AktualInvestigasi_Tangerang, Bank Zoel Institute kembali mengelar acara Diskusi bulanan. Kali ini mengangkat tema Membaca Arah Peta Politik Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2024. Bertempat Teras Cafe Kecamatan Tigaraksa, Sabtu, 9 Maret 2024.


Acara diskusi Bulanan  Bank zoel Institute menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, Irvansyah Asmat Ketua DPC PDI perjuangan kabupaten Tangerang, Chris Indra Wijaya, anggota DPRD kabupaten Tangerang Partai Nasdem, dan Subandi Musnah, Direktur Visi Nusantara.



Dalam pemaparan materi diskusi, Ketua DPC PDI perjuangan Irvansyah Asmat mengatakan, terkait banyak spanduk yang bertebaran bakal calon Bupati Tangerang, hal itu sah - sah saja. 


Ia juga menambahkan, untuk mencalonkan diri menjadi calon bupati ada ketentuan dalam undang undang daerah. Untuk calon itu sekarang mengacu pada perolehan suara pileg 2024.. 


"kalau kita lihat komposisinya berdasarkan undang-undang tentang pelaksanaan Pilkada, seseorang bisa maju sebagai calon Bupati apabila dia dicalonkan oleh partai politik yang memenuhi ambang batas 20% kursi atau 25% jumlah suara DPT  maupun pakai jalur perorangan  dengan jumlah DPT 2,3 juta maka dia harus mengumpulkan KTP  6,5% dar jumlah DPT,"jelas Jivan sapaan akrabnya.


Chris Indra Wijaya menyoroti pentingan pembangunan berkelanjutan dengan menggandeng swasta. Di Kabupaten Tangerang optimalisasi CSR belum maksimal. 


Dirinya ingin peran serta pihak swasta lebih dimaksimalkan. Dengan membangun pusat pendidikan. Sehingga betul-betul membantu pemerintah daerah kabupaten Tangerang. 


"Perusahaan besar harus memberi kontribusi jelas. Dengan cara membangun fasilitas pendidikan. Mulai tingkat SD, SMP, sampai SMA," ujar Caleg dengan raihan suara tertinggi se-Banten dari Partai NasDem ini. 



Sementara direktur Visi Nusantara meminta ASN untuk menahan diri. Tidak memainkan setimen masyarakat seolah mendukungnya. Pilkada masih lama. Saatnya nanti bebas bersikap. 


Tahapan Pilkada masih lama. ASN sebaiknya fokus bekerja saja. Soal hasrat ingin berkuasa ada waktunya. Tidak perlu terlalu dini. Khawatir pekerjaan sebagai abdi negara terganggu. 


"Spanduk salah satu ASN bertebaran di mana-mana. Meskipun setiap warga negara punya hak, tapi ada etikanya. Apalagi masih menjabat," ujar Subadi Musbah.





Red 


(atr)




Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.