisi, kami bisa berbenah dari sana. Kalau nanti dianggap baik, bisa ditularkan ke DPW-DPW lainnya. Sehingga nanti ada proses yang menjadi satu dengan DPP,” ujar Amrodji yang didampingi para pengurus harian DPW LDII Jawa Timur.[Red/Akt-21/Redho]

Aktual News